University of Minnesota Awarding Honorary Degree to Prince |
- University of Minnesota Awarding Honorary Degree to Prince
- Lukas Enembe Minta Pembangunan Infrastruktur Papua Harus Berkelanjutan
- BPS Papua Nilai Angka Kemiskinan Tinggi Karena Ekonomi Desa Lambat
- Lukas Enembe Optimis Provinsi Papua Siap Sukseskan Pilpres dan Pileg 2019
- Pemecatan Koruptor Berstatus PNS di Papua Tinggal Tunggu Waktu
- Lukas Enembe Dorong OAP Jadi Pelaku Bisnis di Kawasan Pasifik
- Laitupa : Belum Ada Perintah Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV
- Nasib 572 K2 di Bursel Masih Samar
- KASUS SENGKETA LAHAN GUNUNG SARI TERKESAN SARAT REKAYASA HUKUM
- Tunggu Keputusan Kasasi "INGKRAH", Slip Setoran Uang Ratusan Juta Di Kejari Pangkalpinang Jadi Barang Bukti (BB) 13 Anggota DPRD Pangkalpinang
- Tak Kunjung Terima Haknya IKD Kecamatan Bantan Angkat Bicara
- Vaksin Campak dan Rubela di Kota Ambon Baru Capai 57, 88 Persen
- Seluruh Kepala Daerah di Provinsi Papua Sepakat Tolak Perekrutan IPDN dan CPNS Online 2018
- Empat Kantor Pemkab Bursel Kena Sasi Adat, Pegawai Takut Berkantor
- Kemapuan Menembak Prajurit Lantamal IX Kembali di Asah
- Lantamal IX Terima Sosialisasi Pengintegrasian Rencana Wilayah Pertahanan
- Pangdam XVI/Pattimura Hadiri Simulasi Pengawalan Pengamanan VVIP Capres dan Cawapres
- Kota Kupang Dapat Jatah 259 CPNS, Pelamar Dipersilahkan Mendaftar
- Rakor Lintas Sektoral, TNI- Polri dan Stake Holder Siap Mengamanankan Pemilu 2019
- Perusahaan PT SBP Diduga Izin HGU Belum Bayar Pada Masyarakat Pelalawan
- Seluruh Kepala Daerah di Provinsi Papua Sepakat Tolak Perekrutan IPDN dan CPNS Online 2018
- Empat Kabupaten di Pulau Sumba Adopsi Program INOVASI
- Amerika Serikat Tolak Rencana Uni Eropa Pertahankan Bisnis dengan Iran
- Pangdam XVI/Pattimura Hadiri Simulasi Pengawalan Pengamanan VVIP Capres dan Cawapres Dalam Rangka Operasi Mantap Brata Siwalima 2018
- Raja Abdullah II dari Yordania Minta PBB Terus Dukung Palestina
| University of Minnesota Awarding Honorary Degree to Prince Posted: 26 Sep 2018 11:48 AM PDT  WASHINGTON, LELEMUKU.COM - The University of Minnesota will award the late rock star Prince an honorary degree to recognize his influence on music and his role in shaping his hometown of Minneapolis. University President Eric Kaler and Regent Darrin Rosha will present the school's highest honor, the Doctorate of Humane Letters, to Prince's sister, Tyka Nelson, in a ceremony on campus Wednesday evening. The university had been preparing to present it to Prince himself before he died of an accidental painkiller overdose in 2016. Students from the university's School of Music will be joined by guest artists Kirk Johnson, Jellybean Johnson, St. Paul Peterson, Cameron Kinghorn and a surprise guest in paying tribute to Prince by performing music associated with his career. While the event is free, it's already booked to capacity. (VOA) |
| Lukas Enembe Minta Pembangunan Infrastruktur Papua Harus Berkelanjutan Posted: 26 Sep 2018 11:13 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe mengingatkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait di lingkungan pemerintah provinsi, agar dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur didasarkan pada prinsip berkelanjut. Hal demikian bertujuan agar dampak negatif pembangunan infrastruktur bagi lingkungan maupun kehidupan sosial budaya masyarakat Papua, dapat dikendalikan seminimal mungkin. "Sebab alam dan lingkungan hidup Papua mesti dijaga, karena sebagai sumber kehidupan masyarakat Papua saat ini serta di masa yang akan datang," terang Lukas dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri, pada Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur, di Jayapura, Selasa (25/9). Dikatakan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur sudah semestinya memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat. Dilain pihak, mampu memfasilitasi kegiatan sosial dan ekonomi untuk mencapai visi pembangunan daerah. Sebab, Otonomi Khusus (Otsus) yang diberlakukan di Provinsi Papua setidaknya wajib memenuhi prinsip perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan. "Makanya untuk menjawab tuntutan pembangunan dibidang infrastruktur, pelaksanaan rapat koordinasi kali ini diharapkan bisa mengkonsolidasi dan mengidentifikasi capaian pembangunan infrastruktur. Sehingga diteukan solusi praktis yang dapat ditindaklanjuti di daerah." "Dilain pihak, ada inovasi baru yang dihasilkan sehingga memberikan warna baru melalui sudut pandang baru dalam merencanakan infrastruktur yang mendukung pembangunan manusia Papua. Tetapi tak ketinggalan dengan tetap memperhatikan prinsip pembanguann berkelanjutan," harapnya. Ditambahkan, periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua 2013 – 2018 telah berakhir dan akan dilanjutkan dengan RPJMD 2018-2023. Dengan demikian tantangan pembangunan Papua di bidang infrastruktur dan lingkungan hidup saat ini meliputi, upaya untuk memastikan tercapainya target pembangunan lima tahun pada masa periode RPJMD 2013-2018. Kemudian dengan dimulainya masa periode RPJMD 2018-2023, maka tantangan kedepan adalah melakukan penyusunan roadmap dan indikator pembangunan infrastruktur 2019-2023. "Namun tak sampai disitu sebab tantangan kita secara keseluruhan adalah terkait permasaahan ekonomi, kesejahteraan, dan kualitas pembangunan manusia." "Persoalan tersebut, salah satunya diakibatkan oleh terbatasnya akses pelayanan infrastruktur dasar, rendahnya konektivitas wilayah serta belum optimalnya pengembangan infrastruktur pendukung. Sehingga untuk menjawab tantangan ini, dari pelaksanaan rapat koordinasi ini diharapkan bisa menghasilkan solusi guna menjawab berbagai permasalahan yang muncul itu," tuntasnya. (DiskominfoPapua) |
| BPS Papua Nilai Angka Kemiskinan Tinggi Karena Ekonomi Desa Lambat Posted: 26 Sep 2018 11:13 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua menyebut salah satu indikator masih tingginya angka kemiskinan di Papua sementara pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan karena lambannya pertumbuhan ekonomi di tingkat pedesaan.Menurut Kepala BPS Papua Simon Sapary, pemerintah provinsi sudah bekerja keras dengan mendorong pembagunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) guna mendongkrak tingkat kemiskinan. Sayangnya penurunan kemiskinan ada namun terjadi tidak terlalu siginifikan. Sehingga saran yang perlu dilakukan adalah merubah model pembangunan yang sementara dikerjakan oleh pemerintah provinsi. "Sebab sampai saat ini Papua dikenal sebagai provinsi yang memiliki kekayaan alam melimpah, namun tidak pernah luput dari berbagai persoalan sosial. Salah satu yang paling menonjol adalah tingginya angka kemiskinan." "Dari catatan kami angka kemiskinan di Papua mencapai 20 persen. Hal ini tentu sangat ironis, karena di sisi lain Papua ternyata mencatat pertumbuhan ekonomi Year on Year (Yoy) triwulan 2 tahun 2018 mencapai 24,68 persen. Fakta ini lagi-lagi mencengangkan, sehingga peranan pemerintah dan peneliti ataupun akademisi dalam menelaah