Indonesian Vice President Candidates Meet New Maluku Governor |
- Indonesian Vice President Candidates Meet New Maluku Governor
- KPK Minta Panitia Lelang Cermat Dalam Menentukan Pemenang
- Constan Oktemka Klaim Tidak Caplok Wilayah Boven Digoel
- KPU Harap Tak Ada Pilkada Ulang di Papua
- Penerapan E-Government di Yahukimo Maksimal Setelah Palapa Ring Rampung
- Grace Auri Jabat Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekda Papua
- Gubernur Pastikan Aktivitas Penambangan Korowai Sudah Berhenti
- KPK Minta Panitia Lelang Cermat Dalam Menentukan Pemenang
- Constan Oktemka Klaim Tidak Caplok Wilayah Boven Digoel
- KPU Harap Tak Ada Pilkada Ulang di Papua
- Penerapan E-Government di Yahukimo Maksimal Setelah Palapa Ring Rampung
- Grace Auri Jabat Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekda Papua
- Gubernur Pastikan Aktivitas Penambangan Korowai Sudah Berhenti
- Lapangan Tembak Latbual Milik Yonif 731/Kabaresi Seluas 2 Hektar Mulai Difungsikan
- Tagop : Seorang Haji Dituntut Lebih Khusyu dan Tawadu
- Ini Kegiatan Sandiaga Salahudin Uno Saat Kunjungi Ambon
- Semarak Gebyar HUT RI ke73.Kel,jatirangga Berlasung Meriah.".
- Gantikan Andap Budhi Revianto, Royke Lumowa Jadi Kapolda Maluku
- Kapal Senilai Rp3,4 Miliar Milik Pemda Bursel Belum Diperbaiki
- Dua Tahun Jaksa Penghubung di Bursel Tidak Terstruktur
- Lantamal IX Siap Berangkatkan 13 Putra-Putri Calon Prajurit Terbaik Asal Maluku
- Desa Tanjung Burung Di kunjungi Tim Jumling Kabupanten Tangerang.
- Ganti Kepala SKPD di Penghujung Jabatan, Soedarmo Sudah Koordinasi dengan Lukas Enembe
- DPRP Ingatkan Lukas Enembe Perhatikan Defisit Anggaran Pendidikan Papua
- Pemprov Papua Didesak Buat Perda Pungutan Kepada Masyarakat
| Indonesian Vice President Candidates Meet New Maluku Governor Posted: 07 Sep 2018 11:08 AM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM - De Indonesische vicepresident Candidate Sandiaga Salahuddin Uno is Vrijdag (7/9) naar de stad Ambon in de provincie Maluku geweest.Hij ging naar Ambon om de nieuwe Maluku-gouverneur, Murad Ismail, te ontmoeten. De twee ontmoetten elkaar in de Alfatah Grote Moskee in Ambon om economische zaken te bespreken. Sandiaga hoopte dat Murad de prijs van basisbenodigdheden in Maluku kon verlagen. "Ambon zal beter geleid worden door Mr. Murad, hij zal zich concentreren op het verlagen van de prijs van basisbehoeften," zei hij. Sandi vroeg Murad ook om het niveau van empowerment van de lokale beroepsbevolking. Hij beschouwde Murad als een beslissende leider en was in staat om Maluku naar voren te brengen. Murad Ismail werd gouverneur van Maluku, gepaard met Barnabas Orno. Murad is een voormalige speciale politiecommandant. Tijdens de verkiezing werd hij ondersteund door zeven politieke partijen, namelijk PAN, PPP, PKPI, PKB, Hanura, Gerindra, PDIP en de NasDem-partij. (Albert Batlayeri) |
| KPK Minta Panitia Lelang Cermat Dalam Menentukan Pemenang Posted: 07 Sep 2018 10:44 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta kepada seluruh panitia lelang agar cermat dalam menentukan pemenang, sekaligus memastikan apakah semua penawaran atau nilai pekerjaan yang ditawarkan, mampu diselesaikan oleh pihak ketiga."Mengapa, sebab sangat penting klarifikasi dilakukan sejak awal. Termasuk surat jaminan pelaksanaannya wajib ada," terang Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua Maruli Tua, di Jayapura, kemarin. Dikatakan, sebenarnya secara regulasi sudah diatur secara terorganisir oleh pemerintah, sehingga potensi KKN dapat diminimalisir. Hanya saja kendalanya banyak beberapa pekerjaan pun ternyata masih ditungganngi oleh oknum "pemain" proyek yang memaksa mendapatkan jatah kepada SKPD. Dilain pihak, sejumlah SKPD pun sudah memiliki rekanan masing-masing, sehingga ketika dikerjakan pun, kualitasnya pekerjaannya menjadi rendah, gagal bahkan tak jarang juga pemanfaatannya sangat minimal. "Makanya, konsen KPK kedepan untuk di Papua adalah bagaimana supaya pengadaan langsung tanpa tender tidak menjadi modus untuk mencari rente proyek. Sebab banyak didapatkan informasi hal seperti ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk mendapatkan komisi." "Sebab banyak pula yang mengatas namakan pengusaha lokal ternyata pekerjannnya diteruskan ke pengusaha lain. Dia hanya mengambil rentenya saja sebesar 10-20 persen. Dalam artian proyek itu pun dijual, sehingga pengusaha lokal tidak akan berkembang atau maju sampai kapan pun," jelasnya. Untuk itu, dirinya berharap pemerintah daerah bisa melakukan kelembagaan pembinaan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah (GEL) supaya moral perburuan rente bisa diminimalisir. Pada kesempatan itu, dia mengharapkan seluruh kabupaten dan kota agar tak melakukan pelelangan melalui SKPD. Tetapi dilakukan melalui unit layanan pengadaan (ULP) yang ada dimasing-masing daerah mulai 2019 mendatang. Pihaknya berharap komitmen dan kesungguhan dari kepala daerah terkait dengan hal tersebut, mengingat dari evaluasi mengenai perencanaan penganggaran sampai dengan pengadaan barang dan jasa (PBJ), sudah ada beberapa yang berjalan, walaupun masih jauh dari ekspetasi. (DiskominfoPapua) |
| Constan Oktemka Klaim Tidak Caplok Wilayah Boven Digoel Posted: 07 Sep 2018 10:44 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Bupati Pegunungan Bintang (Pegubin), Provinsi Papua, Constan Oktemka tanggapi dingin pernyataan yang menyebut dirinya mencaplok wilayah Boven Digoel. Sebaliknya, dia mengaku hanya menuruti aspirasi warga Danowage Korowai yang menuntut segera dilantik tiga kepala kampung persiapan."Kalau dibilang begitu (pencaplokan wilayah,red) saya pikir terlalu dini bicara begitu. Tanyalah sendiri kepada masyarakat, pasti warga Danowage Korowai akan mengaku dengan sendirinya orang Pegubungan Bintang," terang dia di Jayapura, Kamis (30/8). Tak hanya itu, pihaknya siap untuk membuktikan letak administratif Danowage Korowai yang menurut peta masuk sebagai wilayahnya. Pihaknya siap dipanggil dan dipertemukan dengan Boven Digoel, untuk membuktikan keberadaan wilayah Danowage Korowai. "Makanya memang kita juga lagi tunggu gubernur definitif dilantik. Intinya kami siap diketemukan untuk membicarakan masalah ini," tuturnya. Sementara disebutkan Bupati Boven Digoel Benediktus Tambonop bahwa wilayahnya yang paling responsif memberi bantuan terhadap wilayah Danowage Korowai manakala terjadi bencana dan hal serupa lainnya, Bupati Pegubin Oktemka menilai hal itu tak perlu dipermasalahkan. Sebab sudah menjadi hal yang lumrah bagi sesama orang Papua untuk membantu satu dengan lainnya. "Kalau dia (Bupati Boven Digoel) bantu (masyarakat Danowage Korowai) tidak apa-apa. (Mereka) itu kan orang Papua juga. Saya pikir tidak perlu dipermasalahkan sebab masyarakat kita sama-sama," tutup dia. Sebelumnya, Bupati Boven Digoel Constan Oktemka menilai Bupati Pegunungan Bintang tak punya etika pemerintahan karena melantik tiga kepala kampung persiapan yang tak masuk sebagai wilayahnya. Ia menyebut tindakan itu sebagai sebuah pencaplokan wilayah karena sebelum pelantikan Kepala Kampung Danowage serta dua lainnya yang dilakukan Bupati Pegunungan Bintang, Pemda Boven Digoel sudah lebih dahulu melaksanakan pembangunan di wilayah tersebut. "Seperti pada saat banjir, dimana Pemda Boven Digoel yang lebih dulu turun melakukan penanganan. Tak hanya itu, Boven Digoel sudah membangun Pustu di Danowage, untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan pada wilayah tersebut." "Bahkan kita sementara mengurus supaya Danowage secara etika pemerintahan menjadi sah masuk Boven Digoel. Yakni dengan akan menetapkan dulu aturan UU-nya, semisal Peraturan Daerah (Perda) lalu kemudian melantik kepala kampung. Namun yang dilakukan Bupati Pegunungan Bintang sebaliknya. Lantik dulu kepala kampung lalu buat Perda. Sehingga bagi kami ini satu kegiatan ilegal, apalagi situasi sekarang ada moratorium pemekaran wilayah," tutupnya. (DiskominfoPapua) |
