Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Wakapolres Hadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Jayapura.

Wakapolres Hadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Jayapura

Wakapolres Hadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Jayapura
Bandar Ganja Kelas Kakap Dibekuk Opsnal Narkoba
Petrus Fatlolon Bantah Selewengkan Uang Negara
Desa Gintung Jadi Tuan Rumah MTQ ke VIII tingkat Kecamatan Sukadiri
Sekjen Wantanas bidang Lingkungan Hidup, Lakukan sidak Di Kp. Picung
Masuk Lokasi Wisata, Pemda Tegur Managemen PT. Belibis Putra Mandiri
Abdul Faris Umlati Ajak Warga Raja Ampat Doakan Korban Gempa dan Tsunami Palu-Donggala
Perjuangkan Hak dan Perlindungan Anak dan Perempuan, Dewan Adat Papua Gelar Pertemuan
Mathius Awoitauw Lantik 6 Pejabat Eselon II di Kabupaten Jayapura
Pemilik Lahan Palang Proyek MTQ
Pemkab Bursel Didesak Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD Untuk Pilkades Kampong Baru
Seleky : Lulus Tes CPNS Karena Jodoh Mengabdi di Bursel
Pemda Bursel Masih Berada Dalam Raport Merah
Terkait Laporan 5 Anggota DPRD MTB, Fatlolon Siap Dipanggil Kejati Maluku
Sejumlah Ruas Jalan Ditutup Total Saat Pembukaan Pesparani
Temuan BPK Akan Dilimpahkan Ke Aparat Penegak Hukum
Kontingen Papua Optimis Raih Juara Umum Pesparani I
Gladi Bersih Persiapan Pembukaan Pesparani I
Perjuangkan Hak dan Perlindungan Anak dan Perempuan, Dewan Adat Papua Gelar Pertemuan
Hubungi Kami
Bertekad Kurangi Pengangguran, TP PKK Kota Kupang Gelar Pelatikan Kewirausahaan
Mathius Awoitauw Lantik 6 Pejabat Eselon II di Kabupaten Jayapura
Masuk Lokasi Wisata, Pemda Tegur Managemen PT. Belibis Putra Mandiri
Abdul Faris Umlati Ajak Warga Raja Ampat Doakan Korban Gempa dan Tsunami Palu-Donggala
setemap

Posted: 25 Oct 2018 11:05 AM PDT

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Wakapolres Hadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Jayapura. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Tribratanews.papua.polri.go.id Polres Jayapura Kota,- Wakapolres Jayapura Kota Kompol Heru Hidayanto, S.Sos menghadiri Pembukaan Rapat Paripurna DPRD Kota Jayapura tentang Pembahasan 14 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Non APBD Kota Jayapura TA. 2018 bertempat di Ruang Sidang Kantor DPRD Kota Jayapura di Jl. Raya Abepura Kelurahan Waimhorock Distrik Abepura, Kamis (25/10/18) Pukul 10.00 Wit.

Kegiatan Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Jayapura Mathelda Yakadewa dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Jayapura Elia Karuri, S.E, Walikota Jayapura DR. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M, Kajari Jayapura M. Teguh Basuki, S.H., M.H, Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Khamin Thohari, S.H., M.Hum, Kasdim 1701 Jayapura Mayor Inf. Glen Rudolf Paulus dan diikuti sekitar 100 tamu undangan.

Dalam sambutannya Ketua DPRD Kota Jayapura yang dibacakan Wakil Ketua I mengatakan, Penyusunan Raperda dilakukan berdasarkan program pembentukan Perda dan Pembahasannya dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Ditempat yang sama Walikota Jayapura DR. Drs Benhur Tomi Mano, M.M menyampaikan yang intinya, Raperda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD dalam rangka Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan sesuai Pasal 241 UU No.23 Tahun 2014.

"Untuk itu perkenankan saya pada kesempatan ini menyampaikan 9 Raperda Non APBD TA.2018 untuk dibahas dalam persidangan," Ungkap Walikota Jayapura sambil menyerahkan Materi Raperda kepada Wakil Ketua I DPRD Kota Jayapura.(*)

Penulis : Humas Sakura

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Wakapolres Hadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Jayapura . Silahkan membaca berita lainnya.

Bandar Ganja Kelas Kakap Dibekuk Opsnal Narkoba

Posted: 25 Oct 2018 11:05 AM PDT

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Bandar Ganja Kelas Kakap Dibekuk Opsnal Narkoba. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Tribratanews.papua.polri.go.id Polres Jayapura Kota,- Tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Jayapura kota berhasil menciduk dua warga negara asing asal PNG yang diduga sebagai bandar narkoba jenis Ganja di Kota Jayapura, Selasa (23/10) dini hari.

Kedua pelaku yang kini ditetapkan sebagai tersangka yakni FY (33) PT (33) ditangkap di seputaran Balai Latihan Kerja (BLK), pasir II Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara.

Selain mengamankan keduanya, anggota juga berhasil mengamankan Ganja Senilai Puluhan Juta rupiah, serta 7 unit Laptop, 8 unit HP, Dua Soft Gun, TV, Play station, Alat Sound sistem, alat pemotong besi, dan Sebuah Infokus yang diduga merupakan hasil dari tukar ganja (berter).

Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustav R Urbinas, S.H., S.IK didampingi Kasat Narkoba AKP MBY Hanafiah, S.H., S.IK menuturkan pengungkapan kasus ini masih didalami oleh penyidik dimana mereka merupakan jaringan serta bandar besar lintas negara.

"Mereka ini merupakan Bandar besar yang sering mengedarkan ganja di seputaran kota Jayapura bahkan tidak menutup kemungkinan ganja itu akan dibawa keluar dari kota Jayapura. Selain itu kami juga masih dalami," terangnya saat menggelar Press Conference di Mapolres Jayapura Kota, Kamis (25/10) pagi.

Lanjut Kapolres, penangkapan keduanya sekitar pukul 04:30 Wit, Selasa lalu setelah pihaknya melakukan penyelidikan terkait informasi yang diterima.

"Saat ditangkap keduanya tidak melakukan perlawanan, dan barang bukti pun kami amankan disemak-semak tidak jauh dari lokasi penangkapan, dimana ganja yang saat itu dikemas didalam 70 plastik berukuran sedang seharga Rp 500 ribuan," ungkap Kapolres.

