Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Lukas Enembe Canangkan Hitung Mundur Pelaksanaan PON XX 2020.

Lukas Enembe Canangkan Hitung Mundur Pelaksanaan PON XX 2020

Lukas Enembe Canangkan Hitung Mundur Pelaksanaan PON XX 2020
Lukas Enembe Canangkan Hitung Mundur Pelaksanaan PON XX 2020
Lukas Enembe Beri Sinyalemen Rampingkan SKPD di Provinsi Papua
KAPP Siap Dukung Lukas Enembe Memajukan Ekonomi Papua
DKP Berencana Libatkan Masyarakat Jaga Laut Papua
Lukas Enembe Beri Sinyalemen Rampingkan SKPD di Provinsi Papua
KAPP Siap Dukung Lukas Enembe Memajukan Ekonomi Papua
DKP Berencana Libatkan Masyarakat Jaga Laut Papua
Pemprov Papua Cari Mata Air Baru Untuk Kebutuhan RSUD Jayapura
Pemprov Papua Cari Mata Air Baru Untuk Kebutuhan RSUD Jayapura
Austria Nilai Uni Eropa Terlalu Cepat Menyerah Soal Pusat Migran
Dutch Ousted 2 Russians Over Alleged Swiss Lab Hack Attempt
Thailand's Junta Eases Politics Ban in Step Toward Polls
Community Resistance to Ebola Growing in DR Congo
Indonesian Groups Call for Minority Religious Protections
As Hurricane Florence Makes Landfall, Trump Tweets Support to First Responders
WFP Food Stocks Under Attack in Yemen's Port City of Hodeidah
Tony Blair Ajak Negara-Negara Ciptakan Strategi Global Baru Perangi Ekstremisme
Peternak Kabupaten Malang Raup Keuntungan dari Inseminasi Buatan
Mitra Polri Ikuti Pemberdayaan Bina Kamtibmas Oleh Polda MetroJaya
Amerika Serikat dan Indonesia Kerjasama Perkuat Kontraterorisme
Pemprov Papua Bersama Kabupaten Tumbuhkan Ekonomi Hijau
Pemprov Papua Bersama Kabupaten Tumbuhkan Ekonomi Hijau
Junta Thailand Longgarkan Larangan Aktivitas Politik Menjelang Pemilu
Ribuan Orang Hadiri Acara Pemakaman Istri Mantan PM Pakistan, Nawaz Sharif

Posted: 14 Sep 2018 11:58 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe segera melakoni agenda pertamanya selaku kepala pemerintahan di bumi cenderawasih. Dalam apel pagi di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (9/9), Lukas dijadwalkan mencanangkan hitung mundur (Couunting Down) hari pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2020.

Kegiatan hitung mundur tersebut, juga bertepatan dengan peringatan hari olahraga nasional yang diadakan untuk mengajak masyarakat gemar melakukan gerak badan guna menguatkan serta menyehatkan tubuh.

Hal demikian disampaikan Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri di Jayapura, dalam satu kesempatan, pekan lalu.

Menurut dia, Gubernur Papua dalam beberapa kesempatan usai dilantik Presiden Joko Widodo untuk periode kedua, telah meminta semua pihak untuk fokus menyelesaikan persiapan pelaksanaan PON.

Mulai dari pembangunan venus sampai kepada persiapan teknolobi informasi maupun sumber daya yang dibutuhkan untuk mensukseskan iven nasional empat tahunan tersebut. "Sehingga saya kira ini sudah jelas bahwa semua Kepala SKPD sudah diperintahkan untuk sukseskan PON. Makanya, akan ada pencanangan hitung mundur sekaligus untuk mengingatkan kita semua yang terlibat dalam PON agar bekerja keras mempersiapkan segala sesuai yang dibutuhkan sesuai tugas pokok dan bidangnya," ucap dia.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe dalam keterangannya kepada wartawan mendorong seluruh satuan kerja perangkat daerah untuk menyelesaikan seluruh venus PON.

"Baik untuk fisiknya maupun alat pendukung di venus, kita akan minta seluruh SKPD fokus selesaikan persiapan PON. Ini penting, supaya seluruh persiapannya bisa rampung dan selesai sebelum perhelatan iven empat tahunan itu digelar pada 2020 mendatang," terang dia.

Dikatakan, penyelenggaraan PON di Provinsi Papua harus sukses karena merupakan pesta olahraga dan agenda besar negara. Iven ini juga merupakan yang pertama kali digelar di provinsi tertimur di Indonesia tersebut.

"Makanya, saya akan minta komitmen seluruh SKPD untuk fokus pada PON 2020 di Papua. Saya sebut ini tidak boleh ada kata gagal lagi. Semua harus optimis untuk bagaimana mensukseskan. Sebab Pemerintah bersama DPR Papua dan komponen yang ada di Papua, akan berjuang untuk mensukseskan PON di tanah ini," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

Lukas Enembe Canangkan Hitung Mundur Pelaksanaan PON XX 2020

Posted: 14 Sep 2018 11:53 AM PDT

Lukas Enembe Beri Sinyalemen Rampingkan SKPD di Provinsi Papua

Posted: 14 Sep 2018 11:50 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe memastikan bakal melakukan perampingan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), guna memaksimalkan peran pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat.

"Akan ada perampingan SKPD dalam waktu dekat. Nanti ada tim yang ditunjuk untuk melakukan perampingan. Setelah dibahas dan diputuskan baru kemudian nomenklatur dan kepada SKPD-nya disahkan," terang Lukas di Jayapura, kemarin.

Dia katakan, selain merampingkan struktur SKPD, ada wacana untuk juga menggabungkan sebuah SKPD yang kinerjanya hampir serupa. Dengan menggabungkan SKPD itu, diharapkan kinerja ASN akan lebih maksimal dalam menunjang penerapan serta pelaksanaan visi dan misi dalam janji kampanyenya.

"Sebab kita mesti bertindak efektif di masa mendatang. Apalagi strukur APBD kita mulai tahun kemarin sudah perlu mendapatkan dukungan anggaran secara maksimal. Sebab ada juga pengalihan ASN dari kabupaten dan kota, yang kini gajinya dianggarkan pada APBD provinsi," tuturnya.

