Kawal PON 2020, Pemprov Papua Bentuk Satpol-PP Pariwisata |
- Kawal PON 2020, Pemprov Papua Bentuk Satpol-PP Pariwisata
- Hery Dosinaen Minta Tuntaskan Rancangan Perda RZWP3K
- Soedarmo Minta Para Bupati di Papua Koordinasikan Pengembangan Sagu
- Kawal PON 2020, Pemprov Papua Bentuk Satpol-PP Pariwisata
- Hery Dosinaen Minta Tuntaskan Rancangan Perda RZWP3K
- Jules Warikar Ingin Kembangkan Wisata Alam Mangrove di Supiori
- KPA Papua Butuh Reformasi Diri Untuk Turunkan Angka HIV-AIDS
- Soedarmo Minta Para Bupati di Papua Koordinasikan Pengembangan Sagu
- Jules Warikar Ingin Kembangkan Wisata Alam Mangrove di Supiori
- KPA Papua Butuh Reformasi Diri Untuk Turunkan Angka HIV-AIDS
- Dinas Kehutanan Papua Prihatin Banyak Temuan Kayu Hasil Illegal Logging
- Daya Serap Anggaran Pemprov Papua Mencapai 40 Persen
- Sandang Doktor dari Uncen, Merlan Uloli Diminta Tingkatkan Kualitas Dukcapil
- Antisipasi Polio, Campak dan Rubela, Dinas Kesehatan Ajak Warga Kota Jayapura ke Posyandu
- Dinas Kehutanan Papua Prihatin Banyak Temuan Kayu Hasil Illegal Logging
- Daya Serap Anggaran Pemprov Papua Mencapai 40 Persen
- Sandang Doktor dari Uncen, Merlan Uloli Diminta Tingkatkan Kualitas Dukcapil
- Antisipasi Polio, Campak dan Rubela, Dinas Kesehatan Ajak Warga Kota Jayapura ke Posyandu
- Mengintip Kegiatan Di Camp Penampungan Suku Mausu Ane
- Pecut Semangat Atletnya, Pangdam Kunjungi Akmil Magelang
- Sors Fanggidae Wakil Ketua BPD Heran, Walau Diduga Tidak Sesuai RAB Proyek di Desa Lida Besi Tetap Dikerjakan
- Agun Gunandjar : Penjara ( Rutan , Lapas ) Belum Punya Konsep Binaan Dengan Standard Yang Jelas
- Dana Desa, di Desa Lida Manu di Sunat Oleh Kades dan Aparat nya Tidak Melibatkan Masyarakat, Ini Pernyataan Marthen Sinla'e dan Gasper Ambesa
- Di temukan Mayat Mengambang Di kali Farancis.
- Pecut Semangat Atletnya, Pangdam Kunjungi Akmil Magelang
| Kawal PON 2020, Pemprov Papua Bentuk Satpol-PP Pariwisata Posted: 29 Jul 2018 11:49 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berwacana untuk membentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pariwisata, yang diantaranya bertugas mengawal pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 di Bumi Cenderawasih.Menurut Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Noak Kapisa, pembentukan itu dipandang penting guna menciptakan suasana yang aman, nyaman dan tertib saat pelaksanaan PON. "Pada 2020 kita akan menjadi tuan rumah pelaksanaan PON ke XX. Nah, iven ini merupakan pembuktian bahwa Pemprov Papua layak untuk jadi tuan rumah pada PON 2020. Sehingga Pemprov Papua perlu segera membentuk Pol-PP Pariwisata untuk memberikan rasa aman saat PON," terang Noak, baru-baru ini. Menurut dia, kebijakan ini perlu diterapkan supaya terciptanya kesan baik bagi para wisatawan maupun atlet dan official yang berkunjung. "Sebab intinya kita ingin menarik wisatawan untuk supaya sehabis PON dapat kembali dan berkunjung ke Jayapura," terang dia. Sementara untuk mewujudkan upaya tersebut, pihaknya sadar dibutuhkan sumber daya manusia Satpol PP Pariwisata yang handal serta menghargai orang lain dan mencintai pekerjaannya. "Tak ketinggalan memiliki pelayanan prima, komunikasi yang baik, sekaligus kemampuan dan menguasasi bahasa asing." "Makanya kita harapkan setiap Anggota Satpol-PP bisa mengikuti kegiatan pelatihan dengan baik, sehingga apa yang telah dipelajari selama pelatihan bisa menambah wawasan, keterampilan dan keahlian. Supaya kedepan bisa tercipta SDM yang lebih baik saat melaksanakan tugasnya," terang dia. Sebelumnya, Kepala Bidang Trantib Satpol-PP Provinsi Papua Metusalah Morin, Kepala Satpol-PP Kabupaten Yalimo Yonas Walilo Esau Rumbiak menjelaskan peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 60 orang, terdiri dari Satpol PP Provinsi Papua dan Satpol-PP Kabupaten Yalimo Diharapkan melalui kegiatan ini, dapat terwjud kondisi daerah yang aman, tenteran dan tertib, guna terselenggaranya pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif. (DiskominfoPapua) |
| Hery Dosinaen Minta Tuntaskan Rancangan Perda RZWP3K Posted: 29 Jul 2018 11:49 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Hery Dosinaen minta para Kepala Dinas Kelautan pada 13 kabupaten di Bumi Cenderawasih agar segera menuntaskan rancangan peraturan daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), yang nantinya dipergunakan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.Hal demikian disampaikan Sekda pada Fokus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kamis (26/7), di Jayapura. Menurut dia, sejumlah kabupaten di pesisir pantai sebenarnya sudah menyelesaikan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dari zona 0 - 4 mil dari garis pantai. Sayangnya terjadi perubahan undang-undang terhadap pengeloaan wilayah laut yang dihitung mulai dari 0 – 12 mil dari garis pantai. Dengan demikian, pihaknya kini berpacu untuk membuat rancangan Perda ini dengan difasilitasi kementerian dan lembaga terkait. Sebab tujuan dari RZWP3K, hanya satu yakni untuk kepentingan kesejateraan masyarakat di wilayah Papua. "Makanya kita harap penyelesaian Perda RZWP3K harus pro aktif dari instansi terkait. Sehingga kedepan perlu dibuka satu posko khusus untuk menuntaskan perda tersebut." "Untuk itu, saya minta kita smeua harus berkomitmen menyelesaikan masalah itu sehingga selama penyusunan Perda RZWP3K, mesti disinkronkan dengan Rencana Tata Rung Wilayah (RTRW) Provinsi Papua. Bahkan rancangan Perda RZWP3K harus diselesaikan dalam tahun ini," punkasya. Sementara, Asisten Deputi (Asdep) Lingkungan dan Kebencanaan Kemenko Maritim Sahat Panggabean minta Kemenko Maritim berkomitmen mendorong semua provinsi untuk segera tuntaskan Perda RZWP3K. Oleh karena itu, pihaknya menyerukan kepada semua provinsi untuk menyelesaikan percepatan RZWP3K ini. (DiskominfoPapua) |
