Fungsi Legislatif Kab Pesibar Dinilai Mandul Terkait Pengawasan Kinerja Bupati Agus Istiqlal |
- Fungsi Legislatif Kab Pesibar Dinilai Mandul Terkait Pengawasan Kinerja Bupati Agus Istiqlal
- Berkas Kasus Pemerkosaan RSUD Namrole Segera di Limpahkan
- Pengurusan SITU di Bursel Gratis
- Warga Namrole Keluhkan Listrik Sering Padam
- Presiden Lantik Sembilan Gubernur dan Wakil Gubernur
- Wakili Maluku di Piala Menpora Cup U-12, Kehidupan Atlit di Balikpapan Sangat Memprihatinkan
- Maluku Belum Masuk Result KLA
- Inflasi Provinsi Maluku Terkendali
- Kadispenda Bursel Diancam OTK Yang Mengaku Polisi
- Pemkab Bursel Miliki Piutang Rp7 Miliar Pihak Ketiga
- Kasad Beri Penghargaan Kepada Prajurit TNI AD yang Berprestasi
- Lemahnya Nilai Rupiah, Pengusaha Tahu - Tempe Di Kabupaten Tangerang Bingung
- Pasangan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum Resmi Pimpin Jawa Barat
- Kirim Ganja 5 Kg via Jasa Pengiriman Barang Digagalkan Polres Lampung Selatan
- Rumah Sakit Prof. dr. J.A. Latumeten Gandeng BSN Medical, PPNI dan PABI Gelar Workshop Penanganan Luka
- Inspektorat sebagai Pengendali Program – Program Pemkab Sidoarjo.
- Puluhan Motor Berhasil Di Amankan Dalam Opersai Cipta Kindusif.
- Wakil Bupati sidoarjo mengunjungi anak penderita Hydrosephalus
- TP-PKK Kabupaten Sidoarjo Minta Anggotanya Melaksanakan IVA Test
- IMIGRASI KLS 1 DENPASAR DEPORTASI SATU KELUARGA RUSIA
- Tambang Ilegal Menggila Di Probolinggo , Pemdakab / Pemprov Pura Pura Buta
- Korem Babullah Sosialisasi Penerimaan Secaba PK ke Orang Tua Calon Siswa
- Suku Mausu Ane Terima Kasih ke Kodam Pattimura
- Wabup Mengatakan, Jargas Wujud Pemerataan Energi Nasional
- Wabup Apresiasi Atas Peran dan Partisipasi Aktif PKK untuk Pembangunan
Fungsi Legislatif Kab Pesibar Dinilai Mandul Terkait Pengawasan Kinerja Bupati Agus Istiqlal Posted: 05 Sep 2018 11:58 AM PDT Gambar Istimewa MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | LAMPUNG | Ketua DPRD Pesisir Barat (Pesibar) Piddinuri enggan berkomentar ketika dikonfirmasi melalui whatshappnya terkait informasi yang diungkapkan ketua umum Kerukunan Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat-Krui-Lampung (KMKPB-KL) Rahman Kholid. Sebelumnya, ketua Umum KMKPB-KL menginformasikan perihal kepemimpinan Bupati Pesibar, Agus Istiqlal yang dinilainya tidak melek aturan dan sarat masalah. Permasalahan yang timbul sejak kepemimpinan Bupati definitive Pesibar tersebut (2016) seperti diutarakan Ketua Partai Golkar Pesibar pada pemberitaan sebelumnya antara lain, kegiatan pengerukan terumbu karang oleh Kementerian Lingkungan hidup yang diketahui tidak memiliki izin alias ilegal, pengabaian kewenangan Gubernur Lampung dalam penetapan luas lahan yang akan jadi lokasi kantor Pemkab. Pengrusakan aset masyarakat pasar ngambur, penguasaan lahan segitiga pasar ngambur dan lahan sengketa di Biha, serta penggusuran SDN 1, SMPN 1 krui serta 1 bangunan Puskesmas. Paparan yang disampaikan oleh Rahman Kholid jelas bersentuhan langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan masyarakat Kabupaten setempat khususnya. Dengan kondisi tersebut bagaimana respon atau tindakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesibar yang bertupoksi menyuarakan suara masyarakat Pesibar khususnya yang telah mengamanatkan aspirasinya pada wakil-wakilnya di DPRD Pesibar. (Sulistya) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Fungsi Legislatif Kab Pesibar Dinilai Mandul Terkait Pengawasan Kinerja Bupati Agus Istiqlal . Silahkan membaca berita lainnya. |
Berkas Kasus Pemerkosaan RSUD Namrole Segera di Limpahkan Posted: 05 Sep 2018 08:58 AM PDT |
Pengurusan SITU di Bursel Gratis Posted: 05 Sep 2018 08:58 AM PDT |
Warga Namrole Keluhkan Listrik Sering Padam Posted: 05 Sep 2018 08:48 AM PDT |
Presiden Lantik Sembilan Gubernur dan Wakil Gubernur Posted: 05 Sep 2018 08:02 AM PDT Jakarta SKI - Presiden Joko Widodo pagi ini secara resmi melantik sembilan gubernur dan wakil gubernur hasil Pilkada serentak 2018. Pelantikan berlangsung di Istana Negara pada Rabu, 5 September 2018. Acara pelantikan pada hari ini ialah: 1. Gubernur Sulawesi Selatan terpilih Nurdin Abdullah dan wakilnya Andi Sudirman Sulaiman; 2. Gubernur Sumatra Utara terpilih Edy Rahmayadi dan wakilnya Musa Rajekshah; 3. Gubernur Jawa Barat terpilih Mochamad Ridwan Kamil dan wakilnya Uu Ruzhanul Ulum; 4. Gubernur Kalimantan Barat terpilih Sutarmidji dan wakilnya Ria Norsan; 5. Gubernur Jawa Tengah terpilih Ganjar Pranowo dan wakilnya Taj Yasin; 6. Gubernur Bali terpilih Wayan Koster dan wakilnya Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati; 7. Gubernur Sulawesi Tenggara terpilih Ali Mazi dan wakilnya Lukman Abunawas; 8. Gubernur Papua terpilih Lukas Enembe dan wakilnya Klemen Tinal; 9. Gubernur Nusa Tenggara Timur terpilih Victor Bungtilu Laiskodat dan wakilnya Josef Nae Soi. Kesembilan pasangan tersebut selanjutnya akan mengemban amanah sebagai gubernur dan wakil gubernur masing-masing daerah dengan masa jabatan tahun 2018 sampai dengan 2023. Sebelum diambil sumpahnya, petikan Surat Keputusan Presiden diserahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada para calon gubernur dan calon wakil gubernur di Ruang Kredensial Istana Merdeka. Prosesi kirab kemudian dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama dengan calon gubernur dan calon wakil gubernur tersebut menuju Istana Negara. Setibanya di Istana Negara, mereka diambil sumpah oleh Presiden dan dilantik dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/P Tahun 2018 hingga Nomor 154/P Tahun 2018, Nomor 156/P tahun 2018, serta Nomor 158/P Tahun 2018 hingga Nomor 162/P Tahun 2018. "Saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa," ucap Presiden diikuti pejabat yang dilantik. Acara pelantikan tersebut kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Ibu Mufidah Jusuf Kalla serta Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan yang hadir. ( Egi ) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Presiden Lantik Sembilan Gubernur dan Wakil Gubernur . Silahkan membaca berita lainnya. |
