Kapolres Kep. Sula Silaturahmi Dengan MUI Serta Pengurus Mesjid Raya AL- Istiqomah Sanana |
- Kapolres Kep. Sula Silaturahmi Dengan MUI Serta Pengurus Mesjid Raya AL- Istiqomah Sanana
- TP-PKK Kota Jayapura Selenggarakan Lomba Paduan Melodi Anak Negeri
- Yasin Payapo Buka Pembekalan Penyusunan APBD Kabupaten SBB
- Ini Kerjasama Dinkes Papua Dan PT Pos Indonesia Tanggulangi TBC
- Pengrajin Papua Ditantang Siapkan Souvenir PON XX 2020
- Kemenpan-RB Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Papua
- DP3A-KB Pamerkan Hasil Kerajinan Perempuan Papua
- Said Assagaff Luncurkan Pengembangan Pendidikan Berbasis IT
- ASN Papua Dituntut Terus Lakukan Inovasi Baru
- Jumlah Tenaga Kerja di Provinsi Papua Berkurang 15,5 Ribu Orang
- Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Papua Mengalami Penurunan
- Pemprov Papua Raih Penghargaan Komisi Informasi Pusat (KIP)
- Gubernur Serahkan KUA PPAS 2019 ke DPRD Maluku
- Papua Bidik Kategori Provinsi Menuju Informatif, Kabupaten Harus Bentuk PPID
- Petrus Fatlolon Pindah ke NasDem, Melki Frans: Persetan Dengan Dia
- Demo Masyarakat Adat Suku Naulu di Kantor Gubernur Ricuh
- Matitaputty : Belajar Manajemen Resiko Banjir, Kota Ambon Dapat Kesempatan Ikuti FRRCTP
- 9 November Bakal Berlangsung Seminar Nasional Rempah-Rempah di Maluku
- Mabesad Gelar Monitoring Reformasi Birokrasi di Wilayah Kodam XVI/Pattimura
- Hery Dosinaen Titipkan Empat Hal Kepada APIP Papua
- Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Malut Amankan Kurir Judi Togel
- Memiliki Ganja, Seorang Pemuda Ditangkap Polisi
- Ketua Bawaslu dan Anggota KPU Halsel Bersilahturahmi Dengan Kapolres Halsel
- Biro Rena Polda Maluku Utara Melaksanakan Penyusunan Renbutgar Ideal Tahun 2020
- Walikota Sikapi Hasil Tes Seleksi CPNS
| Kapolres Kep. Sula Silaturahmi Dengan MUI Serta Pengurus Mesjid Raya AL- Istiqomah Sanana Posted: 07 Nov 2018 09:56 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Kapolres Kep. Sula Silaturahmi Dengan MUI Serta Pengurus Mesjid Raya AL- Istiqomah Sanana. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Tribratanews.malut.polri.go.id – Polda Maluku Utara. Kapolres Kep. Sula AKBP Try Yulianto, S.IK M.Si didampingi oleh Kabag Ops Polres Kep Sula AKP Agus Purwanta, S.IK, Kasat Bimas AKP Har Soekarno, KBO IK IPDA Sahlan Tubaka, S.H., M.H. siang tadi melaksanakan silaturahmi dengan Ketua MUI serta Pengurus Mesjid Raya Al Istiqomah Sanana. Rabu (07/11/18). Kedatangan Kapolres Kep. Sula disambut langsung oleh Pengurus Masjid AL- Istiqomah Kab Kep. Sula Saharudin Duwila dan Ketua MUI Kab Ke Sula bpk Hi ABD Rahman Kharie. Kapolres Kep. Sula AKBP Try Yulianto, S.IK M.Si menjelaskan maksud dan tujuan kedatanganya adalah untuk silaturahmi sekaligus perkenalan dirinya selaku warga baru di Polres Kep. Sula serta kiranya dapat membantu dirinya dalam pelaksanaan tugas, semuanya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan moril dari pengurus MUI dan pengurus Mesjid Raya Sanana serta masyarakat Kab. Kep. sula. Kapolres Juga menyampaikan sebagai manusia biasa pasti kadang lupa untuk itu sekiranya untuk dapat megingatkan kepada kapolres. Kedepanya Kapolres akan mengajak kepada pengurus masjid maupun pengurus MUI serta ormas-ormas islam lainnya untuk bersama-sama bersilaturahmi dan memilihara kerukunan umat beragama di Kab. Kep. Sula serta selalu menjaga kamtibmas menjelang PILEG 2019 agar kab. Kep sula selalu aman, damai dan sejuk. Tak lupa kapolres dengan tegas mengatakan akan memberantas Minuman Keras (miras) serta meminta kepada masyarakat Kab.Kep. Sula agar tidak mengikuti Paham Radikal, Paham HTI dan lainnya. Untuk itu Kapolres mengajak MUI, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda serta seluruh lapisan masyarakat Kab. Kep. Sula untuk saling bekerja sama membantu Polres Kep. Sula dalam menyikapi persoalan tersebut.
