Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Dinkes Maluku Sosialisasikan Pemetaan Populasi Kunci Kasus HIV dan AIDS di Tanimbar.

Dinkes Maluku Sosialisasikan Pemetaan Populasi Kunci Kasus HIV dan AIDS di Tanimbar

Dinkes Maluku Sosialisasikan Pemetaan Populasi Kunci Kasus HIV dan AIDS di Tanimbar
Pemkot Sorong Gelar Syukuran HUT ke 56 Lambert Jitmau
Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto - hadiri sertijab pejabat di Kejaksaan Negeri Gunung Sugih
Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto - BERIKAN BANTUAN PERALATAN SEKOLAH KEPADA ANK YATIM PIATU
Piterson Rangkoratat Imbau ASN Fokus Pelayanan Masyarakat
Wakapolres Hadiri Deklarasi Pemilu Damai, Bersih Dan Bermartabat Provinsi Papua
Tim SOPS Mabes Polri Supervisi Operasi Mantap Brata Matoa 2018 di Polres Jayapura Kota
Damkar Padamkan Kebakaran Lahan Dekat Kantor Lama Pertanahan di Olilit
Di Abepura ASN Ditemukan Tewas di Kamar Hotel
SPM Tabrak Mobil, Pengendara Alami Patah Tulang
MPP AMGPM Ke-31 Menjadi Ajang Promosi Destinasi Wisata di Latdalam
MPP AMGPM Ke-31 Menjadi Perekat Antar Denominasi Gereja di Latdalam
MPP AMGPM ke-31 Membawa Dampak Positif Bagi Kebiasaan Hidup Masyarakat Latdalam
Gereja dan Pemdes Latdalam Berkerjasama Sambut MPP AMGPM Ke-31
Makelar Jabatan Gentayangan Di Kementerian PUPR, Faktanya Mengalir Ke PTUN
Berkunjung di balikpapan Selatan, H. Irwan : Peran kaum muda sangat penting
Sebanyak 175 anak yatim dan yatim piatu mendapat bantuan Peralatan Sekolah dari Bupati Lampung Tengah
2000 Santri Diharapkan Menjadi Pionir Perdamaian di Kalsel
Pertahanan Non Militer di Tanah Papua Memiliki Peran Penting
Daya Serap SKPD Rendah, Lukas Enembe Enggan Disalahkan
Lukas Enembe Bakal Rampingkan SKPD hingga 30, Puluhan Pejabat Bakal Non Job
Papua Masih Tunggu Undangan Menpan RB Terkait CPNS 2018
Pemprov Maluku Dukung BNN Wujudkan Desa Bersih Narkoba
Zeth Sahuburua dan Para Pemegam Saham Gelar RUPS-LB PT. Bank Maluku-Malut
Hamin bin Thahir Pimpin Rapat Percepatan Pembangunan Bendungan Way Apu

Posted: 23 Oct 2018 11:45 AM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Maluku menggelar sosialisasi pemetaan populasi kunci Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) serta Infeksi menular Seksual (IMS) yang dilakukan pada bulan Oktober hingga November 2018 di Kepulauan Tanimbar pada Selasa (23/10).

Kegiatan yang menggandeng Dinkes Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Dinas Sosial, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. P.P. Magretti Saumlaki dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan dilaksanakan di Karaoke Diva, Jalan Poros Ir. Soekarno Saumlaki ini berjalan lancar dengan melibatkan seluruh pemilik tempat karaoke dan salon di Kota Saumlaki.

Pemateri dari sosialisasi itu adalah Kepala Dinkes MTB dr. Juliana Chatrina Ratuanak dan Staf Bidang Pengendalian dan Pemberantasan (P2P) Dinkes Provinsi Maluku, Pengelola Program HIV AIDS dan IMS, Syarita Payapo, SKM memberikan informasi tentang pengenalan tentang HIV-AIDS dan kebijakan HIV-AIDS di Provinsi Maluku hingga ke Kabupaten MTB.

Menurut Staf Bidang P2P Dinkes Provinsi Maluku Syarita Payapo, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan data berapa jumlah populasi kunci atau kelompok masyarakat yang paling berdampak pada HIV dan AIDS di Tanimbar yang kemudian akan digunakan untuk pelaksanaan Survey Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) Tahun 2018
.
"Kami ingin mendapatkan data berapa jumlah populasi kunci, kami hanya mengambil data berapa jumlah yang ada di masing-masing karaoke dan salon saja untuk kegiatan lanjutannya akan dilakukan kegiatan survey," kata dia kepada Lelemuku.com di Karaoke Diva pada Selasa (23/10).

Syarita mengungkapkan kegiatan tersebut hanya dijalankan di 2 Kabupaten dan Kota, yaitu di Kota Ambon dan Kabupaten MTB karena melalui pengamatan data tahun 2017 dari pusat hanya memiliki angka kumulatif kasus yang tinggi dan rendah, dimana jumlah kasus epidemi HIV dan AIDS di Kota Ambon adalah 3.302 dan di Tanimbar sebanyak 97 kasus.

Ia pun berharap ada kerjasama yang baik antara Dinkes Kabupaten MTB yang akan melakukan pendataan bersama instansi-instansi lainnya serta seluruh pemilik dan pekerja karaoke serta salon agar pengambilan data tersebut dapat akurat dan terpercaya.

"Kalau surveillance atau data survey di MTB itu rendah, maka itu kami akan coba mendata lagi apa data tersebut konsisten atau tidak atau kah memang ada peningkatan data. Mohon kerjasamanya supaya data yang kita perlukan bisa kita dapat," ungkapnya.

Sementara itu Kepala Dinkes MTB dr. Juliana mengatakan kelanjutan dari sosialisasi itu, pada 1 minggu kedepan pihaknya akan melakukan kunjungan ke tempat karaoke dan salon yang ada di Kota Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) untuk melakukan pemeriksaan.

Kemudian akan mengaktifkan kembali Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS Daerah (KPAD) agar lebih memproteksi privasi pasien dan menjadi sumber yang bisa dipercaya.

"Kami akan lanjutkan KPAD, yang nantinya ada dokter dan konselor supaya kita menjaga privasi mereka juga ketika kita bisa menjadi sumber yang bisa dipercaya dan sarana untuk bisa berbagi hingga pada pemberian obat," jelas dia. (Laura Sobuber)

Pemkot Sorong Gelar Syukuran HUT ke 56 Lambert Jitmau

Posted: 23 Oct 2018 11:45 AM PDT

SORONG, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong, Provinsi Papua Barat menggelar acara syukuran secara sederhana atas hari ulang tahun Walikota Sorong, Drs. Ec. Lambert Jitmau, MM ke-56, Kamis (18/10), yang bertempat di Lobi Kantor Walikota Sorong. Kegiatan ini dilakukan setelah dilaksanakannya apel pagi di Lapangan Apel Kantor Walikota Sorong.

Kegiatan ini dipandu langsung Kepala Bagian Umum Setda kota Sorong Sorong, Eltje S. Doo, SE. Walikota Sorong dalam kesempatan itu mengucap syukur kepada Tuhan atas bertambah usianya yang ke 56 tahun.

Menurutnya, hanya Tuhan yang mempunyai segala-galanya. Walikota juga meminta agar ASN di lingkungan pemerintah Kota Sorong untuk saling mendoakan agar diberi kekuatan dan kesehatan, agar dapat bekerja dengan baik di Tanah Papua.

"Kalau yang Nasrani, buka diperjanjian lama yaitu Amsal pasal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kananNya, ditangan kiriNya kekayaan dan kehormatan. Kita harus saling bergandengan tangan membangun kota sorong, agar menjadi yang terdepan dan terbaik. Kota Sorong harus menjadi berkat," kata Walikota.

Walikota berharap agar seluruh ASN pemkot Sorong dapat menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada. ASN diminta untuk tidak hanya menikmati segala yang sudah ada di tanah ini, namun dapat berbuat sesuatu agar dapat bermanfaat di tanah Papua, khususnya Kota Sorong.

"Hidup ini adalah kesempatan. Suatu saat saya akan bergeser, tapi kenangan indah yang saya lakukan demi untuk kemuliaan nama Tuhan di tanah ini. Menjadi pegawai adalah kesempatan. Menjadi pejabat adalah kesempatan. Kesempatan itu untuk memuliakan nama Tuhan dengan berbuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jangan banyak berbicara, tetapi harus berbuat banyak dengan mempertontonkan kemampuan kepada orang, agar orang tahu bahwa kita bisa. Akhirnya, semua akan berakhir, tetapi kemuliaan nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya," tutur Walikota disambut tepuk tangan para ASN.