Wakili Maluku di Piala Menpora Cup U-12, Kehidupan Atlit di Balikpapan Sangat Memprihatinkan Posted: 05 Sep 2018 07:58 AM PDT BERITA MALUKU. Hampir semua atlit yang mewakili daerahnya untuk berkompetisi di tingkat nasional merasa bangga, karena ingin mengharumkan nama daerahnya. Keinginan tersebut, nyatanya berbeda dengan apa yang terjadi kepada atlit Maluku, salah satunya tim sepak bola U-12 asal Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), yang mewakili Maluku untuk berkompetisi berjenjang piala Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) 2018, di Balikpapan. Tim yang terdiri dari 20 orang dibawah asuhan pelatih As Kay, berangkat ke Balikpapan hanya mengandalkan biaya dari pemerintah Desa Batumiau, kecamatan Leti, Kabupaten MBD, sedangkan pemerintah daerah provinsi Maluku terkesan tutup mata, tanpa memberikan bantuan sepersen pun kepada tim yang menggalahkan U-12 Tulehu, Maluku Tengah di babak final dengan skors 6-0 ini. Berangkat dengan pakaian dan kostum seadanya, dari Bandara Pattimura, tim ini kemudian bertemu dengan lawan dari berbagai provinsi lainnya, yang dibiayai langsung oleh pemerintah masing-masing, baik diri sisi pendanaan, perlengkapan, akomodasi dan transportasi dan lain sebagainya. Penderitaan tim asal bumi Kalwedo ini tidak hanya sampai disitu, tim U-12 asal MBD ini harus menumpang di rumah warga asal MBD yang berada di balikpapan dan tidor diatas kardus, sehari sebelum bertolak ke Ambon. Walaupun gagal untuk maju ke babak selanjutnya, namun tim U-12 asal MBD pulang dengan sukacita diselimuti rasa kekecewaan kepada pemerintah daerah provinsi Maluku dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku. "Mulai dari kita pergi sampai pulang tidak ada sedikitpun perhatian dari pemerintah daerah provinsi Maluku, baik dari dana, transpprtasi maupun tempat tinggal. Kami hanya mengandalkan dana bantuan Pemerintah Desa kami,"ujar pelatih As Kay kepada wartawan di Ambon, Rabu (5/9/2018). Menurutnya, Dispora dalam hal ini mengatas namakan Pemerintah Provinsi Maluku sangat menjatuhkan kredibilitas Provinsi Maluku dibidang olahraga khususnya sepak bola. "Saya harus sampaiakan bahwa Maluku ini punya gudang pesepak bola namun tidak ada perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Maluku" tandasnya. Ditambahkan, kesengsaraan anak-anak yang harus mengharumkan nama Maluku sangat memprihatin karena sejak mengikuti seleksi ditingkat Kabupaten Maluku Barat Daya mereka dipwrhatikan luar biasa namun ketika dapa pada tingkat Provinsi mereka diterlantarkan hingga di Balik Papan. "Kami seakan dipermainkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku yang mana ketika persiapan berangkat ke Balik Papan dari Dispora Maluku menyuru kami untuk bon tiket pergi dan Pulang (PP) nanti baru dibayar, ini namanya pembodohan dan pembohongan bagi kami,"ucapnya. Untuk itu, dirinya berharap agar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora ) Maluku Semy Huwae harus diganti. karena tidak mempunyai kepedulian untuk kemajuan dunia olahraga di Maluku, khususnya sepak bola. "Saya berharap k Kadis Dispora harus diganti karena tidak mampu memperhatika atlit bahkan olahraga sepok bola di Maluku, atau nantinya orang MBD memimpin dulu baru kami orang MBD diperhatikan" harap Kaay. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Wakili Maluku di Piala Menpora Cup U-12, Kehidupan Atlit di Balikpapan Sangat Memprihatinkan . Silahkan membaca berita lainnya. |
Posted: 05 Sep 2018 07:58 AM PDT BERITA MALUKU. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Leny Rosalina, mengungkapkan, dari evualuasi yang dilakukan di seluruh daerah di Maluku, belum ada yang termasuk dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). "Hasil evaluasi KLA tahun 2018 yang baru selesai, belum satu juga kabupaten/kota di Maluku yang masuk dalam result untuk memperoleh penghargaan," ujar Rosalina kepada wartawan usai, menghadiri pembukaan fasilitasi penguatan Gugus Tugas kabupaten/kota layak anak (GT-LKA) dan pelatihan bagi forum anak daerah sebagai pelopor dan pelapor (2P), yang berlangsung di Everbright Hotel, Rabu (5/9/2018). Menurutnya, hal ini merupakan tantangan untuk pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi Maluku sebagai pembina, untuk berinovasi, sehingga kedepan ada daerah di Maluku yang bisa menjadi contoh atau pilot project KLA. Dijelaskan, ada lima klaster untuk menjadi kabupaten/kota sebagai KLA, yakni sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternertaif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfataan waktu luang dan kegiatan budaya, perlindungan khusus anak. Untuk itu, dirinya meminta adanya komirtmen dari pimpinan yang paling tinggi sampai semua OPD, legislatif, yudikatif, lembaga masyarakat, dunia usaha, untuk bekerjasama mewujudkan KLA. "Kami bertharap kedepan ada kabupaten/kota di yang bisa menjadi pilot project KLA," ucapnya. Sementara itu,l Gubernur Said Assagaff dalam sambutannya, yang dibacakan, Staf Ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, Halim Daties, mengatakan pemerintah telah menetapkan kebijakan kabupaten/kota layak anak melalui peraturan menteri Negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak RI nomor 11 tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak. Menindaklanjuti peraturan dimaksud, pemerintah provinsi Maluku telah membentuk gugus tugas pengembangan kabupaten/kota layak anak sesuai peraturan Gubernur Maluku nomor 03.a tahun 2015 yang melibatkan semua unsur orgnasiasi perangkat daerah, tokoh agama, LSM pemerhati anak, kepolisian dan instansi terkait lainnya yang mengemban tugas mempercepat penyusunan rencana aksi daerah dalam pengembangan kabupaten/kota layak anak di provinsi Maluku. jelasnya, ada berbagai kegiatan yang dilakukan Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, diantaranya sosialisasi yang terkait dengan pembentukan kabupaten/kota layak ana di seluruh daerah. "Hal ini telah ditegaskan dengan penandatangan komitmen bersama para Bupati/Walikota untuk mebentuk kabupaten/kota layak anak sebagai bentuk kesepakatan bersama,"pungkasnya. Untuk itu dirinya berharap forum anak yang dibina secara langsung oleh pemerintah, bisa menjalankan perannya sebagai pelopor dan pelapor berarti menjadi agen perubahan, terlibat aktif memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan positif, bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Maluku Belum Masuk Result KLA . Silahkan membaca berita lainnya. |