| Soedarmo Minta Para Bupati di Papua Koordinasikan Pengembangan Sagu Posted: 29 Jul 2018 11:49 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pasca peninjauan pengelolaan pabrik dan home industri tepung sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti, pekan lalu, Penjabat Gubernur Papua Soedarmo meminta para bupati untuk segera mengkoordinasikan pengembangannya di masing-masing wilayahnya."Jangan tunda-tunda lagi. Saya harap pekan ini sudah bisa mulai dikoordinasikan bersama pihak terkait untuk pengelolaannya. Sebab sekali lagi kita jangan ambil acara seremonialnya saja, tetapi langung kerjakan." "Kalau perlu tenaga ahli untuk pembuatan kilang, silahkan minta tolong ke Bupati Kepulauan Meranti yang telah menyatakan kesediaannya untuk membantu pengelolaan maupun pengembangan sagu di Papua," imbau Soedarmo, pekan kemarin, dalam satu kesempatan. Dikatakan, potensi lahan sagu di Papua mencapai sekitar 4,7 juta hektar, berbanding terbalik dengan Kepulauan Meranti yang hanya 100 ribu hektar, namun dinilai sukses dan bahkan telah mengekspor tepung sagu ke sejumlah negara di benua asia. "Papua ini pohon sagunya tumbuh sendiri sementara di Kepulauan Meranti ditanam dan dibudidaya. Sehingga amat disayangkan jika potensi yang ada tak dikembangkan. Sehingga kita harap kedepan potensi sagu ini bisa mendatangkan pemasukan bagi daerah-daerah penghasil," kata dia. Dia tambahkan, keinginannya untuk mendorong pengelolaan sagu di Papua semata-mata kepedulian kepada masyarakat pemilik ulayat agar diberdayakan dan memiliki pendapatan guna meningkatkan taraf hidup maupun perekonomiannya. Oleh karenanya, dalam sisa jabatan yang dimiliki tersebut, dirinya akan mendorong seluruh bupati untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan pohon sagu di Papua. "Sebab besar harapan saya nanti setelah sudah tidak menjabat, pemanfaatan sagu ini bisa terus berjalan. Untuk itu, nanti saya harap pemimpin baru di Papua bisa terus mendorong agar pemanfaatan sagu bisa berjalan sesuai dengan harapan," terangnya. Sebelumnya, Penjabat Gubernur Papua beserta Bupati Jayapura, Bupati Supiori, Wakil Bupati Merauke, Wakil Bupati Mappi serta Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) mengunjungi Kabupaten Kepulauan Meranti. Kunjungan itu bertujuan melihat langsung pemanfaatan dan pengelolaan sagu di wilayah tersebut untuk selanjutnya ditiru dan diterapkan di Papua, guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. (DiskominfoPapua) |
| Kawal PON 2020, Pemprov Papua Bentuk Satpol-PP Pariwisata Posted: 29 Jul 2018 11:39 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berwacana untuk membentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pariwisata, yang diantaranya bertugas mengawal pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 di Bumi Cenderawasih.Menurut Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Noak Kapisa, pembentukan itu dipandang penting guna menciptakan suasana yang aman, nyaman dan tertib saat pelaksanaan PON. "Pada 2020 kita akan menjadi tuan rumah pelaksanaan PON ke XX. Nah, iven ini merupakan pembuktian bahwa Pemprov Papua layak untuk jadi tuan rumah pada PON 2020. Sehingga Pemprov Papua perlu segera membentuk Pol-PP Pariwisata untuk memberikan rasa aman saat PON," terang Noak, baru-baru ini. Menurut dia, kebijakan ini perlu diterapkan supaya terciptanya kesan baik bagi para wisatawan maupun atlet dan official yang berkunjung. "Sebab intinya kita ingin menarik wisatawan untuk supaya sehabis PON dapat kembali dan berkunjung ke Jayapura," terang dia. Sementara untuk mewujudkan upaya tersebut, pihaknya sadar dibutuhkan sumber daya manusia Satpol PP Pariwisata yang handal serta menghargai orang lain dan mencintai pekerjaannya. "Tak ketinggalan memiliki pelayanan prima, komunikasi yang baik, sekaligus kemampuan dan menguasasi bahasa asing." "Makanya kita harapkan setiap Anggota Satpol-PP bisa mengikuti kegiatan pelatihan dengan baik, sehingga apa yang telah dipelajari selama pelatihan bisa menambah wawasan, keterampilan dan keahlian. Supaya kedepan bisa tercipta SDM yang lebih baik saat melaksanakan tugasnya," terang dia. Sebelumnya, Kepala Bidang Trantib Satpol-PP Provinsi Papua Metusalah Morin, Kepala Satpol-PP Kabupaten Yalimo Yonas Walilo Esau Rumbiak menjelaskan peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 60 orang, terdiri dari Satpol PP Provinsi Papua dan Satpol-PP Kabupaten Yalimo Diharapkan melalui kegiatan ini, dapat terwjud kondisi daerah yang aman, tenteran dan tertib, guna terselenggaranya pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif. (DiskominfoPapua) |
| Hery Dosinaen Minta Tuntaskan Rancangan Perda RZWP3K Posted: 29 Jul 2018 11:39 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Hery Dosinaen minta para Kepala Dinas Kelautan pada 13 kabupaten di Bumi Cenderawasih agar segera menuntaskan rancangan peraturan daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), yang nantinya dipergunakan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.Hal demikian disampaikan Sekda pada Fokus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kamis (26/7), di Jayapura. Menurut dia, sejumlah kabupaten di pesisir pantai sebenarnya sudah menyelesaikan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dari zona 0 - 4 mil dari garis pantai. Sayangnya terjadi perubahan undang-undang terhadap pengeloaan wilayah laut yang dihitung mulai dari 0 – 12 mil dari garis pantai. Dengan demikian, pihaknya kini berpacu untuk membuat rancangan Perda ini dengan difasilitasi kementerian dan lembaga terkait. Sebab tujuan dari RZWP3K, hanya satu yakni untuk kepentingan kesejateraan masyarakat di wilayah Papua. "Makanya kita harap penyelesaian Perda RZWP3K harus pro aktif dari instansi terkait. Sehingga kedepan perlu dibuka satu posko khusus untuk menuntaskan perda tersebut." "Untuk itu, saya minta kita smeua harus berkomitmen menyelesaikan masalah itu sehingga selama penyusunan Perda RZWP3K, mesti disinkronkan dengan Rencana Tata Rung Wilayah (RTRW) Provinsi Papua. Bahkan rancangan Perda RZWP3K harus diselesaikan dalam tahun ini," punkasya. Sementara, Asisten Deputi (Asdep) Lingkungan dan Kebencanaan Kemenko Maritim Sahat Panggabean minta Kemenko Maritim berkomitmen mendorong semua provinsi untuk segera tuntaskan Perda RZWP3K. Oleh karena itu, pihaknya menyerukan kepada semua provinsi untuk menyelesaikan percepatan RZWP3K ini. (DiskominfoPapua) |
| Jules Warikar Ingin Kembangkan Wisata Alam Mangrove di Supiori Posted: 29 Jul 2018 11:34 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Supiori, Provinsi Papua pada tahun ini mulai fokus mengembangkan wisata alam mangrove, yang diharapkan mampu menyedot turis mancanegara maupun wisatawan lokal.Bupati Supiori Jules Warikar menilai, wisata alam mangrove di wilayahnya akan mampu menyaingi objek wisata serupa seperti di Pantai Indah Kapuk Jakarta. Pihaknya pun kini sementara menyiapkan sarana maupun prasarana terkait, termasuk pembangunan home stay atau rumah tinggal bagi wisatawan. "Tentu ini bukan sekedar wacana lagi tapi kita sudah mulai action. Sebab ini sudah menjadi janji kami saat kampanye Pilkada, untuk membawa Supiori menjadi kabupaten yang go internasional, khususnya di bidang pariwisata," tuturnya. Dia katakan, wisata mangrove yang ada di Supiori, nantinya akan dikoneksikan dengan objek wisata bawah laut yang tak kalah indah dengan taman laut bunaken di Kota Manado. Oleh karenanya, Pemda setempat berencana menggandeng pihak swasta yang nantinya ikut mengelola pengembangan