Kegiatan dilanjutkan dengan peniupan lilin hingga pemotongan dan pembagian kue ulang tahun kepada Wakil Walikota Sorong, dr. Hj. Pahimah Iskandar, Asisten III Setda Kota Sorong, Ruddy R. Laku, S.Pi.,MM, Kepala BKPSDM, Miryam Isir, S.Sos, Dinas Ketahanan Pangan, Drs. Baltasar Kambuaya, M.Si, Kepala Bappeda, Andreas Jitmau dan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Drs. Mesakh Yumame serta Kepala Bank Papua cabang Sorong, yang diiringi nyanyian lagu ulang tahun oleh seluruh ASN yang hadir pada acara tersebut. (DiskominfoKotaSorong)

Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto - hadiri sertijab pejabat di Kejaksaan Negeri Gunung Sugih

Posted: 23 Oct 2018 11:37 AM PDT

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto - hadiri sertijab pejabat di Kejaksaan Negeri Gunung Sugih. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Gunung Sugih - Rapemda 92,8 Fm. Kejaksaan Negeri Gunung Sugih Lampung Tengah menggelar acara Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut Kasi Intel,Kasi Pidsus dan Kasi Pidum yang diadakan di Halaman Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, Selasa 23 Oktober 2018.

Adapun pisah sambut kejaksaan negeri gunung sugih tersebut yaitu kasi Intel yang lama Meriyando Eka putra SH.MH digantikan Ramli Damanik.SH,Kasi Pidsus yang lama Wahyu Wibowo Saputro.SH digantikan Bayu Mediansyah.SH dan Kasi Pidum yang lama Rica Yulisnawati SH.MH di gantikan Muhamad Marwan Jaya Putra .SH.

Acara Pisah sambut pejabat dilingkungan kejaksaan gunung Sugih berlangsung dengan penuh hikmat dan kekeluargaan tersebut dihadiri oleh Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto beserta Jajaran .

Dalam Sambutannya Kajari Gunung Sugih Edi Dikdaya mengatakan bahwa mutasi dan pergantian jabatan merupakan hal yang biasa dalam penyegaran agar kejaksaan bisa dinamis.

Edi Dikdaya juga berharap kepada Kasi Intel,Kasi Pidsus dan Kasi Pidum yang baru ini agar dapat menjaga semangat integritas korp Adhyaksa dan dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, serta ada peningkatan kerja guna memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Lampung Tengah dan kepada Kasi Intel,Kasi Pidsus dan Kasi Pidum yang lama selamat menjalankan tugas ditempat yang baru.

Sementara itu Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto dalam sambutannya mengucapkan selamat jalan dan selamat menempati tempat tugas yang baru dan mengucapkan selamat datang kepada kasi Intel,Kasi Pidsus dan Kasi Pidum di Kejaksaan negeri Lampung Tengah.

Untuk itu Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto berharap sebagai aparatur negara bekerjalah dengan sebaik baiknya dan iklas dalam melayani masyarakat ditegaskan loekman kata kunci sebagai aparatur negara dalam menjalankan tugas adalah bekerja dengan baik dan bisa bekerja sama .(Diskominfolamteng)

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto - hadiri sertijab pejabat di Kejaksaan Negeri Gunung Sugih . Silahkan membaca berita lainnya.

Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto - BERIKAN BANTUAN PERALATAN SEKOLAH KEPADA ANK YATIM PIATU

Posted: 23 Oct 2018 11:37 AM PDT

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto - BERIKAN BANTUAN PERALATAN SEKOLAH KEPADA ANK YATIM PIATU. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Kota gajah - Rapemda 92,8 Fm, Bertempat di Balai Kampung Kota Gajah Senin 22 Oktober 2018, Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto Menyerahkan bantuan Peralatan Sekolah Kepada Ratusan Anak yatim dan yatim Piatu sebanyak 185 Anak yang berasal dari 5 Kecamatan, Yaitu Kecamatan Kota Gajah,Kecamatan Terusan Nunyai, Kecamatan Way Pengubuan,Bekri dan kecamatan Bumi Ratu Nuban.

Selain memberikan bantuan Peralatan Sekolah Kepada anak yatim piatu Bupati Gotong Royong ini pun memberikan piagam Penghargaan kepada warga masyarakat yang telah mentas dari kemiskinan yang selama ini menerima bantuan dari pemerintah.

Dalam Sambutannya Bupati Lmapung Tengah Loekman Djoyosoemarto mengatakan bantuan ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus memberikan kesempatan anak yatim dan Yatim piatu untuk fokus dalam menimba ilmu. Mereka diharapkan menjadi anak-anak yang berprestasi dan mandiri.

Menurut Loekman Santunan pendidikan bagi anak yatim piatu atau anak dari keluarga tidak mampu sangat penting bagi masa depan mereka, Untuk itu Bupati Gotong Royong ini meminta kepada para orang tua tidak mampu terus mendorong anaknya untuk tetap bisa sekolah. "Nanti Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah akan membantumelalui Program Peduli dan berbagi.

Di Akhir Sambutannya Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto mengingatkan kepada warga masyarakat Khususnya Warga Penerima Manpaat bahwa pada dasarnya pemerintah tidak merasa bangga dengan telah memberi bantuan kepada warga penerima manfaat justru sebaliknya pemerintah merasa bangga bila tidak ada lagi warga masyarakat yang menerima bantuan keluarga penerima Manfaat .(Diskominfolamteng)

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto - BERIKAN BANTUAN PERALATAN SEKOLAH KEPADA ANK YATIM PIATU . Silahkan membaca berita lainnya.

Piterson Rangkoratat Imbau ASN Fokus Pelayanan Masyarakat

Posted: 23 Oct 2018 11:15 AM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, Piterson Rangkoratat SH mengimbau kepada seluruh elemen pemerintahan kabupaten (pemkab) agar dapat memusatkan perhatian mereka pada pelayanan publik guna pemenuhan kebutuhan masyarakat.

"Saya mengharapkan kepada seluruh elemen masyarakat termasuk kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak terpengaruh dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat terkait dengan pemasalahan ini, tetapi tetap melaksanakan tugas dengan baik untuk kepentingan masyarakat dan daerah kita," ujar dia kepada Lelemuku pada Selasa (23/10).

Imbauan ini diungkapkan sehingga prioritas pemda yang selama ini mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dapat terus berjalan meskipun muncul pemberitaan miring yang dituduhkan ke Bupati MTB, Petrus Fatlolon yang memberikan kesan pemkab lumpuh dan terhambat.

Selanjutnya ia mengharapkan agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DPRD MTB dapat mengedepankan kesatuan pemikiran guna membangun Kepulauan Tanimbar dan memberdayakan masyarakat sekitar.

"Dalam rangka mengelolahan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dan pelayanan kemasyarakat di daerah ini, kami berharap sinergitas antara pemda dan DPRD selaku mitra penyelenggara pemerintah di daerah itu perlu dikedepankan. Sehingga masyarakat kita yang ada di daerah ini bisa menikmati pelayanan yang kita berikan itu dengan baik tanpa terpengaruh dengan ketidak harmonisan atau ketidaksinkronnya kita dalam menelaah setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemda," papar dia.

Kebersamaan ini sangat dibutuhkan, sebab kabupaten ini, ungkap Sekda masih sangat membutuhkan perhatian dalam mengembangkan diri guna menghadapi tantangan dan perubahan yang akan terjadi dalam beberapa waktu kedepan.

"Karena kalau antara DPRD dan Pemda tidak sinergi tentu akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan," ungkap Rangkoratat.

Sementara terkait masalah yang dihadapi Bupati MTB, pihaknya menyatakan siap bekerjasama guna memberikan keterangan yang sejujurnya. Sebab semua dokumen yang terkait dengan semua dugaan tersebut masih dipegang dan akan diserahkan jika diminta oleh aparat hukum yang berwenang.

"Kalau pemda dipanggil, kita siap memberikan keterangan terkait termasuk memberikan dukungan data terhadap terkait dengan hal-hal yang dipermasalahkan. Iya kita siap semua yang dituduhkan sepanjang dimintai keterangan dan bukti-bukti terkait pelaksanaan kita siap untuk tunjukan," ujar dia.

Pihaknya menghormati tindakan yang diajukan oleh anggota dewan atau masyarakat yang telah berpartisipasi aktif membangun Kepulauan Tanimbar dengan mengajukan laporan kepada penegak hukum atas temuan dugaan penyimpangan uang negara di MTB.

"Sebagai warga negara yang baik dan sekaligus sebagai penyelenggaran pemerintahan di daerah, Pemda sangat menghormati dan menghargai laporan yang disampaikan oleh teman-teman di DPRD," ungkap Rangkoratat.

Selanjutnya ditegaskan, pemkab MTB telah melaksanakan upaya pengembangan dan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

"Terkait dengan pelaksanaan sejumlah kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahaan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di kabupaten MTB, saya kira telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," jelas dia.

Dikatakan, untuk proses pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 telah diatur dengan peraturan daerah (perda) sebagai produk hukum di daerah yang disepakati bersama oleh DPRD dan Pemda.

"Produk hukum di daerah itu tidak bisa ditetapkan kalau tidak ada persetujuan bersama anatara bupati dan DPRD. Itu artinya bahwa sebuah produk hukum APBD 2018 itu sampai dapat ditetapkan menjadi perda dan dilaksanakan itu telah disetujui bersama oleh kedua lembaga," papar dia.

Sehingga kalau saat ini ada beberapa anggota DPRD yang mempersoalkan adanya mekanisme di luar pengetahuan lembaga DPRD, dikatakan harus diklarifikasi bersama.