Inflasi Provinsi Maluku Terkendali Posted: 05 Sep 2018 07:58 AM PDT BERITA MALUKU. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Maluku pada Agustus 2018 terkendali dan berada dalam sasaran inflasi 4,0%±1% (yoy). Hal ini diakui Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Maluku, Bambang Pramasudi kepada awak media, Rabu (5/9/2018). Bambang mengakui, inflasi IHK Provinsi Maluku pada Agustus 2018 tercatat sebesar 0,01% (month to month/mtm). Inflasi ini seiring dengan meningkatnya kebutuhan saat Idul Adha dan terbatasnya pasokan ikan segar. Sampai dengan bulan Agustus, inflasi IHK tercatat 1,22% (ytd) atau secara tahunan mengalami deflasi sebesar 0,26% (yoy), lebih tinggi dari deflasi bulan sebelumnya sebesar 2,34% (yoy). Dikatakan, meningkatnya tekanan inflasi Provinsi Maluku pada Agustus 2018 utamanya karena meningkatnya inflasi kelompok bahan makanan. Kelompok bahan makanan (volatile food) Provinsi Maluku pada Agustus 2018 mengalami inflasi sebesar 0,82% (mtm), atau lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar 3,98% (mtm). Meningkatnya inflasi pada kelombok VF didorong oleh meningkatnya tekanan inflasi pada subkelompok daging ayam ras dan ikan segar. Ketergantungan Maluku terhadap daging ayam ras dari Jawa Timur menjadi tantangan utama dalam menahan laju inflasi. Sementara itu, kenaikan harga daging ayam ras pun telah terjadi sejak di Jawa Timur, seiring dengan kenaikan harga pakan ternak yang sebagian besar merupakan impor dari luar negeri. Selain itu, kata dia, keterbatasan pasokan ikan cakalang di Maluku turut memicu inflasi kelompok bahan makanan. Secara tahunan, komponen volatile food Provinsi Maluku tercatat masih mengalami deflasi sebesar 2,74% (yoy), atau lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang tercatat mengalami deflasi sebesar 9,92% (yoy). Ia mengatakan, kelompok komoditas yang harganya diatur pemerintah (administered prices) pada Agustus 2018 tercatat masih mengalami deflasi seiring dengan menurunnya harga BBM non subsidi di Maluku. "Deflasi kelompok administered prices pada Agustus 2018 tercatat sebesar 0,82% (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat mengalami deflasi sebesar 3,23% (mtm)," ucapnya. Sementara, penurunan tekanan inflasi pada kelompok administered prices didorong oleh menurunnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi seiring tren penurunan harga minyak mentah dunia. Selain itu, tren penurunan harga tiket angkutan udara masih terus berlanjut pasca-Idul Fitri. Secara tahunan, komponen administered prices tercatat deflasi sebesar 5,12% (yoy), atau lebih rendah dari pada deflasi bulan sebelumnya sebesar 5,89% (yoy). Kelompok inflasi inti tetap stabil dan berada pada level yang rendah sehingga mendukung terkendalinya inflasi IHK. Inflasi inti pada Agustus 2018 tercatat mengalami deflasi sebesar 0,01% (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Rendahnya inflasi komponen inti pada Agustus 2018 didorong oleh menurunnya harga pada komoditas kelompok sandang dan subkelompok ikan diawetkan. Penurunan tersebut juga didukung oleh menurunnya tekanan inflasi pada kelompok pendidikan. Terkendalinya inflasi inti hingga Agustus 2018 tidak terlepas dari konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi. Secara tahunan, inflasi inti tercatat sebesar 2,80% (yoy), sedikit lebih tinggi dari bulan lalu sebesar 2,71% (yoy). Kedepan, inflasi Provinsi Maluku secara keseluruhan tahun 2018 diperkirakan tetap berada pada sasaran inflasi, yaitu 4,0%±1% (yoy). Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku senantiasa akan berkoordinasi dan bersinergi dengan seluruh OPD Pemerintah Provinsi Maluku, TPID Provinsi Maluku, TPID Kota/Kabupaten se-Maluku, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Satgas Pangan dan pihak terkait lainnya untuk melaksanakan program dan strategi pengendalian inflasi di Maluku, sehingga tetap terjaga pada level yang rendah dan stabil. (e) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Inflasi Provinsi Maluku Terkendali . Silahkan membaca berita lainnya. |
Kadispenda Bursel Diancam OTK Yang Mengaku Polisi Posted: 05 Sep 2018 07:48 AM PDT BERITA MALUKU. Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Sam Borut kepada wartawan Rabu (5/9/2018) mengaku mendapat ancaman dari orang yang tidak kenal (OTK) yang mengaku diri sebagai oknum Polisi berpangkat AKBP. Borut menjelaskan, ancaman tersebut diduga terkait dengan tunggakan pembayaran pajak Galian C yang sampai saat ini belum dibayarkan oleh wajib pajak, dalam hal ini pihak ketiga (kontraktor). Borut mengaku akibat tunggakan pajak itu, dirinya mendapat ancaman melalui telepon gelap yang mengatasnamakan dari pihak Polisi berpangkat perwira menengah. "Lalu dia bilang saya jangan macam-macam, kalau ini, dia nanti melaporkan ke cyber untuk menangkap saya," ungkap Borut kepada media ini. Dikatakan, kalau dari cyber tidak juga, orang tersebut akan melapor dirinya ke salah satu temannya (polisi) berpangkat satu bintang. "Ancaman itu terkait tunggakan pajak dan mengancam menginterogasi saya," kata Borut. Tandas Borut, jangankan Polisi berpangkat satu bintang, dilaporkan ke Kapolri pun dirinya siap menghadapi. "Saya bilang, jangankan satu bintang, Kapolri, Kepala Pendapatan siap. Karena siapapun tidak akan melanggar undang-undang dalam hal ini undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi," ungkapnya. Borut tegaskan, dirinya akan menegakan aturan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Buru Selatan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (AZMI) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kadispenda Bursel Diancam OTK Yang Mengaku Polisi . Silahkan membaca berita lainnya. |
Pemkab Bursel Miliki Piutang Rp7 Miliar Pihak Ketiga Posted: 05 Sep 2018 07:38 AM PDT BERITA MALUKU. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) memiliki piutang berupa tunggakan pembayaran pajak sebesar Rp.7 milyar yang harus dibayar oleh pihak ketiga. Tunggakan tersebut dari tahun 2016 sampai sekarang belum juga dibayar. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buru Selatan, Sam Borut kepada wartawan di Kantor Bupati usai mengikuti sosialisasi TP4D yang disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Buru di aula Kantor Bupati Buru Selatan, pada awal pekan ini. "Tunggakan Galian C itu dari tahun 2016. Perhitungan pajak Galian C tahun 2016 itu harus berdasarkan Perda Nonor 18 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral dan Bukan Logam dan Bebatuan. Itu tidak diterapkan berdasarkan standarisasi harga," jelas Boru. Dikatakan, kekurangan pajak itu berdasarkan penghitungan pihak Pendapatan Daerah. Dan ditemukan kekurangan pembayaran pajak. "Makanya dari situlah, sejak tahun 2017, pak bupati perintahkan kepada saya untuk melakukan revisi terkait dengan (tunggakan pajak) itu," ujar Boro. Kata Boro, atas perintah dari bupati itu maka terjadi perubahan (revisi) biaya pembayaran pajak dari 25 persen turun menjadi 5 persen. Boro jelaskan, perubahan tersebut dikarenakan adanya surat keberatan dari pihak kontraktor (pihak ketiga) yang melakukan permohonan kepada Pemerintah Daerah soal biaya pajak Galian C sebesar 25 persen dianggap terlalu besar. "Kita revisi dan keluar Peraturan Bupati nomor 4 (Empat) tahun 2017 menjadi 5 (luma) persen," tutur Borut. Dengan demikian kata Borut, maka tunggakan-tunggakan pajak itu dirinya telah berulang kali menyurati pihak ketiga untuk melakukan kewajibannya membayar pajak tetapi mengabaikan dan tidak mengindahkannya. "Makanya dengan petunjuk awal dari Bupati harus diserahkan ke TP4D untuk diproses," ujarnya. Dikatakan dirinya telah mengusulkan ke pihak Kejakaaan Kabupaten Buru untuk melakukan kerja-sama MoU untuk melakukan tindakan (hukum) kepada pihak ketiga yang melakukan tinggakan pajak Galian C tahun 2016. (AZMI) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pemkab Bursel Miliki Piutang Rp7 Miliar Pihak Ketiga . Silahkan membaca berita lainnya. |
