» »Tanpa Label » Hujan Lebat Akan Berlanjut, Warga Sebaiknya Waspada Longsor dan Banjir
Monday, November 19, 2018

2:53 AM
Batlax.com
Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Hujan Lebat Akan Berlanjut, Warga Sebaiknya Waspada Longsor dan Banjir.

Hujan Lebat Akan Berlanjut, Warga Sebaiknya Waspada Longsor dan Banjir

Hujan Lebat Akan Berlanjut, Warga Sebaiknya Waspada Longsor dan Banjir

Posted: 18 Nov 2018 12:06 AM PST

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Hujan Lebat Akan Berlanjut, Warga Sebaiknya Waspada Longsor dan Banjir. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Pemerintah mengingatkan warga untuk mewaspadai longsor dan banjir akibat potensi hujan lebat yang terjadi di seluruh Indonesia.

Pemerintah melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memonitoring dan menganalisis curah hujan yang menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia telah diguyur hujan selama beberapa pekan terakhir yang menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor dan puting beliung.

Dalam 5 (lima) hari ke depan berdasarkan pantauan dan analisis menunjukkan curah hujan dengan intensitas lebat masih terus berpeluang terjadi yang dapat berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologi antara lain; genangan, banjir, longsor, banjir bandang dan puting beliung. Kondisi cuaca didasarkan oleh analisis dinamika atmosfer dimana menguatnya massa udara dari Asia dan Australia mempengaruhi pembentukan daerah tekanan rendah dan pola-pola sirkulasi di sekitar wilayah Indonesia.

Selain itu, aliran massa udara basah dari Samudra Pasifik dan Samudera Hindia yang masuk ke wilayah Sumatera, Jawa hingga Kalimantan, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara turut mendukung pertumbuhan awan hujan.

Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di sekitar wilayah Indonesia dalam periode tiga hari ke depan (15 – 19 November 2018), antara lain Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Sedangkan potensi gelombang tinggi 2.5 hingga 4.0 meter diperkirakan terjadi di Perairan Enggano-Bengkulu, Perairan Barat Lampung, Samudera Hindia Barat Lampung, Selat Sunda bagian selatan, Perairan Selatan Jawa,"tambah Prabowo

BMKG menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, puting beliung, angin kencang, pohon tumbang dan jalan licin.


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Hujan Lebat Akan Berlanjut, Warga Sebaiknya Waspada Longsor dan Banjir . Silahkan membaca berita lainnya.

Bertemu dengan PM Shinzo Abe Fokus pada Kerja sama Ekonomi

Posted: 18 Nov 2018 12:06 AM PST

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Bertemu dengan PM Shinzo Abe Fokus pada Kerja sama Ekonomi. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

 

Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di sela rangkaian pertemuan ASEAN di Suntec Convention Centre, Singapura.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 30 menit tersebut, Presiden memfokuskan pembahasan pada kerja sama ekonomi dengan Jepang.

Indonesia dan Jepang diketahui telah melakukan kerja sama seperti di bidang infrastruktur yang terus berjalan hingga kini. Moda Raya Terpadu Jakarta merupakan salah satu proyek kerja sama yang dilakukan kedua negara.

"MRT Fase I akan selesai Maret 2019. Groundbreaking MRT Fase II juga akan dilakukan berdekatan dengan waktu tersebut," kata Presiden.

Selain tu, Presiden Jokowi menyampaikan keprihatinan terhadap kebijakan Jepang mengenai Kelapa sawit, terkait sertifikasi.  Presiden mengatakan, bahwa Indonesia telah menerapkan sertifikasi ISPO dan berharap agar sertifikasi ini dapat diterima atau diperkuat.

Presiden Joko Widodo juga menyampaikan harapan kiranya Jepang dapat memberikan fleksibilitas dalam perundingan peninjauan menyeluruh Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dan juga Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement ( RCEP) agar perundingan dapat segera diselesaikan.

Ke depan, Indonesia melihat sejumlah potensi kerja sama yang dapat dijalankan dengan pemerintah Jepang. Di antaranya ialah investasi dan pengembangan mobil listrik dan baterai lithium, pengembangan industri pariwisata di kawasan "10 Bali Baru", serta kerja sama kemaritiman.

"Saya ingin mengajak Yang Mulia untuk bersama-sama mendorong hal-hal tersebut dengan memanfaatkan momentum dan semangat 60 tahun perayaan hubungan bilateral kita," tandasnya.

 


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Bertemu dengan PM Shinzo Abe Fokus pada Kerja sama Ekonomi . Silahkan membaca berita lainnya.

Inilah Pembagian 10 Persen Saham Freeport Indonesia Untuk Papua

Posted: 18 Nov 2018 12:06 AM PST

Inilah Pembagian 10 Persen Saham Freeport Indonesia Untuk Papua
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sepuluh persen saham PT. Freeport Indonesia (PTFI) untuk Papua dibagi empat penerima yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, pemerintah kabupaten dan kota se-Papua dan masyarakat Adat pemilik hak ulayat yakni Amungme dan Kamoro.

Dari 10 persen itu, presentase masing-masing berbeda yakni Pemprov Papua sebesar 32 persen, Kabupaten Mimika sebagai kabupaten penghasil 32 persen, 30 persen untuk kabupaten dan kota se Papua dan sisanya 6 persen untuk masyarakat adat.

Hal itu diungkapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH kepada pers usai Road Show dalam rangka suksesi PON XX di  kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rabu (14/11).

"Dari saham 10 persen, nantinya 32 persen provinsi, 32 persen daerah penghasil dalam hal ini Kabupaten Mimika dan 30 persen kabupaten/kota di seluruh Papua dan sisanya kepada masyarakat adat. Itu yang akan kita atur," jelasnya.

Gubernur Enembe mengatakan, pihaknya masih membicarakan komposisi 10 persen saham Freeport untuk Papua itu, apakah dari saham induk PT Freeport Indonesia atau 10 persen saham dari 51 persen saham yang dibeli PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum.

Jika saham itu merupakan saham induk Freeport, lanjutnya, maka Pemprov Papua membutuhkan tambahan anggaran sebesar USD 5 milliar.

"Jangan lagi Inalum mengatakan 10 persen dari 51 persen. Karena dengan demikian berarti kita kekurangan empat koma sekian persen. Tapi. itu nanti akan dibahas di Jayapura, sehingga pembagiannya kita bisa atur," kata Enembe.

Sedangkan tarik ulur antara Pemprov, Pemkab Mimika terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan presentase saham freeport untuk Papua, Gubernur Enembe mengaku BUMD Papua telah dibentuk dan sudah ada Peraturan Daerahnya (Perda). Sedangkan, untuk presentase bagi Pemkab Mimika dan lainnya akan dibicarakan bersama Pemkab Mimika selaku daerah penghasil.

Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno berharap divestasi 51 persen saham PT Freeport dapat selesai akhir tahun 2018.

"Semoga penyelesaian transaksi Freeport sebelum akhir tahun sehingga kita akan mendorong Freeport untuk mendukung PON," kata Menteri Rini. (DiskominfoPapua)

Dukung PON XX 2020, Lukas Enembe dan Rini Soemarno Sepakat Bentuk Tim

Posted: 18 Nov 2018 12:06 AM PST

Dukung PON XX 2020, Lukas Enembe dan Rini Soemarno Sepakat Bentuk Tim
JAKARTA, LELEMUKU.COM - Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (BUMN-RI) dan Pemerintah Provinsi Papua menyepakati pembentukan tim khusus untuk  bekerjasama menyukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI tahun 2020 di Tanah Papua.

Hal itu dikemukakan Menteri BUMN, Rini Soemarno usai menerima tim Road Show PON Papua yang dipimpin langsung Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE, MM didampingi Sekda Hery Dosinaen, SIP, MKP di Kantor Kementerian BUMN, Rabu siang (14/11).

"Kami akan melihat programnya semua. Jadi tadi saya bilang pak Gubernur untuk membentuk timm khusus guna kemudian melihat apa–apa saja yang masih dibutuhkan untuk mensukseskan PON," ungkap Rini.

Menteri BUMN mengaku akan mendorong seluruh BUMN di Indonesia untuk mensuport pelaksanaan PON di Papua dan juga mempromosikan potensi pariwisata di Bumi Cenderawasih sehingga masyarakat Indonesia secara luar mengenal Papua secara menyeluruh.

"Kementerian BUMN secara menyeluruh akan bersinergi untuk mensukseskan PON di Papua. Tentunya tidak terlepas juga kita melihat potensi pariwisata sehingga masyarakat Indonesia secara luas mengenal Papua," ujar Menteri.