"Saya kira memang itu perlu untuk diluruskan. Sebab subtansi dan materi muatan materi dari perda itu sekali lagi dilakukan melalui mekanisme pembahasan dan persetujuan DPRD," ungkap dia.

Dinamikanya, menurut Sekda, pemda mengajukan draf kepada DPRD dan ketika dalam proses pembahasan di komisi pasti ada usulan-usulan penambahan program dan kegiatan dari DPRD dan perkembangan pada komisi itu tentu masih akan disingkronkan dan difinalisasi secara bersama pada paripurna.

"Paripurna itu tidak menutup kemungkinan ada juga tambahan-tambahan kegiatan. Tentu usulan tambahan usulan kegiatan itu harus mengacuh kepada RPMj sejalan dengan visi misi bupati dan juga sejalan dengan rencana kerja pemda setiap tahunnya," jelas dia.

Rangkoratat menegaskan, produk APBD yang dihasilkan bersama DPRD dan Pemda MTB pada 2018 telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Namun dikatakan, pihaknya memaklumi jika ada sikap lain yang dilakukan oleh beberapa anggota dewan.

"Sementara untuk beberapa permasalahan lain yang disampaikan oleh beberapa anggota DPRD saya kita itu saya tidak bisa mengomentari secara subtasial tapi intinya semua tata kelola pemerintahan di daerah ini kita telah lakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan. Sekali lagi saya tegaskan kita harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan, jadi tidak ada yang kita lakukan bias dari aturan-aturan yang menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan itu," papar Sekda.

Dari pemberitaan media yang dihimpun Lelemuku.com, ada 7 laporan kasus dugaan korupsi yang dituduhkan ke Bupati Fatlolon oleh 5 anggota DPRD MTB diantaranya Simson Lobloby, Sony Ratissa, Fredreck Kormpaulun, Olvin Gosan dan Simon Johan Liur.

7 laporan tersebut diantaranya penyelewengan 40 ton beras sejahtera (rastra) untuk warga miskin, pembengkakan anggaran operasional bupati yang naik 300% dari Rp3 miliar menjadi Rp10 miliar, penggelembungan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dari Rp100 miliar menjadi Rp180 miliar, penggunaan dana tidak terduga yang tidak sesuai peruntukan, dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan dugaan korupsi dana rawan pangan. Seluruh kasus terindikasi korupsi itu diklaim dilakukan pada tahun anggaran 2017.

Sebelumnya ada total 17 kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati MTB yang awalnya dilaporkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, tembusan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Setelah laporan tersebut ditelaah Kejagung, dari 17 kasus, 7 kasus di disposisi ke Kejati Maluku untuk diselidiki. (Albert Batlayeri)

Wakapolres Hadiri Deklarasi Pemilu Damai, Bersih Dan Bermartabat Provinsi Papua

Posted: 23 Oct 2018 10:59 AM PDT

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Wakapolres Hadiri Deklarasi Pemilu Damai, Bersih Dan Bermartabat Provinsi Papua. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Tribratanews.papua.polri.go.id Polres Jayapura Kota,- Wakapolres Polres Jayapura Kota Kompol Heru Hidayanto, S.Sos menghadiri Deklarasi Pemilu Damai Bersih dan Bermartabat yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Papua bertempat di Taman Yos Susarso Imbi Jayapura. Selasa (23/10/2018) siang.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Ketua Bawaslu Provinsi Papua Matusalak Infandi, SH yang dihadiri oleh Direktur Reskrimum Polda Papua Kombes Pol. Drs. Tony Harsono, S.IK., M.Si, Kabidkeu Polda Papua Kombes Polisi. Takwil Ichsan, SE, AK., M.Si, Wakajati Papua Abdul Azis, SH., MH, Ketua KPU Provinsi Papua Theodarus Kossay, S.S., M.Hum, Pabandya Bhakti TNI Sterdam XVII/Cenderawasih Mayor Inf. Abdul Hakim Hasibuan, Para Komisioner Bawaslu Provinsi Papua dan 100 perserta yang terdiri dari Anggota Bawaslu Provinsi Papua, Perwakilan anggota Bawaslu Kota/Kab se Provinsi Papua serta perwakilan pengurus partai politik peserta pemilu 2019.

Deklarasi Pemilu Damai, Bersih dan Bermartabat yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Papua mengambil thema "Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Pemilu".

Dalam kesempatan tersebut Ketua Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan bahwa sebagaimana kita ketahui demokrasi yang dilaksanakan melalui pemilu merupakan komitmen dari kita semua, pemilu adalah pesta rakyat, maka tanpa dukungan dari masyarakat proses pesta demokrasi itu tidak akan sukses.

Lanjutnya, Demokrasi pemilu yang bermartabat merupakan komitmen kita bersama sehingga masyarakat dapat melihat apabila ada pelanggaran pemilu maka bisa dilaporkan untuk mewujudkan pemilu yang bermartabat.

"Kami pengawas pemilu dan penyelenggara pemilu akan memperhatikan kegiatan-kegiatan kampanye dalam hal ini harus dilaporkan STTP kepada pihak Kepolisian demi ketertiban kegiatan kampanye,"ucap Ketua Bawaslu Provinsi.

Matusalak Infandi menuturkan, Pemilih yang cerdas menggunakan hak pilihnya dengan cerdas, peserta pemilu cerdas taat dan patuh pada aturan, penyelenggaraan pemilu yang berintegritas akan melahirkan pemimpin yang berintegritas.

Dilanjutkan dengan pembacaan Deklarasi Komitmen untuk pemilu 2019 Damai Bersih dan Bermartabat Provinsi Papua oleh perwakilan 16 Partai Politik Peserta pemilu 2019, Tim sukses calon Presiden/Wakil Presiden dan anggota DPD wilayah Papua yang dipandu oleh Ketua Bawaslu Provinsi Papua.(*)

Penulis. : Humas Sakura

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Wakapolres Hadiri Deklarasi Pemilu Damai, Bersih Dan Bermartabat Provinsi Papua . Silahkan membaca berita lainnya.

Tim SOPS Mabes Polri Supervisi Operasi Mantap Brata Matoa 2018 di Polres Jayapura Kota

Posted: 23 Oct 2018 10:59 AM PDT

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Tim SOPS Mabes Polri Supervisi Operasi Mantap Brata Matoa 2018 di Polres Jayapura Kota. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Tribratanews.papua.polri.go.id Polres Jayapura Kota,- Tim Supervisi SOPS Mabes Polri kunjungi Polres Jayapura Kota dalam rangka Operasi Mantap Brata Matoa 2018 Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 yang pimpin oleh Ketua Tim Supervisi Kabag Ren Sops Mabes Polri Kombes Pol. Harry Prasojo bertempat di Aula Mapolres Jayapura Kota. Selasa (23/10/2018) pagi pukul 09.30 wit.

Ketua Tim Supervisi Mabes Polri di dampingi oleh Kasubbag Bintal Mabes Polri AKBP I Made Sugawa, Kaurtu Mabes Polri AKP K. Adhi dengan pendamping perwakilan Biro Ops Polda Papua AKBP Soeroso yang diterima langsung oleh Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas, SH., S.IK didampingi Wakapolres Jayapura Kota Kompol Heru Hidayanto, S.Sos dan Para Perwira Polres Jayapura Kota.

Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas, SH., S.IK dalam sambutannya menyampaikan bahwa polres jayapura kota telah melaksanakan kegiatan operasi dan masih dalam tahapan kampanye serta untuk kegiatan legislatif sudah berjalan dari awal bulan oktober dan hampir dua hari sekali ada kegiatan untuk legislatif di wilayah kami.

Lanjut kapolres, sejauh ini dalam pengamanan legislatif semua dapat berjalan dengan lancar namun ada beberapa hal koreksi yang kami sudah sampaikan kepada pihak KPU yaitu terkait dengan pemberitahuan kegiatan sehingga masing-masing partai harus mengajukan kepada pihak kepolisian pemberitahuan kegiatan kampanye.

"Untuk pemilihan Presiden sendiri sampai sekarang belum ada kegiatan di wilayah kami dan kami monitor terus kegiatan-kegiatan kedepan terkait dengan tahapan kampanye," Ujar Kapolres Jayapura Kota.

Dilanjutkan arahan dari ketua tim supervisi Sops Mabes Polri Kombes Pol. Harry Prasojo yang mengatakan agar meningkatkan kegiatan kepolisian demi terciptanya situasi kondisi yang kondusif, kemudian manajemen kerjasama antara fungsi seperti melaksanakan razia dan patroli secara bergilir dan berturut-turut.

Lanjutnya, sekarang ini merupakan tahapan kampanye, jadi setiap fungsi wajib mengetahui tahapannya pemilu serentak tahun 2019.

"Untuk kasat intel agar tidak terjadi ketidakpahaman antara parpol dengan LO, saya sarankan agar mengumpulkan semua parpol dan berikan pemahaman apa-apa saja proses maupun prosedur koordinasi dalam tahapan-tahapan kampanye khususnya kekuatan pengamanan.(*)

Penulis : Humas Sakura

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Tim SOPS Mabes Polri Supervisi Operasi Mantap Brata Matoa 2018 di Polres Jayapura Kota . Silahkan membaca berita lainnya.