Selanjutnya Ketua MUI Kab. Kep Sula, Hi. Abd Rahman Kharie secara singkat menyampaikan bahwa MUI dan Pengurus Mesjid Raya Sanana sangat berterima kasih atas kunjungan Kapolres dan Rombongan. Dalam kesempatan itu juga Ketua MUI menyampaikan bahwa di Sula ada Universitas Islam, untuk itu mohon bantuan Kapolres untuk bisa berkunjung dan bekerja sama dengan Universitas Babusalam. Perwakilan Pengurus MUI Kab. Kep. Sula, Suharyono Subianto selaku Sekretaris MUI Kab Kep. Sula, menyampaikan kami dari pengurus MUI membawahi ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah, NU Terima kasih Kepada AKBP Try Yulianto, S.IK M.Si, berkat kepemimpinanya sebagai Kapolres Kep. sula yang baru sangat memberikan rasa aman bagi umat beragama di Kab. Kep Sula. Untuk Ormas HTI di Kab sula tidak ada gerakan akan tetapi tetap di waspadai gerakannya. Kami dari MUI dan umat beragama di Kep. Sula sangat harmonis. Kasat Bimas Polres Kep. Sula AKP Har Soekarno dalam silaturahmi menyampaikan Kami dari Binmas Polres Kep. Sula akan selalu melakukan komunikasi dengan pengurus MUI sehingga kedepan Polres Kep. Sula bisa melakukan safari/sholat jumat bersama baik dari pihak Kepolisian dengan MUI maupun orma-ormas Islam yang ada di Kab. Kep. Sula. Untuk itu diharapkan bantuan dan kerja sama MUI agar bersama-sama membantu Polri memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang mengancam situasikamtibmas. Menutup silaturahmi KBO Intelkam Polres Kep. Sula Ipda Sahlan Tubaka, S.H. M.H. dalam silaturahmi menyampaikan terkait tidak ada ormas terlarang seperti HTI di Kab. Kep. Sula sebagaimana apa yang sudah disampaikan oleh Sekretaris MUI tadi namun kiranya sebagai warga tetap diwaspadai, karena menutup kemungkinan pengikut HTI mengambil kesempatan atas kejadian pembakaran bendera HTI di Jawa Barat selanjutnya melakukan aksi provokasi kepada umat yang berada di wilayah sula. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kapolres Kep. Sula Silaturahmi Dengan MUI Serta Pengurus Mesjid Raya AL- Istiqomah Sanana . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| TP-PKK Kota Jayapura Selenggarakan Lomba Paduan Melodi Anak Negeri Posted: 07 Nov 2018 09:50 AM PST  JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Jayapura selenggarakan lomba paduan suara "Melodi Anak Negeri Port Numbay".Dengan tujuan sebagai ajang memperkokoh persatuan, persaudaraan dan kebersamaan anak bangsa terkhusus sebagai pelajar di Kota Jayapura. "Lomba ini dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan ke-90 Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan 10 November 2018 mendatang, yang diikuti pelajar tingkat SMA/SMK dan Perguruan Tinggi se-Kota Jayapura," kata Wakil Ketua I TP PKK Kota Jayapura Hj Rahmawati Rustan Saru membuka lomba paduan suara di Aula Sian Sioor kantor Wali Kota Jayapura, Selasa (6/11). Wali Kota Jayapura Dr Benhur Tomi Mano, MM diwakili oleh Plt Sekda Dr Frans Pekey, MSi menyampaikan bahwa kompetisi paduan suara sebagai salah satu ajang positif dalam menghadapi tantangan era global. Perkembangan gaya hidup anak muda yang dinamis dan kompleks menimbulkan banyak tantangan mempertahankan nasionalisme. Lomba paduan suara dengan mengangkat tema "Melodi Anak Negeri Port Numbay" memperlombakan