Secara khusus, Rini Soemarno mengharapkan agar transaksi pembelian saham PT Freeport Indonesia dapat selesai akhir tahun 2019 sehingga perusahaan tersebut dapat menopang penyelenggaraan PON XX di Papua.

"Semoga penyelesaian transaksi Freeport sebelum akhir tahun sehingga kita akan mendorong Freeport untuk mendukung PON dan juga BUMN lainnya seperti PT Telkom, PT Pertamina, PT PLN (Persero) dan Perbankan Nasional," harapnya.

Sementara itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe mengapresiasi Kementerian BUMN karena mendukung penuh pelaksanaan PON XX.

Menteri BUMN bakal menggerakan seluruh BUMN untuk membantu iven empat tahunan itu.

"Ibu menteri sangat memahami dan respek terhadap pelaksanaan PON di Papua. Dia (Menteri) sudah tau peran dan tugasnya menggerakan semua BUMN dilingkungan kementeriannya mensukseskan PON," ungkap Gubernur.

Gubernur juga menambahkan bahwa dukungan dari Freeport pada PON akan lebih dimaksimalkan sehingga penyelenggaraan PON di Papua bisa terlaksana dengan baik.

"Semua BUMN akan digerakkan dan salah satunya Freeport untuk membantu pelaksanaan PON," tukas Gubernur.

Road Show dalam rangka menyukseskan PON dan Peparnas di Papua, Rabu siang  (14/11/2018) dilanjutkan ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia dipimpin langsung Gubernur Papua Lukas Enembe, dan Wakil Gubernur, Klemen Tinal, didampingi Sekda, Hery Dosinaen, Asisten I, Doren Wakerkwa, Kepala Bappeda, DR. M Musa'ad, M.Si, Kepala Inspektorat, Anggiat Situmorang.

Kemudian Kepala Badan Pendapatan Daerah , Gerson Djitmau, Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda, Drs. Daud Ngabalin dan Kepala Badan Penghubung Papua di Jakarta, Alexander Kapisa,ST.

Sesuai Instruksi  Presiden (Inpres)  Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Dukungan  Penyelenggaraan Pekan  Olahraga Nasional  XX  Dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi  Papua, Presiden menginstruksikan Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk memfasilitasi  pemberian dukungan  oleh BUMN dalam  sponsorship dan  promosi PON XX dan PEPARNAS XVI.

Dan juga Memfasilitasi  pemberian dukungan  oleh BUMN di bidang  kebandarudaraan dan  kepelabuhanan untuk  menyediakan fasilitas  penyambutan (hospitalitg).

Memfasilitasi  pemberian dukungan BUMN di bidang  kelistrikan dan Telekomunikasi untuk  meningkatkan/memperluas jangkauan layanannya dalam mendukung PON XX dan PEPARNAS XVI dan memfasilitasi  pemberian dukungan  oleh BUMN di bidang  transportasi untuk logistik dan kapal terapung. (DiskominfoPapua)

ASN Diatas 50 Tahun Akan Dapat Kredit Perumahan oleh REI Papua

Posted: 18 Nov 2018 12:06 AM PST

ASN Diatas 50 Tahun Akan Dapat Kredit Perumahan oleh REI Papua
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Papua mendorong pemberian kredit perumahan bagi aparatur sipil negara (ASN) umur diatas 50 tahun keatas.

Menurut Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Papua Maria Nelly Suryani, regulasi tersebut masih dalam pembahasan di tingkat pusat. Dia mengharapkan produk hukum itu bisa segera rampung agar pegawai negeri bisa memiliki rumah di akhir masa tugasnya.

"Sebab biasanya bila seorang pegawai mencapai umur 53 atau 55 tahun, ketika mengajukan kredit ke perbankan pasti ditolak. Nah, kami berupaya dorong itu supaya kedepan REI bisa mengakomodir pegawai-pegawai di usia-usia mendekati pensiun bisa punya rumah".

"Nah harapannya regulasi ini tahun depan sudah dapat diterapkan, di mana prediksinya ASN hanya akan dipotong tiga persen gajinya untuk membayar cicilan rumah tersebut,"urainya di Jayapura, kemarin.

Sementara bagi pihak swasta yang menggunakan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sambung dia, bilamana yang bersangkutan meninggal maka secara otomatis langsung ditutup oleh pihak asuransi.

Tak sampai disitu, rumah itu bakal diserahkan ke ahli waris tanpa harus membayar lagi. Sehingga beban cicilan berikutnya diputihkan.

Pada kesempatan itu, dia memastikan REI Papua penuh rencana digodoknya regulasi pemberian perumahan bagi pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau yang akan purna bakti.

Sebab regulasi yang sedang digodok atas perintah presiden itu, memang memberikan prioritas bagi pegawai yang hendak pensiun yakni di usia 53 sampai 55 tahun.

"Sebab jika dibandingkan dengan program sejuta rumah yang hanya memberikan masa kredit 20 tahun dengan cicilan Rp1,2 juta per bulan, regulasi yang tengah digodok ini memberikan tenggang waktu hingga 30 tahun sehingga cicilannya bisa mencapai Rp1 juta saja per bulan".

"Bahkan dengan jangka waktu yang lebih panjang, bunga yang lebih murah yakni berkisar 2-3 persen," pungkas dia. (DiskominfoPapua)

Lukas Enembe Sambut Positif Pembelian Saham Freeport Rampung Tahun Ini

Posted: 18 Nov 2018 12:06 AM PST

Lukas Enembe Sambut Positif Pembelian Saham Freeport Rampung Tahun Ini
JAKARTA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe menyambut baik gerak cepat pemerintah pusat yang mendorong pembelian saham PT. Freeport Indonesia (PTFI), agar dapat rampung paling lambat akhir tahun ini.

Hal demikian disampaikan Gubernur Lukas, menyikapi transaksi divestasi 51 persen saham PT Freeport , sebagaimana disampaikan Menteri BUMN Rini Sumarno, saat menerima kunjungan tim Pemprov Papua di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kendati demikian, ia mengatakan pemerintah provinsi belum dapat membahas mengenai mekanisme pembagian 10 persen saham bagi Papua. Hal tersebut baru akan dibahas bersama pihak terkait di Jayapura setelah pembelian kepada PTFI dirampungkan.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Inalum (Persero), Budi Gunadi Sadikin menyampaikan ucapan syukur atas pendanaan sebesar USD 4 milliar untuk kebutuhan divestasi 51 persen saham Freeport.

Dengan masuknya anggaran itu, pihaknya akan segera mendorong transaksi dengan Freeport secepatnya. "Hanya memang kami masih menunggu ijin dari beberapa Kementerian, seperti ESDM, Lingkungan Hidup dan Keuangan," katanya

Diketahui, Indonesia segera menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Hal itu akan terwujud pada saat PT Inalum sebagai perwakilan pemerintah melunasi pembayaran divestasi yang disepakati sebesar US$3,85 miliar.

Dalam pembagian saham tersebut , Inalum akan membentuk perusahaan patungan atau Joint Venture dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini sebagai bentuk dari kewajiban Inalum kepada Pemerintah Daerah memberikan saham sebesar 10 persen.

Sebelumnya, Sekda Papua Hery Dosinaen menilai sangat tepat menggunakan jasa PT. Inalum sebagai holding company untuk mengelola divestasi, yang sebelumnya ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.

Kendati pun telah mendapat 10 persen saham dari PT. Freeport Indonesia, lanjut ia, hal itu tak mengurungkan niat pemerintah provinsi untuk menagih pajak air permukaan yang hingga saat ini belum juga dibayarkan perusahaan tambang emas terbesar di dunia itu.

Oleh karenanya, dia baru-baru ini telah mendorong pengesahan Peraturan Daeraah Khusus (Perdasus) tentang investasi yang memperkuat pendapatan pajak dari air permukaan. "Sehingga nanti pajak-pajak daerah ini akan dimuat dalam Peratuan Daerah (Perda)," tuntasnya. (DiskominfoPapua)

Pemprov Papua Akan Ubah Nama Program Gerbangmas

Posted: 18 Nov 2018 12:06 AM PST

Pemprov Papua Akan Ubah Nama Program Gerbangmas
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi memastikan bakal merubah nama program Gerbangmas Hasrat Papua menjadi Gerbangmas Berkeadilan.

Menurut Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua, Muhammad Musa'ad, program ini nantinya difokus serta diarahkan pada capaian yang memberikan dampak signifikan bagi masyarakat dengan mereplikasi (menyalin) pelaksanaan dari kegiatan sebelumnya.

"Sebab kita berharap penggantian nama ini akan memberikan semangat baru bagi pemerintah provinsi dan pihak terkait untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat kita yang ada di kampung-kampung," terang Musa'ad, disela-sela lokakarya perkembangan program Gerbangmas Hasrat Papua menuju Gerbangmas Berkeadilan, di Jayapura, Kamis.

