Bangun Nilai - Nilai Kebangsaan Demi Keutuhan NKRI ; H M.Rizal Ajak Masyarakat Dalam kerukunan antar umat beragama |
- Bangun Nilai - Nilai Kebangsaan Demi Keutuhan NKRI ; H M.Rizal Ajak Masyarakat Dalam kerukunan antar umat beragama
- Pembangunan Des Bentuk Pengabdian Terhadap Masyarakat
- Hak Untuk Pulih Dari Kecanduan Adalah Pemenuhan Hak Kesehatan Semua Orang
- Hartanto Berikan Pembekalan ke Kontingen Karate Lemkari Lanal Saumlaki
- BPS MTB Lakukan Pelayanan Statistik Terpadu via Teknologi Informasi
- Hartanto Lepas 3 Ekor Penyu di Pantai Lanal Saumlaki
- FUN Bike Dalam Rangka HUT TNI ke -73, Menggaungkan Budaya Cinta Olah Raga
- Forwarta kalijodo Di Resmiakan 50 Anak Yatim Dan Artis Jebolan AFI Ikut Memeriahkan.
- Laporan Lengkap : Pemda Jambi Segel Tiga Gereja
- Wakil Bupati Bursel Lepas Sasi Adat
- 48 Jenazah Korban Tsunami Berserakan di Pantai Talise Palu, Berikut Dokumentasinya
- Pemprov Papua Sosialisasi Perpres 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang dan Jasa
- 3 Gempa Magnitudo 3 SR Guncang Seram dan Buru
- Pemprov Papua Sosialisasi Perpres 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang dan Jasa
- Endro Satoto Hadiri Jalan Santai Peringati HUT Lalulintas Bhayangkara
- Journalists Jailed in Record Numbers Worldwide
- Palestinians Say 7 Killed as Israeli Troops Fire on Gaza Protest
- Endro Satoto dan Benny Laos Tandatangani Pembangunan Kodim Pulau Morotai
- Endro Satoto Panen Raya Jagung dan Cabai di Kebun Kodim Tobelo
- Endro Satoto Kunjungi Kodim Tobelo
- Endro Satoto Silahturahmi dengan Elemen Masyarakat di Halmahera Utara
- DP3AP2KB Meriahkan HUT TNI ke 73 dengan Program KB-Kes dan Donor Darah
- Pemkab Bulukumba Gelar Event World Tourism Day 2018
- DP3AP2KB Kepulauan Selayar Kampanyekan KB-Kes di Makodim 1615
- Pasca Gempabumi 7.7 SR di Donggala, Kondisi Layanan Telekomunikasi Tidak Beroperasi
| Posted: 29 Sep 2018 12:01 PM PDT  BantenNet.com, KABUPATEN TANGERANG - Dalam rangka Sosialisasi 4 Pilar yang bertema Temu Tokoh Nasional / Kebangsaan oleh H. Muhammad Rizal S.H., M.Si Biro Sekretariat Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPRR RI) Fraksi PAN yang bekerjasama Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia ( IPJI ) Kabupaten Tangerang Sabtu ( 29/9 ) di Aula Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang - Banten. Menurut H M Rizal mengatakan bahwa keutuhan Negara dan Bangsa sangatlah penting untuk di jaga dan dipertahankan oleh segenap rakyat Indonesia dan kerukunan antar umat beragama serta keragaman budaya yang di miliki oleh bangsa Indonesia. " Namun harus tetap diperlihara oleh seluruh warga masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Marauke, dimana negara indonesia beraneka ragam budaya," katanya. Turut hadir Narasumber Dewan Pembina IPJI Provinsi Banten DR. Indiwan Seto Waju Wibowo, Ketua IPJI Kabupaten Tangerang Mulyadi, Ketua Panitia Agus Supriadi beserta segenap jajaran, perwakilan pemerintah (Muspika), unsur TNI dan Polri, para maha siswa, Organisasi Kepemudaan (OKP) yaitu Karang Taruna, Pemuda Pancasila, KNPI, Kader PKK, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat. Namun H. Muhammad Rizal mengungkapkan, melalui 4 pilar Kebangsaan / Bernegara yang berkenaan tentang Nilai-nila kebangsaan yang sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara serta memahami menjadi perinsip tentang bagaimana kita menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. " Kami mengajak masyarakat Bangun Nilai nilai Kebangsaan Demi Keutuhan NKRI yang Bersatu, Sejahtera, Damai, Adil dan Makmur serta tidak mudah di kotak-kotakan atau pun dipecah belah," ungakp H M Rizal. Disamping itu Indiwan selaku Dewan Pembina IPJI Provinsi Banten Bahwa acara Temu Tokoh Nasional/Kebangsaan terkait sosialisasi 4 pilar tersebut, merupakan bentuk sinergitas antar lembaga pemerintah dengan organisasi media atau Jurnalis yang mana selama ini merupakan satu kesatuan dan upaya mengedukasi pada masyarakat dalam membentuk karakter bangsa. " Tentunya saya berapresaisi pada IPJI Kabupaten Tangerang sebagai barometer penyampai informasi, dimana rekan rekan media memiliki peranan penting dalam memberikan edukasi tentang 4 pilar kebangsaan dan kenegaran pada masyarakat," ujarnya. Sementara itu dalam waktu yang sama Ketua IPJI Kabupaten Tangerang Mulyadi memaparkan dengan kedatangan H M Rizal selaku Biro Sekretariatan MPR RI berperan serta menyampaikan acara 4 pilar ini. " Pihaknya dan Jajaran Pengurus lainnya sangat berterimaksih kepada perwakilan MPR RI dalam bekerjasama menggelar Temu Tokoh Nasional/kebangsan, dimana membahas tentang 4 pilar kebangsaan, semua ini diharapakan dapat lebih menggugah kesadaran masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Tangerang," paparnya. > ldn /sol Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Bangun Nilai - Nilai Kebangsaan Demi Keutuhan NKRI ; H M.Rizal Ajak Masyarakat Dalam kerukunan antar umat beragama . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Pembangunan Des Bentuk Pengabdian Terhadap Masyarakat Posted: 29 Sep 2018 10:31 AM PDT  BantenNet.com, KABUPATEN TANGERANG Menjadi Kepala Desa (Kades) yang dipilih oleh masyarakat adalah sebuah amanah bagi masyarakat seoertib kepla Desa pekayon, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang,Suwaryo terus menerus berjuang demi terlaksannya pembngunan Desa yang baik. Suwaryo selalu memprioritaskan kepentingan Masyarakat dalam bentuk pembangunan yang menyentuh kepada masyarakat sebagai penerima manfaat , bagi dia dalam desa maupun di luar desa. Bangunan yang telah dilaksanakannya yakni, membangun peningkatan jalan lingkungan. Selain itu pembangun SPAL atau pembuangan air limbah terus di lakukan disetiap warga agar aliran pembuangan di sepanjang poros permukiman warga bisa mengalir dengn baik, yang insya allah akan dilanjutkan ketahapan berikutnya. Suwaryo mengatakan, kepercayaan masyarakat harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena untuk membangun desa tidak semudah yang dipikirkan sebelumnya. " Meski masih ada juga masyarakat yang belum mendukung sepenuhnya dalam pembangunan, tapi hal ini bukan sebuah masalah dalam melaksanakan pembangunan dan kami pemerintah Desa selalu melakukan pendekatan pendekatan agar masyarakat sediki demi sedikit ikut berperan aktip meski dalam perbedaan politik dalam pemilihan kades sebelumnya " kata Suawryo. Semua atas kerja keras bersama aparatur desa dan terus bersama warga, akhirnya warga Desa pekayon bersatu untuk membangun desa dan terbukti apa yang telah diberikan oleh pemerintah melalui anggaran dana desa dan, Pembangunan bisa berlangsung dengan baikk hingga masuk pekerjaan 100 persen.tuturnya "Sekarang ini tidak ada perbedaan antara warga dengan pemerintah. Semua bersatu untuk membangun desa," Dana desa tahun 2018 tahap ke satu dan tahap ke dua kami prioritaskan pembangunan infrastruktur jalan lingkungan berupa paping blok dan ditahap ke tiga saluran pembuang air limbah warga. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait, Kepada Pemerintah Pusat dan Daerah kami ucapkan terima ksih atas program Dana Desa yang telah teraplikasi dengan baik, insya Allah dalam waktu yang tidak panjang, Indonesia ini akan lebih maju baik dari segi pembangunan SDM hingga pembagunan infrastrukturnya. tutupnya. > ydi Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pembangunan Des Bentuk Pengabdian Terhadap Masyarakat . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Hak Untuk Pulih Dari Kecanduan Adalah Pemenuhan Hak Kesehatan Semua Orang Posted: 29 Sep 2018 10:21 AM PDT  BantenNet.com, KOTA TANGERANG SELATAN - Drug Policy Reform (DPR) adalah jaringan kerja masyarakat sipil yang fokus pada isu kebijakan narkoba dan kesehatan publik. Bersama organisasi masyarakat lainnya di Tangerang raya, Jakarta dan juga Bogor, DPR menginisiasi kampanye edukasi masyarakat berisi pesan tentang hak untuk pulih dari kecanduan narkoba adalah pemenuhan hak kesehatan sebagaimana termaktub pada UU 35 Thn. 2009 tentang narkotika bab XI mengenai pengobatan dan rehabilitasi. Melalui kegiatan ini masyarakat secara bersama -sama menyatakan dengan tegas bahwa, Penjara bukan Solusi, maka dukung pemulihan orang orang yang kecanduan bukan hanya dipenjarakan acara yang di gealardi Taman Perdamaian JI. Komunitas 850 City -Tangerang Selatan pada Sabtu, 29 September 2018.  