Dirinya juga menambahkan dari barang bukti yang diamankan sampai dengan saat ini masih akan dikembangkan oleh penyidik apakah alat elektronik itu merupakan hasil kejahatan atau tidak.

"Kami masih akan kembangkan lagi terkait dengan temuan BB itu dan kami akan Update perkembangannya," Tegas AKBP Gustav R. Urbinas, S.H., S.IK.

Lanjut dirinya menuturkan, atas perbuatannya kedua pelaku dijerat dengan pasal 111 ayat 2 undangan-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.(*)

Penulis : Humas Sakura

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Bandar Ganja Kelas Kakap Dibekuk Opsnal Narkoba . Silahkan membaca berita lainnya.

Petrus Fatlolon Bantah Selewengkan Uang Negara

Posted: 25 Oct 2018 10:19 AM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon SH., MH sikapi laporan 5 oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) MTB diantaranya Simson Lobloby, Sony Ratissa, Fredreck Kormpaulun, Olvin Gosan dan Simon Johan Liur dengan membantah semua tuduhan yang diberikan.

"Tidak ada penyelewengan kebijakan serta keuangan seperti diberitakan media. Saya pastikan bahwa itu tidak ada dan kita serahkan seluruhnya kepada penegak hukum untuk melakukan penyelidikan," ujar dia kepada wartawan di Ambon pada Kamis (25/10).

Hal ini disampaikan Fatlolon yang didampingi Sekda MTB Piterson Rangkoratat, Kabag Keuangan MTB, pimpinan SKPD terkait, perwakilan DPRD MTB dan tim kuasa hukum menggelar konferensi pers guna memperjelas inti masalah dari laporan oknum anggota dewan tersebut.

Dikatakan semua tudingan yang dialamatkan ke dirinya diantaranya penyelewengan 40 ton beras sejahtera (rastra) untuk warga miskin, pembengkakan anggaran operasional bupati yang naik 300% dari Rp3 miliar menjadi Rp10 miliar, penggelembungan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dari Rp100 miliar menjadi Rp180 miliar, penggunaan dana tidak terduga yang tidak sesuai peruntukan, dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan dugaan korupsi dana rawan pangan serta terkait honor K2, tidaklah benar sebab semua pelaporan APBD tahun 2017 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Saya pastikan itu semua tidak benar, karena semuanya itu disertakan dokumentasi. Namun mendukung dan menghormati upaya hukum yang sementara berjalan. Sebab kami juga akan diproses sesuai pelaporan tersebut," kata dia.

Fatlolon selanjutnya meminta kepada warga MTB untuk tidak terpancing dengan isu-isu yang terkait dugaan korupsi kepada dirinya yang sudah memimpin Kepulauan Tanimbar sejak 22 Mei 2017 itu.

"Saya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terpancing dan tidak terprovokasi dengan isu dan berita yang seolah-olah di Pemkab MTB telah terjadi korupsi besar-besaran. Mari kita terus berkarya dan bekerja membangun Tanimbar, Bumi Duan Lolat dengan niat dan kerja yang tulus tanpa pamrih," pinta dia.

Selanjutnya menurut Kabar Timur, pada Rabu (24/10), penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku telah meminta keterangan dari 7 orang saksi dalam kasus dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan Petrus Fatlolon.

Dari empat orang yang telah dilakukan permintaan keterangan oleh penyidik termasuk mantan Ketua DPRD MTB, Simson Lobloby yang disertai penyerahan sejumlah dokumen penting.

3 orang lainnya yang dimintai keterangan berasal dari instansi yang berkaitan dengan masalah penyaluran beras sejahtera tahun 2017 atau sekarang disebut bantuan pangan non tunai (BPNT) dan pegawai dari bagian keuangan Pemkab MTB.
Sementara itu dikatakan, ada tiga kwitansi dengan total nilai mencapai Rp2,100 miliar yang menjadi bukti utama dalam kasus tersebut.

Petrus Fatlolon dilaporkan oleh lima anggota DPRD Kabupaten MTB ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI atas 17 kasus dugaan korupsi. Laporan tertanggal 20 April 2018 ini juga disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan ditindaklanjuti ke Kejati Maluku.

Penyelidikan kasus ini mulai bergulir di Kejati Maluku, sejak awal pekan. Namun Kejati mengaku penyelidikan masih sebatas melihat ada tidaknya pelanggaran undang-undang dalam kebijakan yang ditempuh Pemkab MTB. (Albert Batlayeri)

Desa Gintung Jadi Tuan Rumah MTQ ke VIII tingkat Kecamatan Sukadiri

Posted: 25 Oct 2018 09:33 AM PDT

BantenNet.com,KABUPATEN TANGERANG - Jelang MTQ ke VIII tingkat Kecamatan Sukadiri,kabupaten Tangerang terus mengesa berbagai persiapan agar kegiatan berlangsung lancar.MTQ yang akan diselenggarakan di Desa Gintung KecamatanSukadiri Kabupaten Tangerang akan dilaksanakan pada (27/10) mendatang.

Kepala Desa Gintung

Sunarto,mengungkapkan Kepada BantenNet.com " bahwa hingga saat ini segala sesuatu untuk mensukseskan MTQ tersebut sedang dipersiapkan "

"Persiapan kami selaku tuan rumah MTQ tingkat kecamatan sudah kami jalankan dengan bergotong royong bersama seluruh Elemen dan masyarakat Desa Gintung. Namun pada dasarnya kami juga terus lakukan kordinasi dengan pihak kecamatan demi suksesnya kegiatan MTQ mendatang," ujar sunarto.

Selaku tuan rumah, Kami Pemerintahan Desa Gintung dalam menghadapi MTQ ke VIII tingkat kecamatan akan memberikan yang terbaik demi suksesnya Acara segala sarana dan prasarana maupun fasilitas umum buat masyarakat maupun Dan para peserta sudah Kami persipkan dengan baik.