Dia katakan, beberapa hal yang patut diakui adalah Program Gerbangmas Hasrat Papua sebelumnya turut berperan dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua.

Dimana dari hasil perhitungan sejak 2014 hingga 2017, terdapat peningkatan sebesar kurang lebih 2 persen. Hanya saja meski ada peningkatan IPM Papua masih berada diurutan terbawah dibandingkan provinsi lain di Indonesia.

"Hal demikian karena IPM di provinsi lainnya ikut membaik. Sehingga kita terlihat masih ada di urutan terbawah padahal ada perkembangan yang sangat signifikan dibawah kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe," ucap dia.

Untuk itu, sambung dia, dalam pelaksanaan kegiatan yang telah memasuki tahun ke-5, dirinya memberi apresiasi terhadap program-program yang telah terlaksana. Sebab beberapa program itu telah sangat berkontribusi pada perubahan tatanan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Papua.

"Terutama di 15 kabupaten pilot project yang mewakili lima wilayah adat di Papua. Makanya, besar harapan saya, lokakarya ini dapat melahirkan rekomendasi pembenahan baik di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat. Sehingga mampu menjawab persoalan pembangunan di 15 kabupaten pengelola program yang nantinya bisa diaplikasikan di seluruh kabupaten yang berada di Papua guna perwujudan Papua yang lebih baik kedepan," harapnya.(DiskominfoPapua)

Said Assagaff Imbau Aparat Pemerintah Hindari Tindak Pidana Korupsi

Posted: 18 Nov 2018 12:06 AM PST

Said Assagaff Imbau Aparat Pemerintah Hindari Tindak Pidana Korupsi
AMBON, LELEMUKU.COM - Gubernur Maluku, Said Assagaff menyatakan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) masih merupakan momok yang menakutkan bagi aparat pemerintahan. Selain pengetahuan yang terbatas dan pemahaman yang berbeda tentang batasan tugas dan tanggungjawab pengelolaan Keuangan Negara beserta kaidah-kaidah pengelola keuangan negara yang baik, dan keterbatasan pemahaman tentang tindak pidana korupsi terkadang menyebabkan keraguan dalam mengambil langkah dalam pengelolaan keuangan negara.

"Bahkan hal ini seringkali menyebabkan aparat pemerintah salah langkah dan tergiring pada tindak pidana korupsi. Tentu hal ini sangat tidak kita inginkan," ujar Gubernur Maluku, Said Assagaff dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Halim Daties pada Acara Seminar Hukum Keuangan Negara, Kamis (15/11) di gedung Keuangan Negara, Ambon.

Assagaff katakan, munculnya berbagai pengaturan tentang tata kelola keuangan yang sedikit banyak memberikan ruang yang mengakomodasi perkembangan teknologi, perkembangan teknik penyediaan barang/jasa Pemerintah melalui perdagangan online, mengakomodasi penggunaan berbagai fasilitas perbankan dan asuransi.

"Termasuk pengaturan berkaitan dengan investasi pemerintah, yang kesemuanya mengakibatkan adanya pergeseran tatanan tanggungjawab pengelola keuangan negara dari kaidah yang dimuat dalam UU Bidang Keuangan Negara," bebernya.

Selaku pemerintah daerah, Assagaff sangat memberikan apresiasi kepada Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu atas inisiasi pelaksanaan seminar yang bertemakan "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara dan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi.

Dia katakan, lahirnya paket Undang-Undang (UU) di Bidang Keuangan Negara yang terdiri dari UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, dan UU No. 15 Tahun 2004, perlu dipahami bersama sebagai titik awal dimulainya perombakan menyeluruh sistem pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam aspek administratif yang mengatur hubungan hukum antar lembaga intra eksekutif.

Secara ringkas, dari sudut konsepsi, sebut Assagaff, nilai-nilai baru yang dibawa oleh UU Keuangan Negara berkaitan dengan aspek pengelolaan keuangan negara, pertama, penerapan prinsip "lets manager manage" yang memberikan fleksibilitas kepada Kementerian/Lembaga untuk mengatur anggaran kementerian masing-masing.

Kedua, lanjut dia, adanya penegasan segregation of duties antara kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga teknis guna menjamin clarity of role dalam pengelolaan Keuangan negara.

"Hal lain yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan negara adalah mengenai rumusan keuangan negara. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara pun adalah dari sisi obyek, subyek, proses dan tujuan," paparnya.

Hal tersebut di atas, tambaj Assagaff, tentunya membawa pandangan yang baru mengenai tindak pidana korupsi baik dalam kaitannya dengan klasifikasi Keuangan Negara maupun dengan pembagian tanggungjawab saat penyelesaian tindak pidana korupsi.

"Perbedaan sudut pandang beberapa pihak terkadang mempunyai akibat yang berbeda dalam hal klasifikasi dan penyelesaian tindak pidana korupsi. Untuk itu, pengelolaan Keuangan Negara, tindak pidana korupsi dan kerugian negara perlu kita pahami dari perspektif UU Keuangan Negara," kata Assagaff.

Untuk itu, kata Assagaff, seminar ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang memadai tentang Akuntabilitas pengelola keuangan Negara dilihat dari perspektif hukum keuangan negara dan penyelesaian Tindak Pidana Korupsi.

"Selain itu, seminar ini juga menjadi sarana diskusi dan tukar pikiran tentang aspek-aspek akuntabilitas pengelola keuangan negara, agar pengelola keuangan negara menjadi makin baik dan Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian negara dapat kita antisipasi dan kita hindari di masa yang akan datang," imbuhnya.

Masih kata Assagaff, yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman yang sama antara pengelola keuangan negara dan Aparat Penegak Hukum tentang akuntabilitas dan tindak pidana korupsi, sehingga peristiwa kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dapat dihindari.

"Jika pun ada, penyelesaiannya dapat dilakukan dalam koridor ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tandasnya.(HumasMaluku)

Lukas Enembe Ungkapkan Impian Indonesia Terwujud dari Papua

Posted: 18 Nov 2018 12:06 AM PST

Lukas Enembe Ungkapkan Impian Indonesia Terwujud dari Papua
MERAUKE, LELEMUKU.COM - Monumen Kapsul Waktu yang ada di Kota Rusa, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua yang menyimpan Impian Indonesia tahun 2015-2085 diresmikan Presiden RI, Ir. Joko Widodo, Jumat (16/11) siang.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dalam sambutam selamat datang menyatakan, dari Tanah Papua, Bumi Cenderawasih impian Bangsa Indonesia yang ada dalam Kapsul Waktu akan menjadi kenyataan.

Impian dalam Kapsul Waktu ini dihimpun sejak tahun 2015, lewat ekspedisi melintasi 34 provinsi di Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Di setiap provinsi, anak mudanya menulis keinginannya 70 tahun ke depan, yang kemudian disimpan di kapsul, setelah itu akan dibuka tahun 2085 nanti.

"Pemerintah dan masyarakat Papua menyampaikan selamat datang kepada Presiden Jokowi yang ke sepuluh kali mengunjungi tanah Papua," ungkapnya disambut tepuk tangan masyarakat yang hadir pada acara peresmian Kapsul Waktu.

Menurut Gubernur, Presiden Jokowi sangat mencintai dan memiliki tanah Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kita berdoa semoga bapak Presiden Joko Widodo kembali memimpin bangsa Indonesia untuk lima tahun kedepan," ujarnya.

Dari tanah Papua, Gubernur Enembe berpesan kepada Presiden Jokowi untuk dapat membangun Indonesia yang terdapat pada sila kelima Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Diketahui, Monumen Kapsul Waktu dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui kegiatan Ruang Terbuka Hijau mulai 2016 yang dialokasikan pada DIPA APBN di Direktorat Jenderal Cipta Karya-Kementerian PUPR.

Pembangunan dilakukan tahap I pada 2016 berupa pekerjaan pondasi dengan anggaran Rp 7 miliar.

Pekerjaan dilanjutkan tahap II sejak Juli 2017 dan selesai pada November 2018 dengan biaya konstruksi sebesar Rp 82,9 miliar. Kontraktor pembangunan Kapsul Waktu adalah PT Nindya Karya.

Arsitektur monumen yang didesain oleh arsitek prinsipal Yori Antar Awal ini mengadopsi unsur budaya Papua.

Kapsul Waktu akan ditempatkan di atas bangunan tugu yang terinspirasi dari menara perang Suku Dani, dengan lima akses masuk bangunan yang merepresentasikan lima suku asli Merauke (Malind, Muyu, Mandobo, Mappi dan Auyu) sebagai penjaga tugu kapsul waktu.