fenomena semacam ini sangat diperlukan,"terang Simon dalam talkshow dalam rangka memperingati HUT BPS yang jatuh Kamis 26 September 2018, di Aula Sasana Gamma kantor BPS Papua, Selasa (25/9). Sementara dalam talkshow tersebut, BPS menghadirkan dua nara sumber, yakni Kepala Bidang Nerwilis BPS Papua, Eko Mardiana dan Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Papua, Bagas Susilo. Kegiatan ini pun dihadiri para perwakilan akademisi dan mahasiswa dari sejumlah universitas negeri dan swasta yang ada di Kota Jayapura. Dalam interaksi tanya jawab, Situmeang dari universitas Ottouw Geissler (OG) menyarankan, BPS membuat indeks ketergantungan uang mengingat masyarakat Papua terutama yang hidup di pedalaman sangat menggantungkan hidupnya dari bantuan pemerintah, sementara di perkotaan yang sangat konsumtif. Sementara Dosen Uncen, Yohanes menyarankan, perlu adanya metode khusus terkait pendataan kemiskinan semisal dibuat kategori kemiskinan kultural. Mengingat di pedalaman Papua, banyak warga yang tidak memakai baju, alas kaki, hidup dalam honai, hanya makan umbian tetapi mereka memiliki tanah kebun yang luas dan ternak yang banyak. (DiskominfoPapua) |
| Lukas Enembe Optimis Provinsi Papua Siap Sukseskan Pilpres dan Pileg 2019 Posted: 26 Sep 2018 11:13 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe mengaku optimis dapat mensukseskan pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019 mendatang dibumi cenderawasih. Dirinya pastikan, pelaksanaan dua iven nasional ini bakal berjalan aman dan lancar sebab bakal mendapat dukungan dari masyarakat. Hal itu, dapat pula dilihat dari suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak 2018. "Pilpres pasti berjalan aman dan lancar di Papua. Namun saya tetap mengajak semua pemangku kepentingan supaya bersama-sama bisa menciptakan suasana pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif 2019 supaya bisa berjalan demokratis. "Apalagi Pilpres hanya dua calon dan sudah melakukan pengambilan nomor urut. Sehingga pasti ada perbedaan pendapat dan kepentingan, tetapi marilah kita ciptakan Pilpres yang damai seperti pemilihan gubernur (Pilgub) Papua tahun ini," terang dia di Jayapura, kemarin. Dikatakan, banyak pihak memprediksi pelaksanaan Pilgub Papua 2018 sarat akan konflik. Namun hal itu, bahkan tidak terjadi, dan sebaliknya Pilgub Papua terlaksana dengan damai. Untuk itu, dirinya mengimbau pihak KPU dan Bawaslu agar netral sehingga dapat menciptakan situasi yang aman dan damai saat Pilpres dan Pileg. "Hal ini lah yang mesti kita tunjukan kepada daerah lain bahwa Pilpres di Papua bisa berjalan lancar, aman dan damai," tuntasnya. Diketahui, KPU RI memulai kampanye pada 23 September 2018-13 April 2019. Kegiatan pertama dilakukan berupa kampanye damai yang dihadiri pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Mar'uf Amin dan Probowo Subianto-Sandiaga Uno di Tugu Monas Jakarta, Minggu kemarin. (DiskominfoPapua) |
| Pemecatan Koruptor Berstatus PNS di Papua Tinggal Tunggu Waktu Posted: 26 Sep 2018 11:13 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua memastikan telah menerima Petunjuk Pelaksanaan Badan Kepegawaian Negara (Juklak BKN), terkait pelaksanaan instruksi Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang pemecatan terhadap koruptor berstatus PNS. Hal demikian disampaikan Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri di Jayapura, Selasa (25/9) di Jayapura. Kendati demikian, waktu pemecatan terhadap koruptor berstatus PNS belum dapat dilakukan saat ini. Sebab, Gubernur Papua selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) belum menerima nama-nama PNS koruptor dari BKN. "Selama ini data yang kita lihat di media massa sebagaimana yang diterbitkan BKN untuk Papua ada 146 PNS koruptor. Dari angka itu 10 ada di provinsi dan sisanya di kabupaten dan kota. Namun itu, kita belum terima data per nama dari BKN." "Sehingga untuk eksekusinya (pemecatan) baru bisa dilakukan setelah data per nama itu turun. Namun sekali lagi kita tunggu data yang diterbitkan BKN dan Kemenkumham sebelum mengambil langkah terkait tindaklanjut dan instruksi dari SKB tmenteri," jelasnya. Sebelumnya, Pemerintah Kota Jayapura memastikan bakal melaksanakan SKB tiga menteri tentang pemecatan terhadap koruptor berstatus PNS. Diakuinya, saat ini BKN telah menerbitkan 2000-an koruptor berstatus PNS di seluruh Indonesia. Dimana Provinsi Papua menempati urutan ke lima dengan jumlah 146 koruptor berstatus PNS. Sehingga sesuai SKB tersebut maka, 146 PNS ini secara tak langsung bakal diusulkan untuk dipecat. Kendati demikian, lanjut Frans, masih ada hal yang diperdebatkan apalagi data yang diterbitkan BKN belum dikeluarkan per nama. "Memang nanti data per nama ini akan disampaikan BKN pusat kepada gubernur lalu dibagi ke kabupaten dan kota. Hanya saja perdebatannya adalah kapan SKB ini mulai berlaku?" "Sebab saat ini sudah ada ASN yang telah menjalani hukuman kurungan dan pengembalian kerugian negara lalu bekerja kembali di instansinya. Kemudian ada juga ASN yang masih menjalani proses hukum. Sehingga mesti jelas dulu sebelum mengambil keputusan. Artinya, pemberlakuan SKB ini harus berkeadilan," harapnya. Sekda Papua Hery Dosinaen mengatakan bakal mensosialisasikan keputusan bersama Mendagri, Menpan RB dan BKN tentang penegakkan terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman dari pengadilan karena melakukan tindak pidana korupsi. (DiskominfoPapua) |
| Lukas Enembe Dorong OAP Jadi Pelaku Bisnis di Kawasan Pasifik Posted: 26 Sep 2018 11:13 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi mendorong orang asli Papua (OAP) untuk menjadi pelaku bisnis di kawasan pasifik. Hal demikian disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe saat berkunjung ke Provinsi Madang Papua Nugini (PNG), beberapa waktu lalu, sebagaimana rilis yang diterima.Dia juga mengajak Gubernur Provinsi Madang, Papua Nugini (PNG) Peter Yama untuk bersama membangun kerjasama ekonomi dan menjadikan pengusaha-pengusaha asli di kedua daerah sebagai pebisnis di Pasifik. "Pemerintah pusat sudah mempercayakan kepada kami untuk membuka jalur perdagangan dengan PNG. Artinya, setiap investasi Indonesia di Pasifik, harus lewat Papua." "Ini negeri kita, tanah kita. Ini waktunya kita menjadi pemain ekonomi di Pasifik. Baik pengusaha di Madang maupun di Papua," ujar dia. Sementara untuk mewujudkan hal tersebut, Gubernur Enembe, dalam periode keduanya memutuskan agar seluruh APBD Provinsi Papua yang bersumber dari dana otonomi khusus akan dikelola oleh Orang Asli Papua, terutama untuk pengembangan ekonomi. Kebijakan ini dilakukan agar OAP bisa bangkit, mandiri, sejahtera dan berkeadilan, lepas dari ketertinggalan. "Makanya kami mencari kemungkinan untuk membuka jalur perdagangan melalui laut. Sebab kedua provinsi bisa melakukan perdagangan dengan biaya murah." "Kita sudah mengekspor beras dari Merauke. PNG bisa mengimpor beras dari Papua. Tidak perlu dari Australia atau Thailand yang biayanya sangat mahal," ujar Enembe. Ia juga berharap Pemerintah Madang bisa menyediakan