Sementara disinggung terkait pelantikan pejabat Eselon II yang dilakukan mantan Penjabat Gubernur Soedarmo, dimana baru-baru ini mencopot Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Djuli Mambaya, Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sonny Rumfaker, serta Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Yusuf Yambe Yabdi, diakui Gubernur pihaknya bakal melanjutkan keputusan maupun kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin sebelumnya.

Dengan demikian, dirinya memberikan kepastikan tak bakal melakukan perubahan atas kebijakan rotasi jabatan Eselon II, yang dilakukan oleh pemimpin terdahulu.

"Mengenai pelantikan pejabat yang dilakukan mantan Penjabat Gubernur Soedarmo (itu) tidak apa-apa. Pemerintahan ini kan tidak pernah berhenti dan jalan terus. Sehingga kita akan lanjutkan apa yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Penjabat Gubernur Soedarmo," serunya.

Sementara pada kesempatan itu, Lukas mengimbau masyarakat untuk bersatu mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan olehnya. Dukungan masyarakat itu, diyakini mampu mendorong percepatan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang segera digenjot olehnya bersama seluruh SKPD.

"Untuk itu, saya juga ucapkan terima kasih kepada masyarakat Papua di 29 kabupaten dan kota yang telah berikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin lima tahun lagi. Dukung kami terus sampai tugas berakhir, dan tujuan maupun cita-cita pembangunan itu bisa tercapai," tuntasnya. (DiskominfoPapua)

KAPP Siap Dukung Lukas Enembe Memajukan Ekonomi Papua

Posted: 14 Sep 2018 11:50 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Ketua Umum Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Pusat Merry Yoweni memastikan organisasinya siap banting tulan mendukung pemerintahan dan kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe, dalam upaya memajukuan perekonomian bumi cenderawasih.

Pihaknya pun siap memastikan seluruh anggota KAPP agar turun lapangan memacu peningkatan ekonomi pengusaha asli Papua.

"Sebab pemerintah daerah memang butuh dunia usaha dalam memajukan ekonomi. Makanya, kita siap mendukung gubernur Lukas, lebih khusus dalam dibidang perekonomian."

"Sebab dukungan dari kami dunia usaha juga dipandang penting, karena kedua belah pihak saling membutuhkan satu dengan lainnya," terang dia di Jayapura, dalam satu kesempatan, belum lama ini.

Merry mengakui, dunia usaha butuh pemerintah tapi sebaliknya, pemerintahan pun demikian sangat pengusaha. Makanya dia menilai sudah tepat langkah KAPP menunjang pemerintah daerah."

"Supaya juga upaya untuk memberdayakan pengusaha asli diatas tanah ini bisa terwujud. Dengan harapan, semakin banyak pengusaha asli Papua yang berkarya untuk membangun perekonomiannya sendiri, disitulah letak keberhasil pemerintah juga," ucap dia

Sebelumnya, Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Pemerintahan, Politik dan HAM, Simeon Itlay, mengharapkan keberadaan organisasi KAPP, dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian rakyat.

KAPP juga diharapkan mampu mengakar sampai ke pemeritahan distrik dan kampung, sehingga dapat menjadi salah satu agen pembangunan ekonomi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat diatas tanah ini.

Sementara untuk dapat mewujudkan upaya itu, lanjut Simeon, KAPP sebagai wadah resmi para pengusaha asli Papua, diharapkan lebih berani berkiprah, inovatif, tetapi juga berwawasan nasionalis.

Tak ketinggalan berintelektual tinggi serta berintegrasi. Sebab hal itu, menjadi bagian dan ciri-cii orang sukses.

"Kami menyambut baik keinginan KAPP mendukung pemerintah. Karenanya kita juga harapkan KAPP kedepan lebih strategis memposisikan diri dalam mengembangkan potensi daerah. Sebab SDA di tanah Papua ini masih banyak yang belum tereksplorasi secara maksimal. Belum lagi pengusaha lokal masih sangat sedikit," ucap dia. (DiskominfoPapua)

DKP Berencana Libatkan Masyarakat Jaga Laut Papua

Posted: 14 Sep 2018 11:50 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua dalam waktu dekat berencana melibatkan masyarakat pesisir untuk ikut menjaga laut.

Kelompok tersebut diharapkan mampu menjaga perairan pantai dan laut Papua sampai sejauh dua mil dari darat. Dimana, wilayah tersebut merupakan wilayah hukum adat sehingga diharapkan warga pun dapat ikut menjaga kelautan Papua.

Hal demikian disampaikan Kepala DKP Papua FX Mote di Jayapura, baru-baru ini.

Menurutnya, masyarakat yang akan dilibatkan melakukan pengawasan, nantiinya akan difasilitasi oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Tak sampai disitu, DKP Papua bakal melibatkan pihak TNI/POlri untuk memaksimalkan pengamanan di laut.

"Kalau untuk TNI maka bekerja sama dengan Angkatan Laut (AL). Sedangkan Polri akan bekerja sama dengan Polair. Sehingga nanti ada laporan yang jelas mengenai kondisi perairan," terang dia.

Untuk konsep awal, lanjut Mote, warga pengawas laut Papua ini akan dinamakan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Organisasi ini akan dibentuk pada 13 kabupaten/kota pesisir di wilayahnya.

Sejumlah 13 wilayah pesisir tersebut, yakni Kota dan Kabupaten Jayapura, Sarmi, Mamberamo Raya, Supiori, Kepulauan Yapen, Waropen, Biak, Nabire, Mimika, Asmat, Mappi dan Merauke.

Sehingga dengan dibentuknya Pokmaswas, juga sebagai bentuk partisipasi dan dukungan masyarakat dalam mengelola wilayah perairan.

Mote menambahkan, kehadiran Pokmaswas diharapkanmenjadi kelompok masyarakat pengawas yang merupakan yang berpotensi ikut secara aktif mencegah penangkapan ikan secara ilegal. Sebab kelompok masyarakat ini juga melibatkan unsur agama, adat, nelayan, petani maupun pengusaha di bidang perikanan.

"Namun yang perlu diingat adalah kewajiban Pokmaswas antara lain, ikut menjaga laut tetap bersih. Juga memastikan agar dalam menangkap ikan para nelayan atau siapa pun jangan sampai menggunakan bom."