Kasad Beri Penghargaan Kepada Prajurit TNI AD yang Berprestasi Posted: 05 Sep 2018 07:38 AM PDT BERITA MALUKU. Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Mulyono memberikan penghargaan kepada 3 (tiga) atlet TNI AD yang berlaga pada Asian Games 2018 dan 5 (lima) Bintara Pembina Desa (Babinsa) berprestasi yang pengabdiannya melebihi panggilan tugas. Pemberian penghargaan kepada prajurit TNI AD yang berprestasi tersebut dilaksanakan dalam apel luar biasa di Mabesad, Jakarta Pusat, pada Selasa (4/9/2018) kemarin. Siaran pers Pendam XVI/Pattimura kepada media ini, Rabu (5/9/2018) menyebutkan, Tiga prajurit TNI yang berprestasi pada Asian Games ke 18 adalah Serda Rifky Ardiansyah, Bintara Jasdam V/Brawijaya yang meraih medali emas cabang olahraga karate, Serda Andi Agus Mulyana, Dodik belanegara Ridam III/Siliwangi yang meraih medali perak cabang olahraga dayung 1000 meter dan medali perunggu dayung 500 meter. Penghargaan juga diberikan kepada Serda (K) Huswatun Hasanah, Bintara Ditpalad yang meraih medali perunggu cabang olahraga tinju kelas 60 kg putri. Prestasi ini juga menjadi catatan sejarah baru karena merupakan capaian terbaik yang pernah diraih oleh Tinju Putri Indonesia sejak bergulirnya ajang Asian Games. Adapun 5 prajurit TNI AD yang melakukan tindakan heroik pada rangkaian peringatan ke-73 HUT RI adalah Babinsa Koramil 0723-20/Cawas Kodim 0723/Klaten Serma Timbul Prawoto Irawan melakukan tindakan heroik saat upacara pengibaran bendera Merah Putih, di Desa Barepan Kec. Cawas Kab. Klaten, kait bendera yang terpasang kurang kuat, dengan spontanitas berlari menuju tiang bendera, melepaskan sepatu dan memanjat tiang bendera dengan masih menggunakan baju PDU I, pada saat itu lagu Indonesia Raya masih berkumandang. Serka Ratno Timur, Babinsa Koramil 0809-05/Grogol Kodim 0809/Kediri, pada upacara pengibaran bendera terjadi angin kencang yang mengakibatkan saat bendera dinaikkan, tarikan ke empat pengait bendera patah dan lepas ke tiang atas. Melihat kejadian tersebut, dirinya melepaskan sepatu berlari memanjat tiang bendera untuk mengambil kembali kait di tiang atas kemudian memasangkan kembali ke bendera sehingga bendera dapat berkibar dengan sempurna. Serka Yonatan F Duil, Babinsa Koramil 1602- 04/Maurole Kodim 1602/Ende, upacara penurunan bendera mengalami masalah, bendera tersangkut di tiang bagian atas sehingga bendera tidak bisa ditarik untuk diturunkan. Karena tidak ada yang bereaksi, dirinya berlari menuju tiang bendera, melepas sepatu dan memanjat tiang bendera untuk memperbaiki bendera yang tersangkut. Kemudian Sertu Rudik Siswanto, Baton Taikam Denma Brigif 16/WY Kodam V/Brw, saat upacara bendera di Kota Kediri, terjadi angin kencang yang mengakibatkan bendera terlilit sampai empat kali lilitan di tiang bendera, sehingga bendera tidak dapat ditarik sama sekali karena bendera tidak dapat mengembang, dengan spontanitas melepas sepatu, berlari dan memanjat tiang bendera untuk memperbaiki bendera yang terlilit sampai bendera tersebut dapat diturunkan oleh pasukan Paskibraka. Selanjutnya Sertu Kristianus Sina, Bintara Sub Unit 1.2 Unit Intel Kodim 1603/Sikka Kota Batu, Kec. Alok, pada upacara penurunan bendera pasukan Paskibraka mendapatkan kendala yaitu bendera terjepit di katrol tiang atas. Melihat hal tersebut dirinya secara spontanitas berlari menuju tiang bendera dan langsung memanjat tiang bendera. Tiang bendera yang dipanjat memiliki ketinggian 17 meter dan pada jarak 15 meter. Sertu Kristianus Sina menjepit tiang bendera dengan kakinya dan melakukan penghormatan kepada bendera terlebih dahulu sebelum memperbaiki kaitan bendera yang terjepit di katrol atas tiang bendera. Kasad Jenderal TNI Mulyono mengatakan, penghargaan ini merupakan wujud komitmen TNI AD dalam Pembinaan Personel melalui pemberian reward and punishment. "Prestasi-prestasi prajurit baik dalam penugasan operasi, tugas-tugas khusus, termasuk sebagai atlet yang mengharumkan nama bangsa merupakan suatu pencapaian luar biasa yang patut diapresiasi dan dicontoh oleh seluruh prajurit dan PNS TNI AD,"ujarnya. "Atas tindakan dan keberanian tersebut kelima Bintara ini, saya berikan penghargaan dan hadiah berupa sepeda motor. Semoga penghargaan ini dapat bermanfaat dan meningkatkan kinerja serta prestasi untuk terus berbuat yang terbaik,"sambung Kasad.. Sementara itu, kepada ketiga atlet TNI AD yang berprestasi dalam Asian Games ini, Kasad memberikan penghargaan dan uang pembinaan. "Semoga penghargaan ini dapat menginspirasi serta terus memompa semangat berlatih dan berprestasi di masa yang akan datang,"tuturnya. Pada Asian Games 2018, TNI AD menerjunkan 55 orang Atlet dari berbagai Cabang Olahraga. Khusus buat Atlet Asian Games, selain mendapatkan uang pembinaan, para peraih medali ini mendapatkan penghargaan berupa Kenaikan Pangkat Regular Percepatan (KPRP), sehingga Serda Rifki akan naik pangkat menjadi Sersan Satu (Sertu) pada 1 Oktober 2018, Serda Andri 1 April 2019 dan Serda (K) Huswatun Hasanah pada 1 Oktober 2019. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kasad Beri Penghargaan Kepada Prajurit TNI AD yang Berprestasi . Silahkan membaca berita lainnya. |