Damkar Padamkan Kebakaran Lahan Dekat Kantor Lama Pertanahan di Olilit

Posted: 23 Oct 2018 10:45 AM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku padamkan api pada kebakaran lahan di dekat Kantor Lama Pertanahan yang terletak di jalan menuju Patung Kristus Raja Finduar, Desa Olilit Timur, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) pada Selasa (23/10).

Operasi pemadaman yang dipimpin oleh Kasie Pemadam Kebakaran (Damkar) pada Dinas Satpol PP MTB, Julianus Batmomolin, SE dan 15 orang personil ini melibatkan 3 armada yakni 1 Unit Mobil Damkar, 1 Unit Mobil Suplay Air Damkar dan 1 Unit Truck Angkut Satpol PP.

Kebakaran yang dimulai pada pukul 13.15.WIT ini terjadi ketika pegawai Kantor Pertanahan yang sedang melakukan pekerjaan pembersihan di Kantor Lama mendapati munculnya titik api yang merambat cepat di depan kantor.

Hal ini terjadi karena kondisi angin yang kencang dan mempercepat api membesar dan merambat ke dekat kantor serta lahan kosong yang berada di samping kantor.

Informasi tersebut kemudian diberitahukan ke petugas pemadam guna membantu memadamkan api. Kebakaran yang mengancam kantor tersebut dapat diatasi pada pukul 14.50.WIT.

Setelah melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada lagi titip api pada lokasi tersebut, maka Armada Pemadam Kebakaran meninggalkan lokasi Kantor Pertanahan dan memeriksa lokasi lain juga sedang terjadi kebakaran lahan.

Usai memastikan tidak ada lagi titik api Armada Damkar bersama personil meninggalkan lokasi kebakaran dan kembali ke kota Saumlaki untuk melanjutkan pekerjaan pembersihan parit. (Albert Batlayeri)

Di Abepura ASN Ditemukan Tewas di Kamar Hotel

Posted: 23 Oct 2018 10:34 AM PDT

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Di Abepura ASN Ditemukan Tewas di Kamar Hotel. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Tribratanews.papua.polri.go.id Polres Jayapura Kota,- Seorang Aparat Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi yang diketahui bernama Kaspar Waga ditemukan tewas di salah satu kamar hotel yang berada di Kota Jayapura, Senin (22/10) malam.

Korban ditemukan tidak bernyawa dengan posisi terlintang diatas tempat tidur hotel oleh saksi yang curiga tentang kondisi korban.

Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas, S.H., S.IK melalui Kapolsek Abepura AKP Dionisius VDP Helan, S.IK saat dikonfirmasi mengungkapkan kasus penemuan mayat itu kini sudah ditangani oleh Unit Reskrim Polsek Abepura dimana dari hasil olah TKP tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

"Jenazah korban saat ini berada setelah di evakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara pagi tadi langsung dibawa oleh keluarga ke Kabupaten Mappi. Korban diduga meninggal akibat menderita sakit, namun untuk penyebab pastinya masih menunggu hasil visum dari Pihak RS. Bhayangkara," jelasnya, Selasa (23/10) melalui telepon selulernya.

Kata Kapolsek, korban ditemukan sekitar pukul 23:30 WIT ketika saksi yang dihubungi oleh istri korban untuk mengecek kondisi korban mengingat saat dihubungi korban tidak mengangkat telepon.

"Saksi dan salah seorang resepsionis mengecek korban didalam kamar dan menemukan korban sudah tidak bernyawa dan selanjutnya saksi dan pihak hotel menghubungi pihak kepolisian terdekat," Ungkap Kapolsek.(*)

Penulis : Humas Sakura

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Di Abepura ASN Ditemukan Tewas di Kamar Hotel . Silahkan membaca berita lainnya.

SPM Tabrak Mobil, Pengendara Alami Patah Tulang

Posted: 23 Oct 2018 10:34 AM PDT

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul SPM Tabrak Mobil, Pengendara Alami Patah Tulang. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Tribratanews.papua.polri.go.id Polres Jayapura Kota,- Diduga melaju dengan kecepatan tinggi dan hilang kendali sebuah sepeda motor Yamaha Mio GT dengan nomor Polisi PA 4450 RE yang dikendarai KM (23) menabrak Mobil Toyota Rush saat hendak melintas di Jln. Alternatif dibawah Pos Kampung Buton Skyline Distrik Jayapura Selatan, Senin (22/10) pagi.

Akibat kejadian itu KM (23) yang juga merupakan lulusan IPDN ini harus mendapatkan perawatan medis dirumah sakit Bhayangkara Jayapura lantaran mengalami patah tulang dan luka cukup parah.

Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas, S.H., S.IK melalui Kapolsek Jayapura Selatan Kompol Marthin Koagouw, S.H saat dikonfirmasi menuturkan kasus kecelakaan antara sepeda motor dengan sebuah mobil di Jalan alternatife kini sudah dalam penanganan Unit kecelakaan lalulintas Polsek Jayapura selatan dimana Barang bukti motor milik korban sudah diamankan.

"Kasus itu masih dalam penanganan unit Lalulintas Polsek Jayapura Selatan, dimana dugaan sementara penyebab kecelakaan lantaran pengendara motor kurang berhati hati dan melaju dengan kecepatan tinggi," jelasnya, Selasa (22/10) siang.

Lanjut Kapolsek, kronologi kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 08:35 Wit dimana motor Yamaha Mio GT yang dikendarai oleh KM (23) melaju dengan kecepatan cukup tinggi dari arah Kampung Buton tujuan Kantor Walikota dengan mendahului beberapa kendaraan motor yang ada didepannya, karena hilang kendali sepeda motor tersebut keluar jalur dan menabrak Mobil Toyota Rush yang datang dari arah berlawanan sehingga kecelakaan tidak dapat terhindarkan.

"Akibat kejadian ini pengendara motor mengalami patah tulang paha sebelah kanan, patah tulang tempurung kaki sebelah kanan, lecet pda lutut kaki sebelah kiri sementara pengemudi mobil RAK dalam kondisi sehat jasmani. Untuk kerugian material ditaksir mencapai hingga belasan juta rupiah," tutur Kompol Marthin Koagouw, S.H.(*)

Penulis :Humas Sakura

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang SPM Tabrak Mobil, Pengendara Alami Patah Tulang . Silahkan membaca berita lainnya.

MPP AMGPM Ke-31 Menjadi Ajang Promosi Destinasi Wisata di Latdalam

Posted: 23 Oct 2018 10:30 AM PDT

LATDALAM, LELEMUKU.COM - Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM) ke-31 se-Kepulauan Maluku yang akan berlangsung di Desa Latdalam, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku pada Minggu (4/11) hingga Jumat (9/11) akan menjadi ajang promosi destinasi wisata bagi masyarakat Kepulauan Tanimbar.

Menurut Sekretaris Desa (Sekdes) Latdalam, Brampy Luanmase bahwa seluruh masyarakat Desa Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) harus bersyukur atas dilaksanakan iven besar se-Provinsi Maluku dan Maluku Utara tersebut karena melalui kegiatan itu, Desa Latdalam pun diberi kesempatan lebih untuk mempromosikan tradisi budaya serta kekayaan alam wisatanya.

"Kami bangga karena dengan adanya kegiatan ini akan memberikan perhatian lebih bagi para peserta yang bukan saja berasal dari MTB tetapi seluruh Kepulauan Maluku untuk bisa mengenal secara langsung aset wisata yang dimiliki negeri Latdalam ini," kata kepada Lelemuku.com di Desa Latdalam pada Senin (22/10).

Luanmase pun menuturnya ada beberapa lokasi wisata yang kaya akan cerita adat di Desa itu, diantaranya pemandian Weturlely yang mata airnya tidak pernah kering dan terdapat dua pemandian yang dikhususkan bagi kaum pria dan wanita.

MPP AMGPM Ke-31 Menjadi Ajang Promosi Destinasi Wisata di Latdalam1

Selain itu, juga ada Batu Batlosa atau batu berlubang yang disekitar area tersebut digunakan sebagai pintu masuk dan tempat berlabuhnya perahu-perahu nelayan setempat serta taluk di pesisir Desa Latdalam yang tidak kalah indahnya dapat dinikmati untuk menyaksikan indahnya matahari terbenam.

"Semoga lewat kegiatan ini lebih banyak lagi orang yang tahu tentang ikon-ikon wisata Desa Latdalam yang tentunya menjadi kebanggaan bagi Bumi Duan Lolat tercinta," tuturnya.

Sebelumnya pada Sabtu 22 September lalu, Bupati MTB Petrus Fatlolon, SH., MH dan Sekretaris Daerah (Sekda) Piterson Rangkoratat, SH telah melakukan peninjauan ke tiga lokasi wisata tersebut dan melakukan diskusi bersama para masyarakat serta Pemerintah Desa (Pemdes) setempat.