Akibat keputsan memenjarakan terdakwa kejahatan narkoba yang dilakukan tanpa menggunakan asessment terpadu sebagai instrumen yang sah sesuai hukum yang berlaku, penjara menjadi penuh dan desak yang di isi oleh tahanan narkoba,ujarnya. Serangkaian kesengsaraan yang muncul akibat pendekatan pemenjaraan, telah mengakibatkan kerugian social ekonomi yang besar bagi masyarakat di Tangerang Raya. Sebut saja mulai dari tersingkirkannya hak alas kesehatan, pendidikan, status sosial hingga rusaknya rumah tangga dan rusaknya hak anak akibat kehilangan kasih sayang dari orang tua yang dipenjara.terang Iman Perman Kepada BantenNet.com Kondisi terpuruknya kesehatan masyarakat tersebut diperparah dengan terbatasnya Iayanan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial narkoba yang beIum memadai, serta terjadinya pengabaian terhadap proses asesemen terpadu yang menjadi bagian penentu apakah seseorang terdakwa pelaku kejahatan narkoba perlu dipenjara atau harus mendapatkan rehabilitasi. "Kampanye edukasi publik ini dikemas dalam penampilan musik band underground maupun semi- mainstream, informasi melalui baoth-booth komunitas,edukasi dengan dialog publik, penyampaian pesan melalui pameran seni kreatif komunitas dan juga pemeriksaan test HIV sukareta yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kota Tangerang selatan" terang pemuda yang akrab di panggil Mengki oleh anak anak penggiat HIV Penggunaan Ruang publik sebagai media berkumpul masyarakat yang hidup bersinggungan dengan narkotika serta terancam dan atau terkena oleh dampak buruk peredaran gelap yang tidak penah selesai menjadi Iangkah revolusi mental mendasar bagi perbaikan taraf kehidupan bersama "Ketika kami lakukan kunjungan kerutan jambe didapatkan data semester pertama tahun 2018 warga binaan pemesyarakatan (WBP) 297 perkara diputuskan dua lemvlbaga rehbilitasi yang menjalankan program rata rata setahun menerima klien terpi kurang lebih 15 warga, Tangerang selatan tiap rehbilitasnya melayani proyeksi Estimasi mengejutkan. Mendapatkan angka kemampuan rehabilitas 30 Kasus dari 988 yang artinya hanya di Bawah 4 presen" jelasnya. > ldn Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Hak Untuk Pulih Dari Kecanduan Adalah Pemenuhan Hak Kesehatan Semua Orang . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Hartanto Berikan Pembekalan ke Kontingen Karate Lemkari Lanal Saumlaki Posted: 29 Sep 2018 07:36 AM PDT  6 nama para atlit Karate Lemkari Lanal Saumlaki yang akan mengikuti pertandingan itu diantaranya; Yanto Ngilamele (16 tahun), Satria Sainlolin (15), Yulianus Fenanlambir (15), Ayu Kunre (15), Yohanes Duarmas (16) dan Luky Letulur (15). Sementara pelatih Karate Lemkari Lanal Saumlaki yang akan mendampingi adalah Serka Pom Deni Iskandar anggota Denpomal Lanal Saumlaki. Dalam arahannya bertempat di ruang Latihan Taek Kwondo Lanal Saumlaki , Danlanal Saumlaki meminta para atlit agar selalu menjaga kesehatan dan kebersamaan. "Tetap semangat, jaga sportifitas, jaga nama baik karate Lemkari Lanal Saumlaki dan yang paling utama hindari cedera. Selamat berjuang," ucap Hartanto. (Albert Batlayeri) |
| BPS MTB Lakukan Pelayanan Statistik Terpadu via Teknologi Informasi Posted: 29 Sep 2018 07:36 AM PDT  "Pemanfaatan teknologi informasi yang berada pada satu unit kerja sebagai penanggung jawab," jelas dia saat memberikan materi pada sosialisasi "Expose Data Statistik Stategis 2018" dalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional (HSN) di Aula Hotel Beringin Dua Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel), pada Selasa (25/9). Barbalina menuturkan tujuan dari PST ialah mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS melalui pelaksanaan PST, meningkatkan kualitas layanan terhadap pengguna dan menyempurnakan pelaksanaan PST didukung dengan petugas yang profesional serta sarana prasarana yang sesuai standarisasi di BPS Provinsi dan BPS Kabupaten dan Kota dan memberikan kemudahan kepada pengguna karena semua jenis layanan yang ada dalam PST berada pada satu pintu. "Serta memberi kepuasan kepada pengguna karena mekanisme PST didukung teknologi informasi," tuturnya. Barbalina juga mengungkapkan untuk mengakses data-data statistik yang dihasilkan oleh BPS Kabupaten MTB dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya datang langsung ke PST BPS MTB yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno, Saumlaki atau mengakses Website BPS melalui alamat link https://ift.tt/2xVvdLM. "Untuk mengetahui data-data BPS bisa langsung ke kantor kami atau langsung melalui website kami," ungkapnya. Berikut beberapa produk statistic yang dihasilkan oleh BPS MTB, antara lain Produk Domestik Regional Bruto (BDRB) menurut lapangan usaha yaitu menggambarkan distribusi dan pertumbuhan ekonomi menurut sector ekonomi, PDRB menurut penggunaan dimana menggambarkan distribusi dan pertumbuhan ekonomi menurut penggunaan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu angka yang menggambarkan keadaan tentang tingkat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan penduduk secara umum. Selanjutnya angka kemiskinan yang mana menggambarkan persentase penduduk dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan, indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan, Indikator Ketenagakerjaan yaitu yang menggambarkan persentase angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka, serta Daerah Dalam Angka yang merupakan kompilasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan data-data primer yang dihasilkan melalui survei-survei BPS MTB. (Laura Sobuber) |
| Hartanto Lepas 3 Ekor Penyu di Pantai Lanal Saumlaki Posted: 29 Sep 2018 06:41 AM PDT  Pelepasan hewan liar guna menjaga ekosistem alam ini terdiri dari 2 jenis yakni penyu hijau (chelonia mydas) sebanyak 2 ekor dan penyu tempayang (caretta caretta) sebanyak 1 ekor. Danlanal Hartanto menyatakan tujuan dilaksanakannya pelepasan penyu merupakan wujud peduli TNI-AL terhadap biota laut yang dilindungi dan menjaga dari kepunahan. "Sesuai UU nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. UU nomor 31 tahun 2004 pasal 7 ayat ke-5 berbunyi menteri menetapkan jenis ikan dan kawasan perairan yang masing-masing dilindungi termasuk taman nasional laut untuk keentingan ilmu pengetahuan,kebudayaan,pariwisata dan atau kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya," ujar dia. Turut hadir dalam pelepasan penyu tersebut siswa-siswi Saka Bahari Lanal Saumlaki dan Andre Werembinan, warga yang membeli dari nelayan yang menangkap dan menyerahkan kepada Lanal Saumlaki untuk dikembalikan ke habitatnya. (Albert Batlayeri) |
| FUN Bike Dalam Rangka HUT TNI ke -73, Menggaungkan Budaya Cinta Olah Raga Posted: 29 Sep 2018 06:21 AM PDT |
| Forwarta kalijodo Di Resmiakan 50 Anak Yatim Dan Artis Jebolan AFI Ikut Memeriahkan. Posted: 29 Sep 2018 03:51 AM PDT  BantenNet.com , JAKARTA - dalam rangka lebaran anak yatim piatu Garda Bintang Timur mengadakan peresmian ruang dan pokja forum wartawan taman kalijodo serta santunan anak yatim piatu di Aula Tengah Ruang Terbuka Hijau Hari sabtu 29 september 2018 dari jam 10 sampai dengan selesai. Ide dan gagasan terwujudnya ruang pokja wartawan ini berasal dari wartawati media online Nia Garnia Sari. Yang ingin mempunya base camp (tempat kumpul para wartawan Jakarta barat). Namun idenya itu diwujudkan oleh pengelola RTH kalijodo dan juga ketua Garda Bintang Timur Jamaluddin atau dengan sapaan akrab Daenk Jamal. Sebanyak 50 anak yatim Hadir dalam acara juga tamu undangan dari berbagai instansi seperti Kepolisian, TNI, pemerintah dua wilayah Jakarta barat dan Utara, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan para pimpinan redaksi hadir dalam acara ini. Acara dilanjutkan dengan tumpengan, siraman rohani dan penutup doa dan terakhir dihibur oleh dua artis dangdut salah satunya jebolan AFI 1 Indosiar Eko Mega Bintang dan Cut Mila. Daenk Jamal sangat mendukung adanya forum wartawan ini ada di lingkungan RTH kalijodo. Pasalnya dirinya mengatakan tempat ini selalu mengadakan kegiatan-kegiatan sosial yang layak untuk dipublikasikan rekan media. "Keberadaan wartawan sangat menunjang juga karena saya senang jika kegiatan yang ada di kalijodo ini bisa di expose awak