| KPU Harap Tak Ada Pilkada Ulang di Papua Posted: 07 Sep 2018 10:44 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua mengharapkan Mahkamah Konstitusi tak sampai memutuskan menggelar Pilkada ulang, pada sejumlah perkara yang masih bergulir di lembaga tersebut.Kendati begitu, Komisioner KPU apapu Tarwinto, mengaku tetap menghargai apapun keputusan dari pihak Mahkamah Konstitusi, terhadap hasil pilkada di sejumlah kabupaten tersebut. "Kita berharap dari sejumlah kasus yang masih proses di MK, putusannya tidak merugikan semua pihak. Paling penting jangan sampai ada pilkada ulang lagi. Meski begitu, kalau pun diputuskan Pilkada ulang, kita tetap menerima," terang dia di Jayapura, kemarin. Dikatakan, dari 7 Kabupaten yang mengikuti Pilkada Bupati dan Wakil Bupati serentak tahun ini, masih ada tiga kabupaten lagi yang sedang dalam proses sading di Mahkamah Konstitusi. Tiga Kabupaten tersebut, yakni Mimika, Paniai dan Deyai. Dimana sejauh ini masih dilakukan sidang pemeriksaan saksi dan belum ada putusan. Kendati demikian, dimenyebutkan ada potensi Pilkada ulang di Kabupaten Deiyai karena selisih suara pasangan calon yang menang dan kalah hanya sedikit. "Kalau Kabupaten Mimika dan Paniai itu sangat jauh sekali selisih suaranya. Kemungkinan tidak Pilkada ulang. Namun lagi-lagi kalaupun nanti keputusan MK ada yang dilakukan Pilkada ulang, maka kita di KPU provinsi siap mengawal tugas-tugas KPU di Daerah agar proses bisa berjalan dengan baik," jelasnya. Pada kesempatan itu, dia mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh masyarakat diatas tanah Papua yang telah mendukung dan melaksanakan Pilkada secara aman dan damai diatas negeri ini. "Tentunya, kalau Pilkada boleh berjalan aman dan damai di Papua ini karena masyarakat pula yang ikut mendukung. Untuk itu, kita harap masyarakat pun bisa menerima jika ada Pilkada ulang. Termasuk ikut mensukseskan pelaksanaan Pilkada ulang itu," harap dia. (DiskominfoPapua) |
| Penerapan E-Government di Yahukimo Maksimal Setelah Palapa Ring Rampung Posted: 07 Sep 2018 10:44 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kabupaten Yahukimo memastikan penerapan e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik akan mulai maksimal, setelah proyek palapa ring rampung dikerjakan.Hal demikian disampaikan Sekda Kabupaten Yahukimo Taruli Maniagasi, disela-sela monitoring dan evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi untuk enam kabupaten, yakni Sarmi, Mamberamo Raya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya dan Puncak, di Sasana Karya Kantor Gubernur, Kamis (30/8). Menurut dia, saat ini Pemerintah Kabupaten Yahukimo masih terhambat jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik tersebut. Pada akhirnya, upaya pemberantasan korupsi terintegrasi sebagaimana diharapkan KPK dalam rencana aksinya, belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Kendati demikian, pihaknya telah mendorong pembangunan insfrastruktur jaringan yang bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Pemerintah Provinsi Papua. Melalui kerja sama ini, diharapkan ada jalan keluar maupun solusi yang diambil, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik di kabupaten itu. "Yang pasti kami harus menunggu ketersedian jaringan yang sementara disiapkan melalui pembangunan palapa ring. Tapi ketersedian jaringan di Kabupaten Yahukimo sampai tahun 2019 belum dapat terpenuhi maka ini juga menjadi kendala bagi kami." "Makanya kita berharap bisa memperoleh Vsat untuk digunakan pada beberapa SKPD teknis seperti Bappeda, Keuangan, PTSP dan BKD termasuk badan pemberdayaan masyarakat kampung," ucapnya. Senada disampaikan Bupati Pegunungan Bintang Constan Oktemka. Masalah jaringan menjadi hambatan untuk menerapkan sistem berbasis online di wilayahnya. "Dari KPK mengharuskan kami untuk melaksanakan sistem berbasis e-government. Tapi kondisi diatas tidak menjamin untuk internet. Kami sudah upayakan bangun jaringan internet seperti di kantor bupati dan lainnya tapi secara umum masih belum," akunya. Sementara secara sumber daya manusia (SDM) pun masih terkendala. Kendati demikian, hal ini akan diupayakan pada tahun-tahun mendatang dibenahi dan dirampungkan. (DiskominfoPapua) |
| Grace Auri Jabat Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekda Papua Posted: 07 Sep 2018 10:44 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Jabatan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekda Papua, resmi diserahterimakan dari Sientje Latuputty Loupatty kepada Grace Auri, di Aula Sasana Krida Kantor Gubernur, Rabu(29/8).Ditangan "nakhoda" baru, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Noak Kapisa berharap tercapai kemajuan yang membawa organisasi DWP menjadi lebih baik di masa mendatang. "Kita juga meminta agar organisasi DWP Provinsi Papua ini terus berkerja sama dengan pemerintah daerah, guna bahu-membahu menjalankan cita-cita pembangunan membawa bumi cenderawasih menjadi lebih baik," terang Noak disela-sela serah terima jabatan tersebut. Noak meyakini dibawah kepemimpinan yang baru, seluruh pengurus Dharma Wanita Persatuan Sekda Papua akan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. "Namun yang terpenting adalah para pengurus wajib melakukan koordinasi dengan baik. Dengan begitu, saya optimis seluruh kegiatan yang direncanakan bahkan dijalankan, pasti dapat terlaksana dengan baik," ucapnya. Masih dikatakan, kerjasama dan saling koordinasi menjadi kunci keberhasilan suatu organisasi. Untuk itu, dia berharap para anggota DWP dapat pula didorong oleh suami dalam menjalankan tugas tugasnya sehari-hari. "Namun saya juga harapkan para anggota DWP mampu menciptakan suasana yang rukun, damai, harmonis baik dilingkungan kantor maupun dimana suami berkerja." "Tetapi juga mendukung para suaminya dalam menjalankan tugas atau jabatan yang diembankannya saat ini. Serta tidak terpengaruh oleh keinginan pribadi yang menyesatkan yang tentu merugikan organisasi ini," tutupnya. (DiskominfoPapua) |