"Artinya, dalam menangkap ikan wajib gunakan alat-alat tangkap ramah lingkungan. Serta masyarakat nelayan pun harus memperhatikan orang yang keluar masuk di pesisir dan wilayah laut," tuntasnya. (DiskominfoPapua)

Lukas Enembe Beri Sinyalemen Rampingkan SKPD di Provinsi Papua

Posted: 14 Sep 2018 11:48 AM PDT

KAPP Siap Dukung Lukas Enembe Memajukan Ekonomi Papua

Posted: 14 Sep 2018 11:48 AM PDT

DKP Berencana Libatkan Masyarakat Jaga Laut Papua

Posted: 14 Sep 2018 11:48 AM PDT

Pemprov Papua Cari Mata Air Baru Untuk Kebutuhan RSUD Jayapura

Posted: 14 Sep 2018 11:43 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua mulai mencari sumber mata air baru untuk memenuhi kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura, yang sampai hari ini menjadi kendala utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri, sumber air di RSUD Jayapura saat ini sebenarnya mencukupi kebutuhan pelayanan kesehatan. Sayangnya, instalasi yang ada lebih banyak dicuri oleh masyarakat sekitar, sehingga kebutuhan air menjadi berkurang.

"Sebernaya air itu cukup untuk kebutuhan rumah sakit. Tapi banyak diambil secara ilegal oleh masyarakat," terang dia di Jayapura, Kamis (13/9).

Kendati demikian, Elysa menilai pemerintah provinsi belum mengkaji kemungkinan untuk mempidanakan warga yang mencuri air dari instalasi RSUD Jayapura. Sebab sampai saat ini masih ada tunggakan pembayaran air dari RSUD Jayapura yang belum dibayarkan kepada PDAM.

Masih dikatakan dia, Pemerintah Provinsi Papua dalam waktu dekat akan melakukan perbaikan instalasi air bersih RSUD Jayapura, untu menjawab kebutuhan air di rumah sakit rujukan itu. Apalagi, instalasi air bersih yang ada di RSUD Jayapura telah dibangun sejak tahun 1950-an.

"Sehingga memang sudah waktunya untuk diperbaiki. Apalagi instalasi yang ada saat ini banyak sekali yang ilegal," tuturnya.

Ditambahkan, pemerintah provinsi sebenarnya sudah mendapat alternatif sumber mata air untuk kebutuhan RSUD Jayapura. Sumber mata air itu berlokasi di Kloofkamp namun mesti ada pembicaraan dengan masyarakat pemilik ulayat untuk bisa menggunakannya.

"Yang pasti akan ada pendekatan, sehingga bila disetujui maka akan segera dibangun instalasi baru," tuturnya.

Sebelumnya, PDAM diminta ikut andil dalam membantu kekurangan air yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura saat ini.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Jayapura, Anggiat Sitomorang, saat ini pasokan air di RSUD Jayapura sangat kurang dan terkadang habis begitu saja. Karenanya PDAM diminta untuk ikut campur tangan supaya kebutuhan pasokan air di RSUD Jayapura tetap terpenuhi.

"Sebab untuk saat ini bagi kami di RSUD Jayapura masih sangat susah sekali untuk membenahi bak penampungan yang ada. Bahkan butuh waktu yang cukup lama kedepan, tetapi kita pastikan pada bulan September 2018 diharapkan semua sudah bisa diatasi dengan baik," terang dia. (DiskominfoPapua)

Pemprov Papua Cari Mata Air Baru Untuk Kebutuhan RSUD Jayapura

Posted: 14 Sep 2018 11:43 AM PDT

Austria Nilai Uni Eropa Terlalu Cepat Menyerah Soal Pusat Migran

Posted: 14 Sep 2018 11:33 AM PDT

WINA, LELEMUKU.COM - Menteri Dalam Negeri Austria mengatakan Komisioner Uni Eropa untuk urusan migrasi terlalu cepat "menyerah" terkait gagasan mendirikan pusat-pusat bagi para migran di Afrika Utara.

Komisioner Uni Eropa Dimitris Avramopoulos dikutip oleh surat kabar Austria Die Presse edisi, Kamis (13/9) mengatakan gagasan memperlambat arus migran ke Eropa dengan mendirikan pusat-pusat penampungan migran praktis tidak mungkin.

Avramopoulos mengatakan "hingga sekarang tidak ada negara di kawasan Laut Tengah itu yang menerima pembentukan sarana semacam itu."

Menteri Dalam Negeri Austria, Herbert Kickl, Jumat (14/9), sebelum pertemuan dengan mitra-mitra Uni Eropanya dan Avramopoulos, menyebut pernyataan-pernyataan itu sebagai "sinyal buruk," seraya mengatakan bahwa pesan itu seharusnya berbunyi "mari kita coba menjalankan tugas sulit ini."

Ia mengemukakan, gagasan itu baru terlontar selama kira-kira dua bulan ini dan komisioner Eropa sudah menyerah. (VOA)

Dutch Ousted 2 Russians Over Alleged Swiss Lab Hack Attempt

Posted: 14 Sep 2018 11:23 AM PDT

BERN, LELEMUKU.COM - Swiss authorities said Friday that the Netherlands arrested and expelled two suspected Russian spies who allegedly tried to hack a Swiss laboratory that conducts tests for the U.N.-backed chemical weapons watchdog.

Switzerland's Foreign Ministry summoned the Russian ambassador to protest the attempted attack.

The Federal Intelligence Service says it worked "actively" with British and Dutch partners on the case involving Switzerland's Spiez Laboratory. Russia's foreign minister said earlier this year that the lab analyzed samples linked to the poisoning of former Russian spy Sergei Skripal and his daughter in England.

The confirmation came after Dutch newspaper NRC Handelsblad and Swiss newspaper Tages-Anzeiger reported that two Russians suspected of being agents of military intelligence service GRU were kicked out of the Netherlands earlier this year as a result of a Europe-wide investigation.

"The Swiss authorities are aware of the case of Russian spies discovered in The Hague and expelled from the same place," said FIS spokeswoman Isabelle Graber in an email. "The Swiss Federal Intelligence Service participated actively in this operation together with its Dutch and British partners."