fasilitas pergudangan untuk menjalankan kerjasama perdagangan melalui laut. Menurutnya, Provinsi Papua sudah memiliki kapal yang bisa berlayar di sepanjang pesisir utara Papua hingga PNG. Saat ini kapal tersebut beroperasi di Kalimantan. "Kapal ini bisa memasok kebutuhan-kebutuhan di region Momase yang meliputi Morobe, Madang, East Sepik dan West Sepik dan sebaliknya membawa hasil pertanian, perkebunan atau industri dari region Momase ke Papua," kata Enembe. Gubernur Madang menyambut tawaran Gubernur Enembe dengan antusias. Menurutnya, Gubernur Enembe datang ke tempat yang tepat. Madang adalah provinsi utama di PNG. Provinsi ini, selain dikenal memiliki potensi wisata seperti pegunungan dan laut, juga menjadi pusat pertanian dan perkebunan PNG. Kopi, coklat, kopra dan vanilla adalah hasil pertanian dan perkebunan utama provinsi ini. "Selain hasil perkebunan, kami juga memiliki industri perikanan dan pertambangan," kata Gubernur Yama. Lanjutnya, Papua dan Madang memang berada di dua negara yang berbeda. Namun tidak seharusnya itu menjadi membatasi penduduk yang ada di kedua provinsi untuk berinteraksi karena penduduk di kedua provinsi saling bersaudara. "Provinsi Papua adalah saudara tua PNG. Kami bisa belajar banyak dari Papua yang sudah lebih maju. Demikian juga sebaliknya, Papua bisa belajar dari kelebihan yang kami miliki," ujar Gubernur Yama. Ia sepakat bahwa pengusaha-pengusaha dari Papua dan Madang bisa menjadi pelaku bisnis utama di Pasifik. Karena itu, ia berharap kunjungan kerja Gubernur Enembe ke Madang bisa ditindaklanjuti secepat mungkin. "Kita punya tanah paling besar di Pasifik ini. Penduduk paling banyak. Memang kita harus menjadi pelaku utama di berbagai sektor di Pasifik ini, terutama sektor ekonomi," ungkap Gubernur Yama. (DiskominfoPapua) |
| Laitupa : Belum Ada Perintah Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV Posted: 26 Sep 2018 10:52 AM PDT |
| Nasib 572 K2 di Bursel Masih Samar Posted: 26 Sep 2018 10:52 AM PDT |
| KASUS SENGKETA LAHAN GUNUNG SARI TERKESAN SARAT REKAYASA HUKUM Posted: 26 Sep 2018 10:13 AM PDT  Bukti surat sengketa tanah. MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN |LAMPUNG | Persoalan sengketa tanah antara Harun cucu dari pemegang ijin tebang hutan yang mulai disoal sejak 1998 lalu hingga hari ini dengan 16 keluarga yang notabene telah membeli lahan dari safei(alm). Mengaku bingung dengan munculnya surat putusan MA yang berisi perintah eksekusi masyarakat penghuni lahan yang dinyatakan telah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah. Laporan harun ke pihak Polres dan Pengadilan Negeri isinya juga sama seperti isi banding yang disampaikan ke pihak MA yakni penyerobotan tanah. Berikut bukti video pengakuan warga atas sengketa tanah. " apa acuan PN liwa dan MA itu berbeda sehingga isi putusannya tidak sama, apa setelah mengajukan banding ke MA perihal ketiadaan legalitas dan surat asal usul tanah tidak menjadi pertimbangan pihak MA dalam membuat keputusan, dan apa kahadiran dan penjelasan dari pihak tergugat tidak dibutuhkan oleh pihak MA maka kami sampai tidak mengetahui terkait banding yang dilakukan Penggugat ke MA?Apa memang seperti itu, tolong jelaskan pada kami yang awam akan hukum, jangan jadikan kami bulan-bulanan hukum !" Ujar seorang warga yang enggan menyebutkan namanya, diamini warga lainnya. Sebelumnya Tokoh masyarakat setempat, Herman menjelaskan bahwa Pembagian waris lahan atas nama kepemilikan masjid kerinci yang disoalkan selama kurang lebih 10 tahun itu belum pernah dilakukan oleh majid kerinci pada anak-anaknya. " Saya tau persis asal usul tanah itu, lahan seluas kurang lebih 3 Ha itu belum pernah dibagi pada ke empat anaknya, waktu ibunya harun itu menanyakan kebenaran penjualan sebagian lahan kepada Ridwanpun saya tau, karena dia pernah tinggal dirumah saya dan waktu itu tidak dipersoalkan malah dia bersyukur karena tanah keluarga tidak jatuh keorang lain yang bukan keluarga" jelas Herman. Dia pernah dimintai tolong oleh Harun untuk mengurus lahan yang dihibahkan ibunya padanya, lanjut Herman, dan dia mempertanyakan lahan yang dibagian mana yang dimaksudkan telah dihibahkan pada Harun oleh ibunya, karena setahu dirinya, belum ada pembagian waris atas lahan tersebut. Sakdiyah yang dalam kondisi lumpuh, salah satu dari 16 kk yang diputuskan MA harus segera mengosongkan lahan, digotong paksa oleh petugas PN dan dititipkan di lembaga Pemasyarakatan Liwa, sejak tanggal 9 Oktober lalu, ungkap Rb menambahkan. " dia tidak ikut menandatangani banding yang kami ajukan ke PN waktu itu, karena posisinya dia sedang berobat karena sedang berobat ditanjung karang"ujar dia. Walaupun persoalan sengketa lahan terus berlarut larut selama 10 tahun kebelakang, namun tak menghilangkan itikad baik dan pikiran positif 16 Kk yang ada disana dalam menghadapi permasalahan tersebut, jika mungkin ada upaya penyelesaian persoalan dengan cara kekeluargaan, serta apresiasi dari pihak DPRD juga Terkait lainnya mereka akan menyambutnya dengan suka cita, celetuk seorang warga bernama Tn diantara warga lainnya. (Sulistya) Editor : Redaktur Penanggung jawab : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang KASUS SENGKETA LAHAN GUNUNG SARI TERKESAN SARAT REKAYASA HUKUM . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Posted: 26 Sep 2018 09:23 AM PDT  Leo Jimmi kasi intel kejari pangkalpinang. MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | PANGKALPINANG-BABEL | Hingga berita ini diturunkan dalam penanganan kasus SPPD 13 anggota DPRD Kota Pangkalpinang. Dalam hal ini masih menjadi tanda tanya mengenai perihal uang yang dititipkan di Kejari Pangkalpinang dengan nominal ratusan juta masih tetap menuai pro dan kontra diberbagai kalangan masyarakat, serta para kalangan awak media di Bangka Belitung. Budik Wahyudi selaku bendahara sekwan DPRD Kota Pangkalpinang pada saat itu, menyalahgunakan kewenangan jabatannya yaitu dengan mencairkan uang SPPD ke 13 anggota DPRD Kota Pangkalpinang dengan angka kerugian negara hingga mencapai nominal 158 juta. Walaupun hal tersebut telah terbukti atas perbuatan yang dilakukannya, Budik Wahyudi harus terpaksa menjalani masa hukuman 1 tahun 6 bulan dan denda 50 juta subsider 1 bulan kurungan dalam amar putusan yang dibacakan Hakim Ketua PN Pangkalpinang pada waktu lalu. Menurut penuturan yang disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pangkalpinang, RM Ari Prio Agung, SH melalui Kasi Intelijen Kejari Pangkalpinang, Leo Jimmy, SH ditemui di ruang kerjanya, Senin siang (24/09/2018) sekitar pukul 14.00 WIB bahwa mengenai perkara DPRD Kota Pangkalpinang, sementara bendaharanya (Budik Wahyudi-red) sudah diputuskan dipersidangan dalam kasus tersebut. "Kita masih menunggu kasasi, uang yang dikembalikan 13 anggota Dewan (DPRD Kota-red) tersebut masih berstatus titipan berarti masih di Kejaksaan. Terus apakah uang tersebut ada dalam putusan pengadilan. Jawab kasi intel, tidak ada pak. Setelah kita tanyakan kepada kasi pidsus tidak ada dalam putusan hakim. Lalu bagaimana terhadap uang