| Gubernur Pastikan Aktivitas Penambangan Korowai Sudah Berhenti Posted: 07 Sep 2018 10:44 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Penjabat Gubernur Papua Soedarmo memastikan aktivitas penambangan emas ilegal di wilayah Korowai sudah tak beroperasi lagi, pasalnya helikopter yang selama ini digunakan untuk mensuplai logistik ke lokasi tambang sudah dicekal."Saya pastikan tambang emas ilegal di Korowai sudah tak beroperasi. Sebab bagaimana mau jalan kalau dorongan logistik ke lokasi tidak bisa lagi," terang dia, menyikapi pernyataan salah satu legislator DPR Papua yang menyebut aktivitas penambanganmulai aktif kembali. Menurutnya, pengawasan terhadap aktivitas penambangan ilegal di Korowai dilakukan secara berkala. "Bahkan koordinator yang yang selalu mengawasi tambang tersebut selalu melapor langsung ke saya. Sehingga tak mungkin ada informasi tambang emas ilegal disana berjalan lagi," ujarnya. Sementara untuk memastikan aktivitas penambangan tak berjalan lagi, pihaknya sudah meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua agar melakukan koordinasi dengan dua perusahaan yang masih yang masih aktif melakukan penerbangan ke Korowai. Pihaknya pun bakal meminta bantuan aparat keamanan setempat, untuk melakukan police line di areal sekitar tambang liar itu. Pada kesempatan itu, Gubernur juga memastikan semua penambang atau perusahaan yang melakukan penambangan di Korowai kini telah meninggalkan lokasi tembang. Bahkan sekitar 80 persen warga penambang emas ilegal yang berada di hutan, dilaporkan sudah kembali ke tempat asalnya. "Tinggal sekitar 20 persen warga penambang ilegal yang belum meninggalkan tempat." "Namun yang pasti dilakukan kita mendorong supaya nanti para penambang ilegal ini dipulangkan ke daerah asal supaya nanti warga setempat yang kita dorong melakukan penambangan secara legal," pungkasnya. (DiskominfoPapua) |
| KPK Minta Panitia Lelang Cermat Dalam Menentukan Pemenang Posted: 07 Sep 2018 10:33 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta kepada seluruh panitia lelang agar cermat dalam menentukan pemenang, sekaligus memastikan apakah semua penawaran atau nilai pekerjaan yang ditawarkan, mampu diselesaikan oleh pihak ketiga."Mengapa, sebab sangat penting klarifikasi dilakukan sejak awal. Termasuk surat jaminan pelaksanaannya wajib ada," terang Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua Maruli Tua, di Jayapura, kemarin. Dikatakan, sebenarnya secara regulasi sudah diatur secara terorganisir oleh pemerintah, sehingga potensi KKN dapat diminimalisir. Hanya saja kendalanya banyak beberapa pekerjaan pun ternyata masih ditungganngi oleh oknum "pemain" proyek yang memaksa mendapatkan jatah kepada SKPD. Dilain pihak, sejumlah SKPD pun sudah memiliki rekanan masing-masing, sehingga ketika dikerjakan pun, kualitasnya pekerjaannya menjadi rendah, gagal bahkan tak jarang juga pemanfaatannya sangat minimal. "Makanya, konsen KPK kedepan untuk di Papua adalah bagaimana supaya pengadaan langsung tanpa tender tidak menjadi modus untuk mencari rente proyek. Sebab banyak didapatkan informasi hal seperti ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk mendapatkan komisi." "Sebab banyak pula yang mengatas namakan pengusaha lokal ternyata pekerjannnya diteruskan ke pengusaha lain. Dia hanya mengambil rentenya saja sebesar 10-20 persen. Dalam artian proyek itu pun dijual, sehingga pengusaha lokal tidak akan berkembang atau maju sampai kapan pun," jelasnya. Untuk itu, dirinya berharap pemerintah daerah bisa melakukan kelembagaan pembinaan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah (GEL) supaya moral perburuan rente bisa diminimalisir. Pada kesempatan itu, dia mengharapkan seluruh kabupaten dan kota agar tak melakukan pelelangan melalui SKPD. Tetapi dilakukan melalui unit layanan pengadaan (ULP) yang ada dimasing-masing daerah mulai 2019 mendatang. Pihaknya berharap komitmen dan kesungguhan dari kepala daerah terkait dengan hal tersebut, mengingat dari evaluasi mengenai perencanaan penganggaran sampai dengan pengadaan barang dan jasa (PBJ), sudah ada beberapa yang berjalan, walaupun masih jauh dari ekspetasi. (DiskominfoPapua) |
| Constan Oktemka Klaim Tidak Caplok Wilayah Boven Digoel Posted: 07 Sep 2018 10:33 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Bupati Pegunungan Bintang (Pegubin), Provinsi Papua, Constan Oktemka tanggapi dingin pernyataan yang menyebut dirinya mencaplok wilayah Boven Digoel. Sebaliknya, dia mengaku hanya menuruti aspirasi warga Danowage Korowai yang menuntut segera dilantik tiga kepala kampung persiapan."Kalau dibilang begitu (pencaplokan wilayah,red) saya pikir terlalu dini bicara begitu. Tanyalah sendiri kepada masyarakat, pasti warga Danowage Korowai akan mengaku dengan sendirinya orang Pegubungan Bintang," terang dia di Jayapura, Kamis (30/8). Tak hanya itu, pihaknya siap untuk membuktikan letak administratif Danowage Korowai yang menurut peta masuk sebagai wilayahnya. Pihaknya siap dipanggil dan dipertemukan dengan Boven Digoel, untuk membuktikan keberadaan wilayah Danowage Korowai. "Makanya memang kita juga lagi tunggu gubernur definitif dilantik. Intinya kami siap diketemukan untuk membicarakan masalah ini," tuturnya. Sementara disebutkan Bupati Boven Digoel Benediktus Tambonop bahwa wilayahnya yang paling responsif memberi bantuan terhadap wilayah Danowage Korowai manakala terjadi bencana dan hal serupa lainnya, Bupati Pegubin Oktemka menilai hal itu tak perlu dipermasalahkan. Sebab sudah menjadi hal yang lumrah bagi sesama orang Papua untuk membantu satu dengan lainnya. "Kalau dia (Bupati Boven Digoel) bantu (masyarakat Danowage Korowai) tidak apa-apa. (Mereka) itu kan orang Papua juga. Saya pikir tidak perlu dipermasalahkan sebab masyarakat kita sama-sama," tutup dia. Sebelumnya, Bupati Boven Digoel Constan Oktemka menilai Bupati Pegunungan Bintang tak punya etika pemerintahan karena melantik tiga kepala kampung persiapan yang tak masuk sebagai wilayahnya. Ia menyebut tindakan itu sebagai sebuah pencaplokan wilayah karena sebelum pelantikan Kepala Kampung Danowage serta dua lainnya yang dilakukan Bupati Pegunungan Bintang, Pemda Boven Digoel sudah lebih dahulu melaksanakan pembangunan di wilayah tersebut. "Seperti pada saat banjir, dimana Pemda Boven Digoel yang lebih dulu turun melakukan penanganan. Tak hanya itu, Boven Digoel sudah membangun Pustu di Danowage, untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan pada wilayah tersebut." "Bahkan kita sementara mengurus supaya Danowage secara etika pemerintahan menjadi sah masuk Boven Digoel. Yakni dengan akan menetapkan dulu aturan UU-nya, semisal Peraturan Daerah (Perda) lalu kemudian melantik kepala kampung. Namun yang dilakukan Bupati Pegunungan Bintang sebaliknya. Lantik dulu kepala kampung lalu buat Perda. Sehingga bagi kami ini satu kegiatan ilegal, apalagi situasi sekarang ada moratorium pemekaran wilayah," tutupnya. (DiskominfoPapua) |