Bupati Fatlolon meminta agar lokasi wisata itu ditata baik agar para tamu yang akan menghadiri MPP AMGPM pun memiliki alternatif tempat wisata untuk menyegarkan diri selama musyawarah berlangsung. (Laura Sobuber)

MPP AMGPM Ke-31 Menjadi Perekat Antar Denominasi Gereja di Latdalam

Posted: 23 Oct 2018 10:30 AM PDT

LATDALAM, LELEMUKU.COM - Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM) ke-31 se-Kepulauan Maluku yang akan digelar di Desa Latdalam, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku telah menjadi perekat antara denominasi gereja yang berada di wilayah desa tersebut.

Menurut Ketua Majelis Jemaat Betel Gereja Protestan Maluku (GPM) Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel), Pendeta Manuel C. Radjawane, S.Si bahwa umat Kristen yang berada di Desa Latdalam tidak hanya berasal dari Jemaat GPM saja tetapi juga dari Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) dan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK).

"Gereja disini bukan saja dari GPM tetapi ada dua denominasi gereja lainnya, yaitu GKPI dan GMAHK. Kami bersama-sama punya kesepakatan untuk menyukseskan kegiatan ini," kata dia kepada Lelemuku.com di Desa Latdalam pada Senin (22/10).

Pendeta Radjawane mengungkapkan walau kegiatan yang akan berlangsung pada Minggu (4/11) hingga Jumat (9/11) tersebut merupakan iven dari GPM, tetapi umat GKPI dan GMAHK pun sangat aktif dalam menyambut acara tersebut dengan terlibat dalam kepanitiaan dan menyediakan rumah mereka sebagai tempat menginap para tamu.

Ia pun berharap keharmonisan yang terjalin erat antara denominasi gereja itu dapat menjadi sarana untuk mempererat komunikasi dan hubungan oikumene agar terus terbina demi membanggakan Desa Latdalam, Kepulauan Tanimbar, tempat tinggal bersama.

"Ini menjadi sarana mempererat komunikasi. Kami bersyukur dan itu yang senantiasa kami jaga hubungan oikumene kami," harap Pendeta Radjawane. (Laura Sobuber)

MPP AMGPM ke-31 Membawa Dampak Positif Bagi Kebiasaan Hidup Masyarakat Latdalam

Posted: 23 Oct 2018 10:15 AM PDT

LATDALAM, LELEMUKU,COM - Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM) ke-31 se-Kepulauan Maluku yang akan berlangsung di Desa Latdalam, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku pada Minggu (4/11) hingga Jumat (9/11) telah membawa dampak positif bagi kebiasaan hidup dari masyarakat setempat.

Hal ini dikatakan oleh Ketua Majelis Jemaat Betel Gereja Protestan Maluku (GPM) Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel), Pendeta Manuel C. Radjawane, S.Si bahwa dampak positif yang muncul dari persiapan menyambut kegiatan tersebut adalah antusias masyarakat dalam mempersiapkan rumah tempat tinggal mereka yang akan dijadikan sebagai tempat menginap bagi kurang lebih 500 peserta yang tersebar dari Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

"Dampak positifnya selama ini mereka tidak terlalu peduli dengan tempat tinggal mereka. Melalui kegiatan ini warga Desa Latdalam mulai membenah rumah masing-masing untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan yang maksimal bagi para tamu," ujar dia kepada Lelemuku.com di Desa Latdalam pada Senin (22/10).

Pendeta Radjawane selalu mengajak masyarakat desa tersebut untuk bersyukur atas iven besar yang dilaksanakan di desa mereka karena tidak semua orang dan daerah dapat berkesempatan yang sama sebab di wilayah pelayanan GPM ada 34 Klasis dengan 34 daerah Kepengurusan AMGPM, yang berarti butuh waktu lama untuk kembali menjadi tuan rumah pelaksanaan acara tersebut.

Ia pun berharap hingga pada pelaksanaan kegiatan itu seluruh masyarakat Desa Latdalam dapat terlibat aktif untuk menyukseskan iven musyawarah istimewa itu sehingga dapat membawa kesan yang baik bagi semua peserta yang akan menjadi kenangan dan cerita terindah dalam hidup mereka.

"Sebetulnya kita orang Latdalam harus bersyukur untuk kegiatan ini sebab dari sisi keyakinan ini adalah kepercayaan yang Tuhan beri buat kita di Latdalam," ajaknya.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Desa (Sekdes) Latdalam, Brampy Luanmase bahwa seluruh masyarakat desa yang terdiri dari 8 soa atau wilayah adat dan terbagi di dalam 16 Rukun Tetangga (RT) dan 8 Rukun Warga (RW) tersebut saat ini sedang dikerahkan untuk membenahi tempat tinggal masing-masing dengan membuat dan mengecet pagar halaman yang akan diwarnai dengan warna berbeda-beda.

"Melalui petunjuk dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa agar warna pagar rumah masyarakat itu harus warna-warni agar terkesan ada keindahan dan kemeriahan menyambut kegiatan musyawarah tersebut, selain itu juga untuk membedakan RW yang satu dengan yang lain," ungkap dia. (Laura Sobuber)

Gereja dan Pemdes Latdalam Berkerjasama Sambut MPP AMGPM Ke-31

Posted: 23 Oct 2018 10:15 AM PDT

LATDALAM, LELEMUKU.COM – Gereja dan Pemerintah Desa (Pemdes) Latdalam, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku bersama-sama bergandengan tangan sejalan dalam menyambut kegiatan Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM) ke-31 se-Kepulauan Maluku yang akan berlangsung di desa itu pada Minggu (4/11) hingga Jumat (9/11).

Menurut Ketua Majelis Jemaat Betel Gereja Protestan Maluku (GPM) Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel), Pendeta Manuel C. Radjawane, S.Si bahwa komunikasi yang dibangun antara pihak GPM selaku pelaksana kegiatan dan keterlibatan dua denominasi gereja lainnya, yaitu Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) dan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) bersama Pemdes dalam menyukseskan iven tersebut berjalan baik dan saling menopang.

"Kami bersyukur sampai dengan hari ini lewat komunikasi yang kami bangun karena kami sadar pemerintah dan gereja adalah mitra kerja oleh sebab itu sampai saat ini kami saling memahami dan penopang dalam tugas dengan fungsinya masing-masing. Itu yang selalu kami lakukan," kata dia kepada Lelemuku.com di Desa Latdalam pada Senin (22/10).

Sekretaris Desa (Sekdes) Latdalam, Brampy Luanmase pun mengakui hal tersebut dengan mengatakan bahwa iven gereja itu bukan saja menjadi tanggung jawab gereja melainkan tanggung jawab desa dengan turut menopang pekerjaan pembangunan gedung gereja yang digunakan dari anggaran dana desa dan antusias selalu mendorong atau menyuarakan untuk keterlibatan dari masyarakat setempat dalam membantu menyelesaikan pekerjaan fisik pembangunan gedung gereja dan fasilitas pendukung lainnya serta mempersiapkan rumah masing-masing untuk tempat menginap para peserta.

"Kegiatan ini juga sudah menjadi iven desa, karena gereja itukan bertumbuh dan berkembang bersama pemerintah untuk itu senantiasa kami mengarahkan masyarakat agar berpartisipasi menyambut iven ini, persiapan menerima tamu dan tetap berbuat yang maksimal agar menampilkan yang terbaik dan menjadi kebanggaan bagi Kepulauan Tanimbar," akunya. (Laura Sobuber)

Makelar Jabatan Gentayangan Di Kementerian PUPR, Faktanya Mengalir Ke PTUN

Posted: 23 Oct 2018 10:01 AM PDT

PTUN Masuk Angin Mafia Jabatan Kuasai Kementerian PUPR

Jakarta | Media Nasional Obor Keadilan | Sidang gugatan terhadap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diajukan Ir. M.Arifin selaku pihak penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, terkait penerbitan SK.Menteri PUPR No.401/KPTS/M/2018 tanggal 26 Juni 2018 perihal pemberhentian dirinya sebagai Kepala Satuan Kerja SNVT dalam penyediaan Perumahan di Kalimantan Utara (Kaltara) sepertinya terkesan di ulur-ulur. Pasalnya kuasa pihak tergugat sudah dua kali sidang saat ditanyakan surat kuasa mengaku belum mendapat surat kuasa tersebut dari Menteri PUPR.

Sebagai kuasa tergugat, tentu adalah hal yang aneh ketika diminta oleh Ketua Majelis Hakim, Baiq Yuliani agar pihak kuasa hukum tergugat dapat menunjukan surat kuasa namun nyatanya tidak ada.

Sementara saat Wartawan ingin mengkonfirmasi Menteri PUPR, dikatakan oleh Pamdal harus terlebih dulu menghadap Humas Menteri. Karena menurutnya semua hal yang terkait pak menteri pasti sudah diketahui humas.

Namun ironisnya, saat dikonfirmasi humas justetu mengaku baru tau jika ada Kasus tersebut.