pariwisata di Kabupaten Supiori. "Yang pasti kini kita tinggal menyiapkan sarana untuk ke tempat wisata lautnya, termasuk persiapkan peralatan snorkling (menyelam) dan lainnya. Yang pasti kita harap tahun ini atau paling lambat tahun depan sudah bisa beroperasi," harapnya. Sementara disinggung soal jaringan internet di Kabupaten Supiro yang masih kurang baik, Bupati Supiori mengakuinya. Hal itu pun dikatakan sebagai salah satu kendala yang menghambat promosi wisata di kabupaten tersebut. "Memang susah karena kita pun tidak bisa jual pariwisata Supiori kalau jaringan internet pun masih kurang baik. Makanya kedepan kita akan minta bantuan dari Pemprov Papua bahkan pemerintah pusat supaya bisa membantu menyediakan jaringan internet." "Apakah melalui pembangunan BTS atau kabel fiber optik, yang pasti kita harap secepatnya jaringan internet di Supiori bisa segera teratasi," ucapnya. Sebelumnya, Bupati Supiori mewacanakan pembangunan hotel di wilayah yang terkenal akan dunia bawah lautnya tersebut. Jules Warikar menyebut dirinya telah jauh-jauh hari memikirkan program ini jauh sebelum dilantik sebagai Kepala Daerah. Ia pun bahkan sudah memerintahkan staf untuk mencari lokasi yang tepat untuk dibangun hotel. (DiskominfoPapua) |
| KPA Papua Butuh Reformasi Diri Untuk Turunkan Angka HIV-AIDS Posted: 29 Jul 2018 11:34 AM PDT  AMSTERDAM, LELEMUKU.COM - Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua Constan Karma mengakui, lembaganya perlu melakukan reformasi diri, terutama dalam hal sistem pelaporan, termasuk penyusunan data tentang orang yang terjangkit virus HIV-AIDS di Papua.Hal demikian disampaikannya disela-sela Konferensi AIDS Dunia yang ke-22, di Arena RAI Amsterdam Belanda, kemarin. Menurut dia, dari paparan berbagai program dan strategi sejumlah negara, tercatat mereka mampu menurunkan presentasi kasus HIV/AIDS. Negara di Afrika Timur, Kenya misalnya, mampu menurunkan hingga 50 persen kasus HI/AIDS, setelah mereka melakukan reformasi total dalam sistem pelaporan serta didukung data maupun pemetaan (road map) yang valid. "Sehingga hal ini menjadi salah satu bagian penting yang perlu diadopsi Provinsi Papua dalam ajang konferensi internasional tersebut," ujar Sekretaris KPA Papua drh. Constan Karma. Sekembalinya ke Papua, lanjut dia, pihaknya siap mereformasi diri dengan sistem pelaporan terbaru termasuk menyusun wilayah pemetaan. Dimana hal itu bertujuan mengejar target prosentase 90-90-90. Salah satu tim asistensi KPA Papua yang hadir dalam konferensi tersebut dr. Samuel Baso mengakui sangat puas dengan hasil-hasil yang diperoleh dalam konferensi Amsterdam ini. Namun kembali kepersoalan utama, hasil bagus yang dicapai, belum menjamin untuk di implementasikan kedaerah, jika tidak direspon politikal will pihak penguasa. Sementara itu, hasil konferensi juga menyepakati seluruh negara peserta, bahwa pada 2030, AIDS sudah harus tereliminasi. Namun untuk mencapai itu, dibuatlah system prosentase 90-90-90, yang artinya, pertama, 90 persen orang dengan HIV harus diuji, kedua, 90 persen yang terinfeksi harus menerima perawatan, dan pada 90 persen ketiga, orang dengan HIV harus melakukan pengobatan dan harus ditekan untuk tidak ditularkan keorang lain. Prosentase ini harus dicapai pada 2020 mendatang. Sementara itu, Provinsi Papua diyakini belum mampu mencapai level itu. Namun segala upaya akan dilakukan dengan kekuatan semua pihak, sehingga sebelum 2030, Papua sudah harus mampu mencapai angka prosentase, 100-100-100. (DiskominfoPapua) |
| Soedarmo Minta Para Bupati di Papua Koordinasikan Pengembangan Sagu Posted: 29 Jul 2018 11:29 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pasca peninjauan pengelolaan pabrik dan home industri tepung sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti, pekan lalu, Penjabat Gubernur Papua Soedarmo meminta para bupati untuk segera mengkoordinasikan pengembangannya di masing-masing wilayahnya."Jangan tunda-tunda lagi. Saya harap pekan ini sudah bisa mulai dikoordinasikan bersama pihak terkait untuk pengelolaannya. Sebab sekali lagi kita jangan ambil acara seremonialnya saja, tetapi langung kerjakan." "Kalau perlu tenaga ahli untuk pembuatan kilang, silahkan minta tolong ke Bupati Kepulauan Meranti yang telah menyatakan kesediaannya untuk membantu pengelolaan maupun pengembangan sagu di Papua," imbau Soedarmo, pekan kemarin, dalam satu kesempatan. Dikatakan, potensi lahan sagu di Papua mencapai sekitar 4,7 juta hektar, berbanding terbalik dengan Kepulauan Meranti yang hanya 100 ribu hektar, namun dinilai sukses dan bahkan telah mengekspor tepung sagu ke sejumlah negara di benua asia. "Papua ini pohon sagunya tumbuh sendiri sementara di Kepulauan Meranti ditanam dan dibudidaya. Sehingga amat disayangkan jika potensi yang ada tak dikembangkan. Sehingga kita harap kedepan potensi sagu ini bisa mendatangkan pemasukan bagi daerah-daerah penghasil," kata dia. Dia tambahkan, keinginannya untuk mendorong pengelolaan sagu di Papua semata-mata kepedulian kepada masyarakat pemilik ulayat agar diberdayakan dan memiliki pendapatan guna meningkatkan taraf hidup maupun perekonomiannya. Oleh karenanya, dalam sisa jabatan yang dimiliki tersebut, dirinya akan mendorong seluruh bupati untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan pohon sagu di Papua. "Sebab besar harapan saya nanti setelah sudah tidak menjabat, pemanfaatan sagu ini bisa terus berjalan. Untuk itu, nanti saya harap pemimpin baru di Papua bisa terus mendorong agar pemanfaatan sagu bisa berjalan sesuai dengan harapan," terangnya. Sebelumnya, Penjabat Gubernur Papua beserta Bupati Jayapura, Bupati Supiori, Wakil Bupati Merauke, Wakil Bupati Mappi serta Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) mengunjungi Kabupaten Kepulauan Meranti. Kunjungan itu bertujuan melihat langsung pemanfaatan dan pengelolaan sagu di wilayah tersebut untuk selanjutnya ditiru dan diterapkan di Papua, guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. (DiskominfoPapua) |