"The FIS has thus contributed to the prevention of illegal actions against a critical Swiss infrastructure," she added, while declining to comment further.

The Swiss attorney general's office confirmed it had identified "two individuals" as part of a broader investigation opened last year.

Switzerland's Foreign Ministry said it summoned Russia's ambassador on Friday to "protest against this attempted attack" and demanded that Russia "immediately" end its spying activities on Swiss soil.

Andreas Bucher, a spokesman for the laboratory, declined to comment on the expulsions, but added: "We have had indications that we have been in the crosshairs of hackers in the last few months." He said the lab had taken precautions, and no data was lost.

The Russian state news agency Tass quoted Stanislav Smirnov, a spokesman for the Russian embassy in Switzerland, as calling the Dutch news report "absurd."

"We believe that this is a new anti-Russian bogus story made up by the Western media," he was quoted as saying, alluding to the events that took place six months ago. "We have seen this article and it gives rise to a lot of questions ... It is absurd, just new groundless allegations." (VOA)

Thailand's Junta Eases Politics Ban in Step Toward Polls

Posted: 14 Sep 2018 11:03 AM PDT

BANGKONG, LELEMUKU.COM - Thailand has taken another step toward holding elections next year by easing some restrictions on political activities to allow parties to conduct basic functions, but they are still barred from campaigning.

A special order issued by the prime minister, which became law Friday following its publication in the Royal Gazette, allows political parties to gather funds to operate and, with the ruling junta's permission, recruit party members and choose new leaders.

The order comes two days after enactment of laws covering the selection of members of Parliament and senators that mandate that a general election be held between February and May next year. The ruling junta has previously postponed several promised election deadlines.

Deputy Prime Minister Prawit Wongsuwan said Thursday that elections are tentatively scheduled for Feb. 24, repeating previous assertions by other senior officials.

The military banned virtually all formal political party activities after it took over from an elected government in a May 2014 coup.

Friday's order, issued under an emergency law the military enacted after seizing power, said restrictions are still necessary to make sure the country, which it says is now ``relatively stable,'' is on track to achieve the government's reform goals.

Critics have said that a new constitution and other laws enacted under military rule weaken democratic structures with the intention of limiting the power of elected politicians and keeping it in the hands of traditional Thai powerholders, including the judiciary and the military. For example, all senators in the next government will be appointed by the ruling junta, apart from six senatorial positions which automatically go to army and police chiefs.

Prime Minister Prayuth Chan-ocha is expected to run in the polls, or at least make himself available for the next parliament to reappoint him prime minister.

Friday's six-page order allows parties to establish budgets and gather funds from their members. It also allows parties to make rule changes, recruit new members, and choose leaders on the condition that the junta is informed at least five days in advance.

Thawatchai Terdpaothai, a member of the Election Commission, said Friday that it will hold a meeting with all political parties on Sept. 28 to explain the regulations and to hear any concerns the parties may have.

Abhisit Vejjajiva, the leader of the Democrat Party, the country's oldest, announced Friday on the online messaging platform LINE that his party will hold a meeting of senior members on Monday to plan for a broader Sept. 24 meeting at which it will adjust its rules to meet the new election regulations and organize the registration of new members. (VOA)

Community Resistance to Ebola Growing in DR Congo

Posted: 14 Sep 2018 10:58 AM PDT

KINSHASA, LELEMUKU.COM - The U.N. Children's Fund (UNICEF) says it is increasing Ebola prevention efforts in eastern Democratic Republic of Congo. The agency says community resistance to efforts to contain Ebola is growing and must be fought to stop the spread of the fatal disease.

Since the disease outbreak was declared on August 1 in Congo's North Kivu and Ituri provinces, UNICEF has been working with communities to inform them about how the virus spreads and what measures to take to protect themselves from being infected.

The U.N. agency is working with community and religious leaders in the city of Beni, where health workers are facing hostility and resistance. UNICEF spokesman Christophe Boulierac said the spread of false rumors and fear about Ebola are endangering efforts to contain the virus.

"We are working with anthropologists, particularly in this Beni neighborhood, who ensure that the response is sensitive to cultural beliefs and practices, particularly around caring for sick and diseased individuals, and addressing population concerns about secure and dignified burials," he said.

Boulierac said UNICEF is expanding its community outreach program to support thousands of people at risk in the city of Butembo. Two new Ebola cases recently were confirmed in this important commercial center with nearly one million inhabitants.

He said UNICEF is deploying a team of 11 specialists in community communication, education and psycho-social assistance. The agency also will provide water, sanitation and hygiene to help contain the disease and avoid further spread of the epidemic.

In its latest assessment, the World Health Organization counted 197 confirmed and probable cases, including 92 deaths.

The outbreak in the DRC is the 10th since Ebola was first identified in 1976. (VOA)

Indonesian Groups Call for Minority Religious Protections

Posted: 14 Sep 2018 10:53 AM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Interfaith and human rights groups gathered in Jakarta, Indonesia, this past week to show their support for Meiliana, an Indonesian Buddhist who was sentenced to 18 months prison in August for complaining about the volume of the call to prayer in the town of Tanjung Balai, North Sumatra.

The case has again brought the Muslim-majority country's controversial blasphemy laws to the fore, with religious minority groups concerned it signals further erosion of their rights amid rising Islamic conservatism.

In a declaration, the groups called for the release of Meiliana, saying she was "recently imprisoned for expressing her personal opinion peacefully." The statement was signed by Amnesty International, leading bodies representing Christian, Hindu and Confucian Indonesians, and the Alliance of Independent Journalists Indonesia.

In 2016, the now-44-year-old of Chinese ethnicity privately voiced to the son of an imam near her house that the call to prayer from the local mosque had become louder.

"Even if you look at the fundamental principles of the law, this is not blasphemy," said Rumadi Ahmad, a religious scholar and a senior member of Indonesia's largest Muslim organization, Nahdlatul Ulama, who was used as an expert witness in the case. "But many judges do not have a comprehensive understanding of the meaning of blasphemy."

Suhadi Sendjaja, the chairman of Buddhist organization Niciren Syosyu Indonesia, said, "This is a ruling not from Islamic authorities, but from a law issued by the president … it is not only for Chinese people, or for Christians, or Buddhists, but also for adherents of Islam."