" Wah saya baru tau ada masalah seperti ini, kalau bapak tidak kasih tau. Nanti coba saya cek dulu ya, soalnya setiap yang terkait menteri pasti sudah ada tembusan," ujar Gustaf Humas Menteri PUPR.

Tentunya patut dipertanyakan, apakah Menteri tidak mengetahui kalau dirinya sedang digugat di PTUN terkait SK yang dikeluarkan.

Selain kuasa hukum yang tidak mampu menunjukan surat kuasa, serta sidang yang terkesan diulur - ulur oleh PTUN Jakarta, bisa jadi dugaan kuat tentang adanya mafia jabatan di Kementerian PUPR bukan cuma dongeng penghantar bobok.

Bagaimana tidak menjadi tanda-tanya publik, kalau SK menteri PUPR yang dijadikan dasar pencopotan Arifin, sama sekali humas Kementerian PUPR tidak mengetahui.

Sebagaimana yang dipaparkan Arifin, pencopotan dirinya dari jabatan menurut hasil klarifikasi dengan Dirjen adalah dikarenakan ketidak harmonisan dirinya dengan bawahan yang dia tegur lantaran sering tidak masuk kantor.
Padahal itu dia lakukan demi menjaga prestasi kerja yang sudah sewajarnya patut dilakukan.

Sehingga muncul pertanyaan lain, kenapa ada kebijakan berbeda antara kasus Indra Kasatker Pesisir Selatan yang dikecam Bupati lantaran mutu kerjanya yang melanggar SPEK dengan Arifin yang mendapat pengakuan baik atas kinerja. Jelas disini akan ada kecemburuan sosial, satu sisi pak indra salah, tapi tidak ditindak secara hukum, sementara Arifin yang dilaporankan tidak harmonis, malah di copot dari jabatannya.

Lalu ada apa pula dengan Inspektorat, yang ketika dikonfirmasi malah mengatakan kalau ini adalah urusan internal, tidak perlu ada Wartawan. Sepertinya KPK perlu didesak, untuk mengarahkan pandangan tajamnya ke lembaga Kementerian PUPR ini. (Goesti)
Editor: HW
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Makelar Jabatan Gentayangan Di Kementerian PUPR, Faktanya Mengalir Ke PTUN . Silahkan membaca berita lainnya.

Berkunjung di balikpapan Selatan, H. Irwan : Peran kaum muda sangat penting

Posted: 23 Oct 2018 08:09 AM PDT

Foto H.Irwan S. IP MP bersama ibu-ibu saat berkunjung di balikpapan selatan.

Balikpapan. Kunjungan calon anggota DPR RI Irwan. SIP. MP di balikpapan selatan disambut dengan hangat oleh keluarga besar dari bima.
Warga dengan sangat antusias menyambut kedatangan tokoh muda yang sedang berkompetisi untuk mendapatkan kursi di parlemen RI tersebut.
H. Irwan mengatakan peran kaum muda sangat penting untuk kemajuan bangsa.
"Saatnya yang muda untuk berani memimpin dan saya berdiri dan berani untuk maju di DPR RI dengan misi membawa mimpi-mimpi kaum muda" ucapnya. 23/10/18.
Lukman merupakan perwakilan keluarga besar warga bima mengatakan baru pertama ada calon DPR RI yang langsung menyapa mereka.
"Sangat beruntung sekali baru kali ini ada calon DPR RI yang langsung menyapa kami yang lalu-lalu hanya melihat fotonya doang". Ucap lukman.
H.Irwan juga sangat berterima kasih atas kesediaan warga untuk bersilaturahmi langsung denganya.
"Sangat berterima kasih, yang jelas ini bukan yang terakhir saya kesini, akan ada pertemuan -pertemuan berikutnya. Saya sangat menitik beratkan pada sektor pendidikan terutama kepada anak-anak kita kedepanya." Tuturnya.
Sembari bersenda gurau dengan warga, H. Irwan menjelaskan profilnya.
"Saya ini asli orang desa dan saya sangat rindu sekali dengan suasana sederhana seperti ini." Tutupnya.
H. Irwan S.IP MP merupakan calon anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur dari partai Demokrat dengan nomor urut satu (1). (Lap, 23/10/18).

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Berkunjung di balikpapan Selatan, H. Irwan : Peran kaum muda sangat penting . Silahkan membaca berita lainnya.

Sebanyak 175 anak yatim dan yatim piatu mendapat bantuan Peralatan Sekolah dari Bupati Lampung Tengah

Posted: 23 Oct 2018 07:37 AM PDT

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Sebanyak 175 anak yatim dan yatim piatu mendapat bantuan Peralatan Sekolah dari Bupati Lampung Tengah. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Seputih banyak - Rapemda 92,8 Fm. Sebanyak 175 anak yatim dan yatim piatu mendapat bantuan Peralatan Sekolah dari Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto,Jum'at 19 Oktober 2018

Dari 175 anak yatim dan yatim poatu yang.mendapat bantuan tersebut berasal dari 5 kecamatan di wilayah timur yaitu Kecamatan Seputih banyak,way seputih,seputih.mataram,bandar mataram rumbia masing masing Kecamatan yang mendapat bantuan sebanyak 35 anak.

Acara yang berlangsung di balai kampung sari bakti SB 2 tersebut juga dihadiri staf ahli bupati dan beberapa kepala dinas terkait

Dalam sambutannya Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto berpesan kepada anak anak yang mendapat bantuan peralatan sekolah ini, agar di pergunakan dengan sebaik baiknya dan lebih giat dalam belajar.

Dijelaskan loekman bantuan ini merupakan bentuk keperdulian pemerintah Kabupaten Lampung Tengah peduli dan berbagi

Diakhir sambutannya bupati gotong Royong ini kembali mengingatkan kepada warga.masyarakat yang hadir untuk terus membudayakan hidup bergotong royong dalam bentuk apapun Karna Menurut loekman hasil dari gotong royong ini sangat luar biasa sekali yaitu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin dan yang tidak mungkin akan menjadi kenyataan ( Diskominfolamteng)

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Sebanyak 175 anak yatim dan yatim piatu mendapat bantuan Peralatan Sekolah dari Bupati Lampung Tengah . Silahkan membaca berita lainnya.

2000 Santri Diharapkan Menjadi Pionir Perdamaian di Kalsel

Posted: 23 Oct 2018 05:44 AM PDT

Pengibaran Bendera Kirab Peringatan Hari santri Nasional 2018/beritabanjarmasin.com

BANJARMASIN, BBCOM - 2000 Santri dari berbagai Pondok Pesantren dan Madrasah se-Kota Banjarmasin ikuti upacara dan kirab memperingati Hari Santri Nasional di halaman Mesjid Raya Sahbilal Muhtadin, Selasa (23/10/2018).

Kakanwil Kemenag Kalsel, Noor Fahmi yang ditemui usai melepas kirab menuturkan peringatan Hari Santri Nasional 2018 merupakan peringatan yang ketiga dilakukan oleh Kemenag. Selain itu, merupakan peringatan yang lebih meriah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Apalagi ini merupakan hasil kerja sama dengan Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Kalsel. "Tahun ini kita bekerja sama dengan PWNU," paparnya kepada BeritaBanjarmasin.com.

Mengangkat isu perdamaian atas persoalan-persoalan yang kian marak terjadi di lapangan. Seperti hoax, ujaran kebencian dan terorisme. Noor Fahmi mengharapkan melalui kegiatan ini dapat mempertegas peran santri yaitu menjadi pionir perdamaian. "Dengan karakter moderat, toleransi, dan cinta tanah air diharapkan dapat menjadi pionir perdamaian," tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor yang mengimbau kepada santri agar terus belajar supaya nanti dapat berperan aktif dalam berbagai kegiatan yang ada di tempat tinggal, dalam pembangunan daerah, dan menjadi pionir menjaga kesatuan bangsa.

Selain itu, lelaki yang akrab disapa Paman Birin ini berharap kegiatan ini harus selalu dipertahankan dan ditingkatkan. "Saya pikir kegiatan positif seperti ini harus terus dipertahankan, kalau perlu ditingkatkan setiap tahunnya," tegas Paman Birin. (puji/sip)
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang 2000 Santri Diharapkan Menjadi Pionir Perdamaian di Kalsel . Silahkan membaca berita lainnya.

Pertahanan Non Militer di Tanah Papua Memiliki Peran Penting

Posted: 23 Oct 2018 04:47 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Strategi pertahanan dan kedaulatan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga harus menjadi agenda pembangunan daerah yang tertuang dalam konsumen rencana pembangunan daerah, ketahanan nasional tentu sangat mempengaruhi keamanan daerah dan juga sebaliknya.

Hal itu diungkapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Politik, Simeon Itlay pada Seminar Sinergitas Penanganan Ancaman Non Militer di Aula Kantor Bappeda, Rabu (17/10).

"Kedudukan pemerintah daerah dalam pertahanan non militer memiliki peran yang sangat penting, karena pemerintah daerah adalah institusi terdepan yang berhadapan langsung dengan permasalahan yang dapat berpotensi menjadi ancaman non militer," katanya.

Disisi lain, katanya, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya nasional di daerah yang dapat didayagunakan untuk mendukung kepentingan pertahanan negara.