| Jules Warikar Ingin Kembangkan Wisata Alam Mangrove di Supiori Posted: 29 Jul 2018 11:29 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Supiori, Provinsi Papua pada tahun ini mulai fokus mengembangkan wisata alam mangrove, yang diharapkan mampu menyedot turis mancanegara maupun wisatawan lokal.Bupati Supiori Jules Warikar menilai, wisata alam mangrove di wilayahnya akan mampu menyaingi objek wisata serupa seperti di Pantai Indah Kapuk Jakarta. Pihaknya pun kini sementara menyiapkan sarana maupun prasarana terkait, termasuk pembangunan home stay atau rumah tinggal bagi wisatawan. "Tentu ini bukan sekedar wacana lagi tapi kita sudah mulai action. Sebab ini sudah menjadi janji kami saat kampanye Pilkada, untuk membawa Supiori menjadi kabupaten yang go internasional, khususnya di bidang pariwisata," tuturnya. Dia katakan, wisata mangrove yang ada di Supiori, nantinya akan dikoneksikan dengan objek wisata bawah laut yang tak kalah indah dengan taman laut bunaken di Kota Manado. Oleh karenanya, Pemda setempat berencana menggandeng pihak swasta yang nantinya ikut mengelola pengembangan pariwisata di Kabupaten Supiori. "Yang pasti kini kita tinggal menyiapkan sarana untuk ke tempat wisata lautnya, termasuk persiapkan peralatan snorkling (menyelam) dan lainnya. Yang pasti kita harap tahun ini atau paling lambat tahun depan sudah bisa beroperasi," harapnya. Sementara disinggung soal jaringan internet di Kabupaten Supiro yang masih kurang baik, Bupati Supiori mengakuinya. Hal itu pun dikatakan sebagai salah satu kendala yang menghambat promosi wisata di kabupaten tersebut. "Memang susah karena kita pun tidak bisa jual pariwisata Supiori kalau jaringan internet pun masih kurang baik. Makanya kedepan kita akan minta bantuan dari Pemprov Papua bahkan pemerintah pusat supaya bisa membantu menyediakan jaringan internet." "Apakah melalui pembangunan BTS atau kabel fiber optik, yang pasti kita harap secepatnya jaringan internet di Supiori bisa segera teratasi," ucapnya. Sebelumnya, Bupati Supiori mewacanakan pembangunan hotel di wilayah yang terkenal akan dunia bawah lautnya tersebut. Jules Warikar menyebut dirinya telah jauh-jauh hari memikirkan program ini jauh sebelum dilantik sebagai Kepala Daerah. Ia pun bahkan sudah memerintahkan staf untuk mencari lokasi yang tepat untuk dibangun hotel. (DiskominfoPapua) |
| KPA Papua Butuh Reformasi Diri Untuk Turunkan Angka HIV-AIDS Posted: 29 Jul 2018 11:19 AM PDT AMSTERDAM, LELEMUKU.COM - Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua Constan Karma mengakui, lembaganya perlu melakukan reformasi diri, terutama dalam hal sistem pelaporan, termasuk penyusunan data tentang orang yang terjangkit virus HIV-AIDS di Papua.Hal demikian disampaikannya disela-sela Konferensi AIDS Dunia yang ke-22, di Arena RAI Amsterdam Belanda, kemarin. Menurut dia, dari paparan berbagai program dan strategi sejumlah negara, tercatat mereka mampu menurunkan presentasi kasus HIV/AIDS. Negara di Afrika Timur, Kenya misalnya, mampu menurunkan hingga 50 persen kasus HI/AIDS, setelah mereka melakukan reformasi total dalam sistem pelaporan serta didukung data maupun pemetaan (road map) yang valid. "Sehingga hal ini menjadi salah satu bagian penting yang perlu diadopsi Provinsi Papua dalam ajang konferensi internasional tersebut," ujar Sekretaris KPA Papua drh. Constan Karma. Sekembalinya ke Papua, lanjut dia, pihaknya siap mereformasi diri dengan sistem pelaporan terbaru termasuk menyusun wilayah pemetaan. Dimana hal itu bertujuan mengejar target prosentase 90-90-90. Salah satu tim asistensi KPA Papua yang hadir dalam konferensi tersebut dr. Samuel Baso mengakui sangat puas dengan hasil-hasil yang diperoleh dalam konferensi Amsterdam ini. Namun kembali kepersoalan utama, hasil bagus yang dicapai, belum menjamin untuk di implementasikan kedaerah, jika tidak direspon politikal will pihak penguasa. Sementara itu, hasil konferensi juga menyepakati seluruh negara peserta, bahwa pada 2030, AIDS sudah harus tereliminasi. Namun untuk mencapai itu, dibuatlah system prosentase 90-90-90, yang artinya, pertama, 90 persen orang dengan HIV harus diuji, kedua, 90 persen yang terinfeksi harus menerima perawatan, dan pada 90 persen ketiga, orang dengan HIV harus melakukan pengobatan dan harus ditekan untuk tidak ditularkan keorang lain. Prosentase ini harus dicapai pada 2020 mendatang. Sementara itu, Provinsi Papua diyakini belum mampu mencapai level itu. Namun segala upaya akan dilakukan dengan kekuatan semua pihak, sehingga sebelum 2030, Papua sudah harus mampu mencapai angka prosentase, 100-100-100. (DiskominfoPapua) |
| Dinas Kehutanan Papua Prihatin Banyak Temuan Kayu Hasil Illegal Logging Posted: 29 Jul 2018 11:19 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Kehutanan Provinsi Papua merasa prihatin dengan maraknya temuan kayu ilegal di wilayahnya. Dimana baru-baru ini pihaknya kembali menemukan ribuan batang kayu di disepanjang wilayah Kabupaten Kerom, setelah sebelumnya di tengah hutan Nimbokrang.Ribuan kubik batang kayu tak bertuan ini ditemukan instansi kehutaan saat inspeksi mendadak (sidak) bersama Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang didampingi aparat keamanan, mulai dari Distrik Muaratami hingga titiknol di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom. Hasil temuan ini selanjutnya akan menjadi laporan bagi tim dari KLHK RI, dimana instansinya segera melakukakan pemeriksaan lebih lanjut, guna mengetahui apakah kayu itu melanggar aturan atau tidak. "Tumpukan kayu ini kalau kita lihat ada disepanjang wilayah Kabupaten Kerom yang sudah ditumpuk dipingir jalan. Kayu ini siap diangkut oleh pemiliknya. Hanya saja, kita belum bertindak tetapi harus lakukan pemeriksaan lebih dulu terhadap dokumen kepemilikannya. Kalau tidak sesuai aturan itu yang ditindak," terangnya. Menurut dia, inspeksi itu merupakan perintah langsung Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo, yang menginstruksikan aparatur kehutanan untuk rutin melakukan pemantauan guna mencegah aksi illegal logging. Sebab, tindakan illegal logging ini membawa dampak yang luar biasa buruk bagi lingkungan, disampung sangat merugikan negara dan masyarakat setempat. "Makanya, kami dari pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk menertibkan illegal logging ini. Apalagi selama ini memang banyak laporan masyarakat terkait illegal logging di wilayah Kabupaten Keerom," ujar dia. Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Tertib Peredaran Hasil Hutan, Direktorat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementrian KLHK , Retno Sawitri, sangat menyesalkan tindakan pembalakan hutan secara liar di Papua. Oleh karenanya, dia berharap segera dilakukan penertiban supaya hasil hutan di Papua tetap terjaga dengan baik. (DiskominfoPapua) |