Angka 17, 8, dan 45 yang memiliki makna spesial bagi Indonesia, yakni tanggal, bulan dan tahun kemerdekaan, dipilih sebagai ukuran monumen dengan lebar 17 meter, tinggi 8 meter dan panjang 45 meter

Bagian dalam monumen juga dihiasi relief mengenai perjalanan Republik Indonesia, Pancasila serta kebudayaan Papua.

Dari total luas monumen, 1,5 ha akan digunakan sebagai alun-alun.

Selain menjadi ruang terbuka publik dan lokasi wisata bagi masyarakat Merauke, Monumen Kapsul Waktu diyakini akan membangkitkan pertumbuhan ekonomi lokal.

Gagasan pembangunan monumen ini merupakan bagian dari Gerakan Ayo Kerja yang diinisiasi oleh Abdi Negara sebagai bagian dari civil society, serta disetujui oleh Presiden Jokowi untuk menjadi gerakan bangsa mewujudkan mimpi dan harapan generasi muda menuju Indonesia Maju. (DiskominfoPapua)

Presiden Joko Widodo Resmikan Monumen Kapsul Waktu di Merauke

Posted: 18 Nov 2018 12:06 AM PST


JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Monumen Kapsul Waktu Impian Indonesia 2015-2085 di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua,  Jumat (16/11).

Kapsul Waktu Impian Indonesia ini merupakan wadah sejarah berbentuk kapsul tempat menyimpan dokumen tulisan impian masyarakat dari setiap provinsi di Indonesia, yang diletakkan tahun 2015 dan dibuka tahun 2085.

Presiden Jokowi mengatakan, kapsul waktu ini telah mengumpulkan harapan dan impian seluruh anak bangsa, dari nol kilometer di Kota Sabang sampai Kabupaten Merauke, di ujung timur Indonesia ini.

"Ini monumen impian anak-anak Indonesia, ada 7 impian, intinya kita ingin negara kita negara besar yang maju dan bermartabat," tegasnya kepada wartawan usai acara peresmian.

Presiden mengatakan, 7 impian seluruh anak bangsa dari 34 provinsi ini akan terwujud kalau kita mau bekerja keras dan saling bekerja sama.

"Kita tidak bisa bekerja sesuatu secara instan, ini pekerjaan bukan satu atau dua tahun, ini pekerjaan dari generasi ke generasi, tidak bisa dikerjakan oleh satu orang, ini pekerjaan seluruh rakyat Indonesia dan kita harus optimis apa yang menjadi impian anak bangsa akan terwujud, kita harus optimis jangan pesimis, kita harus maju bukan mundur," tegasnya.

Usai peresmian Monumen Kapsul Waktu, Presiden dan rombongan bertolak titik Nol Kilometer Sota, Kabupaten Merauke untuk melihat pembangunan di wilayah tersebut.

Presiden juga akan meninjau Pembangunan jalan Trans Papua, Merauke-Boven Digul. (DiskominfoPapua)

Doren Wakerkwa Akui Pemprov Papua Siap Tegakkan Perda Pelarangan Miras

Posted: 18 Nov 2018 12:06 AM PST

Doren Wakerkwa Akui Pemprov Papua Siap Tegakkan Perda Pelarangan Miras
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua berencana akan melakukan revisi terhadap Perdasus Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Provinsi Papua.

Hal itu ditegaskan, Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerkwa, SH usai menjadi narasumber Hearing Publik Komisi I DPR Papua, terkait Kilas Balik Jalannya Perda Miras Nomor 15 Tahun 2013 dan Pentingnya Ada Tempat Rehabilitasi Bagi Pecandu Miras dan Narkoba di Papua, Jumat (16/11).

"Perdasus yang nomor 15 kita baru revisi dan ini nomor 22 yang kita revisi hanya berapa pasal, terutama menyangkut sanksi," ujar Doren Wakerkwa.

Apalagi, tandas Doren, dalam sanksi yang termuat pada Perda Larangan Miras itu, dinilai sangat memberatkan bagi masyarakat terutama mereka yang mabuk.

Pasalnya, dalam Perda Larangan Miras bagi yang melanggar dikenakan hukuman 5 tahun dan sanksi denda Rp 1 miliar.

"Jadi, sanksi orang yang mabuk, seperti pidana yang kita kasih 5 tahun dan denda Rp 1 miliar, itu kita turunkan jadi 6 bulan. Itu saja yang kita rubah, jadi sanksinya hanya 6 bulan dalam penjara saja, tidak seperti tahun sebelumnya," terangnya.

Sedangkan, untuk sanksi denda Rp 1 miliar lanjut Doren, bakal direvisi dendanya menjadi Rp 50 juta.

"Ya, untuk sanksi denda, kita kurangi lagi dendanya, mungkin Rp 50 juta. Itu kita sudah rubah cuman berapa pasal itu. Tapi yang namanya pelarangan tentang perdasus itu jalan terus sampai dunia kiamat," tegasnya.

Bahkan, tegas Doren Wakerkwa, Pemprov Papua tidak akan gentar untuk menegakkan Perda Pelarangan Miras di Provinsi Papua. Apalagi, tidak ada kepentingan gubernur maupun DPR Papua dalam menegakkan perda itu.

"Kita tidak ada kepentingan, ini demi umat manusia di atas tanah ini. Negara mana yang mau rakyatnya jadi korban, tidak diberikan kenyamanan, lalu biarkan saja begitu. Ini bukan negara komunis, ini negara demokrasi. Rakyat harus dilindungi, rakyat harus dijaga, supaya rakyat kita bisa bangkit dan jadi orang hebat diatas negeri ini. Itu yang diinginkan pemerintah provinsi," tandasnya.

Namun, Doren meminta agar wali kota dan bupati yang ada di Tanah Papua dapat melihat permasalahan ini dengan baik dan bijak.

"Jangan membiarkan rakyat Papua banyak yang meninggal akibat miras," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

Jokowi Dukung Lukas Enembe Bangun Kerjasama Papua - PNG

Posted: 18 Nov 2018 12:06 AM PST


JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo mendukung penuh kerjasama yang sudah dibangun Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dengan Pemerintah Papua New Guinea (PNG).

Jokowi Dukung Lukas Enembe Bangun Kerjasama Papua - PNG
Gubenur Papua, Lukas Enembe saat menjemput Presiden Jokowi di Merauke 
Menurut presiden, membangun kerjasama bukan tugas pemerintah pusat sendiri, tetapi menjadi tanggungjawan bersama mulai dari pusat hingga daerah.

"Membangun kerjasama tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah pusat, kita bagi tugas,  ada porsi provinsi dan kabupaten/kota, tidak ada bekerja sendiri-sendiri," ungkap Presiden Jokowi di Merauke usai meresmikan Monumen Kapsul Waktu.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mendorong Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Merauke untuk bisa mengekspor beras di negara tetangga (PNG).

"Pertanian di Kabupaten Merauke terus meningkat, kalau hasil panennya banyak, bisa diekspor ke PNG," terangnya.

Presiden Jokowi mengatakan, dari laporan Gubernur Papua bahwa Bupati Merauke sudah mengekspor sebanyak 50 ton beras ke PNG.

"Harga beras kita sudah bisa kompetitif dan bersaing dengan negara lain. Kami mendorong agar pertanian di merauke terus meningkat dan menjadi lumpung pangan nasional," bebernya.

Hanya saja, katanya, untuk terus mendukung Merauke sebagai lumbung pangan nasional, diperlukan investasi yang besar.

Selain itu, alat-alat mekanisasi pertanian yang baik, pengolahan tanah, karena tanah di Merauke masih alam dan memerlukan perbaikan sehingga bisa tanam padi dan menghasilkan hasil yang baik.

Diketahui, Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dan Gubernur Provinsi Madang di Papua New Guinea (PNG), Peter Yama secara resmi menandatangani MoU kerjasama provinsi bersaudara, Minggu (21/10/2018).

Isi dari kerjasama itu, dimana Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Madang berkeinginan untuk mendorong hubungan kemitraan dan kerjasama yang baik antara kedua pihak.

Kemudian kedua provinsi mengakui pentingnya kesetaraan dan saling menguntungkan bagi kedua provinsi. Selain itu, menyatakan kehendak untuk menjalin kerjasama persaudaraan.

Selanjutnya sesuai dengan hukum dan peraturan di masing-masing pihak dalam bidang perindustrian dan perdagangan, pariwisata dan sosial budaya, infrastruktur, perhubungan, pendidikan dan pelatihan, kesehatan, pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, karantina, pertambangan, search and Rescue dan bidang-bidang lainnya yang disepakati para pihak.