media." Selain bisa di expose, dirinya melanjutkan masyarakat diluar Jakarta bisa mengetahui kalijodo jaman now makin kekinian dan tidak seburuk kalijodo masa lalu. "Kita bisa ceritakan pada masyarakat Indonesia lewat media bahwa kalijodo sudah bersih dari yang bersifat negatif. Semua warga Indonesia khususnya DKI Jakarta boleh memakai dan menikmati semua fasilitas-fasilitas yang ada di RTH kalijodo, jika ada kegiatan boleh pakai lokasi ini. Kami sangat terbuka untuk semua golongan," terangnya. Nia Garnia Sari selaku Penggagas adanya balai wartawan di wilayah RTH forwarta kalijodo menceritakan dan menambahkan sejarah kecil berdirinya Forwarta KJ. "Awalnya saya diajak kawan dari Mitrapol.com tuk wawancara bang daenk jamal (pengelola rth kalijodo) pas acara ibu negara Timor leste datang. Saya yang memang dari awal ingin punya tempat basecamp jadi timbul ide tuk bikin pokja khusus RTH.. Dan saya cari-cari nama yang cocok tuk pokja ini. Akhirnya saya dapat nama yang pas yakni FORWARTA KJ yang kepanjangan Forum Wartawan Taman Kalijodo." ceritanya "Alhamdulillah dan saya berterimakasih sama daenk jamal sudah sediakan tempat untuk kami. Dan saat ini sudah tergabung kurang lebih 15 media online cetak dan 1 media TV. "lanjutnya. Ada kurang lebih 20 media yang mendukung dan sudah bergabung dalam pokja FORWARTA KJ : Abdul Hair yang dipilih untuk memimpin ketua Pokja pun menambahkan acara ini sangat positif. Selain meliput semua kegiatan dan aktifitas yang ada di area RTH ini kita juga bisa saling menjalin kekeluargaan sesama awak media khusus di DKI Jakarta,"katanya. "Saya liat potensi dan semangat kawan-kawan media ini sangat Bagus maka nya kami kumpulkan disini di RTH kalijodo. Karena Forwarta ini Selain sebagai wadah perkumpulan wartawan yang meliput segala kegiatan di RTH kalijodo."jelasnya mengakhiri Bagi kawan media lain yang ingin bergabung bisa serahkan bawa surat tugas, foto copy id pers dan foto untuk kta ke balai pokja Forwarta kalijodo. > hms Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Forwarta kalijodo Di Resmiakan 50 Anak Yatim Dan Artis Jebolan AFI Ikut Memeriahkan. . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Laporan Lengkap : Pemda Jambi Segel Tiga Gereja Posted: 29 Sep 2018 03:01 AM PDT  Media Nasional Obor Keadilan Reaksi PGITiga Gereja yakni HKI, GMI, dan GSJA yang berada di Kelurahan Kenali Barat, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi disegel oleh pemerintah setempat pada 27 September 2018 pagi. Penyegelan yang disertai dengan pelarangan ibadah di ketiga gedung gereja tersebut merupakan tindak lanjut dari sebuah pertemuan antara FPI, FKUB, MUI, Lembaga Adat Melayu, dan Pemerintah Kota Jambi, yang tidak melibatkan pihak gereja dalam pertemuan tersebut. Terhadap tindakan penyegelan dan pelarangan beribadah di gedung gereja tersebut, perkenankan saya menyampaikan: Keprihatinan mendalam atas masih terjadinya aksi-aksi pelarangan ibadah dengan alasan teknis administratif menyangkut perizinan. Keprihatinan ini makin mendalam karena Pemerintah setempat yang seharusnya berfungsi untuk memfasilitasi umat beribadah —apa pun agamanya— malah terlibat dalam upaya penyegelan dan pelarangan ibadah di gedung gereja tersebut. Kebebasan menjalankan ibadah adalah hak konstitusional warga yang dijamin oleh UUD. Dan dalam rangka menjalankan hak konstitusional warga tersebut, tentulah dibutuhkan tempat untuk beribadah, yang untuk umat Kristen berupa gedung gereja. Ketiga jemaat tersebut telah lama memiliki gedung gereja masing-masing. Dan sebagai warga negara yang taat hukum, mereka sudah sejak lama mengupayakan pengurusan IMB rumah ibadah seturut dengan regulasi yang ada. Namun oleh berbagai alasan yang tak masuk logika hukum, ketiganya —sama seperti ratusan gereja di tempat lain— tidak kunjung memperoleh IMB tersebut. Namun demikian ketiganya bukannya mengabaikan izin lingkungan, bahkan berinteraksi baik dengan masyarakat di sekitar gedung gereja selama bertahun-tahun belakangan ini. Ketiga gereja tersebut sudah lama berdiri di sana dan tidak pernah melakukan gangguan terhadap masyarakat sekitar, baik berupa suara yang melebihi kepatutan maupun kegaduanan lainnya. Saya merasa prihatin kalau penyegelan dan pelarangan ibadah di gedung gereja seperti ini terus terjadi hanya karena tekanan dari massa yang dimobilisasi. Saya menuntut aparat negara di berbagai aras untuk aktif menjalankan tugasnya memfasilitasi dan melindungi hak-hak masyarakat untuk menjalankan kewajiban ibadahnya, dan jika mendapat penentangan dari masyarakat lain, adalah tugas negara mendidik dan mencerdaskan masyarakat untuk dapat menerima dan menghargai keberadaan umat lain yang berbeda agamanya, termasuk menerima kehadiran ekspresi peribadahannya sepanjang tidak mengganggu ketertiban dan keamanan. Sebagaimana disebutkan di atas, sekali pun mereka belum memiliki IMB, itu bukanlah karena faktor kesengajaan mereka tetapi lebih karena faktor-faktor di luar kemampuan mereka, yang seharusnya difasilitasi dan diselesaikan oleh aparat pemerintah setempat. Kebebasan beribadah adalah bagian dari Hak Azasi Manusia yang tidak dapat dikurangi oleh alasan apa pun (non derogable) sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28 I ayat 1, dan olehnya, saya menuntut negara untuk sesegera mungkin mengimplementasikannya kepada ketiga gereja tersebut di atas berikut gereja-gereja lain yang mengalami nasib sama di berbagai tempat lainnya di Indonesia. Saya menuntut para pemimpin umat beragama dan pemimpin lembaga masyarakat di berbagai aras, terutama yang berada di Kota Jambi untuk mendidik umatnya beragama dengan cerdas dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, dan tidak mengedepankan kehendak dengan mengandalkan kekuatan massa dan suara. Kenyataan kemajemukan Indonesia mengharuskan kita untuk dapat saling menerima dan menghargai di tengah perbedaan yang ada, termasuk menerima dan menghargai kehadiran gedung gereja, yang merupakan ekspresi dari kebebasan agama yang dijamin okeh Undahg-undang. Menurut saya, sudah tak saatnya lagi para pemimpin agama hanya duduk berdiskusi dalam basa-basi lintas iman, tetapi dalam kenyataannya di lapangan, para pemimpin umat membiarkan umatnya berlaku intoleran dan mengandalkan kekuatan suara dan massa yang jauh dari keadaban publik, seraya menistakan hak beribadah umat lain yang sangat hakiki. Kiranya rasa takut kepada Tuhan, dan kesetiaan pada amanat konstitusi, kita semua dapat membangun Indonesia yang lebih beradab dan berkemajuan, melebihi kepentingan-kepentingan sektarian, dan apalagi kepentingan sesaat dalam rangka kontestasi pilkada, pileg maupun pilpres. Pdt. Gomar Gultom | Sekretaris Umum PGI Kronologis Penutupan Gereja di Kota Jambi Sekitar pukul 08.00 WIB, 27 September 2018, aparat Kota Jambi sudah ada di sekitar gereja-gereja yang akan disege. Keberadaan mereka dihadang oleh sejumlah warga sekitatar gedung gereja; hadangan tersebut karena bisa menerima keberadaan gereja di lingkungan mereka. Pemkot Jambi denggan arogan ingin menyegel gereja di kawasan Jalan Lingkar Barat Tiga, Kota Jambi; namun dihalang oleh sebagian masyarakat. Setelah sempat bersitegang, masyarakat dan perwakilan dari Pemkot Jambi pun melakukan mediasi beberapa waktu. Namun hasil dari mediasi ini nyatanya tetap tak membuat masyarakat puas, karena gereja tetap disegel sementara, sambil menanti keputusan atau izin keluar dari Walikota Jambi. Dan, menurut Satpol PP, untuk sementara umat beribadah pada salah satu ruangan di kantor Walikota Jambi. Aparat Satpol PP Kodya Jambi, dengan arogansinya, tetap melaksanaka rencana mereka. Warga yang menolak penyegelan tak bisa mendekata, karena Satpol PP Jambi dikawal oleh aparatr bersenjata dari TNI AD dan Polri. Satpol PP Jambi pun melakukan aksi mereka, tak peduli dengan tangisan umat dan warga do sekitar Gereja. Padahal, gereja tersebut sudah 18 tahun digunakan untuk beribadah. Dan, lebih dari 10 tahun memohon izin ke Pemda, namun ditolak oleh Kodya Jambi. Kementerian Agama (Kemenag) membenarkan adanya penyegelan terhadap tiga gereja di Kota Jambi, Kamis (27/9), Gereja Methodist Indonesia Kanaan Jambi, Gereja Sidang Jemaat Allah Simpang Rimbo, dan Huria Kristen Indonesia Simpang Rimbo. Penyegelan yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi itu