| KPU Harap Tak Ada Pilkada Ulang di Papua Posted: 07 Sep 2018 10:33 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua mengharapkan Mahkamah Konstitusi tak sampai memutuskan menggelar Pilkada ulang, pada sejumlah perkara yang masih bergulir di lembaga tersebut.Kendati begitu, Komisioner KPU apapu Tarwinto, mengaku tetap menghargai apapun keputusan dari pihak Mahkamah Konstitusi, terhadap hasil pilkada di sejumlah kabupaten tersebut. "Kita berharap dari sejumlah kasus yang masih proses di MK, putusannya tidak merugikan semua pihak. Paling penting jangan sampai ada pilkada ulang lagi. Meski begitu, kalau pun diputuskan Pilkada ulang, kita tetap menerima," terang dia di Jayapura, kemarin. Dikatakan, dari 7 Kabupaten yang mengikuti Pilkada Bupati dan Wakil Bupati serentak tahun ini, masih ada tiga kabupaten lagi yang sedang dalam proses sading di Mahkamah Konstitusi. Tiga Kabupaten tersebut, yakni Mimika, Paniai dan Deyai. Dimana sejauh ini masih dilakukan sidang pemeriksaan saksi dan belum ada putusan. Kendati demikian, dimenyebutkan ada potensi Pilkada ulang di Kabupaten Deiyai karena selisih suara pasangan calon yang menang dan kalah hanya sedikit. "Kalau Kabupaten Mimika dan Paniai itu sangat jauh sekali selisih suaranya. Kemungkinan tidak Pilkada ulang. Namun lagi-lagi kalaupun nanti keputusan MK ada yang dilakukan Pilkada ulang, maka kita di KPU provinsi siap mengawal tugas-tugas KPU di Daerah agar proses bisa berjalan dengan baik," jelasnya. Pada kesempatan itu, dia mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh masyarakat diatas tanah Papua yang telah mendukung dan melaksanakan Pilkada secara aman dan damai diatas negeri ini. "Tentunya, kalau Pilkada boleh berjalan aman dan damai di Papua ini karena masyarakat pula yang ikut mendukung. Untuk itu, kita harap masyarakat pun bisa menerima jika ada Pilkada ulang. Termasuk ikut mensukseskan pelaksanaan Pilkada ulang itu," harap dia. (DiskominfoPapua) |
| Penerapan E-Government di Yahukimo Maksimal Setelah Palapa Ring Rampung Posted: 07 Sep 2018 10:33 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kabupaten Yahukimo memastikan penerapan e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik akan mulai maksimal, setelah proyek palapa ring rampung dikerjakan.Hal demikian disampaikan Sekda Kabupaten Yahukimo Taruli Maniagasi, disela-sela monitoring dan evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi untuk enam kabupaten, yakni Sarmi, Mamberamo Raya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya dan Puncak, di Sasana Karya Kantor Gubernur, Kamis (30/8). Menurut dia, saat ini Pemerintah Kabupaten Yahukimo masih terhambat jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik tersebut. Pada akhirnya, upaya pemberantasan korupsi terintegrasi sebagaimana diharapkan KPK dalam rencana aksinya, belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Kendati demikian, pihaknya telah mendorong pembangunan insfrastruktur jaringan yang bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Pemerintah Provinsi Papua. Melalui kerja sama ini, diharapkan ada jalan keluar maupun solusi yang diambil, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik di kabupaten itu. "Yang pasti kami harus menunggu ketersedian jaringan yang sementara disiapkan melalui pembangunan palapa ring. Tapi ketersedian jaringan di Kabupaten Yahukimo sampai tahun 2019 belum dapat terpenuhi maka ini juga menjadi kendala bagi kami." "Makanya kita berharap bisa memperoleh Vsat untuk digunakan pada beberapa SKPD teknis seperti Bappeda, Keuangan, PTSP dan BKD termasuk badan pemberdayaan masyarakat kampung," ucapnya. Senada disampaikan Bupati Pegunungan Bintang Constan Oktemka. Masalah jaringan menjadi hambatan untuk menerapkan sistem berbasis online di wilayahnya. "Dari KPK mengharuskan kami untuk melaksanakan sistem berbasis e-government. Tapi kondisi diatas tidak menjamin untuk internet. Kami sudah upayakan bangun jaringan internet seperti di kantor bupati dan lainnya tapi secara umum masih belum," akunya. Sementara secara sumber daya manusia (SDM) pun masih terkendala. Kendati demikian, hal ini akan diupayakan pada tahun-tahun mendatang dibenahi dan dirampungkan. (DiskominfoPapua) |
| Grace Auri Jabat Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekda Papua Posted: 07 Sep 2018 10:23 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Jabatan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekda Papua, resmi diserahterimakan dari Sientje Latuputty Loupatty kepada Grace Auri, di Aula Sasana Krida Kantor Gubernur, Rabu(29/8).Ditangan "nakhoda" baru, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Noak Kapisa berharap tercapai kemajuan yang membawa organisasi DWP menjadi lebih baik di masa mendatang. "Kita juga meminta agar organisasi DWP Provinsi Papua ini terus berkerja sama dengan pemerintah daerah, guna bahu-membahu menjalankan cita-cita pembangunan membawa bumi cenderawasih menjadi lebih baik," terang Noak disela-sela serah terima jabatan tersebut. Noak meyakini dibawah kepemimpinan yang baru, seluruh pengurus Dharma Wanita Persatuan Sekda Papua akan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. "Namun yang terpenting adalah para pengurus wajib melakukan koordinasi dengan baik. Dengan begitu, saya optimis seluruh kegiatan yang direncanakan bahkan dijalankan, pasti dapat terlaksana dengan baik," ucapnya. Masih dikatakan, kerjasama dan saling koordinasi menjadi kunci keberhasilan suatu organisasi. Untuk itu, dia berharap para anggota DWP dapat pula didorong oleh suami dalam menjalankan tugas tugasnya sehari-hari. "Namun saya juga harapkan para anggota DWP mampu menciptakan suasana yang rukun, damai, harmonis baik dilingkungan kantor maupun dimana suami berkerja." "Tetapi juga mendukung para suaminya dalam menjalankan tugas atau jabatan yang diembankannya saat ini. Serta tidak terpengaruh oleh keinginan pribadi yang menyesatkan yang tentu merugikan organisasi ini," tutupnya. (DiskominfoPapua) |
| Gubernur Pastikan Aktivitas Penambangan Korowai Sudah Berhenti Posted: 07 Sep 2018 10:23 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Penjabat Gubernur Papua Soedarmo memastikan aktivitas penambangan emas ilegal di wilayah Korowai sudah tak beroperasi lagi, pasalnya helikopter yang selama ini digunakan untuk mensuplai logistik ke lokasi tambang sudah dicekal."Saya pastikan tambang emas ilegal di Korowai sudah tak beroperasi. Sebab bagaimana mau jalan kalau dorongan logistik ke lokasi tidak bisa lagi," terang dia, menyikapi pernyataan salah satu legislator DPR Papua yang menyebut aktivitas penambanganmulai aktif kembali. Menurutnya, pengawasan terhadap aktivitas penambangan ilegal di Korowai dilakukan secara berkala. "Bahkan koordinator yang yang selalu mengawasi tambang tersebut selalu melapor langsung ke saya. Sehingga tak mungkin ada informasi tambang emas ilegal disana berjalan lagi," ujarnya. Sementara untuk memastikan aktivitas penambangan tak berjalan lagi, pihaknya sudah meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua agar melakukan koordinasi dengan dua perusahaan yang masih yang masih aktif melakukan penerbangan ke Korowai. Pihaknya pun bakal meminta bantuan aparat keamanan setempat, untuk melakukan police line di areal sekitar tambang liar itu. Pada kesempatan itu, Gubernur juga memastikan semua penambang atau perusahaan yang melakukan penambangan di Korowai kini telah meninggalkan lokasi tembang. Bahkan sekitar 80 persen warga penambang emas ilegal yang berada di hutan, dilaporkan sudah kembali ke tempat asalnya. "Tinggal sekitar 20 persen warga penambang ilegal yang belum meninggalkan tempat." "Namun yang pasti dilakukan kita mendorong supaya nanti para penambang ilegal ini dipulangkan ke daerah asal supaya nanti warga setempat yang kita dorong melakukan penambangan secara legal," pungkasnya. (DiskominfoPapua) |