"Kami pemerinta Desa Dan Masyarakat tidak ingin mengecewakan Kegitan MTQ tingkat kecamatan yang sudah di percayakan kepada kami sebagai tuan rumah" imbuhnya.

sebagai tuan rumah pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang pihaknya telah melakukan persiapan yang sangat matang,dengan dibantu masyarakat desa gintung bergotong Royong.Bagi Sunarto kegiatan ini adalah momen untuk meningkatkan Iman dan Taqwa.

"Hal ini merupakan momen bagi masyarakat Kecamatan Sukadiri, khususnya Desa Gintung untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT. Dan demi terselenggaranya kegiatan ini, saya sebagai Tuan Rumah,bekerja keras untuk mempersiapkan acara MTQ Ke.VIII yang akan dilaksanakan hari sabtu(27/10)"

Lebih lanjut Sunarto berharap, melalui kegiatan MTQ, ini dapat mempererat tali persaudaraan seluruh masyarakat di Kecamatan Sukadiri.

"Kita jalin silaturahim lewat kegiatan MTQ,Gintung Istimewa Sukadiri Tampil Beda," Jelas Sunarto

> ydi

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Desa Gintung Jadi Tuan Rumah MTQ ke VIII tingkat Kecamatan Sukadiri . Silahkan membaca berita lainnya.

Sekjen Wantanas bidang Lingkungan Hidup, Lakukan sidak Di Kp. Picung

Posted: 25 Oct 2018 09:13 AM PDT

BantenNet.com, KABUPATEN TANGERANG - Selama Tujun Tahun Warga Desa Pasar Kemis, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang keluhkan Air sumur tanah yang sudah terkontaminasi limbah bebahaya Dan menimbulkan penyakit kulit Bagi yang menggunakannya, dugaan adanya perusahaan yang berdiri dikawasan pemukiman warga.sehingga banyak warga yang terindikasi penyakit gatal-gatal pada kulitnya.

Pasalnya air di pemukiman Waraga sudah berubah warana Dan menyerap pada sumur masing-masing warga, dimana warga ada yang masih menggunakan air sumur tersebut untuk keperluan sehari-hari, meski habis menggunakan air terasa gatal.

Brigjen safi'ul ,MBA Sekjen wantanas bedang Lingkungan Hidup, Lakukan sidak yang didampingi Kepala Desa, Polsek serta Koramil Pasar Kemis, dan Juga para tokoh masyarakat setempat, mengatakan bahwa sudah seharusnya perusahaan ini memiliki Amdal sendiri, tidak seperti yang terlihat sekarang ini, air mengalir mencemari lingkungan warga melalui air dari lubang lubang got dilingkungan warga.

"Perusahaan ini diduga jelas terindikasi pencemaran lingkungan hidup, dengan tidak adanya sarana amdal perusahaan yang harusnya sudah ada, karena ini perusahaan sudah berjalan cukup lama," ucap Syaiful, kepada para awak media pada saat sidak lokasi, kamis (25/10/2018).

Katanya lagi, aparat desa harusnya sudah tanggap dan mengambil tindakan bila lingkungan warga tercemari oleh air limbah dari perusahaan, jangan didiamkan saja, apalagi saat ini banyak warga terindikasi penyakit kulit.

"Harus ada konvensasi dari perusahaan tersebut, bila jelas dampaknya mengganggu lingkungan warga dalam masalah air," jelasnya lagi.

Haetomi, Kepala Desa Pasar Kemis, ketika akan dikonfirmasi oleh awak media, terkait masalah limbah Perusahaan, Ada tiga perusahan yang di duga telah cemari lingkungan.

Dari Ketiga perusahan yang terindikasi cemari Lingkungan Akan sesegera membantu Warga dengan memberikan arana air bersih yang bekerja Sama Dengan slah satu perusahan air minum Aerta Dan saya pun sudah membuat janji Dengan ketiga perusahan Hari ini, terkait Dengan Dana CSR Mereka Kepada masyarakat yang terkena dampak lingkungan " Jelas Haetomi

> ldn

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Sekjen Wantanas bidang Lingkungan Hidup, Lakukan sidak Di Kp. Picung . Silahkan membaca berita lainnya.

Masuk Lokasi Wisata, Pemda Tegur Managemen PT. Belibis Putra Mandiri

Posted: 25 Oct 2018 08:40 AM PDT

WAISAI, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Dinas Perhubungan memberi peringatan (warning) keras kepada managemen PT. Belibis Putra Mandiri selaku pemilik sejumlah kapal penyeberangan di Wilayah Papua Barat.

Warning Pemda Raja Ampat ini dikarenakan beberapa hari yang lalu sebuah armada kapal milik managemen PT. Belibis Putra Mandiri kedapatan memasuki beberapa lokasi atau site wisata dan berlabuh ditambatan perahu Masyarakat Raja Ampat dengan membawa ratusan penumpang padahal ijin prinsipnya hanya melayani rute Sorong-Waisai, PP dan Sorong-Misool, PP.

Teguran keras pemda Raja Ampat tersebut disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan nomor: 550/Dishub-R4/2018, juga pemanggilan pimpinan PT. Belibis Putra Mandiri untuk menghadap dan menghadiri rapat di Waisai, Ibukota Kabupaten Raja Ampat, Minggu (30/9).

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Raja Ampat, Ir. Becky Rahawarin, MM disela-sela memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Senin (1/10) membenarkan pihaknya telah memanggil dan memberi teguran kepada managemen PT. Belibis Putra Mandiri.

Becky sapaan Ir. Becky Rahawarin, MM menjelaskan Managemen PT. Belibis Putra Mandiri ini telah menyalahi ijin prinsip pelayarannya. Menurutnya, ijin yang dikantungi kapal-kapal milik PT. Belibis Putra Mandiri ini hanya melayani rute pelayaran Sorong- Waisai, PP dan Sorong-Misool PP dan bukan memasuki site atau lokasi-lokasi wisata.

"Managemen PT. Belibis Putra Mandiri ini sudah keterlaluan. Mereka melanggar ijin pelayarannya. Ijin mereka itu bukan ke site-site atau lokasi-lokasi wisata, apalagi membawa ratusan wisawan. Ijin mereka hanya dari Sorong-Waisai atau Sorong-Misool PP. Itu saja," ujar Becky Rahawarin.