Kedua belah pihak setuju bahwa pernyataan kehendak ini merupakan langkah awal untuk membentuk suatu kerjasama yang formal dengan menandatangani MoU saling pengertian tentang kerjasama provinsi bersaudara antara Pemprov Papua dan Pemprov Madang. (DiskominfoPapua)

DPRD Sepakat Melarang Peredaran Miras di Tanah Papua

Posted: 18 Nov 2018 12:06 AM PST

DPRD Sepakat Melarang Peredaran Miras di Tanah Papua
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi I DPR Papua bersama Panitia HUT Solidaritas Anti Miras dan Narkoba (SAMN) ke 1 Kota Jayapura menggelar Hearing Publik, terkait kilas balik jalannya Perda Larangan Miras Nomor 15 tahun 2013 dan pentingnya ada tempat rehabilitasi bagi pecandu miras dan narkoba di Provinsi Papua, yang berlangsung di Hotel Horison Jayapura, Jumat (16/11).

Bahkan, dari hasil kegiatan Hearing Publik Komisi I DPR Papua dan HUT Solidaritas Anti Miras dan Narkoba Kota Jayapura, tampaknya menyepakati Pelarangan Minuman Keras di Tanah Papua.

Hadir dalam kegiatan itu, Asisten I Sekda Papua, Doren Wakerkwa, SH, Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long didamping anggota Komisi I masing-masing Fery Omaleng, John Wilil, Orgenes Wanimbo, perwakilan BNN Provinsi Papua dan Ketua SAMN Kota Kayapura, Anias Lengka.

Asisten I Sekda Papua, Doren Wakerkwa, SH menegaskan, jika di suatu daerah peraturan daerah itu lebih tinggi dari peraturan segalanya. Perda yang dirancang oleh pemerintah bersama DPR itu sesuai UU Nomor 23 tahun 2015 pasal 65.

"Dengan demikian perdasus yang kita buat tentang pelarangan Miras tetap berlaku di Provinsi Papua," tegas Doren Wakerkwa usai menjadi narasumber dalam acara tersebut.

Untuk itu, Doren Wakerkwa yang juga menjabat Plt Kepala Satpol PP Provinsi Papua ini meminta peraturan daerah yang berkaitan langsung dengan minuman keras yang terkait dengan pengendalian di daerah agar segera dilakukan rasionalisasi.

"Jadi, terkait Perpres 74 khusus di Provinsi Papua, maka yang ada di kabupaten/kota itu segera direvisi, karena kita tidak lakukan pengendalian di sini, tapi pelarangan," jelasnya.

Sebab, jika untuk pengendalian miras, Doren menilai bahwa hal itu tidak bisa dilakukan di Provinsi Papua, bahkan terkesan sudah amburadul.

"Jika ada kabupaten/kota yang dia tetap pada peraturan daerah menyangkut pengendalian masih ada, sekarang anda bagi miras ke distrik-distrik itu berapa pengaturannya. Tapi, jika di provinsi itu sudah tidak seperti itu, maka ini sudah amburadul miras ini. Karena ada milo dan minuman oplosan lainnya, sehingga miras dia berjamur dimana-mana, dari toko-toko maupun di kios-kios menjual hingga ini tidak bisa kita atur, tidak bisa kita kendalikan," paparnya.

Apalagi, kata Doren, Gubernur juga sudah mengeluarkan sikap bahwa Papua sudah darurat sipil supaya rakyatnya tidak jadi korban dan meninggal akibat miras, makanya harus dilarang dengan dasar UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, karena UU itu lebih tinggi dibawah UU Dasar.

Dikatakan, Gubernur Papua sudah menyatakan jika Perda Larangan Miras ini, karena darurat sipil rakyat Papua, akibat banyak rakyat Papua yang meninggal akibat miras, sehingga tentu saja tidak ada seorang pemimpin yang ingin rakyatnya meninggal akibat miras. 

"Jika gubernur mengeluarkan satu kebijakan menyangkut pelarangan, maka semua kabupaten/kota wajib melaksanakan itu, karena ini sinergitas, komitmen kita dan konsisten kita sebagai seorang penyelenggara negara," tandas Doren

Masih ditempat yang sama, Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long mengatakan, jika Perda Larangan Miras itu, bertujuan melindungi rakyat Papua.

"Jadi, tidak ada toleransi lagi, karena kita tahu banyak hal yang terjadi, baik kecelakaan, KDRT, perkelahian, pembunuhan, pemerkosaan. Itu 90 persen diakibatkan karena miras," beber Along, sapaan akrab politisi Partai Golkar ini.

Oleh karena itu, kata Along, Pemerintah dan DPR Papua dan juga seluruh masyarakat yang ada di Papua ini harus mendukung Perda Larangan Miras ini.

Bahkan, legislator Papua ini juga meminta agar kepada mereka yang belum sadar, agar jangan hanya mencari kekayaan atau memperkaya diri, jangan hanya semata mata mencari keuntungan di tanah Papua ini melalui miras.

"Tetapi lihatlah apa esensinya dari menjual minuman terus. kamu  bisa mendapatkan keuntungan, tetapi kamu pasti akan ditolak dalam kerajaan surga. Itu sudah pasti, karena itu menurut ajaran dan keyakinan saya sebagai orang Kristiani," tuturnya.

Untuk itu, pihaknya minta agar Perda Larangan Miras ini, diikuti oleh semua kabupaten/kota di Provinsi Papua. Tidak ada alasan tidak, karena ini semata mata demi keselamatan rakyat Papua.

Apalagi kata Along,  untuk rehabilitasi akibat kecanduan miras dan narkoba di Papua belum ada, sehingga Komisi I DPR Papua akan mendorong supaya pemerintah juga memberikan fasilitas tempat hak tanah ulayat yang bisa dipakai untuk dibangun sebuah gedung atau sebagai sarana prasarana untuk rehabilitasi dari korban miras dan narkoba.

"Kami juga akan sampaikan resmi agar Pemprov Papua menyiapkan lahan agar BNN bisa membangun tempat rehabilitasi bagi pecandu miras dan narkoba," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Solidaritas Anti Miras dan Narkoba Kota Jayapura, Anias Lengka mengapresiasi hearing publik ini, yang mendukung rangkaian HUT SAMN Kota Jayapura yang pertama. 

Yang jelas, lanjut Anias, pihaknya akan terus mendorong agar pelaksanaan Perda Larangan Miras itu, dapat berlaku di seluruh Tanah Papua.

"Meski tidak ada bantuan, kami terus sosialisasi dan edukasi ke masyarakat soal larangan miras ini.

Meski untuk menyadarkan orang itu tidak segampang membalikkan telapak tangan, karena itu semua butuh kesabaran," imbuh Anias Lengka. (DiskominfoPapua)

Cegah Masalah Hukum di Papua, Kemendagri Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Keuangan

Posted: 18 Nov 2018 12:06 AM PST

Cegah Masalah Hukum di Papua, Kemendagri Sosialisasi Regulasi Pengelolaan KeuanganJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran sekaligus pengguna barang, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Bina Keuangan memberikan sosialisasi paket regulasi pengelolaan keuangan daerah bagi jajaran SKPD di lingkungan Pemprov Papua.

Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Dirjen Keuangan Kemendagri, Arsan Latief mengatakan, banyak persoalan hukum yang terjadi di SKPD, karena kurang pemahaman baik dari segi pengelolaan keuangan dan aset.

"Untuk itu, kita coba meyakinkan para SKPD bahwa dalam mengelola keuangan perlu kehati-hatian. Artinya, harus yakin betul yang dianggarkan dan dikelola itu adalah memiliki dasar hukum sebagaimana PP 58 tahun 2005 pasal tentang Pengelolaan Keuangan Daerah," ujar Arsan.

Selaian itu, lanjutnya, dalam sosialisasi ini, diberikan pemahaman yang mendalam soal aset. Meski terlihat sederhana, namun dalam pengelolaannya cukup berpotensi menimbulkan masalah.

"Misalnya, aset itu digunakan untuk pelaksanaan tugas SKPD. Sepanjang sudah bergerak ke SKPD lain, maka aset itu tidak boleh bergerak atau ikut dipindahkan. Sebab, dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara, aset itu digunakan untuk melaksanakan tugas SKPD yang bersangkutan (selama bertugas di SKPD itu)," jelas Arsan.

Arsan membeberkan, selama ini persoalan yang biasa terjadi adalah pindah mutasi, pergeseran kepala dinas diikuti hal yang seharusnya tidak boleh diikuti, sehingga secara perlahan tidak terdeteksi lagi asetnya, karena ikut pindah. Padahal, barang itu merupakan milik atau aset daerah.