| Lapangan Tembak Latbual Milik Yonif 731/Kabaresi Seluas 2 Hektar Mulai Difungsikan Posted: 07 Sep 2018 10:10 AM PDT |
| Tagop : Seorang Haji Dituntut Lebih Khusyu dan Tawadu Posted: 07 Sep 2018 10:00 AM PDT |
| Ini Kegiatan Sandiaga Salahudin Uno Saat Kunjungi Ambon Posted: 07 Sep 2018 09:08 AM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM - Bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) RI, Sandiaga Salahuddin Uno ke Kota Ambon, Provinsi Maluku pada Jumat (7/9) guna bertemu Gubernur Maluku terpilih, Murad Ismail.Keduanya bertemu sebelum salat Jumat di Masjid Raya Alfatah Ambon dan mendiskusikan soal ekonomi. Dia berharap dengan kepemimpinan Murad, harga bahan sembako di Maluku bisa terus stabil. "Ambon akan lebih baik dipimpin oleh Pak Murad dengan mengedepankan fokus stabilitas harga-harga kebutuhan pokok," jelasnya seperti diberitakan Merdeka.com. Ia juga meninta Murad Ismail agar fokus dalam peningkatan upaya penyerapan tenaga kerja lokal. "Kami mendiskusikan banyak hal. Saya berharap Pak Murad dengan mengedepankan penyerapan tenaga kerja," imbuh dia. Sandi menilai Murad sebagai sosok pemimpin yang tegas. Dia yakin Murad mampu membawa daerah yang dipimpinnya jadi lebih maju lagi. Berpasangan dengan Barnabas Orno, Murad Ismail merupakan mantan Komandan Korps Brimob Polri dan diusung tujuh parpol yaitu PAN, PPP, PKPI, PKB, Hanura, Gerindra, PDIP, dan Partai NasDem. Sebelum pertemuan keduanya, Sandiaga menyempatkan diri mengunjungi jibu-jibu atau penjual ikan keliling di Pasar Tradisional di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Dia menyebut kegiatan di pasar tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Sandi menilai dengan adanya pelatihan, pendampingan dan pengaturan keuangan terhadap kewirausahaan juga dapat meningkatkan perekonomian. Tak hanya itu, mantan politisi Gerindra ini mengatakan dengan pemberian modal juga dapat membantu usaha para pedagang tradisional tersebut. Sandi mengaku sempat berbincang-bincang dengan salah seorang pelaku UMKM. "Saya menemui Ati Lengkoliang, seorang UMKM di sini. Ia membutuhkan sedikit dana untuk mengembangkan usahanya," papar dia. Menurut mantan Wagub DKI Jakarta ini, memberikan pelatihan, pendampingan, dan pengaturan keuangan terkait kewirausahaan kepada mama-mama ini akan mampu meningkatkan ekonomi para penjual ikan. Selain itu, ia menilai pemberian modal dapat membantu usaha mereka tumbuh dan berkembang. "Saya juga berbincang dengan Mama Tila Malbari, pedagang jibu-jibu. Ia mengaku hanya bisa menjual tiga loyang dalam satu hari. Hampir semua keluhannya sama yaitu soal pelatihan dan modal usaha agar mereka bisa berkembang dan naik kelas," kata dia. Pasangan dari Prabowo yang didukung ini berjanji akan memberdayakan para mama pedagang ikan tersebut. "Mama-mama, jibu-jibu ini ingin agar usahanya dapat berkembang," kata dia. Dia mengatakan, pemberdayaan ekonomi melalui lapangan pekerjaan yang terbuka dan harga kebutuhan pokok yang terjangkau bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat setempat. Isu ekonomi akar rumput menurutnya sangat dipengaruhi sumber pendapatan dan pengeluaran biaya hidup. "Salah satu solusi alternatifnya adalah melalui kewirausahaan dan menjaga stabilitas harga sembako," ucap Sandi. Setelah berkunjung ke Pasar Tulehu, Sandiaga melanjutkan kunjungan ke Kota Ambon. Guna bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM), AJS Werinussa. "Kedatangan saya untuk bersilaturahmi. Ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam menyambut pesta demokrasi dan menciptakan demokrasi yang sejuk," jelasnya. Pertemuan Sandi dengan Werinussa berlangsung di gereja yang berlokasi Uritetu, Sirimau, Kota Ambon tersebut. Gereja tersebut merupakan bangunan bersejarah yang resmi berdiri sejak 6 September 1965. Sandi berharap warisan sejarah ini menjadi bagian penting dari keberagaman bangsa untuk mewujudkan persatuan seluruh bangsa. "Kedatangan saya di sini sekaligus menyampaikan titipan ucapan selamat dari Capres Prabowo Subianto untuk ulang tahun Gereja Sinode Maluku ke-83. Ini merupakan bagian penting dari Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan adalah berkah untuk Indonesia," kata dia. Sandi meyakini penerapan demokrasi sejuk dapat mempersatukan dan tidak memecah-belah bangsa. Ia menilai perbedaan atas keberagaman di Indonesia dapat menjadi kekuatan hebat bila setiap elemen bangsa bersatu-padu dalam menyelesaikan masalah bersama. Sementara itu, Werinussa menyampaikan hubungan baik antar golongan akan bisa dijembatani melalui dialog yang terbuka. Ia pun menyambut baik kunjungan mantan Wagub DKI Jakarta itu. "Sebuah kehormatan bagi kami atas kedatangan Cawapres Sandiaga Uno. Semoga langkah ini mampu menciptakan politik yang mempersatukan, bukan memecah-belah," tutupnya. Usai bertemu dengan Ketua Sinode, Sandiaga kemudian balik ke Jakarta. Ia melakukan kunjungan ke Pulau Ambon hanya sehari. Pada Jumat sore ia kembali bertolak ke Bandara Soekarno Hatta. (Albert Batlayeri) |
| Semarak Gebyar HUT RI ke73.Kel,jatirangga Berlasung Meriah.". Posted: 07 Sep 2018 08:17 AM PDT Bekasi, SKI Peringatan HUT RI ke 73 yang digelar di lapangan sepak bola,Andes Rt03/04 kelurahan jatirangga kec, Jatisampurna kota Bekasi.jum,at (07/9/2018) berlangsung meriah. Acara ini dihadiri,Camat Jati sampurna, Drs,Abi Hurairah unsur FKRW, Tokoh Agama, para Lurah , Unsur pemuda, karang Taruna,serta undangan. Kegiatan gebyar HUT RI ke73, juga diwarnai lomba makanan etnik,berbahan dasar, Umbi - umbian,dan sayuran.dilanjutkan pemotongan tumpeng yang dilakukan, Lurah jatirangga dan selanjutnya diserahkan kepada sekretaris kecamatan.