dimulai pada pukul 10.00-12.00 WIB. Ketiga gereja berlokasi di Jalan Lingkar Barat III Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. Penyegelan berlangsung setelah mempertimbangkan hasil rapat Kesbangpol Kota Jambi, FKUB, Kepolisian, Lembaga Adat Melayu Jambi, MUI, TNI, dan warga sekitar gereja. Satpol PP dalam hal ini bertindak sebagai pem-back up aparat Kepolisian dan TNI. Latar belakang penyegelan, yaitu IMB yang belum dimiliki gereja dan tuntutan warga RT 07 Kenali Besar, Alam Barajo. Peraturan Daerah No 47 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum. Peraturan Daerah No 11 tahun 2014 tentang Izin Gangguan. Peraturan Daerah No 03 tahun 2015 tentang IMB. Sebelum dilaksanakannya penyegelan, informasi ataupun surat pemberitahuan tidak disampaikan oleh Pemerintah Kota Jambi kepada pihak gereja. Sehingga pada saat dilaksanakan penyegelan, surat keputusan tidak diberikan atau tidak dapat ditunjukkan oleh Pemerintah Kota Jambi, sehingga menyebabkan kebingungan dan menuai penolakan dari pihak gereja. Hal itu disampaikan oleh Majelis Gereja Sidang Jemaat Allah saat ditemui BPC GMKI Cabang Jambi. Jemaat gereja pun sontak beramai-ramai datang ke lokasi penyegelan sambil histeris melihat gerejanya disegel oleh pemerintah sendiri Sampai sekarang, belum ada solusi terhadap persoalan ini. Jemaat gereja tidak tahu akan beribadah di mana sampai masalah ini selesai. Tiga gereja di lingkungan RT 07 Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, disegel aparat terkait pada Kamis 27 September 2018. Tiga gereja tersebut yakni Gereja Methodist Indonesia Kanaan, HKI dan GSJA. Penyegelan yang berlangsung sekira pukul 11.30 WIB itu dilakukan setelah pertemuan sejumlah pihak terkait menyusul adanya rencana warga setempat melakukan unjuk rasa. Pertemuan itu dihadiri oleh anggota DPRD Kota Jambi, Maria Magdalena, Efron Purba dan Kepala Badan Kesbangpol, Liphan Pasaribu, Kapolsek Kotabaru, serta sejumlah pihak perwakilan gereja, yakni Pdt. Paradon Pasaribu (HKI), Pdt. Jonathan Kaslir (GSJA) dan Pdt. Ojan Tampubolon (GMI Kanaan). Dalam kesepakatan pertemuan disebutkan, langkah tersebut diambil karena bangunan berdiri tanpa izin dan adanya penolakan warga sekitar serta untuk menindaklanjuti keputusan pertemuan mediasi di LAM Kota Jambi pada 26 September 2018. Anggota DPRD Kota Jambi Efron Purba mengatakan, sebenarnya sejak 2003 jemaat gereja sudah berusaha mengurus perizinan, namun tidak pernah didukung oleh warga. Liphan Pasaribu, Kaban Kesbangpol Kota Jambi mengatakan, "Hasil pertemuan ini akan dilaporkan kepada Walikota Jambi. Yang jelas pada hari ini pemerintah harus melakukan penyegelan karena sudah menjadi keputusan bersama di Lembaga Adat." Pdt. Ojan Tampubolon (GMI Kanaan) mengatakan, pihaknya merasa kecewa dengan hasil keputusan rapat secara sepihak karena pihak gereja tidak diundang. "Jika pemerintah tetap menyegel, maka seluruh jemaat akan mendatangi Walikota Jambi menuntut keadilan. Pemerintah harus menyiapkan tempat untuk beribadah seluruh jemaat gereja yang disegel. Jika sampai hari Minggu belum ada keputusan, maka segel akan dibuka oleh jemaat dan melakukan ibadah di gereja." Sempat terjadi penolakan dari pihak Jemaat GMII Kanaan atas aksi penyegelan itu. Mereka meminta agar pemerintah menyiapkan fasilitas ibadah di Kantor Walikota Jambi dan menyiapkan 30 bus. Opa Jappy | Kanal – Indonesia Hari Ini Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Laporan Lengkap : Pemda Jambi Segel Tiga Gereja . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Wakil Bupati Bursel Lepas Sasi Adat Posted: 28 Sep 2018 10:11 PM PDT |
| 48 Jenazah Korban Tsunami Berserakan di Pantai Talise Palu, Berikut Dokumentasinya Posted: 28 Sep 2018 09:46 PM PDT  48 Jenazah Korban Tsunami Berserakan di Pantai Talise Palu, Berikut Dokumentasinya MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | PALU-RADAR | Ditemukan mayat korban tsunami berserakan di Pantai Talise, Kota Palu, pasca tsunami menerjang kawasan itu Jumat (28/9) sore. Sejumlah mayat berserakan di pantai dan mengambang di permukaan laut. Jenazah bercampur dengan puing-puing material yang beserakan. Sederet infrastruktur dan bangunan rumah rusak di kawasan Pantai Talise terbilang sangat parah. Meski demikian, belum ada laporan resmi yang dirilis otoritas terkait mengenai kerusakan maupun jumlah korban akibat tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala. Berikut Dokumentasinya :           Sejumlah jenazah yang ditemukan di Pantai Talise, Kota Palu, setelah tsunami menerjang kawasan itu Jumat (28/9) sore. Sebelumnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan bahwa gempa dan tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala bersumber dari sesar Palu Koro. "Disebabkan oleh sesar Palu Koro yang berada di sekitar Selat Makassar," kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono, dalam konferensi pers Jumat (28/9). Menurut Rahmat, gempa utama adalah yang bermagnitudo 7,4 yang terjadi pada pukul 17.02 WIB. Tsunami diprediksi tiba 20 menit kemudian. () Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang 48 Jenazah Korban Tsunami Berserakan di Pantai Talise Palu, Berikut Dokumentasinya . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Pemprov Papua Sosialisasi Perpres 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang dan Jasa Posted: 28 Sep 2018 09:11 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemberlakuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, mulai disosialisasikan di Provinsi Papua. Regulasi yang sejatinya diterapkan sejak Juli lalu tersebut, diharapkan mulai dilaksanakan pada 2019 mendatang, sebab memberi banyak afirmasi bagi orang asli Papua (OAP).Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua Debora Salossa mengatakan, Perpres baru tersebut mengatur tentang pelaksanaan lelang terbatas senilai Rp2,5 miliar, khusus bagi pengusaha OAP. Hal tersebut, menurut dia, sebagai satu bentuk proteksi dan pembinaan bagi pengusaha OAP, agar kedepan menjadi lebih profesional, sehingga mampu bersaing dengan saudara-saudara pendatang. "Mengapa harus ditender paket Rp2,5 miliar khusus untuk OAP, supaya ada semangat berkompetisi. Sehingga nanti para pengusaha yang dulunya mengerjakan proyek penunjukan langsung (GEL) dan sudah berkembang, bisa ikut lelang untuk menambah jam terbang dan peningkatan usahanya," terang dia disela-sela Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, di Jayapura, Kamis (27/9). Kendati demikian, lanjut dia, untuk lelang penunjukan langsung perubahan hanya terjadi untuk paket pekerjaan di wilayah pesisir yang sebelumnya Rp500 juta, kini menjadi Rp1 miliar. Sementara untuk wilayah pegunungan tak berubah, yakni masih pada nilai Rp1 miliar untuk penunjukan langsung. "Memang secara logika tidak ada keadilan ya, tapi kemarin ketika saya konfirmasi ke Jakarta, mereka sebut keputusan ini langsung dari Presiden. Dimana semangatnya bukan mengukut besarnya nilai uang dalam paket yang dikerjakan. Tetapi yang diutamakan bekerja dalam lelang penunjukan langsung adalah OAP." "Hanya memang apakah Perpres ini sudah final? Ternyata masih ada beberapa masukan (yang menjadi pertimbangan untuk diubah)," ucap dia. Menurut dia, sementara ini Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua tengah berupaya untuk mendata jumlah pengusaha OAP. Pihaknya pun telah bersurat ke seluruh asosiasi jasa konstruksi maupun pengadaan barang, guna meminta data pengusaha OAP yang valid. Data-data itu kemudian akan diklarifikasi untuk membuktikan kebenarannya, setelah itu dimasukan dalam data base. "Sebab memang saat ini kami belum ada data pengusaha asli Papua yang melaksanakan pekerjaan. Sehingga kita mulai dengan data base dulu pengusaha asli Papua dulu supaya jelas nantinya para pengsaha OAP yang akan ikut dalam lelang terbatas Rp2,5 miliar." "Intinya ini kebijakan afirmasi sehingga nanti kita siapkan sistem sendiri ataukah nanti kita tetap berpatokan pada standar biding document. Namun satu hal yang pasti Perpres ini kemungkinan baru akan kita terapkan full di 2019 mendatang. Atau pada penghujung 2018 untuk pekerjaan 2019," tutupnya. (DiskominfoPapua) |