"Saya kira kami dari Kemendagri berinisiatif melakukan sosialisasi ini secara keseluruhan. Kami mengharapkan betul ke depan tidak hanya BPKAD saja, namun SKPD lain juga memahami bahwa keuangan daerah tidak boleh dikelola secara semborono. Jadi, saya tegaskan, tidak ada membenarkan yang biasa, yang biasa itu dibenarkan," tegasnya

Sekretaris Bappeda Papua, Adolf Kambu mewakili Gubernur menyatakan sosialisasi ini penting agar terhindar dari permasalahan hukum di kemudian hari.

Dikatakan, dalam rangka pengelolaan keuangan di lingkungan Pemprov Papua dan kabupaten/kota Se-Papua, maka tugas utama yang dilaksanakan adalah menjalankan perumusan kebijakan, pembinaan dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah.

Penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2019 merupakan dasar penyusunan anggaran itu.

"Kami harap peserta dapat mengikuti dengan baik, sebab kegiatan ini sangat penting dan perlu mendapat perhatian serius. Ini juga langah awal penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 dan rencana APBD Tahun Anggaran yang akan datang, sehingga pengelolaan keuangan daerah yang diawali penyusunan APBD transparan, akuntable dan partisipatif sesuai aturan," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

PON XX 2020 Jadi Momentum Kebangkitan Perekonomian Papua

Posted: 18 Nov 2018 12:06 AM PST

PON XX 2020 Jadi Momentum Kebangkitan Perekonomian PapuaJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 di Provinsi Papua diharapkan menjadi momentum kebangkitan perekonomian di Bumi Cenderawasih.

"PON ini harusnya jadi instrumen kebangkitan pembangunan ekonomi Papua. Teman-teman di kabupaten seperti Kabupaten Keerom dapat menyuplai daging sapi, Kabupaten Biak dapat menyediakan ikan, begitu juga daerah lain bisa menyiapkan produknya," kata Kepala Bappeda Provinsi Papua, DR M Musa'ad di Jayapura, Kamis (15/11).

Menurutnya, pelaksanaan PON XX di Papua dapat dimanfaatkan masyarakat Papua. Jangan sampai orang dari luar yang datang memanfaatkan atau mengambil peluang itu, yang menyebabkan uang dari Papua justru beredar di luar.  "Peluang-peluang ini harus dimanfaatkan orang yang ada di Papua. Jangan orang lain datang mengambil peluang itu," tandasnya.

Dengan adanya pelaksanaan event olahraga ini, lanjutnya, akan membuka ruang bagi orang Papua untuk terus meningkatkan kinerja terutama bagi pengrajin mengembangkan usaha mereka.

"Jangan sampai semua kebutuhan PON, kita datangkan dari luar dan uang terbang ke luar, menyebabkan tidak ada uang yang berputar di Papua," katanya.

Untuk itu, kata Musa'ad, peluang itu harus ditangkap oleh masyarakat Papua dengan menyiapkan diri untuk menampilkan berbagai karyanya agar bisa dijual sebagai souvenir atau oleh-oleh dalam PON XX nanti.

"Ini peluang besar. Jadi, masyarakat jangan tinggal diam saja. Mari siapkan diri buat souvenir atau kerajinan tangan yang bisa dijual saat PON XX nanti," ujarnya.

Apalagi, dalam PON XX tahun 2020 itu, Papua akan kebanjiran puluhan ribu tamu yang datang, baik atlet maupun official cabang olahraga yang diperlombakan dalam PON XX tahun 2020. (DiskominfoPapua)

Bubarkan Balap Liar, Polsek Bantim Amankan 3 Motor

Posted: 18 Nov 2018 12:05 AM PST

BANJARMASIN, BBCOM - Unit Reskrim Polsek Banjarmasin Timur mengamankan tiga buah sepeda motor yang digunakan peserta balapan liar di Jalan Jenderal A Yani KM4,5 Kebun Bunga, Banjarmasin Timur atau tepatnya di U-Turn RS Khusus Bedah Siaga Banjarmasin Minggu (18/11/2018) sekitar pukul 02.00 WITA.


ilustrasi: google


Puluhan pembalap liar seketika bubar dan memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi saat melihat  anggota unit Reskrim Polsek Banjarmasin Timur bergerak ke arah mereka.


"Jadi sebelumnya banyak masyarakat mengeluhkan aktivitas sejumlah remaja yang menggelar aksi balapan liar di depan RS Khusus Bedah Banjarmasin Siaga. Makanya kita dapat menjaring tiga sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-surat," kata Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Timur Iptu Timur Yono kepada BeritaBanjarmasin.com.


Berdasarkan catatan pihak kepolisian, peserta balap liar seringkali mengabaikan keselamatan diri. Tidak sedikit dari mereka yang melupakan pentingnya mengenakan helm. Bahkan, banyak terlihat sepeda motor peserta balap liar itu yang tak standar lagi. "Aksi balap liar ini tak hanya berbahaya bagi dirinya sendiri, tetapi juga pengendara lainnya. Oleh sebab itu, polisi akan terus menggalakkan razia dan patroli guna mencegah balapan liar," tandas Timur Yono.


Pada kesempatan tersebut Polsek Banjarmasin Timur berhasil mengamankan tiga unit roda dua. Selanjutnya dibawa ke Polsek untuk diamankan serta mendata para pemilik kendaraan tersebut. (edoz/sip) 


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Bubarkan Balap Liar, Polsek Bantim Amankan 3 Motor . Silahkan membaca berita lainnya.

Silaturahmi, Bripka Abdul Aziz Hadiri Peringatan Maulid Nabi

Posted: 18 Nov 2018 12:05 AM PST

BANJARMASIN, BBCOM - Sebagai ujung tombak kepolisian, anggota Bhabinkamtibmas harus selalu dekat dengan masyarakat. Jiwa sosial dan empati mutlak dimiliki oleh seorang Bhabinkamtibmas.

Selain menjadi contoh panutan bagi warga binaannya. Anggota Bhabinkamtibmas harus menunjukkan sikap dan tindakan yang humanis serta simpatik terhadap masyarakat, sehingga akan meneguhkan jati diri Polri sebagai sosok penolong, pelayan, serta sahabat masyarakat.

Seperti yang dilakukan oleh anggota bhabinkamtibmas kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Brigadir Abdul Aziz saat menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad saw di Masjid Al Barokatul Jami,  Jalan Garuda Raya RT 11 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Sabtu (17/11) malam.

"Selain mengimbau dan menyampaikan pesan-pesan kamtibmas tentang pemeliharaan keamanan agar tercipta kondusifitas kamtibmas. Kita juga memberikan pengamanan agar kegiatan besar ini berjalan hikmat, lancar dan aman hingga selesai," ujar Bripka Abdul Aziz kepada BeritaBanjarmasin.com.

Di tempat terpisah, Kapolsek Banjarmasin Selatan Kompol H Najamuddin Bustari saat dikonfirmasi mengatakan setiap anggota Bhabinkamtibmas harus setia setiap saat berada di wilayah binaannya dan dalam situasi apapun. Bahkan hingga rela meninggalkan segala sesuatu yang mereka miliki demi tugas yang telah diembannya.

"Maka dari itu, kehadiran anggota Bhabinkamtibmas Basirih Selatan di acara Maulid Nabi tersebut sebagai bentuk silaturahmi antara aparat pemerintahan, aparat keamanan dan warga setempat. Sehingga terjalin komunikasi yang baik untuk terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah itu," pungkas Najamuddin Bustari.

Perayaan Maulid Nabi Muhammad, dengan penceramah KH Bahrul Ilmi tersebut dihadiri oleh Mantan Wali Kota Banjarmasin Yudhi Wahyuni, Lurah Basirih Selatan Harun Nurrasyid serta ratusan warga Basirih Selatan. (edoz/sip)


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Silaturahmi, Bripka Abdul Aziz Hadiri Peringatan Maulid Nabi . Silahkan membaca berita lainnya.

Begini Pandangan Ustadz Taslim tentang Tradisi Ba Ayun Maulid

Posted: 18 Nov 2018 12:05 AM PST

BANJARMASIN, BBCOM - Tradisi Ba Ayun Maulid di Banjarmasin maupun di Kampung Banua Halat Kabupaten Tapin, pada tempo dulu dikenal dengan sebutan Ma Ayun Anak. Pada asal mulanya ma ayun anak adalah sebuah tradisi Banjar zaman dahulu, sebelum Islam masuk ke Banua Banjar.