(sekcam) yang didampingi oleh bimas pol,beserta panitia Hut RI ke73 " Lurah jatirangga Namar Naris S,sos Msi. menyampaikan , " 73 tahun kita sudah merdeka, dan dalam kurun waktu itu pula kita mengisi kemerdekaan secara bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini." "Cita-cita untuk mewujudkan Kota Bekasi yang maju, berdaya saing, religius dan bersatu dalam kebinekaan, sesuai Undang Undang Dasar 1945," tandasnya. "Kita ingin maju, dalam pengertian kita ingin mewujudkan masyarakat Kota Bekasi menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu berdaya saing dalam kompetisi global yang semakin religius, dan bersatu dalam kebhinekaan tunggal ika memberi pemahaman bahwa perbedaan bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan, tetapi adalah sesuatu yang patut disyukuri sebagai karunia dari Allah SWT. "Semuanya ini tentunya dapat kita raih, melalui kerja keras. tekad dan semangat yang tidak boleh mengenal Ielah dan putus asa, juga yang teramat penting adalah kebersamaan seluruh komponen masyarakat di daerah ini," terangnya Oleh karena itu, sambungnya, malam syukuran HUT Kemerdekaan RI ini momentum yang sangat penting bagi rakyat Indonesia. Menurutnya, usia 73 tahun sudah tentu merupakan saat yang matang untuk merefleksikan diri sejauh dan sebanyak apa capaian-capaian yang telah dilakukan dalam mengisi kilas sejarah sebagai cita-cita mulia para pendiri bangsa ini Dalam kesempatan tersebut,Camat yang diwakili,sekertaris kecamatan, H M,Sahroni memberikan piagam penghargaan dan piala kepada,juara tingkat RW.dikelurahan Jati Rangga yang telah menjuarai berbagai Lomba, Sementara, Panitia HUT RI, sekel yang juga sangat mengapresiasi kegiatan ini. dapat terus berkesinambungan dan dapat terus menjalin silaturahmi bersama masyarakat dan pemerintah.pungkasnya.(Egi ) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Semarak Gebyar HUT RI ke73.Kel,jatirangga Berlasung Meriah.". . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Gantikan Andap Budhi Revianto, Royke Lumowa Jadi Kapolda Maluku Posted: 07 Sep 2018 07:53 AM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Inspektur Jenderal (Irjen) (Pol) Royke Lumowa gantikan Irjen Pol. Andap Budhi Revianto sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku. Sementara Andap Revianto akan menduduki pos baru sebagai Kapolda Kepulauan Riau menggantikan Irjen Didid Widjanardi yang dimutasi menjadi Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri. Menurut Kompas.com, pergantian ini berlangsung di Gedung Rupatama Mabes Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan disaksikan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada Jumat (7/9). Lumowa yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas Polri menuturkan akan menjalin kerja sama dengan stakeholder terkait untuk memajukan Provinsi Maluku. "Saya ingin membantu pemerintah daerah membangun Maluku secara utuh. Baik dari pariwisatanya, olahraganya, kekerabatannya yang indah-indahlah buat kedamaian. Sehingga Maluku bisa sama dan sejajar dengan provinsi-provinsi lain di Jawa, Sumatera, dan tempat-tempat lain," ungkap dia. Pria yang lahir di Ujungpandang, Sulawesi Selatan pada 16 September 1962 ini menyatakan akan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melakukan upaya penegakan hukum yang tegas dan jelas. "Tentu penegakan hukum menjadi bagian bingkai-bingkai ya supaya tidak menyimpang dari katakanlah pembangunan, perputaran ekonomi, dan dijaga oleh penegakan hukum. Contohnya kita harus menjaga hewan atau binatang yang dilindingi eksplorasi, mereka harus kita jaga, hutan-hutan, ilegal logging dan lain-lain kita jaga agar ekosistem habitat hewan-hewan bisa hidup bebas di alamnya," sambung Royke. Terkait antisipasi keamanan atas gerakan #2019GantiPresiden di Provinsi Maluku, Lumowa menuturkan jika dilakukan sesuai peraturan pihaknya akan mengakomodir segala kelompok. "Sepanjang itu tidak menggangu kehidupan sosial, melanggar hukum silakan saja melakukan dengan baik. Jangan sampai konflik-konflik antar dua kubu kita minimalkan," ujar Royke. Selain Kapolda Maluku, Kapori Karnavian melantik dua kapolda lainnya yakni Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan dan Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Yazid Fanani. Juga kakorlantas dan asisten sumber daya manusia (SDM) Kapolri. Selanjutnya Kakolantas Polri Irjen Pol Refdi Andri dan Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Eko Indra Heri juga dilantik dalam kesempatan tersebut. Pada acara tersebut, juga dilakukan upacara kenaikan pangkat terhadap dua puluh tiga orang perwira tinggi (pati) di lingkungan Polri. 7 perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) yang naik menjadi Inspektorat Jenderal (Irjen) dan 16 Komisaris Besar (Kombes) menjadi Brigjen. Total ada 23 perwira tinggi yang naik pangkat hari ini setingkat lebih tinggi. 7 perwira tinggi berpangkat Brigjen yang naik menjadi Irjen atau bintang dua adalah Kapolda Riau Irjen Widodo Eko Prihastopo, Kakorlantas Polri Irjen Refdi Andri, Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Eko Indra Heri, Kapolda Lampung Irjen Purwadi Arianto, Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto, dan Kadiv Propam Irjen Listyo Sigit Prabowo. Kapolri juga memimpin upacara serah terima beberapa jabatan. Antara lain Asisten Kapolri Bidang SDM yang semula dijabat Komjen Arief Sulistyanto diserahkan kepada Irjen Eko Indra Heri. Lalu Irjen Royke Lumowa yang kini menjabat Kapolda Maluku menyerahkan jabatan Kakorlantas Polri ke Irjen Refdi Andri. Royke menjadi Kapolda Maluku. Sedang jabatan Kapolda Jawa Timur yang sebelumnya dijabat Irjen Mahfud Arifin diserahkan ke Irjen Luki Hermawan. Sementara itu, Kapolda Kalimantan Selatan kini dijabat Irjen Yazid Fanani dari pejabat sebelumnya Irjen Rachmat Mulyana. Pergantian jabatan dan kenaikan pangkat tersebut tertuang dalam surat telegram bernomor ST/2015/VIII/Kep/2018 dan ST/2014/VIII/Kep/2018 tertanggal 13 Agustus 2018. "Saya mengucapkan selamat, ini semua berkat kerja keras teman-teman," tutur Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Ia menginstruksikan para pejabat baru untuk segera menyesuaikan diri dengan tugas pokok di tempat yang baru. (Albert Batlayeri) |
| Kapal Senilai Rp3,4 Miliar Milik Pemda Bursel Belum Diperbaiki Posted: 07 Sep 2018 07:37 AM PDT  Kapal buatan PT. Krakatau Shipyard berbahan Fiberglass Reinforced Plastik itu mengalami kerusakan pasca tiga bulan setelah uji coba kapal tersebut, dan sampai sekarang tak dapat dipergunakan untuk menunjang aktivitas pemerintahan di Kabupaten Bursel. Pantauan media ini, KM Tanjung Batu Peka yang berwarna putih bisa hijau itu dibiarkan berlabuh begitu saja di dalam teluk Namrole. Sejumlah warga nelayan di sekitar pantai itu mengaku jika kapal tersebut sudah lego jangkar di perairan pantai itu sudah beberata tahum lamanya dan tidak pernah diperbaiki. "Kapal itu, suda lama sekali di situ. tak pernah liat kapal itu bajalan, kapal itu katong dengar katanya sudah rusak, mesinnya yang rusak," ungkap seorang nelayan bernama Midi, Jumat (8/9/2018). Menurut warga nelayan yang ini, kapal milik Pemerintah Kabupaten Buru Selatan ini bagus dan sangat laju. Sayangnya kapal ini belum juga bisa diperbaiki dan dibiarkan terbengkalai begutu saja. "Lihat, kapalnya masih bagus, warnanya masih bagus, tapi rusak tak bisa dipakai," sesalnya. Warga nelayan di wilayah pantai itu meminta perhatian dari pemerintah Kabupaten Buru Selata segera memperbaiki kapal tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bursel, Sukri Muhammad yang dikonfirmasi sebelumnya mengakui terdapat kerusakan pada kapal