titipan tersebut. Nah, apabila keputusannya berkekuatan hukum tetap "Ingkrah" terhadap uang titipan tersebut akan kita setor ke kas negara sebagai uang pengambalian kerugian negara. Uang tersebut masih secara resmi dititipkan ke ke Kejaksaan Ya. Sampai dengan saat ini, Setahu saya ke 13 Dewan tersebut statusnya sebagai saksi dalam kasus bendahara sekwan ini (Budik-red), Belum kita mulai penyidikan dan penyelidikan baru", terang Leo. Saat disinggung kembali mengenai proses kedepannya seperti apa terhadap 13 Dewan (DPRD Kota-red) dalam hal perjalanan dinas tersebut. "Kita tidak menutup kemungkinan, kita akan tanya penyidik, bagaimana dalam hal ini. Karena saat saya tanyakan, masih menunggu proses kasasinya dulu setelah itu nantinya penyidik yang akan memutuskannya apa, yang artinya ke 13 dewan tersebut masih sebatas saksi dalam perkara bendahara Budik. Kalau sudah Ingkrah putusan kasasinya. Gini ya, Kalaupun nantinya ada penyidikan baru terhadap uang tersebut. Kita kembalikan ke kas negara kan ada bukti slipnya (setoran-red) terhadap uang tersebut nantinya kita gunakan slip itu bisa sebagai barang bukti", paparnya dihadapan awak media.(Sumarwan) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Tunggu Keputusan Kasasi "INGKRAH", Slip Setoran Uang Ratusan Juta Di Kejari Pangkalpinang Jadi Barang Bukti (BB) 13 Anggota DPRD Pangkalpinang . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Tak Kunjung Terima Haknya IKD Kecamatan Bantan Angkat Bicara Posted: 26 Sep 2018 07:38 AM PDT  Tak Kunjung Terima Haknya IKD Kecamatan Bantan Angkat Bicara MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | BENGKALIS [ 25 September 2018 ], Setelah sekian lama menunggu dan menunggu namun tidak juga ada kepastian kapan dana Tunda bayar yang menjadi Hak Mutlak mereka tak juga kunjung diterima membuat Ikatan Kepala Desa ( IKD ) yang beranggotakan 23 orang Kepala Desa yang ada di Kabupaten Bantan dan sejumlah Kepala Desa yang ada di Kabupaten Bengkalis angkat bicara dan mengutarakan sikapnya menyangkut dengan persoalan Tunda Bayar Dana ADD Tahun 2017. Seperti yang dikatakan Indrawan Sukmana selaku Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis beberapa hari yang lalu yang mengatakan bahwa pihak Eksekutif ( Pemkab Bengkalis ) Ternyata tidak memasukkan usulan pengalokasian dana Tunda bayar ADD Tahun 2017 dalam Rencana APBD Perubahan yang nantinya akan jadi bahan untuk dibahas oleh DPRD dengan dalil Anggaran Defisi. Menanggapi hal tersebut Pasla selaku Ketua IKD Bantan didampingi sejumlah Kepala Desa lain ketika dikonfirmasi Awak Media pada ( 23/09 ) mengatakan bahwa mereka menuntut Konsistensi yang telah dibuat pada tanggal 13 Agustus 2018 dalam agenda hearing yang digelar di Kantor DPRD Bengkalis. Dimana menurut Sekretaris Daerah ( SEKDA ) Kabupaten Bengkalis selaku Ketua TPAD ketika itu sepakat untuk menganggarkan kekurangan pengalokasian Dana ADD Tahun 2017 dalam rancangan APBD perubahan Tahun 2018. Hal itu kemudianya dipertegas oleh ketua DPRD Bengkalis, Abd. Kadir bahwa anggaran tunda bayar, akan dianggarkan dalam APBD perubahan. "Kita dari pemerintah desa tetap menuntut konsistensi dari yang telah disampaikan . Untuk itu Kita memperingatkan janji pemimpin kita tersebut, jika memang betul-betul juga tidak dianggarkan dalam APBD perubahan, maka kami telah sepakat dari masing-masing kepala Desa untuk mengadakan rapat secepat mungkin mempersiapkan upaya-upaya lain sehingga apa yang menjadi hak kami pemerintah desa dapat dipenuhi. Jika pun kiranya nanti hasil dari keputusan rapat masing-masing kepala Desa menyepakati mau atau tidak maunya harus turun jalan menyampaikan aspirasi secara terbuka, demi kepentingan masyarakat dan pemerintah desa kami harus lakukan itu." Tegas Pasla. Selain itu tanggal 23/9/2018 malam Indrawan Sukmana anggota DPRD Bengkalis menyatakan ia akan tetap bersikap terhadap pihak eksekutif apapun caranya persoalan dana tunda bayar ADD tahun 2017 dan anggaran pesangon eks pekerja BUMD BLJ yang telah diputuskan oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap senilai Rp 10 M wajib diakomodir dalam APBD Perubahan 2018 yang akan dibahas oleh DPRD Bengkalis tanggal 24 September, tegasnya. ( Tim ) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Tak Kunjung Terima Haknya IKD Kecamatan Bantan Angkat Bicara . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Vaksin Campak dan Rubela di Kota Ambon Baru Capai 57, 88 Persen Posted: 26 Sep 2018 07:13 AM PDT  Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Ambon, Sioly Soempiet mengatakan, target yang ditetapkan oleh Dinas kesehatan Kota Ambon sebesar 95 persen dengan pencapaian masih 57,88 persen dan masih tersisa 42 persen lebih. "Sampai tanggal 25 September 2018 baru 57,88 anak yang memperoleh imunisasi. padahal untuk memutus mata rantai penularan campak dan rubella diperlukan minimal 95 persen anak dari target usia untuk imunisasi," kata Soempiet kepada wartawan di Center Kantor WaliKota Ambon, Rabu (26/9/). Dia mengakui, masih banyak kendala yang dihadapi pihaknya hingga kini ketika melakukan vaksin, yakni kurangnya pemahaman orang tua tentang pentingnya vaksin MR, berita hoax yang beredar di masyarakat dan sertifikasi vaksin MR. "Kurangnya pemahaman tentang pentingnya vaksin MR maupun berita hoax bahwa terjadi kelumpuhan maupun kejang-kejang bahkan diare pada anak yang diimunisasi. padahal itu karena ada sakit tertentu bukan karena vaksin yang dilakukan," katanya. Menurut Soempiet, kendala tersebut membuat beberapa puskesmas yang berada di Kota Ambon memiliki cakupan terendah dalam vaksin MR yakni puskesmas Waihoka, puskesmas Air Besar, puskesmas Rijali dan puskesmas Nania – dengan presentase cakupan vaksin di bawah 50 persen. Dikatakan, pada tahun 2017 di desa Waihoka, Kota Ambon telah ditemukan 12 kasus campak namun tak menyebabkan kematian, sehingga anak-anak di wilayah tersebut lebih rentan terhadap penyakit campak dan rubella. Tak hanya anak, kata dia, ibu hamil juga sangat berpotensi terserang infeksi virus tersebut. "Ini disebabkan karena tak adanya kekebalan kelompok di masyarakat karena jika ada kekebalan kelompok maka anak maupun ibu hamil yang belum vaksin dapat terlindungi oleh kekebalan kelompok tersebut. Dan kekebalan kelompok tersebut hanya dapat terwujud jika cakupan vaksin mencapai 95 persen," ujarnya. Untuk mencapai kekebalan kelompok tersebut, pihaknya terus melakukan berbagai upaya dalam mengkampanyekan pentingnya vaksin MR. Mengingat akibat dari terinfeksi campak dan rubella sangat berbahaya bagi anak. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan vaksin terhadap anak jalanan yang ada di kota Ambon yang usianya masuk dalam batas usia imunisasi MR. Pejabat ini berharap, dengan adanya sosialisasi lagi yang akan dilakukan oleh pihaknya, salah satu kendala yang ada dapat diatasi karena fatwa MUI sudah dikeluarkan. Dan pentingnya vaksin MR dapat dipahami oleh masyarakat sehingga cakupan 95 persen yang ditargetkan dapat dipenuhi tepat pada batas waktu yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan RI. (e) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Vaksin Campak dan Rubela di Kota Ambon Baru Capai 57, 88 Persen . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Seluruh Kepala Daerah di Provinsi Papua Sepakat Tolak Perekrutan IPDN dan CPNS Online 2018 Posted: 26 Sep 2018 07:10 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Seluruh kepala daerah di Provinsi Papua, baik Gubernur dan para bupati/walikota telah bersepakat menolak perekrutan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Calon Pegawain Negeri Sipil (CPNS) online 2018 serta mendorong pengangkatan Honorer Kategori dua (K2). Kesepakatan ini rencananya akan disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe bersama bupati dan walikota ke Jakarta kepada Presiden Jokowi. Dengan harapan, aspirasi itu bisa segera dijawab oleh kepala negara. "Makanya saya minta setiap kepala daerah dan BKD untuk segera mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Sehingga apa yang menjadi keinginan pemerintah dan masyarakat Papua bisa segera dijawab oleh Presiden". "Yang pasti semua sudah bersepakat dan satu suara untuk hal ini. Karena permasalahan yang dihadapi terkait CPNS sama di setiap daerah di Papua," ujar Enembe di hadapan bupati/walikota dan kepala BKD kabupaten/kota, di Jayapura, Selasa (25/9). Menurut Lukas, paling lambat Senin atau Selasa pekan, dirinya akan memimpin rombongan ke Jakarta bersama para bupati dan walikota untuk bertemu presiden. "Untuk isi surat pernyataan sementara yang sudah tertuang dan ditandatangani oleh gubernur, ketua MRP, ketua DPRD dan 29 kepala daerah. Hanya nanti akan dimatangkan kembali lagi sebelum diserahkan secara resmi ke presiden," ucap dia. Sementara, Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom, meminta seluruh kepala daerah untuk komitmen soal penerimaan CPNS 2018 di Papua, mengingat kebijakan pusat untuk Papua tidak sepenuhnya berpihak kepada orang asli Papua. "Saya minta kepala daerah yang tidak hadir hari ini bisa diberitahukan lewat radiogram resmi. Supayaapa yang sudah disepakati bisa diterima dan dijawab oleh Presiden Jokowi," harap dia. (DiskominfoPapua) |
| Empat Kantor Pemkab Bursel Kena Sasi Adat, Pegawai Takut Berkantor Posted: 26 Sep 2018 07:08 AM PDT  Aksi sasi adat ini dilakukan oleh oknum pemilik lahan dimana empat bagunan kantor pemerintah tersebut berdiri. Pantauan media ini, Rabu (26/9), di hari kedua kantor disasi tak ada satupun pegawai yang datang berkantor lantaran pintu kantor mereka disasi dengan kain adat warga Buuru Selatan yang dinamakan 'ivutin' yang dikaitkan pada setiap pintu kantor. Kantor–kantor yang disasi antara lain, kantor Dinas Koperasi dan UKM, Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kantor Dinas Sosial dan Kantor Inspektorat. Empat Kantor ini disasi oleh keluarga Hutang Nurlatu yang disebut-ebut sebagai tuan tanah. Ianformasi yang diterima, lahan seluas 2 hektar yang digunakan oleh pemda Bursel ini disebut sejak 2015 hingga sekarang belum juga dibayar maupun dilakukan pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman di atasnya sehingga tuan tanah tersebut menutup lokasi perkantoran tersebut. Terhadap persoalan ini, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan terus melakukan pendekatan persuasif kepada pemilik lahan – keluarga Hutang Nurlatu yang melakukan penyegelan atau sasi adat terhadap empat kantor tersebut. Akibat penyegelan kantor yang dilekukan sejak Sabtu (22/9) lalu itu mengakibatkan aktivitas perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat di empat kantor itu lumpuh total. "Sampai saat ini kita masih menggunakan pendekatan persuasif kepada pemilik lahan yang melakukan penyegelan terhadap empat kantor milik Pemkab Bursel itu," jelas Sekda Bursel Syharoel Pawa kepada wartawan di ruang kerjanya. Dikatakan, yang jelas masalah lahan yang dimana empat kantor milik Pemkab Bursel itu sudah diselesaikan atau telah dibayar lunas dan tidak ada persoalan lagi. Jelasnya bahwa, bukti terkait pembayaran lahan tersebut lanjut Sekda ada, bukti lahan itu dibeli sampai sekarang masih ada. Kata Sekda, orang yang menjadi saksi terkait dengan pembelian lahan itu sampai sekarang masih ada. "Kita telah membayar dana sebesar Rp 60 juta kepada pemilik lahan . Empat kantor milik pemerintah itu telah dibangun sejak tahun 2011. Masa baru sekarang ini mereka lakukan komplain terkait lahan itu. Kenapa saat bangun, tidak dilakukan penyegelan. "Sekarang baru dilakukan penyegelan ada apa ini. Kenapa 7 atau 6 tahun lalu tidak disegel, tetapi sekarang baru disegel. Pemerintahan sudah jalan bertahun-tahun baru melakukan penyegelan, ini kan lucu," kesalnya. Sekda mengaku pihaknya terpaksa menggunakan pendekatan persuasif, karena penyegelan dilakukan dengan menggunakan simbol-simbol adat. "Kita tidak bisa pakai tindakan kekerasan karena penyegelan dilakukan pakai simbol-simbol adat Buru. Kita upayakan lewat jalur persuasif, karena proses pemerintahan di empat kantor milik pemerintah itu tetap harus dijalankan," jelas Sekda. Pemkab Bursel lanjut dia, akan berupaya untuk mencari bukti pembayaran terhadap lahan yang di atasnya telah dibangun empat kantor itu. "Bukti pembayarannya ada. Tetapi karena saat pindah kantor dari kantor lama ke baru, mungkin ada tercecer. Kita upayakan bukti harus didapat sehingga bisa ditunjukan kepada pemilik lahan tersebut," pungkasnya. (AZMI) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Empat Kantor Pemkab Bursel Kena Sasi Adat, Pegawai Takut Berkantor . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Kemapuan Menembak Prajurit Lantamal IX Kembali di Asah Posted: 26 Sep 2018 07:08 AM PDT  Latihan dilaksanakan dalam upaya pembinaan personel Lantamal IX agar senantiasa memiliki kemampuan dasar prajurit dalam keahlian menembak tetap terjaga, sehingga setiap personel Lantamal IX akan selalu siap menghadapi tugas yang di emban. Latihan menembak dilaksakan dengan tiga sikap tembak yaitu sikap tiarap, sikap duduk dan sikap berdiri serta dinilai untuk mengukur kemampuan setiap individu prajurit Lantamal IX. Diharapkan dari latihan ini dapat membangun kepercayaan diri, kemampuan fisik dan mental prajurit Lantamal IX. Selain itu, untuk meningkatkan dan mengembangkan sikap serta kemampuan sekaligus kecakapan setiap personel. Pada latihan menembak kali ini, Lantamal IX melaksanakan latihan bersama dengan personel Bakamla Zona Maritim Timur khususnya pengawak kapal Bakamla yang telah melaksanakan pelatihan menembak. Bagi personel Bakamla, pelatihan menembak telah menjadi agenda rutin dalam program Bakamla di masing – masing Zona Maritim, Bakamla RI setiap tahunnya. (DISPEN LANTAMAL IX) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kemapuan Menembak Prajurit Lantamal IX Kembali di Asah . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Lantamal IX Terima Sosialisasi Pengintegrasian Rencana Wilayah Pertahanan Posted: 26 Sep 2018 07:08 AM PDT  Pada kesempatan tersebut selaku Direktur Wilayah Pertahanan Laksamana Pertama TNI Bambang Supriyadi didampingi Komandan Lantamal IX Laksamana Pertama TNI Antongan Simatupang serta Wakil Walikota Ambon Syarif Hadler membuka acara secara resmi kegiatan sosialisasi Pengintegrasian Rencana Wilayah Pertahanan Dalam Rangka Mendukung Rencana Rinci Wilayah Pertahanan TA 2018. Selain itu, dalam sambutan Dirwilhan Ditjen Satrahan yang dibacakan Direktur Wilayah Pertahanan menyampaikan bahwa diadakannya sosialisasi ini berkaitan dengan telah terbitnya Kepmenhan nomor 138 tahun 2018 tentang rencana wilayah pertahanan sesuai amanat dari PP 68 tahun 2014 tentang penataan wilayah pertahanan negara pada pasal 7 ayat 2 yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun RTRW Provinsi, Kabupaten atau kota beserta rencana rinciannya. Saat ini penyusunan dan implementasi RTRW Pemda masih belum selaras dengan penataan wilayah pertahanan aspek pertahanan dan keamanan belum terakomodasi secara keseluruhan dalam dokumen RTRW Pemda sehingga pada tataran implementasi masih mengalami hambatan dan berpotensi menimbulkan permasalahan hal ini dikarenakan masih adanya kendala terkait data wilayah pertahanan dengan terbitnya kepmenhan nomor 138 tahun 2018 tentang rencana wilayah pertahanan yang memuat lokasi wilayah pertahanan meliputi daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya daerah disposal amunisi objek vital nasional yang bersifat strategis dan daerah kepentingan pertahanan udara diharapkan dapat menyelesaikan kendala terkait data wilayah pertahanan Lebih lanjut dikatakan, sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan sosialisasi ini adalah terwujudnya pemahaman dan peningkatan koordinasi dari pemangku kepentingan dalam mengintegrasikan pembangunan tata ruang aspek pertahanan sebagai bagian dari pembangunan tata ruang wilayah nasional di daerah, dapat mengurangi potensi timbulnya permasalahan dan terwujudnya penyelesaian permasalahan tumpang tindih terkait penataan ruang, dan masukan untuk mendukung penyusunan rencana rinci wilayah pertahanan Hadir dalam kegiatan Asisten Perencanaan dan Anggaran Danlantamal IX Kolonel Laut (S) Dodik Pujiargo, Asisten Logistik Danlantamal IX Letkol Laut (T) Aliyanto, Asisten Potensi Maritim Danlantamal IX Kolonel Marinir Nanang Purwoko, Perwakilan Kepala Dinas PU Maluku, Perwakilan Kodam XVI/PTM Ambon, Perwakilan Polda Maluku serta Perwakilan Dinas Tata Ruang Daerah Provinsi Maluku. (DISPEN LANTAMAL IX) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Lantamal IX Terima Sosialisasi Pengintegrasian Rencana Wilayah Pertahanan . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Pangdam XVI/Pattimura Hadiri Simulasi Pengawalan Pengamanan VVIP Capres dan Cawapres Posted: 26 Sep 2018 07:03 AM PDT  Siaran pers Pendam XVI/Pattimura kepada media ini, Rabu (26/9/2018) menyebutkan, kegiatan yang mengusung tema "TNI-Polri dan Pemda Siap Mengamankan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019" diikuti ratusan personel gabungan TNI/Polri serta instansi terkait yang tergabung dalam latihan bersama pengamanan Pemilu/Pilpres Tahun 2019 mendatang. Simulasi Pengawalan Pam VVIP Capres dan Cawapres digelar dalam rangka kesiapan TNI/ Polri serta instansi terkait dalam menanggulangi ancaman dan gangguan Kamtibmas terutama dalam menghadapi Pemilu 2019. Pangdam dalam amanatnya mengatakan, kegiatan yang digelar pagi ini meliputi latihan Simulasi Pengawalan Pam VVIP Capres dan Cawapres dalam rangka Operasi Mantap Brata Siwalima tahun 2018 yang menggunakan tatik "Tactical Floor Game", tidak hanya disatuan atas tetapi juga akan digelar disatuan bawah yaitu Polres dan Kodim. "TNI-Polri siap memback up KPU dan Bawaslu apa bila ada gangguan atau ancaman dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pilpres) tahun 2019", tegas Pangdam. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pangdam XVI/Pattimura Hadiri Simulasi Pengawalan Pengamanan VVIP Capres dan Cawapres . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Kota Kupang Dapat Jatah 259 CPNS, Pelamar Dipersilahkan Mendaftar Posted: 26 Sep 2018 06:10 AM PDT  Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Kupang, Ade Manafe. sergap.id, KUPANG – Para pencari kerja di Kota Kupang dipersilahkan mendaftar melalui situs resmi Badan Kepegawaian Negara, sscn.bkn.go.id, jika ingin menjadi Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS). Pasalnya, pendaftaran CPNS 2018 sudah dimulai pada hari ini, Rabu (26/9/2018). Pelamar yang nantinya akan mengikuti seleksi CPNS 2018 diwajibkan mempunyai akun SSCN, dan fitur registrasi untuk melakukan pendaftaran akun di situs SSCN sudah dapat diakses. Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Kupang, Ade Manafe, mengatakan, tahun ini Kota Kupang hanya dijatahi 259 CPNS yang terbagi dalam dua formasi, yakni formasi khusus dan formasi umum. Formasi khusus diberikan kepada 3 orang penyandang disabilitas, 9 orang lulusan terbaik perguruan tinggi dengan predikat cumlaude, dan 8 orang honorer K2. Sementara formasi umum diantaranya tenaga teknis 39 orang, tenaga kesehatan 82 orang, dan guru 130 orang. "Pendaftaran dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia dan hanya melalui portal resmi BKN dengan alamat http/sscn.bkn.go.id, dan pelamar hanya diperkenankan memilih satu instansi, satu formasi jabatan sesuai kualifikasi pendidikan," ujar Manafe saat ditemui SERGAP di Kupang, Rabu (26/9/18). Menurut Manafe, seleksi akan menggunakan komputer dengan sistem computers assisted test dari BKN yang meliputi seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB). "Persyaratan usia adalah untuk formasi umum dan formasi khusus cumlaude serta penyandang disabilitas paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun saat melamar," tegasnya. "Sedangkan untuk formasi khusus tenaga pendidik (guru) ex K2 usia paling rendah 18 tahun dan usia paling tinggi 35 tahun pada Agustus 2018 dan memiliki kualifikasi pendidikan S1 yang diperoleh sebelum seleksi tenaga honorer K2 tanggal 3 November 2013 dan terdaftar dalam data base BKN serta masih bekerja secara terus menerus sampai sekarang," tutupnya. (adv/adv)  Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kota Kupang Dapat Jatah 259 CPNS, Pelamar Dipersilahkan Mendaftar . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Rakor Lintas Sektoral, TNI- Polri dan Stake Holder Siap Mengamanankan Pemilu 2019 Posted: 26 Sep 2018 06:08 AM PDT  Rakor Lintas Sektoral, TNI- Polri dan Stake Holder Siap Mengamanankan Pemilu 2019 Demikian hal tersebut disampaikan Kapolda Kalbar, Irjen Pol Drs Didi Haryono SH MH dalam rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka Pengamanan Pemilu Tahun 2019 di Aula Grand Mahkota Hotel Kota Pontianak, Kalimantan Barat.