lagu-lagu perjuangan. "Perlu mendapat prioritas perjuangan di tengah gencarnya budaya asing yang saat ini mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara khususnya bagi generasi muda," katanya. Plt Sekda mengapresiasi kegiatan TP PKK atas terselenggaranya lomba paduan suara lagu perjuangan yang dinilai sangat penting di tengah masyarakat majemuk. Kemudian, para peserta juga diminta agar memiliki karakter yang kokoh, berjiwa daya saing serta mengedepankan akhlak yang mulia. Karakter yang kokoh mencirikan semangat pantang menyerah, berjiwa patriotik, berwawasan luas, cerdas dan peduli terhadap sesama. Lomba paduan suara tersebut diikuti oleh sejumlah pelajar dari STFT IS Kijne Jayapura, IPDN Gita Puja Wiyata, SMAN 5 Angkasa, SMK Seminari Santo Fransiskus Asisi Waena, SMAN 4 Jayapura, SMA Wahana Cita dan SMA YPPK Taruna Dharma Kotaraja. (HumasKotaJayapura) | ||
| Yasin Payapo Buka Pembekalan Penyusunan APBD Kabupaten SBB Posted: 07 Nov 2018 09:50 AM PST  PIRU, LELEMUKU.COM - Bupati Seram Bagian Barat Drs. M Yasin Payapo,M.Pd berkesempatan membuka dengan resmi Pembekalan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019 di aula pertemuan lantai tiga kantor bupati SBB pada Selasa (6/11) Turut hadir pada kegiatan tersebut, Ketua DPRD SBB Drs. J Rotasouw, Sejumlah Anggota DPRD SBB, Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Para Camat se kecamatan SBB, Para nara sumber dari Kementerian Dalam Negeri Dirjen Bina Keuangan Daerah Subdit Perencanaan Anggaran Daerah dan sejumlah pegawai lingkup Pemkab SBB. Dalam sambutannya bupati SBB menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut dengan harapan pengelolaan keuangan daerah khususnya utuk tahun 2019 dapat lebih transparan dan akutabel serta dapat membangun kemitraan yang lebih baik lagi antara pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan DPRD sehingga upaya peningkatan pelayanan dan percepatan pembangunan untuk mencapai kesejahtraan masyarakat di bumi saka mese nusa dapat terwujud dengan baik. "Menyingkapi berbagai permasalahan yang sering kita jumpai dalam proses penyususan APBD, maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini yaitu maksud dan tujuan penyelenggaraan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 adalah untuk memberikan pemahaman kepada para pejabat terkait dalam penyusunan dan penetapan APBD yang sesuai dengan prinsip, kebijakan dan teknis penyusunan APBD," papar dia. Payapo menyatakan seluruh hal ini harus memperhatikan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, pengelolaan keuangan daerah mulai dari penyusnan dan perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akutansi dan pelaporannya semaksimal mungkin. "Sehingga harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan public dan pertumbuhan ekonomi daerah dan indicator utama untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah ketepatan penyelesaian APBD, tingginya penyerapan APBD, ketetapan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan kualitas opini pemeriksaan BPK," kata Bupati. (HumasSBB) | ||