tersebut. "Kapal itu memang sedang rusak dan sering rusak pada mesin untuk sirkulasi air dan kecepatanya itu juga menurun. Selanjutnya kita tidak punya tenaga ahli untuk memperbaikinya," kata Sukri. Dijatakan bahwa, jika kapal itu tidak digunakan maka akan hancur. Olehnya itu, ia telah berinisiatif agar kapal tersebut bisa dikelola oleh pihak ketiga yang telah berpengalaman di bidang pelayaran. "Saya suda hubungi salah satu perusahan, PT Dharma Indah Permai melalui General Manager. Tapi bosnya itu saya belum ketemu, saya suda buat surat, semacam MoU. Tepatnya akan ditangani oleh pihak ketiga," jelasnya. Sukri mengaku jika pihak PT. Dharma Indah Permai bersedia untuk mengelola kapal ini, maka kapal tersebut akan diupayakan untuk melayani masyarakat Kabupaten Bursel. "Saya berencana operasionalkan untuk pelayanan lokal, supaya ini, supaya bisa dimanfaatkan, maksud saya begitu. Sehingga kapal itu bisa bermanfaat bagi masyarakat Bursel. Dimana, saya juga sudah bicarakan juga dengan Pak Bupati supaya dikelola oleh pihak ketiga," terangnya. Dikatakan, jika dioperasikan maka kapal tersebut akan melayani rute Namrole-Leksula, Namrole-Tifu dan Namrole-Ambalau atau diprioritaskan bagi desa-desa yang telah memiliki dermaga. Walau begitu, Sukri mengaku bahwa sejak penyerahan bantuan kapal tersebut, hingga kini belum dilakukan penanda tangangan berita acara penerimaan karena saat diserahkan, spesifikasi kapal tersebut tidak memungkinkan, baik dari kecepatan maupun sering mengalami kerusakan. Sehingga sampai saat ini kapal itu belum terdaftar sebagai aset milik Dinas Perhubungan Kabupaten Bursel. Diberitakan sebelumnya, KM Tanjung Batu Peka milik Pemerintah Kabulaten (Pemkab) Buru Selatan kurang lebih 4 tahun tidak bisa lagi beroperasi untuk menunjang tugas pemerintahan dalam wilayah Buru Selatan. Kapal motor bantuan dari Kementrian Desa dan Desa Tertinggal pada 2015 senilai Rp.3,4 Milyar itu kini rusak parah dan hanya berlabuh di pantai Namrole dan terancam menjadi sampah laut dalam Teluk Namrole. (AZMI) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kapal Senilai Rp3,4 Miliar Milik Pemda Bursel Belum Diperbaiki . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Dua Tahun Jaksa Penghubung di Bursel Tidak Terstruktur Posted: 07 Sep 2018 07:32 AM PDT  Butarbutar kepada wartawan di Kantor Bupati Buru Selatan usai memberikan sosialisasi terkait TP4D di aulah Kantor Bupati setempat beberapa waktu lalu. "Tidak terstruktur di kita (Kejaksaan), penghubung itu kan kebijakan pimpinan Kejati Maluku waktu itu untuk menampung keluhan atau melakukan pendampingan-pendampingan," jelasnya. Dikatakan bahwa, karena situasi maka Jaksa Penghubungan Buru Selatan itu tidak lagi aktif. Walau tak ada lagi, Kejaksaan Penghubung di Buru Selatan masih tetap dalam wilayah hukumnya. "Kejaksaan Buru itu membawahi dua wilayah hukum kabupaten, Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan," sebut Butarbutar. (AZMI) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Dua Tahun Jaksa Penghubung di Bursel Tidak Terstruktur . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Lantamal IX Siap Berangkatkan 13 Putra-Putri Calon Prajurit Terbaik Asal Maluku Posted: 07 Sep 2018 07:32 AM PDT  Sebelumnya Sidang Pantukhirda diikuti 25 orang peserta, namun yang dinyatakan lulus sebanyak 13 orang, terdiri dari Calon Bintara PK Pria 3 orang, Calon Bintara PK Wanita 1 orang, Calon Tamtama PK 9 orang peserta. Sidang Pantukhirda dipimpin langsung Komandan Lantamal IX (Danlantamal IX) Ambon, Laksamana Pertama TNI Antongan Simatupang, berlangsung di Gedung DR. J. Leimena Lantamal IX Ambon, Jumat (07/09/2018). Dari 25 orang peserta Pantukhirda mereka terdiri dari Calon Bintara PK Pria 10 orang, Bintara PK Wanita 4 orang, Calon Tamtama PK 11 orang yang sebelumnya mendaftarkan diri dan berhasil lulus melewati rangkaian seleksi di Lantamal IX, meliputi Tes Pemeriksaan Administrasi (Rikmin), Kesehatan tahap I, Kesamaptaan Jasmani, Psikologi tahap I dan tahap II, Kesehatan tahap II dan Mental Ideologi yang digelar Lantamal IX beberapa waktu lalu. Penilaian dalam Sidang Pantukhirda yaitu meninjau kembali nilai – nilai dari rangkaian seleksi yang telah dilaksanakan oleh para peserta. Pelaksanaan Sidang Pantukhirda, Danlantamal IX selaku Ketua Panitia Daerah (Panda) didampingi oleh Sekretaris Panda Aspers Danlantamal IX Kolonel Laut Laut (S) Mukti Gilang Mulyawan, Katim Rik MI Asintel Danlantamal IX Kolonel Laut (KH) Yus Harianto, Katim Rik Kes Karumkital dr. F.X. Suhardjo Lantamal IX Letkol Laut (K) dr. Ali Setiawan dan Katim Rik Min Kadisminpers Lantamal IX Mayor Laut (KH) Rony. Danlantamal IX Ambon mengatakan bahwa yang dikirim adalah putra – putrid trebaik Maluku yang nantinya mereka siap untuk mengikuti seleksi Pantukhir tingkat pusat di Lembaga Penyediaan Tenaga Angkatan Laut (Lapetal) Kota Malang, Jawa Timur dan bersaing dengan peserta dari seluruh Indonesia. Sidang Pantukhirda juga dihadiri oleh Para Asisten Danlantamal IX serta Panitia Penerimaan Calon Prajurit TNI AL Panitia Daerah Ambon. (DISPEN LANTAMAL IX) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Lantamal IX Siap Berangkatkan 13 Putra-Putri Calon Prajurit Terbaik Asal Maluku . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Desa Tanjung Burung Di kunjungi Tim Jumling Kabupanten Tangerang. Posted: 07 Sep 2018 07:18 AM PDT  BantenNet.com, KABUPTAEN TANGERANG - Program Jumat Keliling (Jumling), Pemerintah Kabupaten Tangerang telah berlanjut , bertempat di Mesjid Jami Al – Barkah, Kampung Tanjung Burung Rt 11/06, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Jumat (7/9/) Dihadiri oleh Camat Teluknaga Supriyadi S.STP, Kades Tanjung Burung HM Idris Effendi S.Pd, MM, Kapolsek Teluknaga AKP Dedi Herdiana SH, MH, Dandim 01 Teluknaga Kapten CZI Arni Panani, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan para jamaah, serta staf Desa Tanjung Burung. Dalam sambutannya Camat Teluknaga Supriyadi S.STP mengatakan, "Saya sangat mengapresiasi kepada warga Tanjung Burung yang telah mengeluarkan dananya untuk pembangunan Mesjid Jami Al – Barkah dan sekaligus menyampaikan pesan Ketua Tim Jumling Drs Yani Sutisna SH, M.SI yang tidak bisa hadir dalam sholat jumat ini, Saya mewakilkan Ketua Tim jumling dengan memberikan dana hibah sebesar 20 juta rupiah ke masjid Jami Al – Barkah.Dan saya apresiasi kepada kepala Desa Tanjung burung yang telah bekerja keras untuk pembangunan Desa nya imbuhnya Ia menambahkan , "Semoga ini tidak mengurasi subtansi jumling menjadi agenda rutin , pemerintah pada prinsipnya sama dengan alim ulama dan visi Bupati ingin mewujudkan masyarakat yang religius," tuturnya. "Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia masjid, telah berjuang keras dalam membangun mesjid Jami Al – Barkah, ini merupakan bentuk amal ibadah. Hal ini , merupakan simbol dengan tujuan memperat tali silaturahmi antar umat muslim dan memperkuat iman serta ketakwaan kepada Allah SWT. Untuk menunjukkan tidak ada perbedaan antar sesama manusia , semua sama dimata Allah," ujar HM. Idris Efendi. > jar Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Desa Tanjung Burung Di kunjungi Tim Jumling Kabupanten Tangerang. . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Ganti Kepala SKPD di Penghujung Jabatan, Soedarmo Sudah Koordinasi dengan Lukas Enembe Posted: 07 Sep 2018 06:38 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Penjabat Gubernur Papua Soedarmo mengklaim keputusannya mengganti sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi, sudah sepengetahuan kepala daerah terpilih. Penyataan ini sekaligus membantah tudingan sejumlah pihak, terkait kabar miring pergeseran jabatan yang dikarenakan kepentingan pribadi Gubernur Soedarmo. Apalagi pergantian Kepala SKPD itu dilakukan saat masa jabatannya sebagai penjabat gubernur, segera habis. "Wajib kita lakukan koordinasi (dengan gubernur terpilih saat pelantikan). Jangan sampai kita lakukan mutasi kemudian begitu masuk ada pergeseran (jabatan) lagi. Jangan sampai seperti itu. Karena bagaimana pun nanti yang menggunakan tenaga mereka adalah gubernur definitif. Makanya koordinasi tetap kita lakukan," terang Soedarmo usai pelantikan, Rabu (29/8) di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura. Rotasi pejabat eselon II tersebut, yakni jabatan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda yang sebelumnya dijabat Yusuf Yambe Yabdi, kini digantikan Daud Ngabalin sebagai pelaksana tugas (Plt). Selanjutnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Djuli Mambaya digantikan Girius One Yoman. Sementara, Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sonny Rumkafer digantikan Debora Diana Sallosa selaku pelaksana tugas (Plt), dan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Mikael Kambuaya digantikan Yusuf Yambe Yabdi. Dia tambahkan, pengisian jabatan tersebut sebelumnya sudah melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri serta didasarkan pada kebutuhan organisasi untuk menjawab tantangan yang dihadapi pemerintah provinsi Papua. Oleh karenanya, dia harapkan setiap pimpinan SKPD bisa menjaga dan mempertahankan integritas, loyalitas dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab serta mendorong terjadinya interaksi, keselarasan dan kerjasama yang kondusif baik di dalam unit kerja maupun unit kerja lain yang terkait. Dia mengharapkan pimpinan SKPD yang baru dilantik agar segera menyesuaikan dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Sehingga dapat segera menyelesaikan tugas-tugas yang ada. "Yang terpenting segera lakukan pelelangan dan jangan saling menyalahkan antara SKPD satu dengan yang lain. Kalau ada masalah langsung dilaporkan ke pimpinan, nanti pemimpin yang akan berikan teguran kepada yang tidak bekerja maksimal," tegasnya. (DiskominfoPapua) |
| DPRP Ingatkan Lukas Enembe Perhatikan Defisit Anggaran Pendidikan Papua Posted: 07 Sep 2018 06:38 AM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mengingatkan Gubernur Lukas Enembe yang baru dilantik, untuk segera pasang kuda-kuda menghadapi defisit anggaran di bidang pendidikan, diantaranya mengenai pembayaran gaji guru akibat pengalihan pengeloaan SMA/SMK dari kabupaten dan kota ke provinsi, baru-baru ini. Menurut Ketua Komisi III DPR Papua,Carolus Bolly, tak hanya itu, Lukas yang baru saja mencetak sejarah sebagai Gubernur pertama yang mampu memimpin untuk periode kedua tersebut, juga bakal dipusingkan dengan pembiayaan pengalihan tanaga kehutanan dari kabupaten dan kota. "Sebab konsekuensi dari pengalihan adalah pembiayaan bagi pemerintah provinsi. Tapi Gubernur jangan khawatir, sebab kami di DPRP akan siap secara bersama-sama memikirkan jalan keluarnya." "Supaya kita bisa menambah fiskal didaerah kita, dengan demikian upaya mengatasi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggaran tersebut, bisa tercapai," terang dia Jakarta, kemarin. Dikatakan, saat ini masyarakat Papua tengah bersuka cita atas dilantiknya pemimpin Papua lima tahun mendatang. Masyarakat Papua pun menaruh harapan yang besar kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan menakhodai provinsi ini menuju kemajuan di semua bidang. Kendati demikian, dia menilai, ada tantangan yang tak mudah untuk dilalui gubernur beserta jajarannya. Oleh karenanya, dia berharap dukungan seluruh Kepala SKPD agar dapat kerja sama menuntaskan seluruh program kerja yang telah dicanangkan oleh pimpinan daerah. Tak terkecuali suksesi penyelenggaran pekan olahraga nasional (PON) XX 2020, yang mana persiapannya sementara bergulir dan tentu membutuhkan anggaran yang sangat besar. "Sekali lagi ini semua membutuhkan kerja sama yang kuat antara Pemerintah Provinsi maupun DPRP juga. Sehingga inilah berbagai tantangan yang akan dihadapai kedepannya. Dan masyarakat pun kita minta memberikan dukungan doa supaya bisa berhasil." "Hanya yang pasti kita harus yakin bahwa sebagai orang Papua. Bahwa provinsi ini mampu melewati semua tantangan yang ada, untuk kemajuan daerah, kesejahteraan rakyat dan terpenuhinya hak seluruh warga negara di bumi cenderawasih," pungkasnya. (DiskominfoPapua) |
| Pemprov Papua Didesak Buat Perda Pungutan Kepada Masyarakat Posted: 07 Sep 2018 06:38 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua didorong untuk segera memprakarsai pembuatan peraturan daerah (Perda) tentang pungutan atau retrebusi kepada masyarakat untuk membantu pembiayaan pekan olahraga nasional (PON) XX 2020. Hal demikian disampaikan Ketua Komisi III DPR Papua, Carolus Bolly kemarin di Jakarta. Menurut dia, masih ada waktu untuk membuat perda retribusi tersebut. Pihaknya justru akan sangat menyayangkan apabila Perda retribusi tidak diberlakukan. "Sebab sudah berulang kali DPRP mendorong agar Perda pungutan kepada masyarakat melalui berbagai retribusi dalam rangka PON di Papua itu dibuat. "Saya rasa kalau sekarang ini didorong oleh Pemprov belum terlambat. Makanya, karena kita berharap Gubernur dan Wagub yang baru dilantik bisa mendorong di periode keduanya," terang dia. Sementara ditanya mengenai nominal pungutan retribusi kepada masyarakat berkisar, dia sebut tak bakal membebani masyarakat sebab bila dipungut seratus atau lima ratus rupiah, diyakini tak akan mendapat pertentangan. "Apalagi kan pungutan ini bisa kita titip melalui tiket pesawat atau kapal laut bahkan parkir. Bisa juga saat membeli tiket menonton sepak bola. Apakah titip seratus rupiah atau lima ratus membebani? Saya pikir tidak juga namun ini pastinya akan dibahas secara berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak terkait. Supaya saat ditetapkan tidak mendapat pertentangan," tuturnya. Dia tambahkan, Perda retribusi ini merupakan inisiatif DPRP sejak provinsi tertimut di Indonesia ini ditetapkan sebagai tuan rumah PON XX tahun 2020. Untuk itu, dirinya yang berada di Komisi yang bidang keuangan, mendorong Pemerintah Provinsi Papua untuk segera menerapkan Perda retribusi, agar pembiayaan PON bisa terbantu. (DiskominfoPapua) |
| You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