(25/09/2018). Nampak hadir juga Pangdam XII/ Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Achmad Supriyadi, Danlantamal XII Pontianak Laksma TNI Gregorius Agung W. D., M.Tr, Danlanud Supadio, Marsma TNI Minggit Tribowo, Wakapolda Kalbar Brigjen Pol Sri Handayani dan tamu undangan. Kondisi Kalbar secara umum kondusif, ini semua berkat keseriusan kita bersama, sinergitas pemerintah, TNI/Polri dan seluruh elemen masyarakat yang solid dalam menjaga stabilitas kamtibmas. "Bingkai persatuan dan kesatuan Negara kita salah satunya soliditas stake holder dan TNI/Polri dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pertahanan dan pengamanan dalam menghadapi isu primordial, derasnya globalisasi, dan dinamika masyarakat di tahun politik ini", kata Kapolda Kalbar Irjen Pol Drs Didi Haryono. Sinergitas harus kita terapkan dengan semangat kebersamaan saling menghormati dan menghargai yang kita junjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari, semangat bersinergi dan harmonis dalam menciptakan dan memelihara kamtibmas inilah yang harus kita contohkan, karena hanya dengan itulah kita bisa dengan tenang, bersama-sama menjaga kondusifitas kamtibmas dikalbar. "Dengan suksesnya pemilu maka kita semua telah berkontribusi untuk membangun pondasi yang kokoh untuk melanjutkan pembangunan demi kesejahteraan bersama", lanjutnya. Pengamanan pilkada serentak tahun 2018 menjadi acuan. Indeks kerawanan pilkada 2018 Kalbar berada di rangking ke-2 paling rawan setelah Papua, dan berkat kerja keras kita bersama Kalbar menjadi salah satu Provinsi teraman dan paling sukses dalam pelaksanaan Pemilu, pada konteks inilah peranan TNI-Polri dan seluruh stakeholders penyelenggara Pemilu 2019 sangat besar dalam mengawal dan mengamankan seluruh prosesnya. Dijelaskannya, ada beberapa potensi gangguan yang harus kita cegah dan tangkal, diantaranya: Praktek-praktek kecurangan pemilihan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, baik penyelenggara, pemilih, serta pihak lainnya yang dapat memicu penolakan dan protes dari pihak lain dan berujung konflik; Ancaman fisik dan non-fisik terhadap keamanan para calon, pemilih, dan masyarakat umum, serta upaya-upaya pihak tertentu yang sengaja ingin menciptakan gangguan kamtibmas seperti teroris; Ancaman terhadap keamanan fasilitas umum, dan sarana-prasarana penunjang pemilihan suara seperti kantor KPU/Bawaslu, TPS, kotak suara, alat komunikasi, dan sebagainya. "Polri tidak dapat bekerja sendiri dan membutuhkan penebalan/perbantuan dalam pengamanan pada setiap tahapan pemilu", tuturnya. Begitu juga kepada seluruh personel pelaksana pengamanan Kapolda Kalbar, Irjen Pol Drs Didi Haryono mengajak untuk senantiasa menjaga netralitas dan profesionalitas. "Mari kita hindari segala tindakan dan perilaku yang kontra produktif, yang justru dapat mengganggu jalannya pemilu, serta mencederai nilai-nilai demokrasi dan menurunkan citra TNI-Polri dimata masyarakat". Tutupnya. (rls) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Rakor Lintas Sektoral, TNI- Polri dan Stake Holder Siap Mengamanankan Pemilu 2019 . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Perusahaan PT SBP Diduga Izin HGU Belum Bayar Pada Masyarakat Pelalawan Posted: 26 Sep 2018 06:08 AM PDT  Ket Foto : Tampak Wakil Ketua DPRD Dan Anggota DPRD Kab.Pelalawan Menghearing Pihak PT. SBP Di Kantor DPRD. MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | PELALAWAN RIAU | PT.Surya Bratasena Plantation ( PT. SBP) tidak bersuara ketika Hierring di DPRD Kab.Pelalawan bersama tokoh masyarakat 4 desa di Pelalawan. Semenjak berdirinya perusahaan PT. Surya Beratasena Plantation: membuka lahan yang tertuang didalam izin SK Nomor KPTS.17/I.L-X/1988 dengan luas lahan kurang lebih 16.000 Ha tanggal 04 Oktober 1988 yang dikeluarkan oleh BKPMD untuk perkebunan Kelapa sawit & nbsp; Dengan pola PIR-TRANS.Dan Revisi Izin Lokasi SK. Nomor KPTS.79/I.L-VII/1992 pertanggal yang dikeluarkan oleh BKPMD untuk perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR-TRANS. Semenjak area inti HGU 3200 Ha dengan tahap awal survey dan merintis blok pada bulan agustus & nbsp; sampai september 1989 dan rencana pada tahun 1990 seluas 1500 Ha berada disebelah timur & nbsp; kebun inti. Diwaktu yang sama bulan september 1989 dilakukan pengukuran ulang Izin HGU Secara Kadasteral oleh 2 (dua) personil dari BPN Pusat yang diantar ke kebun PT.SBP oleh 1 (satu) orang staff dari BKPM pusat. Permasalahan kasus Lahan yang tidak kunjung tuntas terhadap masyarakat setempat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada diwilayah pemerintahan kabupaten Pelalawan, Salah satu tokoh masyarakat G.Supriadi S saat dijumpai ditempat yang berbeda menyampaikan kepada Awak Media. Menyampaikan perusahaan PT.SBP untuk dapat meninggalkan lahan seluas 844 Ha dan harus dikembalikan kepada masyarakat yang berada di empat desa yang terdiri dari desa Dundangan seluas 76,65 Ha, desa Sorek dua seluas 302,15 Ha, desa Sorek satu seluas 202,40 Ha, dan desa Batang Kulim 262,80 Ha. Karena secara & nbsp; hukum PT. SBP dengan luas lahan sebesar 844 Ha tidak mempunyai legal yang & nbsp; sah dan tidak mengantong izin semenjak tahun 1989. Dalam rapat herring di kantor DPRD Kabupaten Pelalawan untuk mediasi antara perusahaan PT. Surya Beratasena Plantation dengan tokoh masyarakat turut hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan Suprianto SP, anggota DPRD Kab Pelalawan Rinto, Rustam Sinaga, Nazaruddin Arnaz, perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan Eko, perusahaan PT.SBP General Manager (GM) Zul Amri, Humas TL Batubara, Staff Humas Aditya, Perwakilan Tokoh Masyarakat G.Supriadi S. Dalam memediasi antara Tokoh masyarakat dengan perusahaan PT. SBP diruangan kantor DPRD Kabupaten Pelalawan (24-09-2018) belum ada titik terangnya permasalahan dengan penyampaian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan Eko bahwa itu ada wewenang terkait permasalahan Izin HGU di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau. Sementara media ini mencoba menghubungi yaitu humas Batu Bara mengawakil perusahaan melalui selulernya sampai saat ini belum ada jawaban. (M.P) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Perusahaan PT SBP Diduga Izin HGU Belum Bayar Pada Masyarakat Pelalawan . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Seluruh Kepala Daerah di Provinsi Papua Sepakat Tolak Perekrutan IPDN dan CPNS Online 2018 Posted: 26 Sep 2018 04:38 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Seluruh kepala daerah di Provinsi Papua, baik Gubernur dan para bupati/walikota telah bersepakat menolak perekrutan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Calon Pegawain Negeri Sipil (CPNS) online 2018 serta mendorong pengangkatan Honorer Kategori dua (K2). Kesepakatan ini rencananya akan disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe bersama bupati dan walikota ke Jakarta kepada Presiden Jokowi. Dengan harapan, aspirasi itu bisa segera dijawab oleh kepala negara. "Makanya saya minta setiap kepala daerah dan BKD untuk segera mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Sehingga apa yang menjadi keinginan pemerintah dan masyarakat Papua bisa segera dijawab oleh Presiden". "Yang pasti semua sudah bersepakat dan satu suara untuk hal ini. Karena permasalahan yang dihadapi terkait CPNS sama di setiap daerah di Papua," ujar Enembe di hadapan bupati/walikota dan kepala BKD kabupaten/kota, di Jayapura, Selasa (25/9). Menurut Lukas, paling lambat Senin atau Selasa pekan, dirinya akan memimpin rombongan ke Jakarta bersama para bupati dan walikota untuk bertemu presiden. "Untuk isi surat pernyataan sementara yang sudah tertuang dan ditandatangani oleh gubernur, ketua MRP, ketua DPRD dan 29 kepala daerah. Hanya nanti akan dimatangkan kembali lagi sebelum diserahkan secara resmi ke presiden," ucap dia. Sementara, Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom, meminta seluruh kepala daerah untuk komitmen soal penerimaan CPNS 2018 di Papua, mengingat kebijakan pusat untuk Papua tidak sepenuhnya berpihak kepada orang asli Papua. "Saya minta kepala daerah yang tidak hadir hari ini bisa diberitahukan lewat radiogram resmi. Supayaapa yang sudah disepakati bisa diterima dan dijawab oleh Presiden Jokowi," harap dia. (DiskominfoPapua) |