| 3 Gempa Magnitudo 3 SR Guncang Seram dan Buru Posted: 28 Sep 2018 08:11 PM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM - Tiga Gempa Bumi dengan magnitudo 3 skala richter (SR) melanda Pulau Seram dan Pulau Buru, Provinsi Maluku pada Jumat (28/9) Sabtu (29/9).Gempa terkini dengan kekuatan 3.3 SR terjadi pada pukul 11.22 WIT di koordinat 3.27 lintang selatan (LS) dan 130.99 bujur timur (BT) atau 58 km arah timur Kota Bula, Ibukota Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dengan kedalaman 21 km dari permukaan laut. Sementara gempa sebelumnya dengan magnitudo 3.4 SR pada pukul 7:37 WIT, dengan koordinat 3.58 LS-127.55 BT atau 49 km Timur laut Kota Ambalau, Kabupaten Buru Selatan dengan kedalaman 183 km. Sedangkan pada Jumat (28/9) pukul 20.13 WIT, gempa dengan kekuatan 3.8 SR mengguncang selatan Kota Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) atau 33 km arah Barat laut, Kota Saparua, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dengan kedalaman 10 km. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Maluku melalui Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Karangpanjang Ambon, Abraham Mustamu, ketiga gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. "Ditinjau dari kedalaman hiposenter, gempabumi ini merupakan gempabumi dangkal akibat aktivitas Sesar lokal. Meskipun dangkal dan terjadi di laut, gempabumi ini tidak berpotensi tsunami karena kekuatannya tidak cukup besar untuk membangkitkan perubahan di dasar laut yang dapat memicu terjadinya tsunami," ujar dia. Terkait dengan peristiwa gempabumi Kairatu Dan Ambon yang baru saja terjadi, hingga laporan ini disusun pada pukul 20:15 WIT belum terjadi aktivitas gempabumi susulan. "Masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan terus mengikuti informasi BMKG serta arahan dari BPBD. Khususnya masyarakat di pesisir pantai dihimbau agar tidak terpancing isu, karena gempabumi yang terjadi Tidak Berpotensi Tsunami," ungkap Mustamu. (Albert Batlayeri) |
| Pemprov Papua Sosialisasi Perpres 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang dan Jasa Posted: 28 Sep 2018 08:11 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemberlakuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, mulai disosialisasikan di Provinsi Papua. Regulasi yang sejatinya diterapkan sejak Juli lalu tersebut, diharapkan mulai dilaksanakan pada 2019 mendatang, sebab memberi banyak afirmasi bagi orang asli Papua (OAP).Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua Debora Salossa mengatakan, Perpres baru tersebut mengatur tentang pelaksanaan lelang terbatas senilai Rp2,5 miliar, khusus bagi pengusaha OAP. Hal tersebut, menurut dia, sebagai satu bentuk proteksi dan pembinaan bagi pengusaha OAP, agar kedepan menjadi lebih profesional, sehingga mampu bersaing dengan saudara-saudara pendatang. "Mengapa harus ditender paket Rp2,5 miliar khusus untuk OAP, supaya ada semangat berkompetisi. Sehingga nanti para pengusaha yang dulunya mengerjakan proyek penunjukan langsung (GEL) dan sudah berkembang, bisa ikut lelang untuk menambah jam terbang dan peningkatan usahanya," terang dia disela-sela Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, di Jayapura, Kamis (27/9). Kendati demikian, lanjut dia, untuk lelang penunjukan langsung perubahan hanya terjadi untuk paket pekerjaan di wilayah pesisir yang sebelumnya Rp500 juta, kini menjadi Rp1 miliar. Sementara untuk wilayah pegunungan tak berubah, yakni masih pada nilai Rp1 miliar untuk penunjukan langsung. "Memang secara logika tidak ada keadilan ya, tapi kemarin ketika saya konfirmasi ke Jakarta, mereka sebut keputusan ini langsung dari Presiden. Dimana semangatnya bukan mengukut besarnya nilai uang dalam paket yang dikerjakan. Tetapi yang diutamakan bekerja dalam lelang penunjukan langsung adalah OAP." "Hanya memang apakah Perpres ini sudah final? Ternyata masih ada beberapa masukan (yang menjadi pertimbangan untuk diubah)," ucap dia. Menurut dia, sementara ini Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua tengah berupaya untuk mendata jumlah pengusaha OAP. Pihaknya pun telah bersurat ke seluruh asosiasi jasa konstruksi maupun pengadaan barang, guna meminta data pengusaha OAP yang valid. Data-data itu kemudian akan diklarifikasi untuk membuktikan kebenarannya, setelah itu dimasukan dalam data base. "Sebab memang saat ini kami belum ada data pengusaha asli Papua yang melaksanakan pekerjaan. Sehingga kita mulai dengan data base dulu pengusaha asli Papua dulu supaya jelas nantinya para pengsaha OAP yang akan ikut dalam lelang terbatas Rp2,5 miliar." "Intinya ini kebijakan afirmasi sehingga nanti kita siapkan sistem sendiri ataukah nanti kita tetap berpatokan pada standar biding document. Namun satu hal yang pasti Perpres ini kemungkinan baru akan kita terapkan full di 2019 mendatang. Atau pada penghujung 2018 untuk pekerjaan 2019," tutupnya. (DiskominfoPapua) |
| Endro Satoto Hadiri Jalan Santai Peringati HUT Lalulintas Bhayangkara Posted: 28 Sep 2018 07:31 PM PDT  TERNATE, LELEMUKU.COM - Danrem 152/Babullah Kolonel Inf Endro Satoto, S.I.P., M.M. beserta Perwira jajaran dan anggota turut menghadiri kegiatan jalan santai dalam rangka memperingati HUT Lalulintas Bhayangkara yang digelar oleh Polda Maluku Utara pada Selasa (25/09)Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Drs. M. Naufal Yahya, M.Sc. (Eng) beserta Pejabat Utama Polda, Kepala BNNP Malut Brigjen Pol Dr. Benny Gunawan, Danrem 152/Babullah Kolonel Inf Endro Satoto, S.I.P., M.M. beserta Perwira Jajaran Korem 152/ Babullah, Danlanal Ternate, Pimpinan Lembaga, BUMN. Kegiatan diawali jalan sehat yang melintasi jalan protokol dengan start dan finish di Mapolda Malut sejauh 3 Km, acara dilanjutkan senam bersama dan pengundian doorprize. Dalam kegiatan tersebut sinergitas antara stakeholder maupun personel khususnya TNI Polri terjalin dengan baik ditandai dengan mereka melebur saling berinteraksi satu dan lainnya. Seperti yang disampaikan Kapenrem 152/Babullah Kapten Inf Iriono bahwa kita menghadiri undangan dari Polda Malut dalam rangka HUT Lalulintas Bhayangkara ke-63 selain itu juga kegiatan ini sangat bagus guna memupuk kekompakan dan kebersamaan antara seluruh unsur di wilayah maluku Utara terutama sinergitas TNI dan Polri. (Penrem152) |
| Journalists Jailed in Record Numbers Worldwide Posted: 28 Sep 2018 06:31 PM PDT  NEW YORK, LELEMUKU.COM - Journalists are being jailed in unprecedented numbers across the globe, with 262 detained for their work at the end of 2017, according to the Committee to Protect Journalists. "The jailing of journalists is a brutal form of censorship that is having a profound impact on the flow of information around the world," CPJ Executive Director Joel Simon told a press freedom event Friday at the United Nations. At the end of 2017, the worst offenders were Turkey, with 73 journalists jailed; China with 41; and Egypt with 20. CPJ says that slightly more than half of all imprisoned journalists were jailed for reporting on human rights violations. Simon said the United Nations has not been a strong enough voice on the issue because it has a culture of rarely naming and shaming its member states. The event, organized on the sidelines of the U.N. General Assembly annual meeting, highlighted the cases of five reporters CPJ says have been unjustly detained. They are nationals of Bangladesh, Kyrgyzstan, Egypt and Myanmar. The two most high-profile cases are of Reutersreporters Wa Lone and Kyaw Soe Oo in Myanmar. The two men were detained in December 2017 while they were investigating the mass killing of Rohingya Muslim men and boys by Buddhist villagers in the Rakhine state village of Inn Din. Myanmar's military launched a crackdown on the minority Rohingya in August 2017 after Rohingya militants attacked several police checkpoints and killed a dozen Myanmar police officers. In a matter of a few months, 700,000 Rohingya fled to neighboring Bangladesh. Survivors gave accounts of horrific abuses, including widespread rapes, torture, and the looting and burning of their homes. The United Nations has deemed the atrocities a "textbook case" of ethnic cleansing. British barrister Amal Clooney is representing the two Reutersreporters. She says the Myanmar authorities did not want their story about the massacre at Inn Din to come out. "So police planted government documents on the journalists while other officers lay in