Dikatakan Becky, selain melanggar dengan memasuki obyek wisata armada kapal milik PT. Belibis Putra Mandiri berlabuh dan sandar ditambatan perahu milik masyarakat. "Mereka (PT. Belibis Putra Mandiri,red) tidak sekomitmen dengan kita. Namanya tambatan perahu yah, bukan untuk kapal. Kapal mereka itu berbobot besar dan sangat tidak cocok dan akan merusak tambatan perahu yang sudah dibuat dengan susah payah oleh masyarakat," tambah Becky.

Selain merusak sarana dan prasarana yang dibangun dengan susah payah oleh masyarakat tersebut, sandarnya kapal-kapal bertonage besar di kampung-kampung wisata akan merusak karang dan menganggu ekosistem perairan yang menjadi daya tarik wisata di Raja Ampat.

"Kampung Arborek dan Kampung Yenbuba itu banyak soft karang yang menempel di tambatan perahu, apalagi airnya juga dangkal, jika disandarkan akan merusak terumbu karang dan mengganggu ikan-ikan yang bermain didermaga kampung tersebut," tambah Becky Rahawarin.

Becky menjelaskan teguran dalam bentuk surat itu merupakan peringatan terakhir, jika terulang lagi maka pemerintah daerah akan cabut rekomendasi kepada PT. Belibis Putra Mandiri untuk beroperasi di Raja Ampat.

"Dalam pertemuan kemarin, saya sudah ingatkan pimpinannya bahwa teguran ini sebagai peringatan terakhir, jika tidak maka saya usulkan kepada pemerintah daerah untuk cabut rekomendasi dia (PT. Belibis Putra, red) untuk beroperasi di Raja Ampat," ujar Backy dengan tegas.

"Saya menilai bahwa PT. Belibis Putra Mandiri tidak menghormati upaya permintaan daerah dan masyarakat Raja ampat untuk menjaga kelestarian alam dan budaya wisata yang baik karena kejadian seperti ini sudah berulang beberapa kali. Dan kehadiran wisatawan dalam jumlah yang banyak di satu spot/lokasi wisata akan berdampak buruk pada terganggunya keseimbangan ekosistim di wilayah tersebut," tambah Becky. (DiskominfoRajaAmpat)

Abdul Faris Umlati Ajak Warga Raja Ampat Doakan Korban Gempa dan Tsunami Palu-Donggala

Posted: 25 Oct 2018 08:40 AM PDT

WAISAI, LELEMUKU.COM – Bupati Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, Abdul Faris Umlati, SE meminta peserta upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila untuk mendoakan bagi korban gempa dan tsunami yang melanda Kota Palu dan Donggala Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu.

Permintaan ini disampaikan Abdul Faris Umlati saat dirinya menyampaikan pidato pada Upacara Memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati Raja Ampat, Senin (01/10).

"Sebelum saya melanjutkan sambutan ini saya meminta kita semua menundukan kepala sejenak kita seraya berdoa bagi korban gempa dan tsunami yang melanda Kota Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah beberapa waktu yang lalu," ujar Abdul Faris Umlati seraya menyampaikan turut belangsungkawa.

Sesaat seluruh peserta upacara yang dihadiri Wakil Bupati Raja Ampat, Manuel Piter Urbinas S,Pi, M.Si, Kapolres Raja Ampat AKBP, Edy Setyanto Erning W,SIK, Dandim 1805, Letkol Inf Yosef. P.Kaiba, Danposal AL Elhas, Sekda Raja Ampat Yusup Salim MSi, pimpinan OPD, Pegawai , pelajar dan sejumlah tamu undangan dengan hening menunduk kepala seraya berdoa. Suasana hening berlangsung beberapa menit, setelah itu bupati melanjutkan pidatonya.

Dalam pidatonya, AFU sapaan Abdul Faris Umlati menegaskan peringatan Hari Kesaktuan Pancasila bermaksud menggugah dan menggelorahkan semangat nasionalisme dan jiwa patriotisme dalam memegang teguh pancasila sebagai dasar negara agar tetap hidup dan terjaga dalam hati sanubari anak bangsa.

"Bung Karno merumuskan pancasila sebagai kata kungci membangun bangsa yang menghargai keberagaman," ujar AFU.

Untuk itu katanya, pancasila adalah semangat untuk bergandeng tangan menuju cita cita besar maka semua anak bangsa sudah seharus memiliki nilai-nilai Pancasila dalam pola pikir, ucapan, tindakan, sikap dan perbuatan.

"Untuk itu tepat kiranya tema peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2018 ini adalah " Pancasila Sabagai Landasan kerja mencapai Prestasi Bangsa," ujar AFU

Lebih lanjut dikatakannya fenomena dalam beberapa tahun ini terjadi lintas batas nilai-nilai antar bangsa, bahkan antar komunitas, atau kelompok masyarakat yang lebih kecil, di antara nilai-nilai atau faham yang melintas batas itu ada paham radikalisme. Faham ini karakternya selalu merasa yang paling benar sendiri dan mengabaikan hak hak dasar orang lain.

"Saya mengajak seluruh elemen yang ada di Kabupaten Raja Ampat, mari kita tunjukan bahwa Kabupaten Raja Ampat sebagai minitur NKRI, kabupaten yang toleran, menghargai dan menghormati manusia sebagai ciptaan yang Maha Kuasa," tambahnya. (DiskominfoRajaAmpat)

Perjuangkan Hak dan Perlindungan Anak dan Perempuan, Dewan Adat Papua Gelar Pertemuan

Posted: 25 Oct 2018 08:40 AM PDT

BIAK, LELEMUKU.COM - Dewan Adat Papua (DAP) dengan Pokja Perempuan, bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Biak Numfor, Provinsi Papua sebagai mitra dari Kementerian PPPA RI terus berupaya melakukan gerakan sebagai kepedulian dan penyelamatan atas hak dan kebebasan bagi anak dan perempuan, khususnya yang ada di Kabupaten Biak Numfor pada Rabu (24/10).

Keguatan yang mempertemuan multi pihak antara Pemerintah, Masyarakat, LSM, Tokah Agama, Tokoh Adat, serta Kelompok Kerja Anak di Intsia Hotel selama sehari penuh yang dibuka oleh Asisten II Ferry Bettay mewakili Plt.Bupati Biak Numfor.