| Daya Serap Anggaran Pemprov Papua Mencapai 40 Persen Posted: 29 Jul 2018 11:19 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Penjabat Gubernur Papua Soedarmo memastikan daya serap anggaran pemerintah provinsi sampai dengan Juni 2018, telah mencapai 40 persen lebih. Kendati begitu, pihak optimis di akhir tahun anggaran, daya serap bakal mencapai diatas 90 persen."Sebab kalau mendorong hingga 100 persen, jujur itu sulit untuk dilakukan sebab pasti ada sisa. Dan itu yang terjadi dari tahun ke tahun. Namun tetap kita dorong supaya penyerapan bisa maksimal diatas 90 persen" terang Soedarmo di Jayapura, (26/7) petang. Seodarmo pada kesempatan itu menginstruksikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi agar mulai meninggalkan kebiasaan lama, seperti menunda-nunda pengajuan persyaratan dalam melaksanakan pelelangan. Dia berharap di era kepemimpinannya, kebiasaan tersebut agar mulai ditinggalkan. Sebab jika demikian, maka pihaknya mengancam untuk memindahkan dana itu kemudian dialihkan kepada organisasi perangkat daerah yang lebih membutuhkan. "Bahkan ini sudah saya sampaikan ke seluruh pimpinan SKPD, khususnya bagi yang memiliki program fisik, baik sarana dan prasarana umum". "Karena yang pasti selama saya disini, kita akan selalu mendorong setiap SKPD untuk cepat melakukan pelelangan supaya penyerapan anggaran maksimal. Ini berarti tidak boleh ada dana yang dikembalikan karena keterlambatan di dalam proses lelang,"tuturnya. Ditambahkan, baru-baru ini pihaknya telah mendorong pembangunan jembatan Holtekamp pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Papua. Dimana pihaknya juga sudah mendapat laporan terkait penandatanganan kontrak antara dinas terkait dengan pihak ketiga. "Ini bukti bahwa kami ingin supaya semua proyek bisa segera dijalankan. Untuk itu, kita harap seluruh SKPD bisa ikut mempercepat dan mendorong pelelangan proyek," jelasnya. Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua, Djuli Mambaya memastikan proyek pembangunan jembatan Holtekamp akan dilanjutkan. Dimana, kontrak kerja dengan pihak ketiga sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Proyek pembangunan jembatan Holtekamp tahun ini merupakan pekerjaan lanjutan tahun lalu, dengan pagu anggaran sebesar Rp200 miliar. (DiskominfoPapua) |
| Sandang Doktor dari Uncen, Merlan Uloli Diminta Tingkatkan Kualitas Dukcapil Posted: 29 Jul 2018 11:19 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Setelah 4 tahun menyelesaikan studi pada Program Doktor Ilmu Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih Jayapura, Provinsi Papua, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Jayapura, Merlan S. Uloli, SE, MM, berhasil menyelesaikan penelitiannya dan menyandang gelar Doktor dari Universitas Cenderawasih.Gelar Doktor yang diterimanya atas penelitiannya tentang "Analisis Pengaruh Sistem Manajemen Mutu Dan Fasilitas Pendukung Terhadapat Kepusan Pengguna Layanan Yang Dimediasi Oleh Kualitas Layanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura". "Saya tidak puas dengan apa yang dilakukan saat ini, dan ingin terus memperbaiki dan berinovasi serta memprioritaskan perbaikan-perbaikan dalam pelayanan publik kepada masyarakat di dinas yang saya tempati,"jelas Dr. Merlan S. Uloli, SE, MM, Rabu 25 Juli 2018. Ia mejelaskan alasan pengambil judul karya ilmiahnya, karena kesehariaannya ditempat kerja agar dengan mudah melihat secara langsung kendala dan masaah yang dihadapai untuk melakukan perubahan dan ivonasi sehingga ada input bagi kinerja Dinas Dukcapil kedepan, Selain itu, Ia ingin memastikan bahwa penerapan sistem mutu ISO 2001 ternyata memang sistem manajemen adalah signifikan untuk perbaikan pelayanan publik. "Dengan hasil yang diperolehnya, akan terus memperbaiki sistem manajemen mutu, kualitas layanan, sehingga berakibat pada kepuasan pengguna layanan terus meningkat,"ucapnya. Selain itu, dengan analisanya Kadis Dukcapil menginginkan implementasi sistem ini dapat diterima oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kota Jayapura, guna kepentingan pelayanan publik. "Saya berharap ini menjadi bisa disesuaikan oleh OPD dilingkungan Pemerintah Kota Jayapura khususnya dinas yang melakukan pelayanan publik bisa menerapkan sistem ini karena sudah teruji,"harap Kadis Dukcapil. Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Jayapura, John Y. Betaubun, SH,MH, mengapresiasi gelar doktor yang diperoleh oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Jayapura. "Kami mengucapakan selamat dan sukses kepada ibu Doktor Merlan Uloli atas gelar akademik yang diberikan oleh guru besar universitas cenderawasih,"ucapnya. Ia mengharapkan dengan gelar Doktor ini, dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Jayapura terus berinovasi, memperbaiki dan meningkatkan Layanan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura. Selain itu, dengan pemberian gelar Doktor kepada Kepala Dinas Dukcapil Kota Jayapura atas penelitiannya bisa memberikan motovasi baru bagi kaum wanita agar bisa mengikuti jejaknya dimana ia mampu menyelesaikan studinya dan tidak meningggalkan tanggung jawabnya sebagai ASN untuk melayani masyarakat Kota Jayapura. "Peristiwa ini bisa menjadi motivasi baru bagi perempuan yang ada di Kota Jayapura untuk berpacu mengejar pendidikan karena pendidikan tidak mengena usia,"ucap ketua Komisi C DPRD Kota Jayapura. Gelar doktor yang diberikan oleh Universitas Cenderawasih, setelah di uji dengan hasil memuaskan pada sidang Promosi Doktor oleh tim penguji yang dipimpin Prof. Dr. B. Kambuaya, MBA., Dr. Ruben Tuhumena, M.Si., Dr. Oscar Wambrauw, SE, M.Sc.Agr., Prof. Dr. Yohanis Rante, M.Si., Dr. Ferdinand Risamasu, SE, M.Sc.Agr., Dr. Elita B. Baranti, SE, M.Si., dan prof. Dr. Otto Randa Payangan, SE. M.Si. (HumasKotaJayapura) |
| Antisipasi Polio, Campak dan Rubela, Dinas Kesehatan Ajak Warga Kota Jayapura ke Posyandu Posted: 29 Jul 2018 11:19 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Mengantisipasi penyebaran Polio, Campak dan Rubela di Kota Jayapura, kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, dr. Ni Nyoman Sri Antasari mengajak masyarakat Kota Jayapura untuk ke Posyandu.Langkah strategis yang dilakukan Dinkes Kota Jayapura dengan melakukan sosialisasi dan Layanan kesehatan pengobatan gratis yang telah dilakukan sejak 20 Juli lalu saat pencanganan Bulan kemerdekaan RI ke-73 Tahun di taman Imbi dan serentak dilakukan di seluruh posyandu. "Hal ini kami buat untuk masyarakat yang merasa gangguan kesehatan bisa datang dan berobat gratis di hari ini,"ucap Kadis Kesehatan Kota Jayapura, dr. Ni Nyoman Sri Antasari, Saat Pencanangan Imunisasi Polio Rubella dan campak, di taman Imbi, Jumat (20/7). Lanjutnya ada 30 puskesmas yang telah melaksanakan imunisasi dengan capaian target semua posyandu melaksanakan imunisasi hingga akhir September. "Imunisasi polio sasaran kita 93000 untuk bayi sampai bayi di bawah umur 5 tahun. Sedangkan bagi campak dan rubela sekitar 86234 sasaran kita,"paparnya. Dirinya berharap pada imunisasi Campak, Rubella dan Polio dapat berjalan dengan lancar dengan didukung oleh semua pihak. Terutama kepada orang tua untuk membawa anak-anaknya ke posyandu untuk melakukan imunisasi. Selain memberikan