wait outside to arrest them," Clooney said of how the two men were set up. "The journalists were arrested and were then prosecuted and subjected to a show trial in which their conviction was guaranteed." Earlier this month, the two were sentenced to seven years in prison for violating a law on state secrets. Clooney said they are seeking a presidential pardon in Myanmar for them, as it is the only avenue currently available to win their freedom. "The attack on them is a chilling warning to other journalists worldwide," said ReutersPresident Stephen Adler. "Myanmar is not the only country where attempts are made to deter investigative news gathering, scare sources and whistle-blowers, dim the spotlight of reporting, and thereby allow officials to act in darkness with impunity." Other arrests Azimjon Askarov, a Kyrgyz journalist, has been serving a life sentence since July 2010. CPJ'sSimon says he was covering deadly ethnic clashes in southern Kyrgyzstan in the summer of 2010. During the trial, he and his lawyer were both assaulted. "CPJ conducted its own investigation into the case in 2012 and found that charges against Askarov were in retaliation for his reporting on corrupt and abusive practices by regional police and prosecutors," Simon said. Bangladeshi photojournalist and commentator Shahidul Alam was arrested last month while covering student protests in Bangladesh. A Dhaka court ordered that he be held for seven days to determine if he violated an information law by spreading propaganda and false information. "When Shahidul was brought into court, he screamed that had been tortured. He was unable to walk without assistance," Simon told the panel. He remains in detention. Since 2013, CPJ says, Egypt has been among the world's worst jailers of journalists, often detaining reporters on politically motivated anti-state charges. Alaa Abdelfattah, a well-known Egyptian blogger and activist who has written about politics and human rights, is one of them. He is serving a five-year sentence on charges that he organized a protest and assaulted a police officer. "We believe the charges are trumped up and in retaliation for Alaa's coverage of alleged human rights abuses by the police and security forces," Simon said. "We are witnessing a growing hatred of journalists worldwide, which unfortunately is not limited to authoritarian regimes," said Margaux Ewen, North America director of Reporters Without Borders. "We are seeing democratically elected regimes also attack the press more and more frequently, which is why we need to continue to address wrongs as they occur." U.S. President Donald Trump refers to negative news coverage of him and his administration as "fake news," and reporters at his rallies and during his campaign reported encountering hostility from his supporters. Reporters in the United States are facing a more dangerous work environment. CPJ says at least three journalists have been arrested this year and 34 last year. In June, five people were killed in the newsroom of an Annapolis, Maryland, newspaper. Journalists covering white nationalism and the far-right political movement have reported receiving threats, and at least 24 journalists have been assaulted, shoved or had their equipment damaged while working. "A free press is not an adversary, but an essential component of democracy," Ewen said. (VOA) |
| Palestinians Say 7 Killed as Israeli Troops Fire on Gaza Protest Posted: 28 Sep 2018 06:11 PM PDT  TEL AVIV, LELEMUKU.COM - Israeli soldiers shot dead seven Palestinians, including two boys, who were among thousands of people who thronged to the fortified Gaza Strip border on Friday as part of weekly protests launched half a year ago, Gaza health officials said. Israel's military said its troops resorted to live fire, and an airstrike, after explosive devices and rocks were thrown at them and to prevent breaches of the border fence from the Islamist Hamas-controlled enclave. Gaza health officials said 505 people had been wounded, 89 of them by gunshots. They identified the dead as males, two of them aged 12 and 14. The boys' families could not immediately be reached for comment. At least 191 Palestinians have been killed since the Gaza protests began on March 30 to demand the right of return to lands that Palestinian families fled or were driven from upon Israel's founding in 1948, and the easing of an Israeli-Egyptian economic blockade. Anniversary of revolt Hamas said Friday's protest also marked the 18th anniversary of the launch of the last Palestinian revolt against Israel. A Gaza sniper has killed one Israeli soldier, and incendiary devices flown over by Palestinians using kites and helium balloons have set off fires that destroyed tracts of forest and farmland in Israel. Israel accuses Hamas, against which it has fought three wars in the last decade, of having deliberately provoked violence in the protests, a charge Hamas denies. More than 2 million people are packed into Gaza, whose economic plight is a focus of so-far fruitless U.S.-led efforts to restart Israeli-Palestinian peace talks, stalled since 2014. (VOA) |
| Endro Satoto dan Benny Laos Tandatangani Pembangunan Kodim Pulau Morotai Posted: 28 Sep 2018 06:01 PM PDT  DARUBA, LELEMUKU.COM - Komandan Resor Militer (Danrem) 152/Babullah Kolonel Inf Endro Satoto, S.I.P., M.M., melaksanakan kunjungan kerja ke Daruba, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara dalam rangka penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) lahan pembangunan Kodim Pulau Morotai pada Selasa (25/9).Danrem yang didampingi ketua Persit KCK Koorcab Rem 152 Ny. Diana Nurkartika bertolak dari Bandara Sultan Babullah Ternate turut serta dalam rombongan Dandim 1501/Ternate Letkol Kav Bambang Sugiyarta, Dandim 1505/Tidore Letkol Inf Yayat Priantna Prihatina, Dandim 1509/Labuha Letkol Inf Joni Widodo, Danyonif RK 732/Banau Letkol Inf Raymond Sitanggang, Para Kasi Korem 152/Bbl, rombongan menumpang pesawat komersial dan Landing di Base Ops Lanud Leo Wattimena Morotai. Setiba di Base Ops Danrem disambut oleh Bupati Pulau Morotai Benny Laos, Danlanud Kolonel Nav Arif Budiyanto, Dandim 1508/Tobelo Letkol Kav Tri Sugiarto, Kabag Ops Polres, Kajari dan unsur muspida lainnya. Selanjutnya Danrem menuju Kediaman Bupati Morotai Ds. Yayasan Morsel guna melaksanakan penandatanganan NPHD antara TNI AD dalam hal ini diwakili oleh Danrem dengan Pemerintah Kabupaten P. Morotai, kegiatan diakhiri dengan ramah tamah. Usai rangkaian kegiatan protokoler Bupati kemudian mengajak rombongan untuk mengunjungi salah satu objek wisata Pulau Dodola. Sementara itu disela kunjungan Danrem dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa kunjungannya di wilayah Morotai dalam rangka menandatangani NPHD guna rencana pembangunan Kodim Pulau Morotai. "Oleh karenannya pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Pulau Morotai yang telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Kodim, sebab meskipun Morotai ini masuk dalam kawasan prioritas pembangunan kekuatan militer yang akan segera dibangun diantaranya adalah Batalyon Komposit TNI AD juga kita akan perkuat di satuan teritorialnya dalam hal ini Kodim sehingga guna memperkuat selain kemampuan kekuatan tempur juga kekuatan teritorialnya dalam rangka menciptakan kemanunggalan TNI dan Rakyat," ungkap dia. (Penrem 152) |
| Endro Satoto Panen Raya Jagung dan Cabai di Kebun Kodim Tobelo Posted: 28 Sep 2018 05:51 PM PDT  TOBELO, LELEMUKU.COM - Danrem 152/Babullah Kolonel Inf Endro Satoto, S.I.P., M.M. didampingi Ketua Persit KCK Koorcab Rem 152 Ny. Diana Nurkartika Endro Satoto bersama rombongan melaksanakan panen raya di Kebun Kodim 1508/Tobelo di Desa MKCM Kec. Tobelo Halmahera Utara pada Rabu (26/9). Panen tersebut diikuti oleh Para Dandim, Danyonif RK 732/Banau Letkol Inf Raymond Sitanggang, Danyonif 731/Kabaresi Letkol Inf Indra Hirawanto, Para Kasi/Pasi dan Keluarga Besar Kodim 1509/Tobelo. Dalam kesempatan tersebut Danrem memanen jagung dan cabai serta di kebun seluas 2 Ha yang berlokasi di belakang Makodim 1508/Tersebut juga terdapat beberapa komoditas lainnya seperti tomat, kol dan beberapa komoditas lainnya, kegiatan panen sendiri bertepatan dengan kunjungan Danrem 152/Bbl di wilayah Morotai dan Halmahera Utara. Sementara itu Dandim 1508/Tobelo Letkol Lav Tri Sugiarto menyampaikan bahwa panen raya kebun di Kodim Tobelo sendiri memanfaatkan lahan kosong dan tidur si sekitar Makodim, meskipun pada awalnya kita kerja besar untuk membuat lahan tersebut menjadi kebun. Kerja keras tersebut kini membuahkan hasil dimana selain dapat memenuhi kebutuhan dapur anggota juga memberikan manfaat ekonomi bagi anggota karena sekali panen kebun tersebut dapat beromset hingga belasan juta rupiah, sekaligus juga membantu menjaga stabilitas harga komoditas tersebut dipasaran. (Penrem152) |