Lemahnya Nilai Rupiah, Pengusaha Tahu - Tempe Di Kabupaten Tangerang Bingung Posted: 05 Sep 2018 07:03 AM PDT BantenNet.com, KABUPATEN TANGERANG - Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika hingga mencapai Rp15.000 untuk tiap 1 dollar Amerika, sangat terasa di alami Pengusaha Kecil Tahu - tempe di Kabupaten Tangerang yang menggunkan berbahan baku kedelai yang sampai saat ini, kacang kedelai sebagai bahan baku tempe masih di impor. "Naiknya dollar akan menjadi faktor penghambat berproduksi. Sebab bahan baku kacang kedelai yang kami gunakan masih impor yang harganya bergantung pada nilai tukar dollar," ujar Sanusi pemilik produsen tempe di Rajeg kepada awak media, Rabu (5/9). Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar juga, kata dia, secara langsung akan menambah beban produksi, karena harga kedelai otomatis akan naik. Sementara, menurutnya, saat ini daya beli masyarakat terhadap tempe Tahu sedang melemah. "Biasanya kalau bahan Baku kacang naik, imbasnya kami sangat merasakan sendiri. Ketika kami menyiasati dengan menaikan harga jual atau mengurangi volume tempe, maka ketika itu juga daya beli masyarakat menurun terhadap tempe, yang berujung pada tidak terserapnya jumlah produksi hingga mengalami kerugian," jelasnya. Dibeberkannya, untuk produksi saat ini, dia masih berpatokan pada harga kedelai lama, Rp7.500 per kilogram, dengan harga jual tempe Rp6.000 untuk berat 600 gram. "Dengan harga jual tempe saat ini sudah menurunkan daya beli masyarakat. Bagaimana kalau harga tempenya dinaikan, bisa semakin turun daya beli masyarakat," keluhnya. Sementara, rudi , penjual gorengan di cikupa mengatakan harga tempe masih normal. "Belum ada kenaikan harga, masih normal, belum ada kenaikan harga" katanya. > spyn Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Lemahnya Nilai Rupiah, Pengusaha Tahu - Tempe Di Kabupaten Tangerang Bingung . Silahkan membaca berita lainnya. |
Pasangan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum Resmi Pimpin Jawa Barat Posted: 05 Sep 2018 06:57 AM PDT Jakarta SKI - Presiden Joko Widodo melantik sembilan gubernur dan wakil gubernur hasil pilkada serentak 2018. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Rabu (5/9). Salah satu pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang di lantik, yakni dari Provinsi Jawa Barat, adalah Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum yang resmi menjadi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Jabar, pasangan nomor urut satu Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum unggul dengan memperoleh 7.226.254 suara (32,88 persen). Mereka mengungguli pasangan Sudrajat - Ahmad Syaikhu (28,74 persen), pasangan Tb Hasanuddin - Anton Charliyan (12,62 persen) dan pasangan Deddy Mizwar - Dedi Mulyadi (25,77 persen). Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun segera mempersiapkan pelantikan, pisah sambut, dan rapat paripurna dalam waktu sehari semalam. Seperti diketahui, pasangan Ridwan Kamil dan UU Ruzhanul Ulum unggul dari kompetitornya, ternyata Ridwan Kamil sempat melewati lika-liku yang panjang dalam mengarungi Pilkada Jabar. Ridwan Kamil pernah berada di atas angin dengan mengantongi dukungan dari Nasdem, PKB, PPP dan Golkar. ibarat seorang pangeran yang perfeksionis dan sangat berhati-hati memilih calon pasangannya. Membuat Ridwan Kamil nyaris kelabakan menjelang batas akhir pendaftaran ke KPU. (Egi/red ) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pasangan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum Resmi Pimpin Jawa Barat . Silahkan membaca berita lainnya. |
Kirim Ganja 5 Kg via Jasa Pengiriman Barang Digagalkan Polres Lampung Selatan Posted: 05 Sep 2018 06:18 AM PDT Ket Foto : Kapolres Lampung Selatan AKBP M Syarhan Amankan 5 KG Ganja MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN l LAMPUNG - Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan mengamankan 2 tersangka penyalagunaan ganja. Keduanya tertangkap setelah petugas melakukan pengembangan paska terbongkarnya upaya penyelundupan 5 kg ganja asal Aceh melalui jasa pengiriman paket di sea port interdiction pelabuhan Bakauheni. Penyelundupan itu terendus pada 31 Agustus lalu. "Kita lalu melakukan pengembangan ke Jakarta. Dan kita mengamankan 2 tersangka," kata Kapolres AKBP M Syarhan, Rabu (5/9). Paska diamankannya 5 kg ganja itu, polisi mengamankan tersangka Hafid di Kampung Melayu Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan, sesuai alamat yang tertera pada paket kiriman. Menurut pengakuan tersangka paket ganja 5 kilogram tersebut bukanlah miliknya, tetapi milik tersangka Muhammad Zen yang kemudian berhasil diamankan petugas di Jakarta Pusat. "Saat diperiksa keduanya mengaku terlibat dan tahu akan pengiriman paket ganja tersebut. Bahkan tersangka M. Zen mengaku sudah 7 kali menerima paket ganja dari Aceh," terang mantan Kapolres Pesawaran itu. Menurut Syarhan, tersangka M. Zen mengaku hanya menjadi kurir. Paket ganja tersebut merupakan milik Saini (DPO) dan tersangka Zen mendapatkan upah Rp. 300 ribu per kilogramnya dari mengantarkan paket tesebut ke pemesan di Jakarta. Kedua tersangka, imbuh AKBP M. Syarhan akan dijerat dengan pasal 114 ayat (2) jo pasal 111 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. "Saat ini kedua tersangka kita amankan di Mapolres Lampung Selatan untuk penyidikan lebih lanjut," tandasnya. (Rahardja) Editor : Rahardja Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kirim Ganja 5 Kg via Jasa Pengiriman Barang Digagalkan Polres Lampung Selatan . Silahkan membaca berita lainnya. |
Posted: 05 Sep 2018 05:19 AM PDT |
Inspektorat sebagai Pengendali Program – Program Pemkab Sidoarjo. Posted: 05 Sep 2018 04:54 AM PDT Sidoarjo Sekilasmedia.com Wakil Bupati Sidoarjo, H. Nur Ahmad Syaifuddin SH hari ini (5/9) membuka kegiatan sosialisasi dan pendampingan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diikuti oleh seluruh kepala OPD se-Kabupaten Sidoarjo di Ruang pertemuan Delta Graha Lt. 3 Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Sosialisasi SPIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo ini merupakan sistem pengendali intern yang diselenggrakan secara menyeluruh di Pemkab Sidoarjo dengan tujuan untuk memberikan keyakinan akan tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian good government. Wakil Bupati Sidoarjo dalam sambutannya menjelaskan bahwa dalam kegiatan ini kita semua dituntut untuk melaksanakan kinerja dengan baik, dan lebih khusus lagi untuk mewujudkan target – target yang ada yang tertuang dalam visi misi RPJMD yang sangat diperlukan kerja maksimal, kedisiplinan, dan suasana kerja yang bagus, sehingga visi misi yang ada di RPJMD, yang tertuang dalam renstra, dan renja. Kegiatan ini yang akan dilaksanakan selama dua hari (5-6 September 2018) merupakan salah satu kegiatan untuk mendukung sasaran, tujuan dan tercapai dalam RPJMD itu bisa terlaksana dengan baik. Saya selaku pimpinan daerah berharap kegiatan ini dimanfaatkan sebaik – baiknya.Pemerintah yang bagus pasti didalamnya ada Inspektorat yang kuat Inspektorat, dengan Inspektorat yang kuat maka aka ada pengendalian – pengendalian sehingga pada akhirnya program – program yang dilaksanakan berjalan dengan baik karena didalamnya ada pengawasan yang melekat dari Inspektorat sebelum semua laporan program kerja diperiksa oleh BPK," Jelas Cak Nur. (kominfo/sud) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Inspektorat sebagai Pengendali Program – Program Pemkab Sidoarjo. . Silahkan membaca berita lainnya. |