"Perlindungan anak bukan berarti anak itu salah namun bagaimana orang tua belajar memahami cara mendidik anak menyesuaikan dengan era saat ini, dengan menanamkan nilai agama, budaya kepada anak, dengan begitu orang tua diminta menjadi contoh yang benar bagi anak-anak" ujar Plt.Bupati dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten II.

Diakui Ketua III DAP, George Wayasu bahwa, persoalan anak dan perempuan menjadi perhatian nasional dan sebagai komitmen Dewan Adat bahwa, penyelematan orang Papua, Hutan, Tanah dan Sumber Daya Alam maka lewat pertemuan dengan Kementerian PPA untuk mendengar pendapat dari semua pihak terkait bagaiman cara yang paling tepat menangani persoalan tersebut.

"Disitulah ada kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pembentukan pokja perempuan dan anak supaya lebih
teknis akan bekerja dengan tetap melibatkan semua pihak," jelas George Wayasu.

Karena itu, kami berharap Pemerintah Daerah Biak Numfor membantu fasilitas penunjang dan pendanaan melalui SKPD yang terkait dengan penanganan sosial, pendidikan serta pemberdayaan, juga perlindungan bagi anak dan perempuan secara bersama-sama bekerja dengan forum yang sudah terbentuk.

"Grand Design besar, di mana Manokwari mewakili Papua Barat, sedangkan Wamena mewakili Papua, namun karakterisasi budaya masing-masing kita berbeda maka kita tidak bisa menjeneralkan Manokwari dan Wamena sebagai konsep melihat kondisi perempuan dan anak hari ini, maka kami menyepakati berkeliling pada 7 wilayah adat untuk setiap kabupaten dan kota, di antaranya yang sudah jalan di wamena, Manokwari, Biak, Kaimana, Kerom, Dogiyai, dan Merauke, dengan harapan di tahun 2018 kami punya konsep keterwakilan dari 7 wilayah adat tersebut," ujar Ketua Pokja Perempuan DAP Eirene Waromi.

Ia menambahkan banyak kegiatan yang sudah dilakukan pemerintah pusat dan daerah hingga LSM namun menurut data nasional Index Pembangunan Manusia (IPM) di seluruh Indonesia bahwa Papua dan Papua Barat berada di titik terendah.

"Dengan demikian kami coba kaji satu persatu akar permasalahannya pada tiap daerah berdasarkan budayanya karena kami melihat ada semacam pergeseran sehingga hari ini orang Papua sudah tidak mengerti lagi budayanya kemudian menjadi lemah sehingga kami mulai dari assessment dengan berfokus pada perubahan perilaku selanjutnya perencanaan program (isu yang tepat bagi anak dan perempuan) yang nantinya akan menghasilkan rekomendasi yang pasti akan kami kawal sampai di tingkat kebijakan dengan dimonitoring oleh DAP dan daerah juga masyarakat," tambah Eirene Waromi.

Di akhir pertemuan dipaparkan hasil penelitian oleh Pokja DAP, Imelda Baransano yang menegaskan pihaknya melakukan penelitian dan berbicara langsung dengan masyarakat.

"Disitulah kami bertanya, apa yang berubah dalam masyarakat, lalu tiap-tiap orang menjawab bahwa, perubahan paling menonjol terjadi pada anak, di mana anak sebagai penerus marga tidak lagi dijaga dengan baik hari ini, karena orang tua sibuk dengan kegiatan/pekerjaan, kemudian ketika orang tua ada di rumah tidak lagi membangun komunikasi atau berbicara dengan keluarga sehingga anak-anak dibiarkan bermain di luar rumah tanpa pengawasan," kata dia.

Salah satu contohnya, meneurut Imelda, yang terjadi pada anak adalah ada salah satu anak di Biak Timur meninggal karena mengonsumsi campuran pembalut dengan miras, tidak itu saja ada juga oknum ibu tiri yang menikah dengan anak tirinya, dan di wilayah Biak Utara ditemukan, salah satu bapak kandung yang kawin dengan anak kandungnya sendiri.

"Dan ketika di bawah ke wilayah adat maka terjadi "pembayaran malu" dan selesai sampai di situ saja dan tidak ada pengajaran bahkan pendidikan adat yang semestinya harus dilakukan secara bersama dengan agama maupun pemerintah untuk membantu anak dengan posisi yang ia alami,Apakah realita ini akan kita biarkan," tanya dia.

Sehingga menurut Imelda, tahun 2018 ini pihaknya akan mendalaminya lewat kegiatan penyedia layanan dan kegiatan atau forum lewat pembentukan "Forum Kyadiren" atau Perlindungan Anak supaya dapat menolong masyarakat untuk mengakomodir kepentingan anak di Biak supaya persoalan-persoalan anak yang ditemui diselesaikan.

"Oleh sebab itu lewat pertemuan multi pihak lahir perencanaan yang murni dari dan untuk masyarakat itu sendiri," papar dia. (HumasBiakNumfor)

Mathius Awoitauw Lantik 6 Pejabat Eselon II di Kabupaten Jayapura

Posted: 25 Oct 2018 08:40 AM PDT

SENTANI, LELEMUKU.COM - Bupati Jayapura, Provinsi Papua, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., secara resmi melantik enam orang pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, yang berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani pada Rabu (10/10) pagi.

Pejabat yang dilantik dan diambil sumpah, masing-masing, Ir. Nataniel Mebri sebelumnya menjabat Staf pada Bagian Umum Setda Kabupaten Jayapura menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup serta Meyer Mianto C. Suebu, SE, M.Si, sebelumnya Kepala Bagian Keuangan Setda menjadi Inspektur Kabupaten Jayapura dan Terrianus F. Ayomi, SH sebelumnya menjabat Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura.

Kemudian Alfons Awoitauw, S.IP sebelumnya Kepala Distrik Sentani, kini menjadi Kepala Dinas Perhubungan, serta Ir. John Wicklif Tegai, MM sebelumnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika kini Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Abdul Hamid Toffer, S.Sos, M.Ap sebelumnya Kepala Bidang Umum pada Sekretariat DPRD menjadi Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura.