Lalu, bagaimanakah pandangan Islam terhadap tradisi ini Ba Ayun Maulud yang diperingati setiap 12 Rabiul Awal? Dai muda Banjarmasin, Muhammad Taslimurrahman Lc berujar tradisi yang dilakukan masyarakat di Banua ini dalam pandangan Islam merupakan kegiatan yang sah-sah saja untuk dilakukan.


Diuraikannya, pada awal sejarahnya memang merupakan kepercayaan tradisi, namun setelah ajaran Islam itu masuk kegiatan tradisi ini berubah, dari tradisi lama ke tradisi baru yang disebut Ba Ayun Maulud. "Jadi ini sah-sah saja dalam Islam. Kegiatan ini diawali dengan membaca kisah nabi dengan bahasa Arab, kemudian anak tersebut diayun," ujarnya kepada BeritaBanjarmasin.com, Minggu (18/11/2018).


Selanjutnya, Kepala Sekolah di MTs Arrahmatul Abadiyah ini mengutip buku "Tradisi Ba Ayun Maulud 12 Rabiul Awal di Masjid Keramat Banua Halat Rantau Kabupaten Tapin" yang ditulis Drs H A Gazali Usman, yang merupakan kakek Ustadz Taslim.


Diterangkannya bahwa sejak awal mulanya Islam masuk ke kampung ini, sekitar 300 tahun yang lalu, tradisi itu sudah berubah. Atas kearifan para alim ulama terdahulu yang mula-mula menyebarkan Islam ke kampung ini, mengalihkan tradisi-tradisi lama ke tradisi baru yang disebut Ba Ayun Maulud. Ba Ayun Mulud adalah Ma Ayun Anak yang dilakukan di dalam masjid pada Hari Perayaan Maulid Nabi Muhammad saw tanggal 12 Rabiul Awal. Tradisi baru mengalihkan kepercayaan lama ke dalam Islam.


Bahwa anak sejak dini sudah dikenalkan kepada masjid dengan harapan semoga anak tersebut sepanjang hidupnya selalu ingat dengan masjid, maksudnya agar anak selalu salat ke masjid. Dan anak sejak dini diikut sertakan merayakan dan ikut bergembira atas Hari Kelahiran Nabi Muhammad saw, dengan harapan agar anak tersebut sepanjang hidupnya selalu ingat dengan apa yang diajarkan Rasulullah saw. (puji/sip)  


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Begini Pandangan Ustadz Taslim tentang Tradisi Ba Ayun Maulid . Silahkan membaca berita lainnya.

Passing Grade Terlalu Tinggi? Dosen Muda FKIP ULM Angkat Bicara

Posted: 18 Nov 2018 12:05 AM PST

BANJARMASIN, BBCOM - Tingginya Passing Grade yang dipatok pemerintah bagi para pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) agar lulus dalam tahapan SKD memang menjadi momok.



Terbukti dengan sedikitnya pelamar yang berhasil lulus dalam SKD ini. Terkait hal ini, kemudian muncul pertanyaan siapakah yang salah. Apakah passing grade yang memang terlalu tinggi ataukah minimnya kualitas sarjana yang ada di Indonesia sehingga tak berhasil lolos.


Fenomena ini memantik respon dari kalangan masyarakat. Salah satunya respon ditunjukkan oleh salah satu Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lambung Mangkurat, Reza Pahlevi yang mengungkapkan bahwa dalam proses pelaksanaan tes CAT yang dilakukan BKN, soal dibuat oleh Kemendikbud dan Asosiasi Perguruan Tinggi Indonesia.


Yang menjadi permasalahan kemudian mengapa begitu banyak pelamar CPNS yang tidak lulus? Menurutnya, terdapat dua kemungkinan yang mendasar. Melihat para pelamar banyak gugur di soal Tes Karakteristik Pribadi (TKP).


Pertama, Soal TKP merupakan tipe soal yang tak memiliki jawaban salah dan dirancang agar peserta memilih jawaban yang memiliki poin paling tinggi. "Sehingga jawaban yang tersedia pun hampir sama atau sejenis, sehingga banyak peserta yg terkecoh," ujarnya kepada BeritaBanjarmasin.com, Minggu (18/11/2018).


Lanjutnya, faktor kemungkinan kedua karena soal-soal  TKP tersebut rata-rata memiliki soal yang panjang dan pilihan jawaban yang panjang sehingga pelamar yang mengikuti tes banyak tidak cukup waktu untuk mengerjakan soal yang lain. Mengenai passing grade yang dinilai terlalu tinggi oleh sebagian kalangan menurutnya itu tidak menjadi masalah, karena itu adalah sesuatu yang wajar. "Dalam hal ini saya kira wajar pemerintah menginginkan orang-orang terbaik untuk mengisi setiap post formasi. Salah satu caranya menggunakan alat ukur berupa passing grade itu," pungkasnya. (puji/sip)  


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Passing Grade Terlalu Tinggi? Dosen Muda FKIP ULM Angkat Bicara . Silahkan membaca berita lainnya.

Truk Kontainer Muatan Karet Terbalik di Jembatan Kayu Tangi 

Posted: 18 Nov 2018 12:05 AM PST

BANJARMASIN, BBCOM - Dua alat berat jenis crane dan excavator dikerahkan untuk mengangkut badan truk kontainer L 9195 UE yang melintang di tengah Jalan Trans Kalimantan, tepatnya di depan Jembatan Kayu Tangi Banjarmasin, Minggu (18/11/2018) sekitar pukul 10.00 WITA.



Sebelumnya truk kontainer bermuatan 20 ton karet tersebut mengalami kecelakaan tunggal akibat mesin mati setelah sang sopir salah oper persneling saat jalanan menanjak di Jembatan Kayu Tangi, berdekatan dengan perbatasan Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Batola, sekitar pukul 05.30.


Hingga pukul 12.00 WITA, hanya kepala truk yang berhasil dievakuasi menggunakan excavator. Sedangkan badan kontainer masih melintang di bahu jalan.


Kasat Lantas Polres Batola AKP Didik Suhartanto mengatakan, untuk mengevakuasi badan kontainer tersebut tidak bisa hanya menggunakan alat seadanya, karena beban yang terlalu berat. Sehingga, perlu bantuan berupa alat berat atau crane.


"Baru siang ini pihak perusahaan mendatangkan alat beratnya, karena evakuasi sebelumnya saat menggunakan mobil derek Dishub Banjarmasin tidak berhasil," ujar AKP Didik Suhartanto kepada awak media.


Proses pengangkutan badan truk tersebut berlangsung berlangsung hampir lima jam. Banyaknya warga yang menonton, sehingga jalan menjadi tersendat. (edoz/sip) 


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Truk Kontainer Muatan Karet Terbalik di Jembatan Kayu Tangi  . Silahkan membaca berita lainnya.

Jembatan AKT II Diprediksi Mulai Dibangun Tahun Depan

Posted: 18 Nov 2018 12:05 AM PST

BANJARMASIN, BBCOM - Pemkot Banjarmasin terus menggenjot proyek pelebaran jalan dan pembangunan Jembatan Antasan Kecil Timur II. Setelah warga sepakat atas nilai ganti rugi pembebasan lahan, pemkot sudah merancang taksiran dana pelebaran jalan dan pembangunan jembatan AKT II.


foto: depositphotos


Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Joko Pitoyo, berkata proyek pelabaran Jalan Sulawesi akan digarap pada 2019. Jembatan AKT II sebagai penghubung ruas Jalan Sulawesi - Masjid Jami. Setelah beres pelebaran jalan, pemerintah segera membangun konstruksi Jembatan Kembar AKT II. "Tahun 2019 dianggarkan sejumlah Rp13 miliar yang terbagi untuk pelebaran Jalan Sulawesi senilai Rp3 miliar, serta pembangunan jembatan kembar senilai Rp10 miliar," katanya, Jumat (16/11/2018).


Joko Pitoyo berusaha proyek pelebaran jalan dan pembangunan jembatan berjalan pararel, akan segera dilaksanakan setelah pembebasan lahan beres. "Tahun depan akan kami anggarkan dan pelaksanaannya apabila sempat di tahun 2019 juga, ada kemungkinan pula sampai tahun 2020 nanti kita lihat saja. Sekarang masih tahap pembebasan lahan, kita doakan tim semoga lancar," kata Joko. (arum/sip) 


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Jembatan AKT II Diprediksi Mulai Dibangun Tahun Depan . Silahkan membaca berita lainnya.

Sebelum Beroperasi, Struktur Organisasi RSUD Sultan Suriansyah Disiapkan

Posted: 18 Nov 2018 12:05 AM PST

BANJARMASIN, BBCOM - Bukan hanya pembangunan fisik yang harus diperhatikan, namun bagaimana struktur organisasi RSUD Sultan Suriansyah juga perlu disusun sesuai aturan sebelum rumah sakit ini beroperasi.