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah daerah harus bisa mensinergikan penanganan ancaman non militer di daerahnya supaya dapat diantisipasi dan dikelola sedini mungkin, sehingga ancaman itu, tidak berkembang menjadi lebih luas.

Dalam penyelenggaraan pertahanan negara, khususnya upaya menghadapi ancaman non militer diperlukan komitmen dan partisipasi serta tanggungjawab semua komponen bangsa dalam menghadapi ancaman non militer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

"Di era kekininan ancaman non militer merupakan bentuk lain dari perang modern yaitu sejenis perang yang berbiaya murah, namun memiliki dampak/efek, karena merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya.

Bahkan, imbuhnya, jenis perang ini dapat menjadi lebih berbahaya dari perang konvensional, karena menggunakan kekuatan non militer yang tidak terlihat tetapi dampaknya sangat terasa. Untuk menghadapi ancaman non militer ini diperlukan sebuah kekuatan yang bersifat non fisik. (DiskominfoPapua)

Daya Serap SKPD Rendah, Lukas Enembe Enggan Disalahkan

Posted: 23 Oct 2018 04:47 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe enggan disalahkan dengan tingkat daya serap yang rendah, jelang tutup tahun anggaran 2018 ini.

Lukas mengatakan, dirinya sudah mundur dari jabatan gubernur dan fokus mengikuti Pilkada sejak awal 2018. Pemerintahan pun dilanjutkan oleh Penjabat Gubernur Soedarmo yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tjahjo Kumolo.

"Soal daya serap, kan kita kemarin ikut Pilkada. Jadi yang laksanakan pemerintahan adalah kepala pemerintahan sebelumnya (Pj. Gubernur Soerarmo)," terang Lukas, ketika ditanya wartawan terkait masih rendahnya daya serap Pemprov Papua tahun ini.

Gubernur akui, hampir semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi, memiliki daya serap yang rendah. Bahkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua, ada banyak proyek fisik yang dibatalkan pelelangannya.

"Sebab kita dalam program 20119 - 2020, selain reformasi birokrasi kita fokuskan kegiatan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur maupun persiapan PON. Tidak ada kegiatan lain dan bisa kita pastikan penyerapannya baik mulai tahun depan. Tapi untuk tahun ini jika penyerapan rendah itu merupakan kegiatan yang dijalankan pejabat (gubernur) sebelumnya," terang dia.

Sebelumnya, Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa kembali mengingatkan SKPD agar segera meningkatkan daya serap.

"Peningkatan daya serap harus menjadi perhatian serius dari semua SKPD. Sebab Serapan APBD 2018 sampai saat ini kurang maksimal. Untuk itu, kepala dinas dan kepala badan tolong hal ini menjadi perhatian," tegas dia.

Doren meminta setiap SKPD agar dapat mendorong pihak ketiga untuk segera melakukan penagihan setelah proyek yang dikerjakan rampung. "Sebab para kontraktor di Papua ini lebih banyak menagih setelah proyeknya selesai. Nah hal ini pula yang membuat penyerapan kita masih belum maksimal saat ini," kata dia.

Kendati begitu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Muhammad Musa'ad meyampaikan hal yang berbeda. Sampai dengan September lalu, penyerapan sudah menyentuh angka 68 persen. Dirinya pun meyakini penyerapan bakal mencapai angka maksimal 90 persen sesuai target penyerapan tahun ini. (DiskominfoPapua)

Lukas Enembe Bakal Rampingkan SKPD hingga 30, Puluhan Pejabat Bakal Non Job

Posted: 23 Oct 2018 04:47 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH mengingatkan kepada pimpinan SKPD yang selama 5 tahun sudah bekerja harus siap terima pindah jabatan dan siap tidak dapat jabatan (non job) pasca perampingan SKPD nanti.

"Saya sampaikan bahwa kepala SKPD yang ada ini sudah 5 tahun bekerja dengan saya harus siap terima pindah jabatan dan siap terima jika tidak bisa dipakai lagi, pasca perampingan SKPD," kata Gubernur Enembe di Jayapura, Rabu (17/10).

Menurutnya, perampingan SKPD akan dilakukan dalam waktu dekat ini, dari 53 SKPD menjadi 30-an SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Perampingan ini, sudah dibahas bersama kepala SKPD terkait, sesuai visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yakni Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan.

"Jadi, kita bentuk tim untuk perampingan SKPD, mungkin dari 50 lebih SKPD dirampingkan menjadi 30-an SKPD," tegasnya.

Dikatakan, banyak OPD yang akan dirampingkan, namun hanya SKPD urusan wajib dan umum dipertahankan. "SKPD yang akan dirampingkan banyak, seperti Dinas Koperasi digabungkan, ada juga SKPD yang dileburkan, hanya dinas yang urusan wajib dan umum saja kita pertahankan," kata Gubernur.

Gubernur Lukas Enembe menambahkan perampingan SKPD di lingkungan Pemerintan Provinsi Papua untuk mengefektifkan kinerja SKPD menjadi lebih baik.

"Iya, dalam waktu dekat ini kita akan lakukan perampingan SKPD untuk efektifkan kinerja lebih baik," katanya.

Menurut Enembe, perampingan SKPD dilakukan, karena selama ini ada tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang sama, tapi beda SKPD itu akan digabungkan jadi satu saja agar lebih efektif dalam bekerja.

"Banyak SKPD akan kita gabungkan karena selama ini tupoksi sama bahkan ada SKPD ditiadakan atau dihapus," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

Papua Masih Tunggu Undangan Menpan RB Terkait CPNS 2018

Posted: 23 Oct 2018 04:47 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota masih menunggu undangan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) terkait, perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018.

Hal demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen, di Jayapura, dalam satu kesempatan, kemarin.

"Rencana pertemuan dengan Menpan RB kami masih tunggu. Nanti Menpan akan undang Sekda Provinsi dan Kabupaten/Kota. Juga nanti ada Kepala BKD se-Papua yang membahas terkait permintaan CPNS secara offline di Papua," terang dia.

Sekda memastikan, kendati belum menerima undangan, dipastikan pelaksanaan perekrutan CPNS 2018 untuk provinsi, kabupaten dan kota di Papua bakal tetap digelar pada tahun ini.

"Yang jelas penerimaan untuk Papua ada jadwal tersendiri yang tak mengikuti agenda perekrutan secara nasional. Yang pasti kita harap upayakan digelar tahun ini," tuntasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Papua Nicolaus Wenda memastikan penerimaan CPNS 2018 di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, bakal dilaksanakan pada tahun ini setelah mekanisme perekrutan disepakati bersama Kemenpan RB.

Kendati demikian, Nicolaus belum dapat memastikan jadwal pasti perekrutan CPNS 2018. Hanya saja, pelaksanaanya tetap diupayakan pada tahun ini.

"Kita tunggu saja, sebab pasti setelah bertemu Menpan RB, jadwal penerimaan CPNS akan ditetapkan. Intinya penerimaan CPNS di Papua digelar secara khusus dan tidak mengikuti agenda nasional," terang dia.

Sementara ditanya mengenai jumlah kouta penerimaan untuk Provinsi Papua, Nicolaus mengatakan untuk penerimaan CPNS 2018 dari jalur umum berjumlah 333. Sementara itu, Pemprov juga masih akan membuka penerimaan CPNS jalur khusus untuk guru, dengan jumlah sekitar 300-an.

"Sehingga total ada 600-an pegawai yang bakal direkrut untuk provinsi tahun 2018. Sementara untuk kabupaten digelar secara terpisah dan koutanya sesuai usulan kebutuhan daerah," terang dia. (DiskominfoPapua)

Pemprov Maluku Dukung BNN Wujudkan Desa Bersih Narkoba

Posted: 23 Oct 2018 04:45 AM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mendukung sepenuhnya program Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mewujudkan desa di Maluku bebas dari narkoba.

"Kita siap bekerjasama dengan BNN dalam rangka memberantas narkoba untuk mewujudkan desa bersih narkoba di negeri raja-raja ini,"ujar Gubernur Said Assagaff dalam sambutannya, dibacakan Seketaris Daerah Maluku Hamin Bin Thahir, dalam Dialog Publik bersama Kepala BNN RI, Komjen Pol. Heru.Winarko yang berlangsung dilantai tujuh, kantor Gubernur Maluku, Rabu (10/10).

Dikatakan, pencanangan Desa Bersih Narkoba di Maluku, dimaksudkan agar desa-desa itu mampu memiliki daya tangkap yang kuat terhadap godaan narkoba. Sehingga ketika desa-desa itu sudah menyatakan komitmennya untuk melawan narkoba maka bandar dan pengedar pun akan sulit untuk mengedarkan barang-barang tersebut.

"Saya selaku Gubernur Maluku menyambut baik dan memberikan apresiasi, karena ini merupakan salah satu komitmen Pemprov Maluku dalam upaya melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di daerah. Dan ini adalah bentuk nyata dan kesungguhan seluruh anak bangsa untuk aktif dalam memberikan penjelasan penyalahgunaan narkoba,"ucapnya.