Selain enam pejabat tinggi pratama tersebut ditunjuk pula Dr. dr. Petronella Marcia Risamasu, M.Ked. Trop menjadi Dokter Madya yang diberi tugas tambahan sebagai Direktur RSUD Yowari Kabupaten Jayapura.

Bupati Awoitauw menuturkan mereka yang telah dilantik harus bekerja keras sebagai tim. Semua kebijakan yang telah diatur merupakan tuntutan dan tantangan kebutuhan pembangunan di daerah yang sangat besar dari waktu ke waktu.

"Dituntut pula percepatan-percepatan harus dilakukan karena itu plt- plt dan beberapa jabatan kosong telah diisi dan tinggal satu atau dua akan diselesaikan dalam waktu dekat dan dapat direspon dengan baik bahwa dari sekian banyak orang hanya mereka yang kita promosi karena itu harus merasa bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan," ucapnya

Bupati juga berharap agar hal ini harus dipandang sebagai peluang untuk menunjukkan kemampuan para pejabat.

"Jangan menganggap mutasi dan promosi merupakan hal yang biasa tetapi harus melihat ini sebagai kesempatan untuk menunjukan kualitas dan kapasitasnya dalam melayani masyarakat," tutupnya.(DiskominfoJayapura)

Pemilik Lahan Palang Proyek MTQ

Posted: 25 Oct 2018 08:25 AM PDT

Pemkab Bursel Didesak Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD Untuk Pilkades Kampong Baru

Posted: 25 Oct 2018 08:25 AM PDT

Seleky : Lulus Tes CPNS Karena Jodoh Mengabdi di Bursel

Posted: 25 Oct 2018 08:25 AM PDT

Pemda Bursel Masih Berada Dalam Raport Merah

Posted: 25 Oct 2018 08:10 AM PDT

Terkait Laporan 5 Anggota DPRD MTB, Fatlolon Siap Dipanggil Kejati Maluku

Posted: 25 Oct 2018 08:03 AM PDT

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Terkait Laporan 5 Anggota DPRD MTB, Fatlolon Siap Dipanggil Kejati Maluku . Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Petrus Fatlolon

BERITA MALUKU. Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Petrus Fatlolon mengungkapkan, dirinya siap dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi Maluku guna memberikan keterangan terkait laporan 5 anggota DPRD MTB, terhadap beberapa dugaan kasus, yaitu dugaan penjualan beras Raskin tahun 2017, membengkaknya perjalanan Dinas, mark up di Dinas PU dari Rp100 miliar menjadi Rp180 miliar dan persoalan administrasi pembebasan areal perusahan tebu.

"Saya siap dipanggil. lebih cepat lebih bagus," kata Fatlolon kepada wartawan di Ambon, Kamis (25/10/2018).

Untuk proses hukum dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum yang dipercayannya.

Hanya saja dirinya menjelaskan beberapa hal, salah satunya terkait pengelembungan biaya perjalanan Dinas, yang menurutnya hal tersebut tidak benar, justru yang terjadi adalah efisiensi anggaran sebesar Rp3 miliar.

"Justru yang saya lakukan efiseinsi anggaran, malah dituduh pengelembungan, Bahkan di tahun 2017, dari hasil audir BPK tidak menemukan adanya pelanggaran," sebutnya.

Walaupun demikian, dirinya mendukung dan menghormati upaya hukum yang sementara berjalan, dan menyerahkan sepenuhnya kepada pnegak hukum untuk nanti akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

Sementara itu, Kuasa Hukum Bupati Anthoni Hatane, mengatakan untuk biaya perjalanan dinas yang dilaporkan mulai dari tahun 2017-2018, itu berarti dari masa pemerintahan mantan Bupati Bito Temar, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Romelus Far-Far hingga pemerintahan Bupati saat ini Petrus Fatlolon. Sedangkan terkait laporan penyalahgunaan biaya tidak terduga, menurutnya hal tersebut tidak benar.

"Perjalanan Dinas tersebut terdapat pagu anggaran, baik dari kepemimpinan Bito temar, Plt Romelus Far-Far maupun Bupati saat ini,"ujarnya.

Sementara itu, untuk dugaan penjualan beras Raskin, itu juga tidak benar. Yang ada hanya itu terjadi kelangkaan beras, sehingga Bupati melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi Maluku untuk pengiriman beras, dan semua itu untuk kepentingan masyarakat yang ada di MTB.

Lanjutnya, untuk laporan perusahaan tebu itu terkait persoalan administrasi, yakni areal yang dibebaskan. Dimana untuk hal tersebut belum ada kucuran dana dari Pemda, yang ada hanya baru pengurusan surat-suratnya.

"Jadi perusahaan dalam hal ini berupaya meminta izin dari pihak berwenang dalam hal ini Pemda MTB sampai tingkat provinsi," tuturnya.

Selain itu, untuk penambahan anggaran, dirinya meminta agar tanyakan langsung ke DPRD, karena semua anggaran ditetapkan dalam DPRD. Dengan dmikian anggaran tersebut bukan atas kebijakan dari pemda tapi persetujuan antara pemda dengan DPRD.

"Dari semua hal dilaporkan, pemda MTB sangat menjunjung tinggi pross hokum, atau penyeldikan yang diulkakukan oleh kjaksaan. Sehingga biarlah proses hokum ini didalami pada tahapan penyelidikan sampai pada akhirnya akan menentukan arah dari kasus ini." pintanya.

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Terkait Laporan 5 Anggota DPRD MTB, Fatlolon Siap Dipanggil Kejati Maluku . Silahkan membaca berita lainnya.

Sejumlah Ruas Jalan Ditutup Total Saat Pembukaan Pesparani

Posted: 25 Oct 2018 08:03 AM PDT

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Sejumlah Ruas Jalan Ditutup Total Saat Pembukaan Pesparani. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Robby Sapulette

BERITA MALUKU. Sejumlah jalan di pusat kota Ambon akan ditutup total sebelum acara pembukaan Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani), yang berlangsung pada tanggal 27 oktober pukul 19.00 WIT.

Jalan-jalan tersebut, yaitu Jln pattimura, Jln Ay Patty, Jln Anthony Reabok, Jln sultan Hairun, Jln Pala, jln kapitan ulupaha, Jln Slamet Riyadi, jln D.I Pandjaitan dan Jln Wemproyear Belakang, Kantor Gubernur.