Puluhan Motor Berhasil Di Amankan Dalam Opersai Cipta Kindusif. Posted: 05 Sep 2018 04:48 AM PDT BantenNet.com, JAKARTA - Sepanjang Jalan Jembatan Besi Dan Mall Seasons City Jakbar, dilaksanakannya Operasi Cipta Kodusif Polsek Tambora sekali gus Pengamanan dan Penertiban Parkir liar langsung dipimpin oleh Dishub DKI berserta yang diliput sebanyak 30 insan pers,Selasa Siang (05/09/2018) Giat yang di komandoi oleh Polres Metro Jakarta Barat dan Kapolsek Kompol Iver Son Manossoh,SH yang di dampingi Waka Polsek Akp Kasranto,SE beserta Personil Opsnal Polsek Tambora Jakarta Barat. Kompol Iver Son Manossoh,SH, Menjelaskan kepada Awaka Media, sebanyak 36 Personil Polisi , 20 Personil Pol PP yang di Pimpinan langsung oleh Kasat Pol Ivan Sigiro, bersama 30 personil Dishub yang di Pimpinan Leo Amstrong dalam melaksanakan Penertiban Perparkiran sepanjang Jalan Jembatan Besi Dan Mall Seasons City Tambora Jakarta barat kali ini. " Puluhan Sepeda Motor berhasil di amankan dan Pengempesan Ban Kendaraan roda dua yang terparkir di Sepanjang jalan Jembatan Besi dan kali Banjir kanal" terang Kapolsek. > red Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Puluhan Motor Berhasil Di Amankan Dalam Opersai Cipta Kindusif. . Silahkan membaca berita lainnya. |
Wakil Bupati sidoarjo mengunjungi anak penderita Hydrosephalus Posted: 05 Sep 2018 04:09 AM PDT Sidoarjo sekilasmedia.com Hari ini Rabu 5/9/2018 wakil bupati sidoarjo mengunjungi keluarga Bpk. Mubin di Desa Glagah Arum Porong, untuk mengetahui secara langsung keadaan ananda Fatimah Azzahra (4thn) yang terkena penyakit Hydrosephalus. Di sela sela kunjungan wakil bupati sidoarjo panggilan akrabnya cak nur ini menjelaskan Kami mewakili Pemkab Sidoarjo menyerahkan sumbangan uang tunai dan sekaligus menawarkan serta berusaha memohon kepada keluarga agar berkenan menyerahkan penanganan kepada pihak Rumah Sakit dalam hal ini RSUD Sidoarjo agar dilakukan penanganan medis.sampai saat ini pihak keluarga masih belum menerima tawaran untuk berobat secara medis di Rumah Sakit. Dan saya berharap pemerintah desa dan kecamatan untuk memberikan perhatian sehingga mengurangi beban," Bilangnya Sementara Pihak keluarga bapak mubin. masih menginginkan penanganan anaknya di bawa ke pengobatan alternatif. Semoga kehadiran bapak wakil bupati di Rumah kami nantinya bisa merubah keputusan dari pihak keluarga dan saya ucapkan terima kasih atas perhatianya terhadap keluarga kami, pungkasnya (sud) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Wakil Bupati sidoarjo mengunjungi anak penderita Hydrosephalus . Silahkan membaca berita lainnya. |
TP-PKK Kabupaten Sidoarjo Minta Anggotanya Melaksanakan IVA Test Posted: 05 Sep 2018 02:54 AM PDT Sidoarjo,Sekilasmedia.com-Bahaya penyakit kanker Serviks atau kanker leher rahim di pahami betul oleh TP-PKK Kabupaten Sidoarjo. Upaya mencegah timbulnya penyakit pada perempuan tersebut selalu di lakukannya. Salah satunya dengan menggelar Sosialisasi Deteksi Kanker leher Rahim Melalui IVA Tes yang diselenggarakan di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Rabu, (5/9). Kurang lebih 250 orang anggota PKK kecamatan, desa dan kelurahan hadir dalam sosialisasi tersebut. Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Ketua I TP-PKK Kabupaten Sidoarjo Hj. Ida Nur Ahmad Syaifuddin. Wakil Ketua II TP-PKK Kabupaten Sidoarjo Hj. Endang Ahmad Zaini serta pengurus TP-PKK Kabupaten Sidoarjo ikut hadir dalam kesempatan tersebut. Dalam sambutannya, Wakil Ketua I TP-PKK Kabupaten Sidoarjo Hj. Ida Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan kanker Serviks banyak diderita wanita didunia. Penyakit tersebut dapat disembuhkan apabila diketahui sedini mungkin. Cara mengetahui penyakit tersebut cukup sederhana. Yakni melalui IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat) Test ke tempat pelayanan kesehatan. Untuk itu anggota PKK dimintanya dapat melakukan pemeriksaan penyakit tersebut. Selain itu ia meminta ibu-ibu PKK dapat memberikan pemaham dan menggerakkan masyarakat melaksanakan pemeriksaan kanker Serviks melalui IVA Test. "Ibu-ibu kader PKK yang hadir diharapkan dapat menjadi contoh, memberikan pemahaman dan menggerakkan masyarakat di lingkungannya untuk melaksanakan IVA Tes secara berkala,"pintanya. Sementara itu dr. Wasis Nupikso, SpOG selaku nara sumber mengatakan penyakit kanker Serviks masih menjadi pembunuh wanita didunia. Selain kanker Serviks, kanker payudara juga menjadi momok bagi wanita. Dua kanker tersebut tersebut banyak ditemui kasusnya didunia. Posisinya menempati peringkat ketiga di dunia. "Penyakit ini memang banyak ditakuti, tidak hanya di Indonesia namun juga didunia,"ujarnya. dr. Wasis Nupikso mengatakan penyakit kanker Serviks banyak dijumpai di negara berkembang. 80% kasus baru terjadi di negara berkembang. Ia katakan pasien yang dihinggapi kanker Serviks selalu terlambat melakukan pengobatan. Kebanyakan dari mereka sudah stadium lanjut datang kerumah sakit. "70% yang datang dalam stadium lanjut,"ucapnya. Dokter Kandungan yang bertugas di RSUD Sidoarjo tersebut melanjutkan bahwa penyakit kanker Serviks dapat dicegah. Di Indonesia penyakit kanker Serviks menempati urutan nomer satu yang banyak ditemui. Setiap hari ada 58 kasus baru ditemukan. "Yang meninggal sekitar 26 ibu-ibu atau wanita karena penyakit kanker leher rahim ini,"ucapnya. Ia katakan ada beberapa gejala kanker Serviks. Namun untuk kanker Serviks stadium dini tidak ada gejala yang khas. Hanya saja yang sering dijumpai adalah keputihan. Sedangkan gejala kanker Serviks stadium lanjut adalah pendarahan saat bersenggama. Selaian itu ditandai dengan keputihan yang tidak wajar yakni berwarna kuning bercampur darah dan berbau. "Nah ini biasanya ibu-ibu datang dengan keluhan ini, kok ada pendarahan ya dok di luar haid atau saat berhubungan,"ujarnya. dr. Wasis Nupikso katakan ada beberapa faktor resiko penyebab kanker Serviks. Diantaranya hubungan sex pada usia muda, sering berganti pasangan, sering infeksi di daerah kelamin serta melahirkan banyak anak. Selain itu merokok serta kekurangan vitamin A, C dan E juga menjadi penyebab timbulnya kanker Serviks. Selain beberapa faktor resiko tersebut penyebab kanker Serviks adalah virus HPV (Human Papiloma Virus). Virus tersebut ditularkan melalui hubungan sex. Ia katakan ada dua cara menanggulangi virus tersebut. Cara primer dengan vaksinasi sedangkan cara sekunder dengan menggunakan pap smear atau pemeriksaan skrining maupun dengan IVA Test. Ia meminta ibu-ibu yang melakukan pemeriksaan kanker Serviks tidak takut akan hasilnya. Dengan diketahui penyakitnya sedini mungkin maka pengobatan kanker Serviks dapat maksimal. Ia katakan virus HPV membutuhkan waktu 20 tahun untuk menjadi sel kanker Serviks. Paling cepat 10 tahun sejak virus tersebut bersarang ditubuh manusia tanpa pengobatan. "Ini masih bisa dirubah, kalau ketemunya displasia (pembentukan dan perkembangan sel secara tidak beraturan) yang ringan, sedang masih bisa diobati menjadi baik,"ucapnya. (Kominfo/sud) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang TP-PKK Kabupaten Sidoarjo Minta Anggotanya Melaksanakan IVA Test . Silahkan membaca berita lainnya. |