In contrast to Meiliana's sentence, however, several hardline Muslims who attacked Chinese businesses and 12 Buddhist temples in Tanjung Balai in anger over her alleged blasphemy were sentenced to a maximum of two months behind bars.

Politicization of religion

Blasphemy has technically been illegal in Indonesia since 1965, when it was made a crime to criticize, be hostile to or adhere to "deviant" interpretations of one of the nation's six official religions: Islam, Christianity, Catholicism, Confucianism, Buddhism and Hinduism. Its use, however, has risen exponentially during Indonesia's democratic era — particularly since the presidency of Susilo Bambang Yudhoyono, who was elected in 2004. He served for 10 years.

Amnesty says at least 106 people were sentenced under blasphemy charges between 2005 and 2014. Prosecutions have disproportionately targeted minorities — particularly the Shia and Ahmadiyya communities that are considered "deviant" by the Sunni Muslim majority.

In May 2017, the country saw its most high-profile conviction yet — former Jakarta Governor Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama. The widely popular ethnic Chinese Christian was sentenced to two years in prison after he was found to have insulted the Quran, following months of mass demonstrations by Muslim groups.

For Rafiqa Qurrata A'yun, a law lecturer at the University of Indonesia, the increased use of blasphemy laws in Indonesia is representative of the politicization of religion as a tool for the nation's "predatory politics."

"The Meiliana case reflects the rise of religious sentiments in the lead up to [North Sumatra's] gubernatorial election," she told VOA via email.

Protection of minorities

The U.S. Commission on International Religious Freedom's annual report for 2018 names Indonesia as one of 12 countries where violations of religious freedom are "systematic, ongoing and egregious," alongside Afghanistan, Iraq and Egypt.

"Indonesia's central government at times responded in a manner that supports religious freedom and related human rights, but provincial and local governments, as well as law enforcement, regularly exacerbated divisions and failed to prevent religious-based discrimination and violence," it said of the situation during 2017.

Irsyad Rafsadie, a researcher at the PUSAD Paramadina Center for the Study of Religion and Democracy, said local law enforcement across Indonesia is often reluctant to prosecute actors from the majority group for fear of further incensing communal tensions.

"Their rulings on perpetrators from the majority group are often not serious," said Irsyad, referring to the light sentencing of Islamic hardliners who attacked Buddhist temples in Tanjung Balai. "They proceed with prosecutions as a mere formality."

President Joko "Jokowi" Widodo said he "cannot intervene" in the case of Meiliana, but has suggested that she could appeal to Indonesia's Supreme Court.

A warning for Indonesia

Asked about the likelihood of Indonesia's blasphemy law being overturned, Rafiqa from the University of Indonesia said, "It would be very difficult because two judicial reviews have already been submitted and both of them failed." The conservative Constitutional Court denied a petition to repeal the law in July.

"This is a warning not just for Tanjung Balai or North Sumatra, but for all of Indonesia," said Rumadi of Nahlatul Ulama regarding the Meiliana case, suggesting that issuing a moratorium on the law could be a short-term solution. "There are signs there is narrowing space for tolerance," he added.

"I believe that tolerance is not enough. Tolerance still suggests distance," said Suhadi, the Buddhist leader. "We need acceptance." (VOA)

As Hurricane Florence Makes Landfall, Trump Tweets Support to First Responders

Posted: 14 Sep 2018 10:43 AM PDT

WASHINGTON, LELEMUKU.COM - As Hurricane Florence makes landfall in the Carolinas, U.S. President Donald Trump Friday tweeted his support for the Federal Emergency Management Agency (FEMA), first responders and law enforcement, stating that they are doing an "incredible job."

Trump has been using Twitter to pass on emergency information and assure people his administration is "totally prepared" to face Florence. On Wednesday he posted a video on his account stating that "we are ready" although "bad things can happen when you're talking about a storm this size."

Trump's tweets reiterated remarks he made during a Congressional Medal of Honor event at the White House late Wednesday, when he stressed the safety of the American people is his "absolute highest priority," and that his administration is sparing no expense.

Trump was to be briefed by officials on Florence emergency preparedness at the White House Situation Room later on Friday.

In a statement, the White House said the administration has put preparations in place to assist states and local governments, including deploying personnel from FEMA, the Department of Health and Human Services, and the U.S. Coast Guard. The U.S. Army Corps of Engineers has also been deployed to set up temporary emergency power teams.

Criticism on Puerto Rico response

On Thursday, Trump faced criticism for disputing the official death toll in Puerto Rico from Hurricanes Maria and Irma that hit last year. On Twitter he said "3000 people did not die in the two hurricanes that hit Puerto Rico."

An independent study concluded the death toll from Hurricane Maria was nearly 3,000. Trump also alleged on Twitter, without evidence, that opposition Democratic Party members inflated the death toll.

At a news conference to discuss hurricane response and recovery early Friday, House Democratic Leader Nancy Pelosi responded to Trump's tweet by saying, "Think about that, pray over that. Think of the people who are affected by that".

She added that the attitude from the administration is unacceptable and that "we have a moral obligation to do better, not only to finish the job of Puerto Rico and the Virgin Islands, but to prevent the same type of inadequate response from ever happening again".

Hurricane Florence arrived on North Carolina's Atlantic coast early Friday, making landfall near the town of Wrightsville Beach, with maximum sustained winds of 90 kilometers per hour and gusts up to 150 kilometers per hour.

Florence had been downgraded to a Category One hurricane before landfall, and is forecast to significantly weaken as it moves across central South Carolina Saturday.

More than 1.7 million people in the Carolinas and state of Virginia had been urged to evacuate. Residents inland are warned of life-threatening floods and loss of electricity. (VOA)

WFP Food Stocks Under Attack in Yemen's Port City of Hodeidah

Posted: 14 Sep 2018 10:33 AM PDT

SANA'A, LELEMUKU.COM - The World Food Program (WFP) said humanitarian workers, warehouses and food stocks in Yemen's port city of Hodeidah have come under attack in recent days, jeopardizing vital assistance programs.

The WFP warns the rapidly deteriorating security situation in Hodeidah is threatening its life-saving operations for hundreds of thousands of people.