pelayanan, Dinkes juga melakukan sosialisasi ke pelajar usia dini dilingkungan sekolah. "Kami dari dinas kesehatan sedang malakukan kegiatan di sekolah dasar guna meberitahukan bahwa kesehatan kita harus memulai dari sejak usia dini, karena anak adalah investasi bangsa. Kita kesekolah-sekolah dan kita akan buat kegiatan dokter cilik agar hidup bersih dan sehat,"lanjut Kadis kesehatan. Menurut Kadis Kesehatan, penyakit ini harus dilawan dan dicegah, dengan membawa anak-anak ke pusat pelayanan posyandu yang ada di Kota Jayapura. "Mari kita cegah penyakit rumbela dan mari kita bawah anak-anak ke Posyandu dan layanan-layanan yg sdh tersedia,"tambahnya. Ia juga mengharapkan agar warga dapat memperhatikan Stunting atau persoalan gizi yang kurang yang bisa mengakibatkan pada fisik anak. Stunting ini terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun. "Khusus di Kota Jayapura itu penyakit yg harus kita lawan itu. "Stunting" biasanya bayi lahir pendek dan bisa juga bertumbuh pendek. Oleh sebab itu kita berharap dapat gizi yang baik, biar tubuhnya sehat dan tinggi-tinggi. Supaya kelak ada yg bisa ikut, tes apa saja tembus,"Ungkap Kadis kesehatan.(HumasJayapura) |
| Dinas Kehutanan Papua Prihatin Banyak Temuan Kayu Hasil Illegal Logging Posted: 29 Jul 2018 11:14 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Kehutanan Provinsi Papua merasa prihatin dengan maraknya temuan kayu ilegal di wilayahnya. Dimana baru-baru ini pihaknya kembali menemukan ribuan batang kayu di disepanjang wilayah Kabupaten Kerom, setelah sebelumnya di tengah hutan Nimbokrang.Ribuan kubik batang kayu tak bertuan ini ditemukan instansi kehutaan saat inspeksi mendadak (sidak) bersama Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang didampingi aparat keamanan, mulai dari Distrik Muaratami hingga titiknol di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom. Hasil temuan ini selanjutnya akan menjadi laporan bagi tim dari KLHK RI, dimana instansinya segera melakukakan pemeriksaan lebih lanjut, guna mengetahui apakah kayu itu melanggar aturan atau tidak. "Tumpukan kayu ini kalau kita lihat ada disepanjang wilayah Kabupaten Kerom yang sudah ditumpuk dipingir jalan. Kayu ini siap diangkut oleh pemiliknya. Hanya saja, kita belum bertindak tetapi harus lakukan pemeriksaan lebih dulu terhadap dokumen kepemilikannya. Kalau tidak sesuai aturan itu yang ditindak," terangnya. Menurut dia, inspeksi itu merupakan perintah langsung Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo, yang menginstruksikan aparatur kehutanan untuk rutin melakukan pemantauan guna mencegah aksi illegal logging. Sebab, tindakan illegal logging ini membawa dampak yang luar biasa buruk bagi lingkungan, disampung sangat merugikan negara dan masyarakat setempat. "Makanya, kami dari pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk menertibkan illegal logging ini. Apalagi selama ini memang banyak laporan masyarakat terkait illegal logging di wilayah Kabupaten Keerom," ujar dia. Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Tertib Peredaran Hasil Hutan, Direktorat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementrian KLHK , Retno Sawitri, sangat menyesalkan tindakan pembalakan hutan secara liar di Papua. Oleh karenanya, dia berharap segera dilakukan penertiban supaya hasil hutan di Papua tetap terjaga dengan baik. (DiskominfoPapua) |
| Daya Serap Anggaran Pemprov Papua Mencapai 40 Persen Posted: 29 Jul 2018 11:14 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Penjabat Gubernur Papua Soedarmo memastikan daya serap anggaran pemerintah provinsi sampai dengan Juni 2018, telah mencapai 40 persen lebih. Kendati begitu, pihak optimis di akhir tahun anggaran, daya serap bakal mencapai diatas 90 persen."Sebab kalau mendorong hingga 100 persen, jujur itu sulit untuk dilakukan sebab pasti ada sisa. Dan itu yang terjadi dari tahun ke tahun. Namun tetap kita dorong supaya penyerapan bisa maksimal diatas 90 persen" terang Soedarmo di Jayapura, (26/7) petang. Seodarmo pada kesempatan itu menginstruksikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi agar mulai meninggalkan kebiasaan lama, seperti menunda-nunda pengajuan persyaratan dalam melaksanakan pelelangan. Dia berharap di era kepemimpinannya, kebiasaan tersebut agar mulai ditinggalkan. Sebab jika demikian, maka pihaknya mengancam untuk memindahkan dana itu kemudian dialihkan kepada organisasi perangkat daerah yang lebih membutuhkan. "Bahkan ini sudah saya sampaikan ke seluruh pimpinan SKPD, khususnya bagi yang memiliki program fisik, baik sarana dan prasarana umum". "Karena yang pasti selama saya disini, kita akan selalu mendorong setiap SKPD untuk cepat melakukan pelelangan supaya penyerapan anggaran maksimal. Ini berarti tidak boleh ada dana yang dikembalikan karena keterlambatan di dalam proses lelang,"tuturnya. Ditambahkan, baru-baru ini pihaknya telah mendorong pembangunan jembatan Holtekamp pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Papua. Dimana pihaknya juga sudah mendapat laporan terkait penandatanganan kontrak antara dinas terkait dengan pihak ketiga. "Ini bukti bahwa kami ingin supaya semua proyek bisa segera dijalankan. Untuk itu, kita harap seluruh SKPD bisa ikut mempercepat dan mendorong pelelangan proyek," jelasnya. Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua, Djuli Mambaya memastikan proyek pembangunan jembatan Holtekamp akan dilanjutkan. Dimana, kontrak kerja dengan pihak ketiga sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Proyek pembangunan jembatan Holtekamp tahun ini merupakan pekerjaan lanjutan tahun lalu, dengan pagu anggaran sebesar Rp200 miliar. (DiskominfoPapua) |
| Sandang Doktor dari Uncen, Merlan Uloli Diminta Tingkatkan Kualitas Dukcapil Posted: 29 Jul 2018 11:09 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Setelah 4 tahun menyelesaikan studi pada Program Doktor Ilmu Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih Jayapura, Provinsi Papua, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Jayapura, Merlan S. Uloli, SE, MM, berhasil menyelesaikan penelitiannya dan menyandang gelar Doktor dari Universitas Cenderawasih.Gelar Doktor yang diterimanya atas penelitiannya tentang "Analisis Pengaruh Sistem Manajemen Mutu Dan Fasilitas Pendukung Terhadapat Kepusan Pengguna Layanan Yang Dimediasi Oleh Kualitas Layanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura". "Saya tidak puas dengan apa yang dilakukan saat ini, dan ingin terus memperbaiki dan berinovasi serta memprioritaskan perbaikan-perbaikan dalam pelayanan publik kepada masyarakat di dinas yang saya tempati,"jelas Dr. Merlan S. Uloli, SE, MM, Rabu 25 Juli 2018. Ia mejelaskan alasan pengambil judul karya ilmiahnya, karena kesehariaannya ditempat kerja agar dengan mudah melihat secara langsung kendala dan masaah yang dihadapai untuk melakukan perubahan dan ivonasi sehingga ada input bagi kinerja Dinas Dukcapil kedepan, Selain itu, Ia ingin memastikan bahwa penerapan sistem mutu ISO 2001 ternyata memang sistem manajemen adalah signifikan untuk perbaikan pelayanan publik. "Dengan hasil yang diperolehnya, akan terus memperbaiki sistem manajemen mutu, kualitas layanan, sehingga berakibat pada kepuasan pengguna layanan terus meningkat,"ucapnya. Selain itu, dengan analisanya Kadis Dukcapil menginginkan implementasi sistem ini dapat diterima oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kota Jayapura, guna kepentingan pelayanan publik. "Saya berharap ini menjadi bisa disesuaikan oleh OPD dilingkungan Pemerintah Kota Jayapura khususnya dinas yang melakukan pelayanan publik bisa menerapkan sistem ini karena sudah teruji,"harap Kadis Dukcapil. Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Jayapura, John Y. Betaubun, SH,MH, mengapresiasi gelar doktor yang diperoleh oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Jayapura. "Kami mengucapakan selamat dan sukses kepada ibu Doktor Merlan Uloli atas gelar akademik yang diberikan oleh guru besar universitas cenderawasih,"ucapnya. Ia mengharapkan dengan gelar Doktor ini, dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Jayapura terus berinovasi, memperbaiki dan meningkatkan Layanan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura. Selain itu, dengan pemberian gelar Doktor kepada Kepala Dinas Dukcapil Kota Jayapura atas penelitiannya bisa memberikan motovasi baru bagi kaum wanita agar bisa mengikuti jejaknya dimana ia mampu menyelesaikan studinya dan tidak meningggalkan tanggung jawabnya sebagai ASN untuk melayani masyarakat Kota Jayapura. "Peristiwa ini bisa menjadi motivasi baru bagi perempuan yang ada di Kota Jayapura untuk berpacu mengejar pendidikan karena pendidikan tidak mengena usia,"ucap ketua Komisi C DPRD Kota Jayapura. Gelar doktor yang diberikan oleh Universitas Cenderawasih, setelah di uji dengan hasil memuaskan pada sidang Promosi Doktor oleh tim penguji yang dipimpin Prof. Dr. B. Kambuaya, MBA., Dr. Ruben Tuhumena, M.Si., Dr. Oscar Wambrauw, SE, M.Sc.Agr., Prof. Dr. Yohanis Rante, M.Si., Dr. Ferdinand Risamasu, SE, M.Sc.Agr., Dr. Elita B. Baranti, SE, M.Si., dan prof. Dr. Otto Randa Payangan, SE. M.Si. (HumasKotaJayapura) |
| Antisipasi Polio, Campak dan Rubela, Dinas Kesehatan Ajak Warga Kota Jayapura ke Posyandu Posted: 29 Jul 2018 11:09 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Mengantisipasi penyebaran Polio, Campak dan Rubela di Kota Jayapura, kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, dr. Ni Nyoman Sri Antasari mengajak masyarakat Kota Jayapura untuk ke Posyandu.Langkah strategis yang dilakukan Dinkes Kota Jayapura dengan melakukan sosialisasi dan Layanan kesehatan pengobatan gratis yang telah dilakukan sejak 20 Juli lalu saat pencanganan Bulan kemerdekaan RI ke-73 Tahun di taman Imbi dan serentak dilakukan di seluruh posyandu. "Hal ini kami buat untuk masyarakat yang merasa gangguan kesehatan bisa datang dan berobat gratis di hari ini,"ucap Kadis Kesehatan Kota Jayapura, dr. Ni Nyoman Sri Antasari, Saat Pencanangan Imunisasi Polio Rubella dan campak, di taman Imbi, Jumat (20/7). Lanjutnya ada 30 puskesmas yang telah melaksanakan imunisasi dengan capaian target semua posyandu melaksanakan imunisasi hingga akhir September. "Imunisasi polio sasaran kita 93000 untuk bayi sampai bayi di bawah umur 5 tahun. Sedangkan bagi campak dan rubela sekitar 86234 sasaran kita,"paparnya. Dirinya berharap pada imunisasi Campak, Rubella dan Polio dapat berjalan dengan lancar dengan didukung oleh semua pihak. Terutama kepada orang tua untuk membawa anak-anaknya ke posyandu untuk melakukan imunisasi. Selain memberikan pelayanan, Dinkes juga melakukan sosialisasi ke pelajar usia dini dilingkungan sekolah. "Kami dari dinas kesehatan sedang malakukan kegiatan di sekolah dasar guna meberitahukan bahwa kesehatan kita harus memulai dari sejak usia dini, karena anak adalah investasi bangsa. Kita kesekolah-sekolah dan kita akan buat kegiatan dokter cilik agar hidup bersih dan sehat,"lanjut Kadis kesehatan. Menurut Kadis Kesehatan, penyakit ini harus dilawan dan dicegah, dengan membawa anak-anak ke pusat pelayanan posyandu yang ada di Kota Jayapura. "Mari kita cegah penyakit rumbela dan mari kita bawah anak-anak ke Posyandu dan layanan-layanan yg sdh tersedia,"tambahnya. Ia juga mengharapkan agar warga dapat memperhatikan Stunting atau persoalan gizi yang kurang yang bisa mengakibatkan pada fisik anak. Stunting ini terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun. "Khusus di Kota Jayapura itu penyakit yg harus kita lawan itu. "Stunting" biasanya bayi lahir pendek dan bisa juga bertumbuh pendek. Oleh sebab itu kita berharap dapat gizi yang baik, biar tubuhnya sehat dan tinggi-tinggi. Supaya kelak ada yg bisa ikut, tes apa saja tembus,"Ungkap Kadis kesehatan.(HumasJayapura) |
| Mengintip Kegiatan Di Camp Penampungan Suku Mausu Ane Posted: 29 Jul 2018 10:33 AM PDT |
| Pecut Semangat Atletnya, Pangdam Kunjungi Akmil Magelang Posted: 29 Jul 2018 10:33 AM PDT |
| Posted: 29 Jul 2018 09:55 AM PDT  Rote Ndao | Media Nasional Obor Keadilan | PPHP (Panitia penerima hasil pekerjaan) fisik ini telah menyampaikan kepada kita pihak BPD, walau pun pekerjaan baru berjalan kita menolak karena tidak sesuai dengan RAB (Rencana anggaran biaya). Namun Kades Kemsi Li'an, TPK serta ketua BPD Semi Pello memaksakan di kerjakan walaupun tidak sesuai dengan RAB, saya dari BPD sudah mengingatkan, harus bekerja sesuai RAB. Demikan penuturan Sors Fanggidae Wakil Ketua BPD Desa Lida Besi ketika dikonfirmasi di kediamannya.Minggu, 29/7/2018. Di katakannya, setelah adanya temuan dari Pihak Polisi bersama PPHP dan BPD bahwa pekerjaan tesebut tidak sesuai RAB, mereka (tukang) untuk sementara tidak mau bekerja. Kemudian tanpa konfirmasi TPK mendatangkan tukang dari luar desa, yakni dari Desa Lida Manu. "Dana desa di Desa Lida Besi ini kan Swakelola, namun kenyataannya tukang yang bekerja dari Desa Lida Manu", heran Sors Fanggidae. Saya berulang kali mengingatkan bahwa kalau tidak bekerja sesuai RAB, nanti resikonya ada. Lalu ketua BPD sekaligus Mengkap kepala tukang, dan istrinya TPK, tidak pernah menunjukkan RAB kepada saya sebagai wakil ketua BPD apa lagi mereka (tukang). "Saya mensinyalir mereka berdua saling tau ( menggelapkan sejumlah Uang Dana Desa), karena istrinya pengelola kegiatan, suaminya kepala tukang dan juga ketua BPD", ucapnya" Sors.(Dance Hanukh) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Sors Fanggidae Wakil Ketua BPD Heran, Walau Diduga Tidak Sesuai RAB Proyek di Desa Lida Besi Tetap Dikerjakan . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Agun Gunandjar : Penjara ( Rutan , Lapas ) Belum Punya Konsep Binaan Dengan Standard Yang Jelas Posted: 29 Jul 2018 09:55 AM PDT