Dijelaskan, dalam kurun waktu dua tahun, kasus kejahatan yang terjadi bervariasi, tahun 2016 terdapat 24 kasus dengan 34 tersangka tahun, tahun 2017 6 kasus dengan 8 tersangka, dan tahun 2018, 9 kasus dengan 17 tersangka. Dengan total yang direhabilitasi sebanyak 1490 orang, baik melalui Lembaga dan instansi milik pemerintah serta Lembaga rehabilitasi milik masyarakat.

"Tadi ada permintaan dari kepala BNN RI bahwa Maluku harus memiliki tempat rehabilitasi, insya Allah kita menyiapkan lahan untuk untuk mendirikanm fasilitas dimaksud,"pungkasnya.

Sedangkan untuk penyalahgunaan narkoba, bebernya berdasarkan survei yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, provinsi Maluku menempati posisi ke-24 dari 36 provinsi dengan jumlah penyalahgunaan 1.59 persen, sedangkan untuk pelajar, pemuda dan mahasiswa 2,0 persen baik itu yang pernah menggunakan narkoba dan setahun menggunakan narkoba.

"Angka ini cukup tinggi, dan perlu menjadi perhatian khusus dari pempus maupun pemda, untuk mengatasi hal ini,"tuturnya.

Sementara itu, untuk pemberantasan narkoba di jajaran pemerintahan, kata Assagaff sudah ada peraturan yang mengatur hal tersebut, sesuai surat edaran Menpan-RB nomor 20 tahun 2017, tentang pelaksanaan pencegahan dan pemnberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelar narkotikan dilingkungan instansi pemerintah.

Jelasnya, dalam surat edaran tersebut, ada beberapa point, yakni melaksanakan sosialisasi bahaya narkoba dan penyebarluasan informasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan gelap narkotika kepada seluruh ASN. Melaksanakan tes urine kepada seluruh ASN termasuk calon ASN dilingkungan instansi masing-masing melalui koordinasi ditingkat provinsi sampai kabupaten/kota. Dan membentuk Satuan Tugas anti narkoba pada masing-masing instansi.

"Untuk itu, saya mengajak kepada masing-massing instansi pemerintah untuk bersama memerangi dan meningkatkan kesadaran bahaya narkoba. Sebagai upaya mewujudkan desa di Maluku bebas dari narkoba," pintanya.(HumasMaluku)

Zeth Sahuburua dan Para Pemegam Saham Gelar RUPS-LB PT. Bank Maluku-Malut

Posted: 23 Oct 2018 04:45 AM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Tiga agenda utama menjadi pembahasan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Maluku-Maluku Utara (Malut). Rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua selaku Pemegang Saham Pengendali pada Bank Pembangunan Daerah tersebut berlangsung selama dua jam dan dipusatkan di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat.

Tampak hadir dalam RUPS-LB para bupati/walikota selaku pemegang saham, diantaranyanya Walikota Ambon Richard Louhenapessy, Bupati Maluku Tengah (Malteng) Abua Tuasikal, Walikota Tual Abdul Hamid Rahayaaan, Bupati Maluku Tenggara (Malra) Anderias Rentanubun, Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Yasin Payapo, Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Abdul Mukti Keliobas, Bupati Buru Ramly Umasugi, Bupati Halmahera Tengah (Halteng) Edi Langkara, Bupati Halmahera Barat (Halbar) Danny Missy, Bupati Halmahera Timur (Haltim) Rudi Erawan, Bupati Halmahera Utara (Halut) Frans Maneri, Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Hendrata Thes, Bupati Pulau Morotai Benny Laos, Bupati Taliabu Aliong Mus, Walikota Ternate Burhan Abdurahman dan Walikota Tidore Kepulauan (Tikep) Ali Ibrahim.

Ikut hadir pada RUPS-LB ini, dua Komisaris yakni, Yusuf Latuconsina dan Izack Saimima.

Usai RUPS-LB, Komisaris Utama, Nadjib Bachmid yang ditemui mengatakan, sesuai agenda ada lima (5) hal yang akan dibahas dan telah disampaikan ke seluruh pemegang saham.

"Dari lima agenda, yang disetujui dalam RUPS hanya tiga yaitu, pertama, Perubahan Anggaran Dasar (AD). Kedua Penyempurnaan sistem dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris dan ketiga, Penetapan Gaji Direktur Utama (Dirut)," ungkap Bachmid.

Dalam RUPS juga sebut Bachmid, bupati walikota selaku pemegang saham meminta untuk membuka lagi calon Dirut.

"Mereka minta agar kita membuka lagi calon supaya tidak hanya satu orang saja, kalau bisa mendapatkan lebih dari satu calon," paparnya.

Sampai saat ini, tambah Bachmid, baru satu nama yang terdaftar dalam penjaringan untuk calon Dirut yakni, Mantan Direktur Operasional Bank SulutGo, Judy Koagouw.

"Baru satu nama calon yang diajukan, sehingga terpaksa harus ditunda lagi," imbuhnya.

Menurutnya, pihaknya berkeinginan secepatnya proses penetapan Dirut, sehingga secara terstruktur semua jabatan terisi.

"Kalau dari kita (Komisaris) dan Direksi berkeinginan untuk cepat terisi, karena ada dari sisi penilaian tingkat kesehatan bank atau yang disebut RGEC, sehingga kita bisa memperoleh nilai baik, karena itu juga salah satu faktor penilaian," harapnya.

Namun demikian, Bachmid katakan, untuk proses sampai pada penetapan seorang Direktur atau Dirut, akan melalui proses dan waktu yang cukup lama.

"Pencalonannya harus melalui persetujuan RUPS, setelah itu dilanjutkan dengan fit and proper test, dan ditetapkan kembali melalui RUPS, sehingga memang membutuhkan waktu. Kita berharap semester pertama di tahun 2019 sudah ada Dirut yang devenitif," ucapnya.

Berkaitan dengan minimnya yang mencalonkan diri sebagai Dirut, kata Bachmid, hal ini disebabkan, karena di dalam AD mengatur persyaratan terkait dengan hal dimaksud. Salah satu diantaranya, jika yang mencalonkan itu berasal dari luar daerah, maka harus setingkat direktur.

"Nah itu yang sulit. Ada juga yang mantan direktur, akan tetapi usianya sudah tidak sesuai, karena usia juga dibatasi dalam AD, yakni 50-60 tahun," pungkas Bachmid.(HumasMaluku)

Hamin bin Thahir Pimpin Rapat Percepatan Pembangunan Bendungan Way Apu

Posted: 23 Oct 2018 04:45 AM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Hamin bin Thahir, Kamis (11/10) memimpin rapat dalam rangka membahas percepatan penyelesaian pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru.

Hadir dalam rapat tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Provinsi Maluku, Hariyono Utomo, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Sadli Ie, Ka. Ops. Polda Maluku, Gatot Mangkurat Putra, dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta instansi vertikal lainnya.

Sebagaimana diketahui proyek pembangunan Bendungan Way Apu merupakan proyek strategis nasional yang mendukung target-target pemerintah pusat melalui program strategis nasional.

"Mengingat pentingnya bendungan Way Apu ini, maka harus segera dilaksanakan. Hal ini, karena sesuai dengan target-target pemerintah pusat terhadap berbagai program strategis di seluruh Indonesia, termasuk di Maluku," ungkap Thahir.

Untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk proyek strategis nasional, sebut Thahir telah diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2018.

"Oleh karena itu, sebagai implementasi dari Perpres tersebut dan berdasarkan dokumen perencanaan yang disampaikan oleh Balai Wilayah Sungai, maka Pemerintah Provinsi Maluku melalui SK Gubernur telah dibentuk Tim Terpadu, Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Bendungan Way Apu, yang pada hari ini kami akan membicarakan langkah-langkah selanjutnya," papar Thahir.

Terkait pengadaan tanah, kata Thahir, akan melibatkan instansi vertikal baik dari Kejaksaan, Kepolisian, sehingga ke depan tidak bermasalah paska proses pengadaan lahan itu.

"Kita akan menggunakan pihak independen untuk menghitung besaran nilai santunan kepada masyarakat itu sendiri, nanti dalam pelaksanaanya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Yang jelas besaran nilai santunan akan mengikuti mekanisme dan tata cara sesuai aturan yang berlaku," paparnya.

Selain bendungan Way Apu, sebut Thahir, proyek strategis lainnya adalah Pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP).

Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai Provinsi Maluku, Hariyono Utomo yang ditemui usai rapat mengaku, rapat tim terpadu untuk percepatan pembangunan bendungan Way Apu.

"Ini rapat korodinasi pertama. Jadi semua anggota tim akan ditentukan tugas masing-masing, salah satunya untuk penanganan dampak social sesuai Perpres Nomor 62 Tahun 2018," kata Utomo.

Sedangkan untuk ijin penggunaan lahan yang masuk Kawasan hutan lindung, sampai saat ini masih berproses di Kementerian.

"Kita sedang menunggu ijin dari kementerian Kehutanan untuk proses selanjutnya," tandas Utomo. (HumasMaluku)