| Empat Kabupaten di Pulau Sumba Adopsi Program INOVASI Posted: 26 Sep 2018 04:10 AM PDT  Wakil Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali (paling kanan) saat hadir bersama Forum Peduli Pendidikan Sumba. Ia sangat mendukung adopsi program INOVASI di daerahnya. sergap.id, SUMBA – Program pendidikan INOVASI yang efektif berjalan pada awal tahun 2018 mendapatkan apresiasi dari pemerintah kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah. Ini terbukti dengan komitmen pemerintah di 4 kabupaten itu yang mengalokasikan APBD cukup besar untuk mengadopsi atau mendiseminasi program pendidikan bantuan dari pemerintah Australia tersebut. Empat daerah yang menurut penelitian ACDP 2016 memiliki tingkat literasi dan numerasi yang rendah itu melihat program INOVASI menjadi salah satu cara menjawab tantangan yang ada. Bahkan Pemda Sumba Timur bersedia mengalokasikan dana sebesar Rp 1,3 milyar untuk menularkan program tersebut ke pendidik-pendidik lain yang belum terkena program. Dengan dana ini Pemda Sumba Timur merekrut 62 Fasilitator Daerah sebagai tambahan 10 fasilitator yang sebelumnya telah direkrut oleh INOVASI. Fasilitator daerah bertugas melatihkan modul-modul pelatihan INOVASI ke pendidik kelas awal atau kelas 1, 2 dan 3 di tiga belas kecamatan yang baru dipilih menjadi penerima program oleh pemerintah setempat. 13 kecamatan itu merupakan kecamatan diluar empat kecamatan yang selama ini sudah menjadi dampingan dan dibiayai INOVASI dan satu kecamatan lainnya yang ditalangi oleh INOVASI dan Pemda Sumba Timur. Sementara Pemda Sumba Barat mengalokasikan Rp 527 juta, Sumba Barat Daya Rp 623 Juta, dan Sumba Tengah Rp 500 juta. Dalam pertemuan yang diprakarsai oleh Forum Peduli Pendidikan Sumba di Sumba Timur belum lama ini, via Kepala Biro Kerjasama Provinsi NTT, Lery Rupidara, Gubernur NTT Victor Laiskodat menyampaikan apresiasinya kepada program INOVASI. Menurutnya, kemampuan literasi adalah kemampuan yang amat penting untuk dikembangkan. Sebagai bentuk apresiasinya, untuk menunjang program yang sudah ada, ia berjanji akan memperluas cakupannya dan mengembangkan perpustakaan yang lebih baik. "Kalau terdapat bukti yang kuat keberhasilan program ini, kita akan perluas ke 18 daerah lain, seperti ke Alor, Flores dan Rote yang kondisinya hampir sama dengan di Sumba," ujar Lery mewakili Laiskodat. Menurut guru-guru penerima program, INOVASI telah mengenalkan pada mereka metode mengajar yang terbukti efektif membuat siswa cepat menyerap pembelajaran. "Salah satu keberhasilan INOVASI adalah membuat saya tahu cara mengajar yang lebih efektif, yang mampu membuat siswa tingkat literasinya dan numerasinya jadi cepat meningkat dan memiliki karakter yang lebih kuat dari sebelumnya," ujar Sarvina Mbali Rima, guru SDN Kadahang, Sumba Timur. Menurut dia, dulu sebelum mengenal program INOVASI, ia mengajar berdasarkan naluri pikirannya tanpa dibekali metode mengajar yang tepat. "Sekarang kita dibekali dengan metode pembelajaran aktif berbasis MIKIR atau mengalami, interaksi, komunikasi dan refleksi yang memudahkan kami membuat skenario pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi siswa," ujarnya. Namun yang paling penting menurutnya, kehadiran INOVASI telah mengubah cara pandangnya terhadap profesinya sendiri sebagai guru. "Saya menjadi memahami dan memaknai profesi kita sebagai guru dan ini yang paling penting. Ohh ternyata begini jadi guru itu," ujarnya dengan bangga melihat siswa-siswanya sekarang lebih berani dan lebih percaya diri setelah ia lebih banyak memfungsikan dirinya sebagai fasilitator di kelas daripada penceramah. Hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh Heronima Gole Rere, guru SD Pogo Tena di Sumba Barat Daya. "Program ini membuat saya tahu bagaimana meneliti permasalahan dalam pembelajaran dan memecahkannya. Memberi motivasi untuk terus menerus mencari cara-cara yang lebih efektif dalam mengajar," ucapnya. (Mutajib/Red)  Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Empat Kabupaten di Pulau Sumba Adopsi Program INOVASI . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Amerika Serikat Tolak Rencana Uni Eropa Pertahankan Bisnis dengan Iran Posted: 26 Sep 2018 04:03 AM PDT  WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo, Selasa (25/9), menolak rencana Uni Eropa mempertahankan hubungan bisnis dengan Iran dan menghindari sanksi baru Amerika terhadap Iran. Kata Pompeo, "langkah Uni Eropa itu merupakan salah satu langkah kontraproduktif yang dapat dibayangkan bagi keamanan dan perdamaian regional," dan menuduh Uni Eropa "memperkuat peringkat Iran sebagai negara nomor satu sponsor terorisme". Berbicara di sisi Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, Senin (24/9), Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini mengatakan kesepakatan yang dicapai Uni Eropa dengan Iran adalah untuk kepentingan global. Mogherini juga merujuk tentang temuan inspektur PBB bahwa Iran mematuhi Perjanjian Nuklir 2015. Mogherini mengatakan, para anggota Uni Eropa sedang menggarap entitas hukum yang memungkinkan kalangan bisnis membeli minyak dan melakukan bisnis lain dengan Iran. Harapannya, langkah ini dapat mengelakkan sanksi yang diberlakukan Amerika. (VOA) |
| Posted: 26 Sep 2018 02:50 AM PDT |
| Raja Abdullah II dari Yordania Minta PBB Terus Dukung Palestina Posted: 26 Sep 2018 02:48 AM PDT  NEW YORK, LELEMUKU.COM - Dalam pidato di Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Selasa (25/9), Raja Abdullah II dari Yordania mendesak PBB untuk tetap membantu bangsa Palestina mengingat Amerika sudah menghentikan bantuan kepada lembaga PBB yang mengurus pengungsi Palestina (UNRWA)."Merupakan suatu kesalahan luar biasa untuk membiarkan pemuda terperosok ke dalam radikalisme dan putus asa" katanya. "Kita perlu berusaha menyediakan dana penuh kepada UNRWA dan upaya penting lain guna melindungi keluarga, memelihara komunitas stabil dan mempersiapkan pemuda menuju penghidupan yang produktif," kata Raja Abdullah II. Presiden Trump menghentikan bantuan senilai $350 juta kepada UNRWA dengan alasan bangsa Palestina 'tidak menghargai atau berterima kasih" kepada Amerika. (VOA) |
| You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