Last month, the WFP provided emergency food rations to around 700,000 out of 900,000 people at extreme risk.

The WFP reports several serious security incidents have occurred since Wednesday. It said the Red Sea Mill Silos, which mill a quarter of the WFP's monthly wheat requirements, came under attack.

A mortar shell launched by an unidentified armed group also hit a WFP warehouse holding enough food for 19,200 people. The agency said a guard was injured.

WFP spokesman Herve Verhoosel told VOA none of the food was stolen, but, for security reasons, he said WFP has not been able to use its trucks to transport and deliver the food to the hungry.

"It is very important that … every party respect the work of the humanitarian — that WFP or other agencies are not used politically or militarily for any reason," he said. "We are there as a neutral party to help the population in need in the country. And, hunger is, of course, one of the most important problems for the moment. We need to find a way to deliver the food to the people in need."

Verhoosel said 46,000 tons of wheat are expected to arrive in Hodeidah within the next week-and-a-half. But he fears ongoing clashes could jeopardize the shipment.

WFP reports more than 8 million people in Yemen are facing starvation and warns any disruption to the food supply could push many over the brink.

U.S.-backed Yemeni government forces have been fighting al-Qaida-linked militants in the country for years. The port of Hodeida is held by Houthi rebels. Crucial humanitarian aid goes through the port, although the Yemeni government accuses the Houthis of using the port to smuggle weapons. (VOA)

Tony Blair Ajak Negara-Negara Ciptakan Strategi Global Baru Perangi Ekstremisme

Posted: 14 Sep 2018 10:33 AM PDT

WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Kamis (13/9), memperingatkan pendekatan global saat ini dalam perang melawan terorisme yang diterapkan sejak serangan 11 September, telah gagal. Blair mengatakan diperlukan strategi yang lebih kompleks.

"Inti pesan saya hari ini adalah, jika kita memperhatikan skala dan ruang lingkup masalah ini, kita tidak akan pernah mengalahkan ekstremisme tanpa memerangi ideologi dan ide-ide," kata Blair ketika berpidato di Dewan Hubungan Luar Negeri di Washington. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan temuan-temuan dari laporan lembaganya Institute for Global Change (Lembaga Perubahan Global).

"Langkah-langkah keamanan jelas dalam banyak hal sudah efektif dan harus tetap dilakukan. Tetapi kenyataannya, keamanan saja hanya memperlambat kekerasan," kata Blair.

Laporan itu, "Pengawasan Ekstremisme Global: Kekerasan Ekstrimisme pada 2017," mendapati bahwa meskipun ada upaya kontraterorisme untuk mengalahkan ekstremis secara militer, tantangan itu telah berlipat ganda selama bertahun-tahun. Ada peningkatan jumlah kelompok teror pada 2017.

Laporan tersebut mengklaim bahwa ideologi adalah alat yang paling berpengaruh bagi gerakan Jihad global. Solusi terakhir, menurut laporan itu, memerlukan perjuangan melawan ide-ide yang mendukung kekerasan ekstremis. (VOA)

Peternak Kabupaten Malang Raup Keuntungan dari Inseminasi Buatan

Posted: 14 Sep 2018 10:28 AM PDT

SURABAYA, LELEMUKU.COM - Sistem kawin suntik atau inseminasi buatan (IB) pada ternak sapi, yang dinilai memberi keuntungan secara finansial, telah menjadi pilihan pengembangbiakkan sapi pedaging oleh para peternak.

Keuntungan diperoleh dari anakan yang lahir dan juga dari induk sapi yang diinseminasi, sebagaimana disampaikan para peternak sapi potong di Desa Wonoayu, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, yang merasakan keuntungan secara ekonomi dari beternak sapi potong.

Mat Saidi, Ketua Kelompok Peternak Sapi Wonokoyo, Desa Wonoayu, mengatakan lewat sistem inseminasi buatan atau kawin suntik, induk sapi tidak saja dapat dijadwalkan untuk bunting, tetapi juga untuk menghasilkan anak sapi rata-rata dua kali dalam tiga tahun. Dari anak-anak sapi yang dilahirkan itu, Mat Saidi dapat menjualnya dan memperoleh sejumlah besar uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

"Begitu ada IB (inseminasi buatan), yang jelas peternak itu diuntungkan. Yang pertama, tidak susah cari pejantan, karena ada IB itu. Yang kedua, hasilnya bisa maksimal, hasil kawin IB itu kalau sudah usia 6 bulan, sama-sama dijual bedanya bisa 4 sampai 5 juta, perbandingan IB sama lokalan (kawin antar sapi). Barusan ini kami juga menjual hasil IB, 2 pedet (anak sapi) kami jual bersamaan karena ada suatu kebutuhan, itu laku Rp. 27 juta, yang satu laku Rp. 13 juta, yang satu laku Rp. 14 juta, (total) Rp. 27 juta waktu itu," kata Mat Saidi.

Senada dengan Mat Saidi, Pitoyo yang juga anggota Kelompok Peternak Sapi Wonokoyo, Desa Wonoayu mengatakan, sistem inseminasi buatan (IB) atau kawin suntik pada sapi miliknya dirasa sangat memudahkan ternaknya itu untuk bunting dan melahirkan anak sapi. Pitoyo mengaku cocok dengan sistem kawin suntik atau inseminasi buatan, karena selama ini ia kesulitan mendapatkan pejantan untuk membuahi sapi betina miliknya.

"Membantu memang, memang membantu, terus lebih ringan, lebih simple, terus resiko juga lebih kecil, resiko gagalnya juga lebih kecil, terus ada juga resiko lain dibandingkan dengan kawin manual antar sapi, begitu naik kadang ada yang patah, resiko kecelakaan seperti itu ada, tapi kalau IB ini lebih kecil, hampir tidak ada," jelasPitoyo.

Pitoyo, Anggota Kelompok Peternak Sapi Wonokoyo, Desa Wonoayu

"Prospeknya tetap bagus, lebih bagus, lebih sejahtera. Misalnya, kalau dihitung-hitung juga tabungan juga kan, nabung tapi tidak terasa, kan nabung tidak selalun bentuk uang, kadang-kadang rumah juga bisa, mobil juga bisa," lanjut Pitoyo.