IMIGRASI KLS 1 DENPASAR DEPORTASI SATU KELUARGA RUSIA Posted: 05 Sep 2018 02:39 AM PDT Denpasar Bali,Sekilasmedia.com- Empat warga Rusia yang merupakan satu keluarga, terpaksa dideportasi pihak Imigrasi Kelas I Denpasar, Provinsi Bali, setelah berada di Wilayah Indonesia melebihi masa berlaku izin tinggal yang dimilikinya. " Hari ini, kami memulangkan satu keluarga asal Rusia yakni Eldar Valeev (30), Aigul Valeeva (30) bersama anaknya Mark (3) dan Jasmin (satu tahun) dan mengantarnya ke Bandara Ngurah Rai, Bali, " kata Plt Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar, Rivandhi Rivai di Denpasar, Rabu. Meski memiliki izin tinggal sosial budaya, namun masa berlaku sudah berakhir pada 30 Maret 2016, maka pihak Imigrasi melakukan upaya pemulangan ke negara asal. Selain itu, pemulangan satu keluarga asal Rusia tersebut menggunakan pesawat Qatar Airlines OR965, dengan biaya yang ditanggu sendiri oleh pihak yang dipulangkan. " Mereka membeli tiket sendiri, dimana uang pembelian tiket dari keluarga mereka yang ada di luar negeri, " jelas Rivai. Lebih lanjut ia mengatakan, anak kedua pasangan suami istri itu (Jasmin) lahir di Indonesia pada 10 September 2017, namun belum pernah dilaporkan, hingga perihal tersebut sampai kepada pihak imigrasi. " Satu keluarga ini dinilai telah melakukan pelanggaran Keimigrasian sesuai dengan Pasal 71 huruf a serta Pasal 78 huruf c Jounto Pasal 75 angka 1 dan 2 huruf a dan huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, " pungkasnya. (son) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang IMIGRASI KLS 1 DENPASAR DEPORTASI SATU KELUARGA RUSIA . Silahkan membaca berita lainnya. |
Tambang Ilegal Menggila Di Probolinggo , Pemdakab / Pemprov Pura Pura Buta Posted: 05 Sep 2018 02:38 AM PDT Pemodal Meluluhlantakkan Lingkungan Hidup Probolinggo, Pemkab, Pemprov Pura Pura Buta Pemodal Meluluhlantakkan Lingkungan Hidup Probolinggo, Pemkab, Pemprov Pura Pura Buta Ditemui di sekretariatnya, Syaiful Bahri selaku Ketua Umum Siliwangi mengaku sudah melaporkan hal tersebut dengan berkirim surat aduan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur (dinas/instansi terkait) selaku pihak yang memiliki kewenangan berkaitan dengan izin pertambangan. Salah satu lokasi pertambangan diduga ilegal di desa Purut kecamatan Lumbang kabupaten Probolinggo "Hasil investigasi kami, para oknum penambang yang diduga illegal tersebut telah melakukan deteriorasi alam. Dampak negatifnya sangat besar terhadap lingkungan. Mereka telah mengacuhkan Amdal, merusak sarana transportasi dan lainnya. Itu harus ditindak oleh pihak terkait terutama penegak hukum ," terangnya, (4/9/18) pada koran ini. Lebih lanjut Syaiful menerangkan, beberapa lokasi pertambangan yang diduga tak berizin tersebut berada di Desa Klampok, Kecamatan Tongas, Desa Sumber Kramat, Kecamatan Tongas. Desa Purut, Kecamatan Lumbang. Desa Pamatan, Kecamatan Tongas. Desa Sindet Anyar, Kecamatan Besuk. Dan Desa Wangkal, Kecamatan Gading. "Dengan adanya aduan kami tersebut diharapkan pihak terkait melakukan kroscek ke lapangan. Serta melakukan penertiban sampai ke langkah penutupan, jika dalam krosceknya nanti memenuhi unsur pelanggaran. Untuk itu, kami juga berharap adanya sinergitas yang baik dari Pemerintah Provinsi Jatim dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, dalam rangka mengatasi maraknya pertambangan liar," tegasnya. (Zainal ) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Tambang Ilegal Menggila Di Probolinggo , Pemdakab / Pemprov Pura Pura Buta . Silahkan membaca berita lainnya. |
Korem Babullah Sosialisasi Penerimaan Secaba PK ke Orang Tua Calon Siswa Posted: 05 Sep 2018 02:33 AM PDT TERNATE, LELEMUKU.COM - Komando Resor Militer (Korem) 152/Babullah menggelar pengarahan kepada orang tua calon siswa dalam rangka penerimaan Secaba PK TNI AD TA. 2018 bertempat di Gazebo Nuku Makorem 152/Babullah Jl. A.M. Kamarudin No. 1 Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara (Malut) pada Senin (3/9). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kasipers Korem 152/Babullah Mayor Caj Waskito sebagai Sekretaris Sub Panda dan Ka Ajenrem 152/Babullah Mayor Caj Afton Wijaya selaku Sekretaris II serta para Ketua Tim Pemeriksaan Administrasi, Kesehatan, Jasmani dan Mental Ideologi. Dalam kesempatan tersebut Kasipers membacakan amanat Danrem 152/Babullah yang menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya sosialisasi kepada seluruh orang tua/wali calon prajurit. "Sehingga diperoleh informasi yang sebenar-benarnya tentang proses penerimaan prajurit TNI AD di Koren 152/Babullah sehingga nantinya tidak muncul lagi pendapat negatif tentang rekrutmen prajurit TNI AD khususnya di Korem 152/Babullah. Pada penerimaan Secaba PK Tahun 2018 ini tercatat animo pendaftar sebanyak 799 Calon, jumlah tersebut meningkat drastis dari pada tahun sebelumnya hal tersebut menunjukan minat atau animo masyarakat Maluku Utara meningkat untuk menjadi Prajurit TNI Angkatan Darat. Nantinya para calon akan bersaing mengikuti setiap rangkaian seleksi di tingkat Sub Panda Korem 152/Babullah dan nantinya akan dikirim 150 Peserta yang terbaik untuk mengikuti seleksi secara terpusat di Rindam XVI/Pattimura. Sementara itu dalam kesempatan tersebut Ka Ajenrem 152/Babullah juga kembali menekankan bahwa calon terbaiklah yang akan diberangkatkan menjadi Prajurit TNI AD, selama proses seleksi dilaksanakan secara transparan dan jangan percaya apabila ada oknum-oknum tertentu yang menjanjikan dapat meluluskan calon dengan imbalan tertentu, apabila menemukan praktik tersebut maka kita akan proses sesuai perundang-undangan yang berlaku. (Penrem152) |