| Endro Satoto Kunjungi Kodim Tobelo Posted: 28 Sep 2018 05:51 PM PDT  TOBELO, LELEMUKU.COM - Komandan Korem Militer (Danrem) 152/Babullah Kolonel Inf Endro Satoto,S.I.P.M.M serta Ibu dan rombongan diantaranya Kasi Ter Rem 152/Bbl Mayor Inf La Ode Sabarudin, Kasi Ops Rem 152/Bbl Mayor Inf NunungWahyu Nugroho, Dandim 1501/Ternate Letkol Kav Bambang Sugiyarta, S.H., M.M. M.Tr (Han), Dandim 1505/Tidore Letkol Yayat Priyatna Prihatina, Dandim 1509/Labuha Letkol Inf Jhony Widodo, Danyonif RK 732/Banau Letkol Inf Raymond Sitanggang, melaksanakan kunjungan kerja serta silaturahmi ke pada prajurit dan keluarga besar Kodim 1508/Tobelo, Rabu (26/09/2018). Dalam kunjungan tersebut di sambut oleh mewakili Bupati Halut, Fredy Djandua (Sekda Kab. Halut), Dandim 1508/Tobelo Letkol Kav Tri Sugiarto serta ibu, Kapolres Halut AKBP Irfan Indarta, Danyon Satgas Yonif 731/Kabaresi Letkol Inf Indra Hirawanto, Kepala Kejaksaan Negeri Tobelo bpk M. Yusup Tanggai, Kasdim 1508/Tobelo Mayor Inf Robi Manuel serta ibu, Kadis Kominfo Pemkab Halut bpk Dekky Tawaris MM, para Perwira Staf Dim 1508/Tbl, para Danramil jajaran Dim 1508/Tbl, personel Dim 1508/Tbl serta personel Ramil jajaran Dim 1508/Tbl, ASN Dim 1508/Tbl, Persit KCK Cabang XXXI Dim 1508/Tbl. Pada kesempatan tersebut Danrem 152/Babullah Kolonel Inf Endro Satoto,S.I.P.M.M memberikan pengarahan kepada Personel Militer Dim 1508/Tbl, personel Satgas Yonif 731/Kabaresi, personel Kipan C Yonif RK 732/Banau, ASN Dim 1508/Tbl, Persit KCK Cabang XXXI Dim 1508/Tbl, bertempat di aula Kodim 1508/Tobelo, Jln. Kawasan Pemerintahan, Ds. MKCM, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara. Dalam arahanya, Danrem 152/Babullah Kolonel Inf Endro Satoto,S.I.P.M.M mengatakan, kita harus bersyukur dan terus bersyukur dengan apa yang sudah dianugrahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada kita, dengan bersyukur kita dapat menghindari pelanggaran. Musik tradisional yang disajikan Kodim 1508/Tobelo ini sangat menghibur dan musik seperti itu bisa di tampilkan diacara-acara tertentu, ungkapnya. Lebih lanjut dikatakan, untuk Personel yang mempunyai anak dan ingin menjadi TNI agar bisa menyiapkan kesehatan dan kemampuan anak-anaknya yang akan mendaftar TNI jangan mengharapkan bantuan orang lain. Mengaharapkan setiap prajurit agar menjaga kesehatan fisik dengan tidak makan makanan yang berlemak dan bergula. Dapat mengerti dan memahami tugas pokok dan kinerjanya, jauhi pelanggaran, Tahun 2018 ini tahun politik, jaga Netralitas TNI, Mari kita jalankan sestem-sistem tersebut dengan baik agar semuanya dapat berjalan dan bersinergi sesuai yang diharapkan, hati - hati dalam berfoto jangan mengangkat jari 1 ataupun 2, tegas Danrem. Babinsa harus bisa menampilkan teritorial yang dicintai oleh rakyat, terus bersinergi dengan instansi lain, hindari Miras dan Narkoba. Jadilah prajurit yang selalu ditunggu kehadirannya karena bisa membawa kesejukan. Dalam kehidupan berumah tangga ciptakan rasa cinta, ciptakan suasana yang humanis, kehidupan yang ekonomis, saling menghormati. Ibu persit harus bisa mendukung suaminya dalam menjalankan tugas, dimana suaminya Dinas sebaiknya istrinya harus ikut, harapnya. (Penrem152). |
| Endro Satoto Silahturahmi dengan Elemen Masyarakat di Halmahera Utara Posted: 28 Sep 2018 05:43 PM PDT  TOBELO, LELEMUKU.COM - Setelah melakukan kunjungan kerja di Komando Distrik Militer (Kodim) 1508 Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Provinsi Maluku Utara (Malut), Komandan Korem 152 Babullah Kolonel Inf. Endro Satoto S.IP. MH, melakukan silaturahmi dengan Forkopimda, tokoh agama dan masyarakat di Halut, Rabu (26/9) pukul 19.30 WIT di Rumah Makan Pondok Indah Desa Pitu Kecamatan Tobelo Tengah. Bupati Halmahera Utara, Ir. Frans Manery, dalam sambutanya mengatakan, bahwa Kabupaten Halmahera Utara saat ini sudah memasuki usianya yang ke 16 tahun, yang memiliki 17 kecamatan dan 197 desa dengan potensi sumber daya alam di dominasi pertanian dan perikanan. Lanjut Frans, situasi kondisi politik di daerah ini masih sangat kondusif walau sering kali ada aksi demontrasi dari berbagai elemen. "Sedangakan situasi kecamatan kao teluk dalam persiapan Pemilihan Suara Ulang (PSU), mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik dan kita sama-sama bisa menciptakan suatu kondisi aman dan damai." harap Bupati. Sementara itu, Danrem 152 Babullah Kolonel Inf. Endro Satoto S.IP. MM, mengatakan, bahwa dirinya berharap ada kerja sama antara semua dengan instansi dimana TNI berada, karena sangat tidak mungkin TNI bisa bekerja sendiri. "Saya berharap dalam pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU ) tidak boleh ada yang berbuat dan sengaja membuat situasi yang tidak baik. Di Tahun 2019 nanti kita akan memasuki Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sehingga kita harus saling bekerja sama, saling mengingatkan agar tidak ada halangan. Sehingga semua pihak bisa bersama-sama menjaga situasi keamanan di wilayah." pintanya. Acara silaturami dengan Dandrem 152 Babullah di hadiri oleh Danrem 152/Babullah dan rombongan, Bupati Halut Ir. Frans Manery, Dandim 1508/Tobelo Letkol Kav Tri Sugiarto serta ibu, Kapolres Halut AKBP Irfan Indarta, mewakili Kajari Halut, anggota DPRD Halut, para Pimpinan Perangkat Daerah, Kasdim 1508/Tobelo, Mayor Inf Robi Manuel, Wadan Satgas Yonif 731/Kabaresi, para Perwira Staf Dim 1508/Tobelo, para Danramil jajaran kodim 1508 tobelo, personel Kodim 1508 tobelo, Persit KCK Cabang XXXI Dim 1508 tobelo, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. (Penrem151) |
| DP3AP2KB Meriahkan HUT TNI ke 73 dengan Program KB-Kes dan Donor Darah Posted: 28 Sep 2018 05:16 PM PDT  BENTENG, LELEMUKU.COM - Kegiatan pencanangan program KB Kesehatan 2018 yang dirangkaikan dengan bakti sosial donor darah, khitanan, dan layanan pengobatan gratis bagi masyarakat umum dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI ke 73 tahun 2018, tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar, berlangsung semarak dan meriah di tengah kehadiran Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Rangkaian acara bakti sosial pencanangan KB-Kes tahun 2018, diawali laporan kegiatan, yang disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Ince Rahim, S.Pd, SH., M.H. Dalam uraian laporannya di hadapan ratusan tamu undangan, anggota forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan pejabat teras daerah, Ince Rahim menyebut, kegiatan bakti sosial pencanangan KB Kesehatan didasarkan pada undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai dasar pelaksanaan program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga). Diakuinya, kegiatan bakti sosial, pencanangan KB Kesehatan tahun 2018 yang dirangkaikan dengan program penyuluhan KB dan Donor Darah terselenggara atas dasar hasil rapat koordinasi (Rakor) dengan Dandim 1415/Kepulauan Selayar dengan merujuk kepada DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun anggaran 2018. Kegiatan pencanangan KB-Kes sendiri kata Ince, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat, terkhusus, bagi pasangan usia subur (Pus) untuk ber KB dan sekaligus meningkatkan cakupan serta capaian program KB. Lebih jauh, pencanangan program KB-Kes diharapkan akan dapat meningkatkan kesehatan akseptor KB, kesehatan ibu dan plus meningkatkan sinergitas jajaran TNI dengan pengelolah KB dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, serta mewujudkan peningkatan pergerakan masyarakat dalam mengikuti kegiatan penyuluhan, konseling dan pendampingan calon akseptor KB. Kegiatan pencanangan program KB-Kes Manunggal TNI diselenggarakan pada hari Kamis, (27/09), bertempat, di lapangan upacara kodim 1415/Selayar dengan mengetengahkan thema "melalui kesehatan manunggal TNI, kita kedalikan jumlah penduduk menuju keluarga berkualitas. Peserta program KB-Kes sendiri, terdiri dari empat ratus orang yang berasal dari unsur Forum koordinasi Pimpinan Daerah, para kepala organisasi perangkat daerah disingkat OPD, Camat, ketua organisasi, PKK, Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXIX Kepulauan Selayar, anggota dan pengurus Bhayangkari Cabang Kepulauan Selayar, kepala desa, pengelolah KB, unsur TNI beserta jajarannya dan mitra kerja, ujarnya menutup rangkaian laporan panitia. (Fadly Syarif) |