Inseminasi buatan atau kawin suntik merupakan salah satu program Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan produksi daging sapi agar tidak senantiasa tergantung pada impor. Pemerintah Kabupaten Malang mencatat sektor peternakan khususnya sapi potong, mampu menyumbang sekitar tiga persen dari Rp. 82 triliun pendapatan asli daerah Kabupaten Malang.

Bupati Malang Rendra Kresna mengatakan, keberhasilan program swasembada sapi dengan sistem inseminasi buatan atau kawin suntik ini merupakan cerminan keberhasilan para peternak di Kabupaten Malang merawat ternak sapinya dan menjalankan program pemerintah. Rendra Kresna mengatakan, dari 234.482 populasi ternak sapi potong di Kabupaten Malang pada 2017, sebanyak 86.229 ekor merupakan hasil mengikuti program inseminasi buatan. Program ini menghasilkan 62.536 ekor anak sapi setiap tahunnya.

"Lebih dari 60 ribu anak sapi (pedet) yang lahir di setiap tahunnya. Dan itu jelas, kalau umur 5 bulan, 6 bulan itu, harganya Rp. 8,5 juta, kalikan 60 ribu (ekor) itu Rp. 500 miliar lebih yang disumbang per tahunnya, itu yang melalui inseminasi buatan, belum yang alami. Itu yang sapi potong, belum yang sapi perah. Jadi dunia peternakan itu sumbangsihnya terhadap PDRB itu besar sekali, 2 sampai 3 persen," kataRendra Kresna, Bupati Malang.

Selain Malang, masih ada beberapa kabupaten dan kota di Jawa Timur yang menopang kebutuhan daging nasional. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Wemmi Niamawati mengatakan, Jawa Timur menargetkan satu juta kelahiran anak sapi setiap tahunnya melalui inseminasi buatan. Swasembada ini diharapkan akan mempertahankan niat Jawa Timur untuk tidak mengimpor daging sapi, bahkan menunjang kebutuhan daging secara nasional.

"Kita sudah terpenuhi ya, karena untuk peningkatan populasi sapi potong di indonesia, itu Jawa Timur memberikan kontribusi terhadap nasional untuk pelaksanaan inseminasi buatan, itu 43 persen terhadap nasional. Jadi target kelahiran di nasional itu 3 juta, kita 1 juta. Jadi 1 juta itu apabila dikalikan harga pedet (anak sapi) umur 6 bulan itu Rp. 7,5 juta, kita sudah memberikan kontribusi terhadap pemerintah Rp. 78 triliun," jelasWemmi Niamawati. (VOA)

Mitra Polri Ikuti Pemberdayaan Bina Kamtibmas Oleh Polda MetroJaya

Posted: 14 Sep 2018 10:19 AM PDT

BantenNet.com, JAKARTA Polda Metro Jaya (PMJ) menyadari betul hal ini. Pada Kamis (13/9/2018), puluhan mitra Polri dari seluruh wilayah hukum PMJ dikumpulkan untuk mendapat pemaparan dalam kegiatan Pemberdayaan Bina Kamtibmas Dalam Budaya Kearifan Lokal Guna Mencegah Radikalisme Untuk Terwujudnya Keamanan di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya di Puri Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan.

Kegiatan silahturahmi Bina Kamtibmas diadakan menyikapi situasi kamtibmas di wilayah hukum Polda Metro Jaya, terutama menjelang tahun demokrasi.

Direktur Intelkam Polda Metro Jaya, Kombes Pol Dr Umar Effendi mengatakan, Bina kamtibmas merupakan salah satu bagian tugas Polri yang menjadi program unggulan dalam upaya pemeliharaan kamtibmas, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Menurutnya, peran serta aktif masyarakat dalam bina kamtibmas diharapkan dapat mewujudkan mitra Polri dalam menciptakan kondisi aman dan tertib, yang harus dilakukan secara bersama antara Polri dan Masyarakat, dengan cara pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

"Tujuannya supaya mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan konflik sosial di masyarakat dan mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahan serta mampu memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungannya secara bersama," ujarnya.

Konflik sosial akibat penggunaan isu sara di masyarakat menimbulkan dampak berbahaya dan bersifat jangka panjang.

Masyarakat akan mudah terbelah karena politik SARA, dampak ini sudah terlihat nyata dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta yang terjadi sampai saat ini.

Puluhan mitra Polri dari seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya dikumpulkan untuk mendapat pemaparan dalam kegiatan Pemberdayaan Bina Kamtibmas Dalam Budaya Kearifan Lokal Guna Mencegah Radikalisme Untuk Terwujudnya Keamanan di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya di Puri Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis (13/9/2018).

Bina Kamtibmas dalam tugas pokoknya itu sendiri, menitikberatkan kepada peran serta aktif masyarakat dalam upaya memperkuat pencegahan dan deteksi dini khususnya permasalahan radikalisme.

"Upaya pembinaan Kamtibmas kepada masyarakat dimaksudkan agar masyarakat turut serta membantu tugas Kepolisian yang mendasari kepada cipta kondisi aman dan tertib serta penangkalan terhadap radikalisme dengan budaya kearifan lokal di dalam masyarakat tersebut," ungkapnya.

> Spyn

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Mitra Polri Ikuti Pemberdayaan Bina Kamtibmas Oleh Polda MetroJaya . Silahkan membaca berita lainnya.

Amerika Serikat dan Indonesia Kerjasama Perkuat Kontraterorisme

Posted: 14 Sep 2018 10:13 AM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia memperkuat kerjasama dalam bidang penanggulangan terorisme dengan penandatanganan suatu nota kesepahaman (MoU) oleh pejabat lembaga kontraterorisme kedua negara.

Nota Kesepahaman mengenai Penguatan Kerjasama Kontraterorisme antara pemerintah kedua negara itu ditandatangani oleh Koordinator urusan Kontraterorisme dari Departemen Luar Negeri Amerika, Nathan A Sales, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Indonesia, Komisaris Jenderal Suhardi Alius.

Menurut keterangan pers yang dirilis Biro Humas Departemen Luar Negeri Amerika, MOU tersebut ditandatangani di Jakarta, Jumat (14/9).