"Semua jalan tersebut akan ditutup mulai pukul pukul 14.00-15.00 WIT, yang difokuskan untuk defile peserta, maupun untuk tempat parkir kendaraan tamu maupun peserta. Mengingat pembukaan acara mulai pukul19.00 wit," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robby Sapulete kepada wartawan dalam konfrensi pers yang berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, kamis (24/10).

Untuk defile peserta Pesparani, jelasnya akan mulai dari Katedral (Jln Pattimura) menuju jln kapitan ulupaha - JLn sultan Hairun - masuk ke lapangan Merdeka.'

Walaupun demikian, pihaknya bersama Satlantas Polda Maluku dan Polres Pp Lease Ambon, Dinas Perhubungan sudah melakukan rekayasa jalan, sehingga pelayanan public tetap berjalan dengan baik.

Untuk transportasi dari kecamatan nusaniwe menuju pusat kota bisa melalui jln sultan Babullah, untuk angkutan kota diarahkan menuju Jln Yos Sudarso - pantai merdeka, kemudian masuk terminal. Sebaliknya dari terminal menuju kecamatan nusaniwe, melalui pantai mardika, Jln Honipopu - jalan pala - jln. sam samratulangi - Jln AM Sangadji - Dr. sutomo dan seterusnya.

"Pintu terminal A1 akan kita rubah dari pintu masuk berfungsi sebagai pintu keluar, dan pintu keluar
menjadi pintu masuk," ujarnya.

Sementara itu, bagi kendaraan dari Jln Sultan Babullah bisa belok kanan melalui jln AM Sangadji - Ponogoro - Jln Ahmad Yani.

Sedangkan untuk kendaraan yang menuju ke jln Tulukabessy bisa melalui Jln AM Sangadji - Jln Philip Latumahina - jln Danau Copra - Jln Pattimura - Jln Benteng Kapahaha - Jln WR suptraman.

Sementara jln Kakilay depan swissbhel hanya difokuskan kendaraan tamu undangan VIP maupun VVIP. Untuk angkutan umum menuju terminal melalui Belakanb Soya, tanah tinggi, Jln tulukabessy.

"Jadi pada intinya jalan yanh dipakai untuk parkiran kendaraan, yakni Jln Pattimura - Benteng Kapahah, Jln kapitan ulupaha, Jln sultan Hairun - Jln Anthony Reebok - sebagian jalan Jln Pala - Slamet Riyadi,"tuturnya.

Sementara itu, untuk rute Presiden Joko Widodo dari tempat nginap Hotel Santika, akan melalui jalan Rijali - Jln Kakialy - jln WR Supratman - Jln slamet Riyadi dan masuk melalui gerbang utama atau depan tribun lapangan merdeka.

"Jadi pada saat beliau menuju lapangan merdeka dari HoteL Santika, kita sudah kosongkan ruas-ruas jalan yang dilewati Presiden," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provonsi Maluku, Angky Papilaya mengungkapkan, ada 177 kendaraan yang dingunakan selama Pesparani, diantaranya 40 bus bantuan dari Kementerian Perhubungan, yang dioperasikan untuk memgantar dan menjemput kontingen baik dari tempat nginap sampai ke lokaso perlombaan.

Untuk penutupan sejumlah ruas jalan, pihaknya susah melayangkan surat izin ke Walikota.

"Kita sudah melakukan koordinasi Dirlantas polda, polres dan Dishub Kota Ambon terkait rekayasa lalulintas,"

Pihaknya juga akan menempatkan personil disetiap lokasi perlombaan, sehingga proses lalu lintas disetiap lokasi kegiatan bisa berjalan dengan lancar.

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Sejumlah Ruas Jalan Ditutup Total Saat Pembukaan Pesparani . Silahkan membaca berita lainnya.

Temuan BPK Akan Dilimpahkan Ke Aparat Penegak Hukum

Posted: 25 Oct 2018 08:01 AM PDT

Foto : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah Bambang Hermawan.

Maluku Utara | Media Nasional Obor Keadilan | Pemerintah Provinsi Maluku Utara rupanya seriusi untuk memberantas kasus tindak pidana korupsi yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Malut atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun 2017 jika tidak ditindak lanjuti temuan dalam kurun waktu 120 hari setelah hasil audit diserahkan pada Pemprov.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Malut Bambang Hermawan Kamis (25/10/2018) mengatakan, untuk memanimalisir temuan, Pemprov bakal punya kebijakan terhadap temuan BPK jika tidak ditindaklanjuti dalam waktu 120 hari, maka Pemprov langsung melimpahkan ke aparat penegak hukum untuk di proses. "kami akan limpahkan ke aparat penegak hukum (APH) jika dalam kurun waktu 120 hari tidak ditindak lanjuti temuan BPK atas LKPD Pemprov Malut," katanya.

Bambang mengatakan temuan BPK yang bakal dilimpahkan ke penegak hukum jika surat tanggung jawab mutlak (STJM) mengarah pada tidak pidana korupsi, maka akan di proses hukum, kecuali kerugian negara dikembalikan ke kas daerah sehingga tidak ada lagi temuan dan kerugian negara."temuan BPK yang terindikasi dugaan korupsi itu langsung di proses oleh penegak hukum, untuk itu diimbau agar secepatnya menindak lanjuti temuan BPK dengan mengembalikan kerugian negara ke kas daerah," ujarnya
Ia mengaku temuan BPK di tahun 2015, dan 2016 hampir semua sudah ditindak lanjuti hanya saja temuan tahun 2017 masih ada untuk itu dapat secepatnya ditindak lanjuti temuan BPK. "temuan 2017 masih ada yang belum ditindaklanjuti, untuk itu diharapkan secepatnya menyelesaikan sebelum dilimpahkan ke APH," imbauannya.(wir)

Editor : Redaktur
Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Temuan BPK Akan Dilimpahkan Ke Aparat Penegak Hukum . Silahkan membaca berita lainnya.