| Pemkab Bulukumba Gelar Event World Tourism Day 2018 Posted: 28 Sep 2018 05:11 PM PDT  UJUNG BULU, LELEMUKU.COM - Kesadaran merawat lokasi dan daya tarik potensi pariwisata menyertai kebijakan pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi-Selatan.Hal tersebut dibuktikan dari kolaborasi lintas sektor pada penyelenggaraan kegiatan aksi bersih dan penanaman pohon sebagai salah satu bentuk edukasi terhadap pengusaha wisata dan masyarakat di sekitar kawasan wisata Pantai Pasir Putih Tanjung Bira dan Pantai Bara. Langkah ini diakui Kepala Dinas Pariwisata Bulukumba, Muh. Ali Saleng, merupakan salah satu bentuk kontribusi nyata masyarakat serta pemerintah kabupaten untuk mendukung harapan dan cita-cita pengembangan Bulukumba menuju kawasan pariwisata International. Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Pariwisata Bulukumba terus melakukan pembenahan dalam rangka untuk menyambut kunjungan tamu, wisatawan, dan pelancong yang setiap waktu datang bertandang ke kota Butta Panrita Lopi. Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba berkomitmen untuk memberikan kesan indah dan nyaman kepada setiap tamu dan wisatawan, baik wisatawan domestic, regional, maupun wisatawan mancanegara. Wisatawan tak hanya diharapkan bisa menikmati panorama alam pantai dan surga bawah laut yang eksotis. Akan tetapi, wisatawan juga akan disambut dengan keramah-tamahan warga masyarakat dan suasana lingkungan yang nyaman. Mendasari kebijakan tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba pun memutuskan untuk menggandeng keterlibatan berbagai elemen dan lembaga terkait dalam memperingati hari pariwisata dunia tahun 2018, sebagai rangkaian, "World Tourism Day" yang jatuh pada hari, Kamis, (27/09) kemarin, jelasnya kepada awak media di sela-sela pelaksanaan acara bersih pantai, dan penanaman pohon. Kegiatan bersih pantai dan penanaman pohon yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Rumah Belajar Bersama (RBB), DPC Adwindo, Kareso, Sahabat Pulau, DPC PHRI Bulukumba, Perkumpulan OASE, Harmoni, KHP Jeneberang II, KPA Pena, dan Kepala Desa Bonto Tiro tersebut diawali dengan kegiatan edukasi menyangkut persoalan sampah yang diantarkan materinya oleh Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba, Syamsul Bachri. Kesempatan tersebut dimanfaatkan Syamsul Bachri untuk mengupas tuntas mengenai efek dan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pembakaran sampah. Karena dampaknya yang dapat menyebabkan polusi dan pencemaran udara. Selain membahas persoalan larangan membakar sampah, Syamsul Bachri juga mengajak masyarakat untuk dapat sedini mungkin mengurangi produksi sampah dengan melakukan pemilahan terhadap jenis sampah daur ulang, dan sampah yang sama sekali, tidak dapat di daur ulang. Disamping itu, warga juga diminta untuk memilah jenis sampah yang dapat dijadikan sebagai bahan baku pupuk kompos. Ratusan peserta dari Kabupaten Bantaeng, turut serta memeriahkan pelaksanaan "Gelar Bersih Pantai dan Kegiatan Edukasi Persampahan yang ikut melibatkan Hero, dan JICA, selaku pemateri pada rangkaian praktek pemilahan sampah. Rangkaian bersih pantai, penanaman pohon, dan edukasi lingkungan, diakhiri dengan kegiatan belajar Bahasa Inggris bersama dengan kelas gratis Dinas Pariwisata dan RBB. (Fadly Syarif) |
| DP3AP2KB Kepulauan Selayar Kampanyekan KB-Kes di Makodim 1615 Posted: 28 Sep 2018 05:11 PM PDT  BENTENG, LELEMUKU.COM - Komitmen dan dukungan untuk menyukseskan program KB-Kesehatan disampaikan Kepala Dinas Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Ince Rahim, S.Pd. SH., MH saat berkesempatan menyampaikan sambutan pada rangkaian pencanangan program KB-Kes tahun 2018 sebagai rangkaian pelaksanaan bakti sosial donor darah, khitanan massal, dan pelayanan pengobatan gratis bagi masyarakat umum, dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI ke 73 yang diselenggarakan pada hari Kamis, (27/9) siang kemarin, bertempat di lapangan upacara Makodim 1415/Selayar. Dalam kesempatan yang sama, Ince Ramim juga ikut menyampaikan ajakan kepada seluruh tamu undangan dan peserta bakti sosial, untuk turut serta menjadi peserta KB dan menyukseskan target capaian pelayanan KB melalui kegiatan bakti sosial KB Kesehatan Manunggal TNI yang diharapkan bisa mencapai angka 1.314 orang peserta dengan rincian 114 IUD, 1 MOP, 30 MOW, 358 Implant, 642 suntik, 153 pil, dan 16 kondom. Melalui kegiatan pencanangan program KB-Kes 2018, Ince Rahim berharap agar warga masyarakat tidak mampu yang selama ini, tidak memiiliki akses terhadap fasilitas kesehatan dapat turur merasakan layanan program KB. Program KB-Kes diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan masyarakat umum terutama dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Dalam kaitan itu pula, Ince Rahim meminta bantuan kerjasama dan partipasi seluruh komponen terkait untuk dapat bersama menggalakkan program KB di seluruh wilayah kelurahan, desa, dan kecamatan sebagai wujud dukungan dalam mengejar capaian target layanan KB-Kesehatan. Pencanangan program KB-Kes, tahun 2018 juga diharapkan akan mempercepat peningkatan derajat ketanahan keluarga dan masyarakat yang pada akhirnya akan bermuara pada tercapainya peningkatan kekuatan bangsa, pungkasnya di hadapan bupati, dan anggota forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) yang hadir bersama kurang lebih empat ratus orang peserta bakti sosial peringatan hari ulang tahun TNI ke 73 tahun 2018. Selain anggota forkompimda, acara pencanangan layanan KB-Kes, turut menghadirkan jajaran Asisten lingkup Setda Kepulauan Selayar yang terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Tata Praja, Drs. Suardi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Ir. H. Arfang Arief, dan Asisten Administrasi, Drs. Dahlul Malik, SH., M.H. Bersama jajaran Asisten, ikut hadir, para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang terdiri dari Kepala Dinas Kepariwisataan, Andi Abdurrahman, SE., M.Si, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Drs. H. Odding Karim, SH, Kepala Dinas Permukiman dan Tata Ruang, Ir. H. Amirullah, para camat, lurah, dan kepala desa dari sebelas wilayah kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Rangkaian acara yang dibuka oleh Bupati Kepulauan Selayar ini, ikut dihadiri oleh sejumlah pimpinan instansi vertikal dan jajaran kepala BUMN/BUMD yang masing-masing diwakili oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, Muhammad Naim, Kepala PT. Bank Sulselbar, H. Nusjam Amstrong, SE, dan Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat, Asrijal Akib, SE. (Fadly Syarif) |
| Pasca Gempabumi 7.7 SR di Donggala, Kondisi Layanan Telekomunikasi Tidak Beroperasi Posted: 28 Sep 2018 04:36 PM PDT  Hingga pukul 19.00 WITA, hasil pemantauan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika terdapat 276 base station terdiri dari site 2G, 3G dan 4G yang tidak bisa digunakan. Operator telekomunikasi tengah berupaya memulihkan pasokan listrik dengan menggunakan Mobile Backup Power (MBP) dan menunggu pulihnya pasokan jaringan listrik dari PLN. Menteri Kominfo Rudiantara telah menugaskan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) untuk mengirimkan 30 unit telepon satelit guna mendukung koordinasi penanganan bencana di Donggala dan sekitarnya. Sebelumnya, Kementerian Kominfo dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah mengirimkan informasi gempabumi melalui SMS ke pengguna ponsel di daerah Donggala dan sekitarnya pada hari Jumat sejak pukul 15.09 WITA. SMS Blast dikirimkan sebanyak 7 kali. Adapun SMS peringatan dini tsunami telah dikirim pada pukul 18.02 WITA. (HumasKominfo) |
| You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