Menurut rilis tersebut, kesepahaman antara pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia akan meningkatkan kerjasama kedua negara dalam bidang kontraterorisme dan dalam menghadapi ekstremis dengan kekerasan dengan cara meningkatkan pertukaran informasi dan praktik terbaik, serta dengan cara membangun kemampuan menghadapi kontraterorisme dan ekstremis melalui pelatihan dan pendidikan bersama. (VOA)

Pemprov Papua Bersama Kabupaten Tumbuhkan Ekonomi Hijau

Posted: 14 Sep 2018 10:03 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Saat ini Pemerintah Provinsi Papua fokus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi hijau di hutan bumi cenderawasih. Namun, untuk dapat mewujudkannya, diyakini perlu ada kolaborasi antara provinsi dan kabupaten.

Sehingga melalui kolaborasi itu, diharapkan semua pihak dapat berkomitmen kuat untuk bersama-sama menjaga sisa hutan yang ada di Papua.

Demikian disampaikan Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam sambutan tertulis yang sampaikan Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri, pada seminar dan lokakarya penyusunan rencana pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi Papua, untuk Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang berkeadilan di Jayapura, Kamis (13/9).

Menurut dia, untuk mendorong tercapainya program pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Papua sedang menyusun Masterplan dan Road Map Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Green Economy growth) berbasis lahan berkelanjutan.

Masterplan dan road map pertumbuhan ekonomi hijau itu, nantinya diharapkan mampu mengakomodir target pertembuhan ekonomi hijau nasional yang berkelanjutan. Dilain pihak, mencapai pertumbuhan secara inklusif dan merata, ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan ekosistem sehat guna mengurangi emisi gas rumah kaca.

"Intinya, pertumbuhan ekonomi hijau ini harus menjadi tumpuan bagi pemerintah di provinsi maupun kabupaten untuk pencapaian visi dan misi bangkit, sejahtera dan mandiri yang berkeadilan."

"Makanya, kegiatan seminar dan lokakarya ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman bersama, yang juga mampu mengindetifikasi kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi hijau. Termasuk memberi masukan terkait tantangan dan peluang serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, baik pada tingkat provinsi maupun kota/kabupaten," ujarnya.

Dia tambahkan, pelaksanaan lokakarya ini juga diharapkan mampu menghasilkan aspirasi terkait upaya yang berpotensi dan sesuai dengan konteks lokal Papua demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi hijau.

Aspirasi ini kemudian akan diintegrasikan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Papua.

"Karena itu, saya tekankan bahwa konteks lokal yang sangat beragam dalam bentang alam Provinsi Papua sangat utama dan pertama untuk diperhatikan dalam pertumbuhan ekonomi hijau ini. Sehingga hal ini pula saya harapkan bisa menjadi perhatian bagi semua peserta dalam menunjang pertumbuhan ekonomi hijau," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

Pemprov Papua Bersama Kabupaten Tumbuhkan Ekonomi Hijau

Posted: 14 Sep 2018 09:58 AM PDT

Junta Thailand Longgarkan Larangan Aktivitas Politik Menjelang Pemilu

Posted: 14 Sep 2018 09:48 AM PDT

BANGKOK, LELEMUKU.COM - Thailand telah mengambil satu langkah lagi menuju penyelenggaraan pemilu tahun depan dengan melonggarkan sejumlah pembatasan terhadap aktivitas politik, agar partai-partai dapat melakukan kegiatan-kegiatan dasarnya, tetapi mereka masih dilarang berkampanye.

Suatu perintah khusus yang dikeluarkan perdana menteri, yang disahkan sebagai undang-undang, Jumat (14/9) menyusul penerbitannya di Lembaran Resmi Kerajaan, mengizinkan partai-partai politik menggalang dana untuk beroperasi dan, dengan izin junta yang berkuasa, merekrut anggota partai serta memilih pemimpin baru.

Perintah ini dikeluarkan dua hari setelah diberlakukannya undang-undang mengenai pemilihan anggota parlemen dan senator yang mengamanatkan bahwa pemilu akan diselenggarakan antara Februari dan Mei tahun depan.

Militer praktis melarang semua aktivitas resmi partai politik setelah mengambil alih kekuasaan dari pemerintah terpilih dalam suatu kudeta pada Mei 2014. (VOA)

Ribuan Orang Hadiri Acara Pemakaman Istri Mantan PM Pakistan, Nawaz Sharif

Posted: 14 Sep 2018 09:38 AM PDT

LAHORE, LELEMUKU.COM - Ribuan orang pelayat menghadiri acara pemakaman istri mantan Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif di Lahore, Pakistan Timur, Jumat (14/9).

Kulsoom Nawaz (68 tahun) adalah salah seorang politisi yang paling dihormati di negara itu. Ia meninggal dunia hari Selasa setelah berbulan-bulan terbaring dalam kondisi kritis di sebuah rumah sakit di London. Ia telah menjalani operasi kanker tenggorokan tahun lalu.

Jenazahnya dibawa ke kota asalnya, Lahore, dengan pesawat hari Jumat pagi (14/9), dan ia dikuburkan di pemakaman keluarganya.

Sharif, yang untuk sementara dibebaskan dari penjara bersama dengan putri dan menantunya, menghadiri acara pemakaman itu. Diperkirakan 10 ribu pendukungnya berkumpul di luar rumahnya untuk menyampaikan belasungkawa mereka.

Sharif dan dua anggota keluarganya yang ditahan itu sedang menjalani hukuman penjara karena divonis bersalah atas tuduhan korupsi.

Mahkamah Agung Pakistan tahun lalu mendiskualifikasi Sharif dari jabatannya dan mahkamah anti-korupsi kemudian menjatuhkan hukuman terhadap Sharif dan sejumlah kerabatnya. Ia tiga kali menjabat perdana menteri sepanjang karier politiknya, yang dimulai pada tahun 1980-an.

Sharif akan kembali ke penjara bersama dengan anak dan menantunya pada hari Senin, pada waktu pengadilan diperkirakan akan mengeluarkan putusan terkait permohonan pembebasan dengan jaminan.

Dua anak lelaki Sharif, yang tinggal di Inggris, tidak mengikuti acara pemakaman ibu mereka di Lahore. Mereka tidak pulang untuk menghindari kemungkinan ditangkap terkait kasus-kasus korupsi. (VOA)