Kontingen Papua Optimis Raih Juara Umum Pesparani I

Posted: 25 Oct 2018 07:53 AM PDT

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Kontingen Papua Optimis Raih Juara Umum Pesparani I. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

BERITA MALUKU. Kontingan Provinsi Papua optimis meraih juara umum dalam Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik Nasional I di Kota Ambon, Provinsi Maluku.

"Kami optimis meraih juara umum," kata Wakil Ketua Kontingen Papua, Pastor Konstatinus Bahang, kepada awak media di manise hotel, kamis (25/10).

Dikatakan, Provinsi Papua datang dengan 350 orang, diantaranya 298 peserta dan official, sedangkan sisanya merupakan pengembira dan peninjau. Dengan mengikuti 12 mata lomba yang diperlombakan, yakni Paduan Suara Gregorian Dewasa, Gregorian Anak, Paduan Suara Anak, Paduan Suara Wanita Dewasa, Pria Dewasa, Paduan Suara Dewasa Campuran, Mazmur Anak, Remaja, Dewasa, Cerdas Cermat Anak, Remaja dan Lomba Bertutur Kitab Suci.

Dari 12 mata lomba, dirinya optimis unggul di 3 mata lomba, yakni lomba tutur kitab suci, lomba Gegroian dan mazmur remaja, mengingat Papua pernah menjuarai ditingkat nasional maupun international.

"Untuk mata lomba yang lain baru pernah kami ikuti, yang penting kami bisa bersaing dan diperhitungkan," ucapnya.

Dirinya menganggap dari 33 provinsi, Maluku merupakan lawan yang diperhitungkan, selain sebagai tuan rumah, tetapi juga memiliki kemampuan dan kualitas yang mumpuni dalam bidang tarik suara dan bertutur.

Walaupun demikian, dirinya akan memberikan motivasi kepada seluruh peserta dari Papua untuk memberikan yang terbaik.

Terlepas dari hal tersebut, dirinya memuji kesiapan dari tuan rumah, terutama dalam penyambutan mulai dari Bandara sampai ke Manise hotel.

"Kami disambut dengan baik, mulai dari pengambutan di Bandara, diiringi dengan musik, orang yang jemput juga baik, yang langsung menunjukan jalan. Pokoknya tidak membiarkan kami seperti orang asing," ucapnya.

Dirinya berharap, pelayanan yang diberikan ini dapat terus terjaga sampai selesai acara bahkan kembali ke Papua.

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kontingen Papua Optimis Raih Juara Umum Pesparani I . Silahkan membaca berita lainnya.

Gladi Bersih Persiapan Pembukaan Pesparani I

Posted: 25 Oct 2018 07:53 AM PDT

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Gladi Bersih Persiapan Pembukaan Pesparani I. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

WAKIL Gubenur Maluku, Zeth Sahuburua, memimpin langsung jalannya kegiatan gladi bersih persiapan akhir pembukaan Pesparani Nasional I, berlangsung di Lapangan Merdeka, Ambon, Kamis malam (25/10/2018). Rangkaian kegiatan persiapan itu berlangsung selama 2 jam, serta mendapat perhatian ratusan warga kota Ambon dengan penuh antusias. Pantauan media ini, gladi bersih itu berlangsung sempurna dan meriah melibatkan seluruh pedukung acara yang mementaskan sejumlah tari-tarian dan lagu, serta didukung panggung dengan latar belakang layar videotron berukuran raksasa, lightning yang penuh warna warni, serta sound system yang membahana. Berikut galeri suasana kegiatan gladi bersih.

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Gladi Bersih Persiapan Pembukaan Pesparani I . Silahkan membaca berita lainnya.

Perjuangkan Hak dan Perlindungan Anak dan Perempuan, Dewan Adat Papua Gelar Pertemuan

Posted: 25 Oct 2018 07:10 AM PDT

Hubungi Kami

Posted: 25 Oct 2018 07:08 AM PDT

Email *
Pesan *

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Hubungi Kami . Silahkan membaca berita lainnya.

Bertekad Kurangi Pengangguran, TP PKK Kota Kupang Gelar Pelatikan Kewirausahaan

Posted: 25 Oct 2018 06:55 AM PDT

KUPANG, LELEMUKU.COM - Pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Februari 2018 sebanyak 76,3 ribu orang dan tingkat pengganguran tertinggi di NTT adalah Kota Kupang dengan 7 persen sesuai data dari BPS Tahun 2018.

Hal ini di sebabkan karena persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan sangat sulit disamping itu jumlah lapangan kerja juga terbatas.

Pilihan menjadi wirausaha merupakan salah satu alternatif yang paling menjanjikan untuk kehidupan yang akan datang.

Berkenan dengan hal tersebut Tim Penggerak PKK Kota Kupang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Kupang menggelar Pelatihan Kewirausahaan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat untuk dapat berwirausaha demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan melibatkan sebanyak 120 peserta yang berasal dari 51 Kelurahan se - Kota Kupang yang terdiri dari anggota PKK Kelurahan dan Pemuda Putus Sekolah.

Pembukaan Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Kamis (11/10).

Hadir pada pembukaan kegiatan tersebut Asisten Pemerintahan Setda Kota Kupang Drs. Yoseph Rera Beka, Ketua TP. PKK Kota Kupang Hilda Riwu Kore - Manafe, Narasumber dari Akademisi dan Praktisi kalangan wirausahawan, serta para peserta pelatihan.

Asisten Pemerintahan Sekda Kota Kupang mengatakan melalui kegiatan ini diharapkan akan mampu merangsang, mendorong dang mengasah keterampilan Sumber Daya Manusia sekaligus meningkatkan kemampuan teknis untuk mengembangkan usaha serta dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Ketua Panitia Petty Ly, SSTP, MPA dalam laporannya mengatakan tujuan dari di gelarnya kegiatan ini yakni mengembangkan minat dan motivasi masyarakat untuk terjun ke dunia usaha, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan tata kelola usaha, produksi, pemasaran serta jejaring kemitraan bisnis serta mengembangkan kemampuan wirausaha muda dalam upaya pengembangan kewirausahaan.

Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 11 - 13 Oktober 2018 di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang. (HumasKotaKupang)

Mathius Awoitauw Lantik 6 Pejabat Eselon II di Kabupaten Jayapura

Posted: 25 Oct 2018 06:55 AM PDT