Seperti diuraikan DPW Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (Persi) Kalsel, lewat perwakilannya Machli Riyadi, Jumat (16/11/2018).


Menurut Machli Riyadi, idealnya ada 18 poin kewajiban rumah sakit yang harus terimplementasi dalam struktur organisasi. "Kita coba evaluasi sudah bagus, tetapi dalam evaluasi sasaran, saya melihat dari struktur organisasi yang ada belum terdapat SPI atau satuan pemeriksaan internal," katanya, dalam rapat hasil evaluasi dan analisis SWOT RSUD Sultan Suriansyah.


Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina menyatakan sangat sependapat dengan uraian hasil analisa yang diberikan. Bahkan ia menghendaki agar struktur rumah sakit tersebut segera direvisi sesuai dengan peraturan.


"Dengan pengalaman dan masukan-masukan ini, berarti harus ada perubahan di struktur. Dari awal kita bisa melakukan antisipasi, artinya pengalaman orang lain itu bisa menjadi pelajaran bagi kita, tidak perlu kita yang mengalaminya, tetapi pengalaman dari sekian banyak rumah sakit cukup jadi pembelajaran, kita ingin rumah sakit ini lebih bagus ke depannya," ucap dia.


Hal senada juga disampaikan Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Lukman Hakim. Ia akan membentuk lembaga birokrasi yang sudah tersusun nama anggota yang akan mengatur lembaga birokrasi RSUD Sultan Suriansyah tersebut. (arum/sip) 


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Sebelum Beroperasi, Struktur Organisasi RSUD Sultan Suriansyah Disiapkan . Silahkan membaca berita lainnya.

Pakai Sepeda, Wali Kota Banjarmasin Cek Pembangunan Air Mancur Menari dan Rusunawa

Posted: 18 Nov 2018 12:05 AM PST

BANJARMASIN, BBCOM - Satu lagi ikon pembangunan Kota Banjarmasin akan segera dirampungkan. Spot air mancur menari, diupayakan Pemkot Banjarmasin bisa mulai "menari" tahun depan.



Untuk memastikan proses pembangunan berjalan dengan lancar, Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina memantau langsung progress pembangunan air mancur menari tersebut, Sabtu (17/11/2018).


Menariknya, ia tak memantau dengan rombongan bermobil dinas dan setelan pakaian formal. H Ibnu Sina datang dengan menggunakan sepeda. Menurut pantauan, pembangunan air mancur menari yang dibangun di Taman Kamboja itu telah selesai dibangun bagian pondasi.


Orang nomor satu di kota berjuluk seribu sungai tersebut berharap tahun depan masyarakat Banjarmasin bisa menikmati destinasi wisata baru, yang juga sebagai wadah menghabiskan akhir pekan bersama keluarga. "Saya harap tahun depan masyarakat bisa menikmatinya," kata mantan aktivis mahasiswa ini.


Selain itu ia juga melanjutkan perjalanan ke beberapa tempat. Gowes hingga ke kawasan pembangunan Rumah Sakit Sultan Suriansyah Banjarmasin, yang juga akan diopersaikan awal tahun 2019 mendatang.


Berangkat dari rumah dinas, ia dan rombongan gowes lainnya juga melintasi jalan Veteran, untuk melihat pembangunan Siring Veteran kemudian lanjut lagi memantau pembangunan rumah susun di kawasan Teluk Kelayan, Banjarmasin Selatan. (arum/sip)


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pakai Sepeda, Wali Kota Banjarmasin Cek Pembangunan Air Mancur Menari dan Rusunawa . Silahkan membaca berita lainnya.

Amang Supiani, Tak Berkecukupan, Namun Semangat dan Inspirasinya Patut Kita Viralkan!

Posted: 18 Nov 2018 12:05 AM PST

BANJARMASIN, BBCOM - Di era zaman yang serba instans dan impian semu ala "super rich people" seperti sekarang, banyak orang tak sadar keranjingan mengejar kesuksesan dan uang. Namun realita kadang juga tak melulu sama dengan ekspektasi. Era revolusi industri 4.0 seperti sekarang, ibarat lirik lagu bang Haji Rhoma: "yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.. jreeng."


foto: Amang Supiani | @peristiwabanua doc.


Fakta di lapangan, di mana industri digital dengan label startup fintech kian melambung, nyatanya masih banyak masyarakat yang ada dalam garis kemiskinan. Kesejahteraan untuk semua, seolah menjadi utopia menara gading.


Kondisi ekonomi ditambah dengan rendahnya tingkat pendidikan dan karakter, menyebabkan munculnya kelas masyarakat yang menjadi pengemis dan tidak mau bekerja.


Ada patutnya kita mengilhami semangat yang ditunjukkan Supiani lelaki renta kelahiran Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) 60 tahun silam.  Ia selalu semangat bekerja dan mencari uang untuk makan sehari-hari walau memiliki keterbatasan fisik.


Merantau semenjak tahun 1980 ke Banjarmasin, Supiani bekerja sebagai pemulung botol bekas untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Supiani sering melintasi jalan A Yani, di KM4,5-5 Banjarmasin.


Menurut pantauan wartawan BeritaBanjarmasin.com melalui linimassa Instagram, pada akun @Peristiwabanua foto Amang Supiani meraih banyak simpati, terbukti dengan 878 likes dari warganet pengguna instagram.


Dalam foto yang diunggah, pada 3 November 2018 yang lalu ini memantik berbagai komentar dari warganet yang ada di Kalsel. Salah satunya komentar disampaikan oleh @amah95. "Mudahan sidin sehat ja, dan mudahan gawian sidin berkah, rancak meliat sidin kasian," tulis Amah.


Komentar lain disampaikan oleh @sitisiti317 yang berkomentar, "Walau jalan tertatih, beliau tidak minta-minta ini di pasar banyak yang minta-minta masih sehat, salut buat bapak," ujarnya.


Dari sini kita bisa mengambil inspirasi, bahwa kita yang masih muda, dan berkecukupan harus bersyukur dan bersemangat. Temukan potensi diri, kembangkan hingga menjadi ahli. Lalu setelah sukses jadilah bermanfaat bagi banyak orang. Mencatatkan sejarah, menjadi legacy. Karena sukses bukanlah mereka yang memamekan mobil dan rumah barunya. Tapi sukses adalah berhasil banyak memberi manfaat bagi sesama. (puji/sip) 


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Amang Supiani, Tak Berkecukupan, Namun Semangat dan Inspirasinya Patut Kita Viralkan! . Silahkan membaca berita lainnya.

Ini "Curhatan" Pelamar CPNS 2018 Kalsel yang Tak Lulus Passing Grade

Posted: 18 Nov 2018 12:05 AM PST

BANJARMASIN, BBCOM - Minimnya tingkat kelulusan pelamar CPNS 2018 pada Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) membuat banyak formasi masih kosong.



Berdasarkan data Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS 2018, pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS hingga tanggal 12 November lalu, hanya 128.236 yang memenuhi passing grade atau kurang dari 10 persen dari 1.724.990 yang mengikuti SKD.


Namun ada angin segar bagi para pelamar CPNS 2018 yang tak lulus passing grade. Melalui cuitan BKN melalui linimassa Twitter. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyiapkan kebijakan baru untuk mengantisipasi kekosongan formasi CPNS.


"SobatBKN yang deg-degan ingin tahu info kriteria kelulusan seleksi SKD CPNS 2018, yuk merapat. Panselnas sedang menyelenggarakan rapat intens terkait hal tersebut. Semoga akan ada hasil terbaik yang melegakan #SobatBKN semuanya ya. Semangat," cuit akun @BKNgoid.


Hal ini tentu merupakan kabar baik bagi pelamar yang tak lolos SKD, terutama para pelamar yang ada di Kalsel. Salah satu kegembiraan diungkapkan oleh Dwi alumni Program Studi Administrasi Publik ULM. Ia mengungkapkan harapan atas kebenaran kabar tersebut. "Senang dengernya, semoga ada sistem ranking. Nilai saya cukup tinggi," ujarnya kepada BeritaBanjarmasin.com, Sabtu (17/11/2018).


Hal senada juga dituturkan oleh Rahmat Hidayat yang punya latar belakang ilmu analis gizi. Rahmat berharap, ada kebijakan baru. "Saya sih berharap pemerintah memberi kebijakan bagi yang belum lulus tapi nilai tinggi. Toh masih banyak formasi kosong karena yang berhasil SKD kan sedikit," tandasnya. (puji/sip)  


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Ini "Curhatan" Pelamar CPNS 2018 Kalsel yang Tak Lulus Passing Grade . Silahkan membaca berita lainnya.
By batlax.com - 2:53 AM