Suku Mausu Ane Terima Kasih ke Kodam Pattimura Posted: 05 Sep 2018 02:33 AM PDT MASOHI, LELEMUKU.COM - Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Mausu Ane di Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Provinsi Maluku mengucapkan terima kasih kepada Panglima Kodam (Pangdam) XVI/Pattimura Mayjen TNI Suko Pranoto, karena telah memberikan perhatian kepada mereka hingga saat ini. Ucapan terima kasih tersebut diutarakan oleh Raja Siahari Bapak Niko Boiratam Bapak Niko Boiratam mengatakan dirinya mewakili Warga Suku Mausu Ane sangat berterima kasih kepada Pangdam yang mengerahkan staffnya untuk membantu mereka. "Terima kasih banyak kepada Kodam XVI/Pattimura diimana telah membantu pembukaan jalan bagi lokasi yang akan dibuat rumah singgah bagi kami, jalan yang mau dibuka ini tidak hanya digunakan bagi Suku Mausu Ane tetapi juga bagi basudara Maneo Rendah, Maneo Tinggi dan Dusun Siahari," ujar Ruben. Disisi lain, Kepala Keluarga Suku Mausu Ane Bapak Ruben Hallimury juga turut mengucapkan terima kasih kepada anggota Kodam XVI/Pattimura yang telah memberikan perhatian kepada mereka. "Khususnya kepada Satgas Penanggulangan Bencana Suku Mausu Ane yang telah banyak memberikan bantuan, membantu pembuatan jalan dan pemukiman bagi mereka, sehingga mereka bisa memiliki tempat tinggal yang layak," ujar dia. Pembangunan jalan yang sementara dikerjakan ini tidak terlepas dari upaya tuntutan kepentingan masyarakat dalam rangka peningkatan dan kelancaran transportasi yang tentunya sangat berdampak bagi pembuatan rumah singgah bagi masyarakat Suku Mausu Ane. "Dengan dibuatnya rumah singgah ini yang awalnya kami menderita tinggal di gunung, sekarang sudah bisa hidup layak dan senang. Kami dari Suku Mausu Ane mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pangdam, dalam hal ini Kodam XVI/Pattimura yang telah membangun rumah bagi mereka secepat ini," ujar Ruben. Saat ini telah dilakukan kegiataan perataan Lokasi yang nantinya akan digunakan membangun pemukiman dengan luas mencapai 1,5 H menggunakan alat berat Bulldoser Type Tractor D85E-SS. Untuk Bahan baku kayu pembuatan pemukiman juga dikumpulkan sendiri oleh Anggota satgas dengan dibantu warga Suku Mausu Ane dan Maneo Rendah yang saat ini telah mencapai 9 kubik. (Pendam16) |
Wabup Mengatakan, Jargas Wujud Pemerataan Energi Nasional Posted: 05 Sep 2018 02:29 AM PDT Mojokerto, Sekilasmedia. Com-Setelah sebelumnya mendapat alokasi pembangunan jaringan gas (jargas) kurang lebih 5.000 Sambungan Rumah (SR) di Kecamatan Ngoro tahun 2017, jaringan ini bakal digenapkan menjadi 10.000 SR di Kabupaten Mojokerto tahun ini. Hal tersebut dibahas dalam acara Rakor Pekerjaan Front and Engineering Design (FEED) dan Detail Engineering Design for Contruction (DEDC) Jargas Bumi untuk Rumah Tangga Tahun 2019 antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan Pertamina Gas, Rabu (5/9) pagi di ruang Satya Bina Karya. Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, mengatakan bahwa pembangunan jargas ini merupakan program yang dilaksanakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Keberadaannya diharapkan menjadi alat pemerataan dan memprioritaskan sumber daya untuk kemakmuran rakyat sesuai semangat ketahanan energi. "Jaringan distribusi gas bumi merupakan program Pembangunan Nasional, yang bertujuan mewujudkan pemerataan energi nasional," kata wabup. Jargas juga diproyeksi akan mengurangi ketergantungan terhadap Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang sebagian masih impor. Penggunaan jargas juga menghemat LPG sebanyak 216 ton per bulan dan mengurangi subsidi Rp 1,5 miliar per bulan. Tak hanya masyarakat yang diuntungkan dengan adanya jargas, negara juga memperoleh manfaat dari semakin banyaknya sambungan gas ke rumah tangga. Subsidi LPG dapat ditekan, impor LPG juga makin sedikit. Maka uang negara bisa dihemat, devisa semakin kuat. Dalam jangka panjang, keberadaan jaringan gas ini dapat juga menekan impor Bahan Bakar Minyak (BBM). Jaringan gas juga diklaim lebih menciptakan udara yang bersih.(wo) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Wabup Mengatakan, Jargas Wujud Pemerataan Energi Nasional . Silahkan membaca berita lainnya. |
Wabup Apresiasi Atas Peran dan Partisipasi Aktif PKK untuk Pembangunan Posted: 05 Sep 2018 02:19 AM PDT Mojokerto, Sekilasmedia. Com-Prioritas ke depan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yakni menyelesaikan sisa pembangunan infrastruktur, SDM, dan penguatan ekonomi masyarakat. Ketiga point tersebut membutuhkan kehadiran PKK, yang sudah teruji peran aktifnya dalam partisipasi pembangunan. Apresiasi ini disampaikan Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, saat membuka acara Jambore Kader PKK Kabupaten Mojokerto Tahun 2018, Rabu (5/9) di Hotel Padepokan Cahaya Putra, Trawas. "Tim Penggerak PKK dan jajaran kadernya, telah banyak berpartisipasi dalam program pembangunan dan memberi kontribusi positif dalam pemantapan kelembagaan demi pembangunan yang bermuara untuk kemajuan Kabupaten Mojokerto. Peran aktif PKK nyata dibutuhkan demi kesejahteraan masyarakat," kata wabup. Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto, Yayuk Pungkasiadi, dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada seluruh kader PKK yang telah bekerja dengan baik dan ikhlas. Pelaksanaan jambore merupakan cara yang efektif, persuasif dan menyenangkan untuk memberi apresiasi pada semua kader PKK. "Kegiatan PKK yang telah kita jalankan, harus memberi manfaat pada masyarakat. Saya juga menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif, dan terus mendukung penuh kemajuan program PKK," tutur Yayuk. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, Ardi Sepdianto, mengungkapkan bahwa jambore ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang sudah diadakan ketiga kalinya. Ragam kegiatan akan dilakukan para peserta selama dua hari, di jambore yang tahun ini mengangkat tema "Melalui Jambore Kader PKK Kita Mantapkan Kerjasama dalam Melaksanakan 10 Program Pokok PKK". "Jambore kita laksanakan untuk meningkatkan kapasitas kader PKK dan profesionalitas kerja. Peserta jambore yang berjumlah 350 orang, akan mengikuti berbagai aktivitas menarik selama dua hari kegiatan (5-6 September). Disamping mengikuti materi yang mengangkat tema "Peran PKK dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa", kegiatan outbond serta talkshow tentang bagaimana membangun kesadaran remaja dalam gerakan PKK.(wo/Adv) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Wabup Apresiasi Atas Peran dan Partisipasi Aktif PKK untuk Pembangunan . Silahkan membaca berita lainnya. |
You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States |