Media Nasional Obor Keadilan | BANDUNG | Anggota Komisi III DPR RI Agun Gunandjar menyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan negara (rutan) di Indonesia belum memiliki konsep pembinaan bagi para narapidana. "Nggak ada, belum ada konsep pembinaan terhadap warga binaan. Lapas maupun rutan seharusnya menjadi tempat pembinaan narapidana," kata Agun saat berdialog dengan jajaran sipir dan warga binaan kasus korupsi di Lapas Sukamiskin Bandung, Sabtu (28/7/). Agun ikut dalam rombongan Komisi III DPR yang mengunjungi Lapas Sukamiskin. Kunjungan itu dipimpian oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Selain Agun, sejumlah anggota Komisi III DPR yang ikut dalam kunjungan itu adalah Masinton Pasaribu, Arteria Dahlan, Dosi Iskandar dan Abdulah Toha. Rombongan diterima oleh Kakanwil Kumham Jabar Ibnu Chaldun dan kepala baru di Lapas Sukamiskin. Dalam dialog yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah itu, Agun mengaku telah berkeliling ke sejumlah lapas. Politikus Partai Golkar itu mengaku tidak menemukan adanya upaya pembinaan yang jelas bagi para tahanan terutama koruptor. "Bahwa orang dihukum itu memang untuk dibina. Seharusnya sarana prasarana pembinaannya harus dipenuhi. Saya tanya kegiatan Anda (napi Sukamiskin, red) apa? Engak ada. Belum ada konsep pembinaan terhadap warga binaan korupsi," kata dia. Agun menambahkan, pemerintah sudah seharusnya membuat serta merumuskan regulasi terkait pembinaan dan fasilitas napi. Namun, hal itu juga harus didasarkan pada kategori binaan. "Narapidana umum dengan narapidana korupsi, terorisme, maupun narkotika harus berbeda regulasinya," cetusnya. Politikus yang punya latar belakang pendidikan ilmu pemasyarakatan itu lantas memberi contoh. Misalnya, narapidana umum harus diberi wadah pelatihan ekonomi agar mereka bisa mengembangkan dirinya setelah keluar dari lapas. "Kami lebih sering mendapatkan narapidana umum, kalau dia mau bebas dia stres. Karena dia nggak mau pulang, pusing dia kalau bebas itu, mau makan di mana, tidur di mana. Apakah keluarganya mau menerima dia lagi itu pusing. Sementara bagi narapidana lainnya, kebutuhan mereka jauh berbeda dibanding warga binaan umum," bebernya. Agun juga menyinggung soal pelayanan di dalam lapas atau rutan. Menurutnya, napi koruptor sudah sewajarnya mendapat fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Menurutnya, razia fasilitas maupun pembongkaran sarana malah akan membuat narapidana stres akibat tekanan yang ada di dalam lapas. Karena itu Agun mengatakan, sebaiknya napi tetap diberi kesempatan menghibur diri. "Dia biasa main di luar itu (seperti) main golf, dilayani, segala rupa. Tapi ketika dia masuk ke kamar (tahanan), dua sampai tiga kali makan, bangunnya diatur, aktivitas diatur, disekat, ada tempat steril itu menurut saya tingkat penderitaannya luar biasa," kata dia. Mantan ketua Komisi II DPR itu menambahkan, terbatasnya ruang gerak bagi napi korupsi akan menjadi permasalahan tersendiri. Akibatnya, banyak laporan tentang mudahnya napi keluar masuk penjara. Namun, berbeda halnya jika narapidana diberi fasilitas maupun kenyamanan di dalam lapas. Dia meyakini para napi tidak akan melakukan hal yang melanggar aturan. "Soal jera gak jera, karena kebutuhan dirinya. Kemudian kemampuan aktualisasi diri. Apa yang terjadi merupakan dorongan. Semakin ditekan, malah semakin nekat," pungkas politikus yang akrab disapa dengan panggilan Kang Agun itu. Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Agun Gunandjar : Penjara ( Rutan , Lapas ) Belum Punya Konsep Binaan Dengan Standard Yang Jelas . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Posted: 29 Jul 2018 09:55 AM PDT  Foto : Tanda bukti perinciap dana desa Lida Manu.      Ia menambahkan ada empat pekerjaan proyek di Desa Lida Manu dikerjakan oleh aparat desa tanpa melibatkan masyarakat. Proyek tersebut hanya di kerjakan oleh aparat desa yakni Kepala Desa Sendiri Paulus Muskanfola, Kepala Dusun Oendule Jet Matau, RW Marten Sinlae dan RW Yoan Sinlae, terangnya. Ketika di konfimasi, Paulus Muskanfola Kepala Desa Lida Manu Kecamatan Rote Tengah, via telepon selular mengaku dirinya tidak tahu, persoalan yang terjadi di Desa Lida Manu. Kades mengatakan, silahkan wartawan menanyakan saja kepada ketua TPK Desa Lida Manu. "Menyangkut itu saya tidak tahu, nanti pak wartawan tanya TPK saja ,"ucap Kades Paulus Muskanfola.( Dance henukh) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Dana Desa, di Desa Lida Manu di Sunat Oleh Kades dan Aparat nya Tidak Melibatkan Masyarakat, Ini Pernyataan Marthen Sinla'e dan Gasper Ambesa . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Di temukan Mayat Mengambang Di kali Farancis. Posted: 29 Jul 2018 08:59 AM PDT  BantenNet.com, KABUPATEN TANGERANG - Telah ditemukan mayat di kali Farancis jalan raya Farancis depan Perum Villa taman Bandara, Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Minggu (29/718),jam 08.00 wib pagi ini. Dengan identitas sebagai berikut:nama Bagio (50) yang di disinyalir depresi berat,Bagio yang tinggal di Mess pabrik sentra Kosambi Timur blok J 5 No 1 Desa Kosambi Timur Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang. "Menurut warga setempat ia sering ngamuk tanpa alasan sehingga warga ketakutan,ketika ia sedang ngamuk ucap warga yang berdekatan dengan nya. Kejadian yang terjadi pada korban pada hari jumat tak tanggal 21 juli 2018 pukul 13:00 wib korban terlihat berenang di kawasan kali Farancis, yang airnya berwarna hitam pekat dan bau, "kata warga kalau orang sadar gak mungkin berenang di kali tersebut yang warna air hitam pekat kaya gitu." ucap warga. Pada hari ini Minggu Bagio jam 07:00 ditemukan warga sudah tewas mengambang tak bernapas di kali Farancis jalan raya Farancis Desa Kosambi Timur, Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang.Korban di bawa dan di evakuas selanjutnya di bawa ke Rumah sakit Umun Daerah Kabupaten Tangerang, Untuk di lakukan Otopsi. "Masalah ini dalam penanganan Polsek Teluknaga. > jar Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Di temukan Mayat Mengambang Di kali Farancis. . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Pecut Semangat Atletnya, Pangdam Kunjungi Akmil Magelang Posted: 29 Jul 2018 08:33 AM PDT |
| You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