| Ini Kerjasama Dinkes Papua Dan PT Pos Indonesia Tanggulangi TBC Posted: 07 Nov 2018 09:20 AM PST  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Kesehatan Provinsi Papua melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (Memorandum of Understanding) dengan PT Pos Indonesia Regional XI Wilayah Papua dan Papua Barat, di halaman Kantor Dinas Kesehatan Papua, Selasa (6/11). Kerjasama ini dilakukan dalam rangka pemanfaatan jasa layanan pos bagi penanggulangan penyakit tuberculosis (TBC) di Provinsi Papua. Kepala Dinas Kesehatan Papua, drg. Aloysius Giyai, MKes usai penandatanganan perjanjian mengatakan sudah sejak lama, Dinas Kesehatan Papua bekerjasama dengan PT Pos Indonesia dalam hal pengiriman logistik, peralatan dan obat-obatan ke seluruh kabupaten di Provinsi Papua. Apalagi, dari sisi harga dan kualitas layananan, kata Aloysius, PT Pos Indonesia masih yang termurah, tercepat dan terbaik dibandingkan dengan jasa pengiriman lainnya. "Dalam hal jaringan, PT Pos Indonesia adalah nomor satu dan terbaik, sehingga setiap tahun kami selalu bekerjasama dengan berbagai program, kali ini dengan masalah TBC dan kemarin-kemarin tidak ada masalah," kata Aloysius. Menurutnya, kondisi geografis di Papua yang sangat sulit dijangkau oleh Dinas Kesehatan membutuhkan dukungan dari mitra kerja seperti PT Pos Indonesia. Oleh karena itu, ia berharap kerajasama tahun ini berjalan lebih baik demi menangunggulangi masalah kesehatan di seluruh pelosok Papua, terutama penanggulangan penyakit TBC. Sementara itu, Kepala PT Pos Indonesia Regional XI Wilayah Papua dan Papua Barat, Lily Selanno mengatakan dengan semua kapasitas jaringan yang terpasang, PT Pos Indonesia Regional XI siap menjalankan tugasnya melakukan distribusi semua kiriman yang diberikan Dinas Kesehatan Papua. "Sebenarnya kerjasama dengan Dinas Kesehatan sudah berlangsung lama, termasuk juga kerjasama kita dengan Departemen Kesehatan sudah lama untuk menjangkau seluruh pelosok di Papua," ujar Lily. Menurutnya, PT Pos Indonesia adalah perpanjangan tangan pemerintah yang hadir menjangkau masyarakat di pelosok nusantara sama seperti pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, ia berharap kerjasama dan kemitraan dengan Dinas Kesehatan Papua untuk pelayanan kesehatan ini terus dipertahankan dan ditingkatkan. "Sejauh ini dalam melaksanakan tugas sesuai perjanjian, tak ada masalah. Kecuali ada kejadian luar biasa seperti bencana. Semua tugas dilaksanakan dengan baik oleh kami. Kami siap hadir untuk menyampaikan seluruh pesan layanan masyarakat langsung di pelosok Tanah Papua. Artinya, dengan kerjasama ini semoga akan ada kerjasama yang lainnya," kata Lily. Sekedar diketahui, Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Saat ini, bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT. Pos Indonesia. (DiskominfoPapua) | ||
| Pengrajin Papua Ditantang Siapkan Souvenir PON XX 2020 Posted: 07 Nov 2018 09:20 AM PST  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3A-KB) Provinsi Papua meminta perempuan penyintas agar menyiapkan noken untuk dijadikan souvenir pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 di Bumi Cenderawasih, Papua. Kepala DP3A-KB Provinsi Papua, Anike Rawar, mengatakan pihaknya sudah mengajak Perempuan Papua untuk tetap menganyam noken sebagai souvenir pada PON. "Kita siapkan tas noken hasil karya budaya lokal Papua sebagai cendramata bagi atlet – atlet yang datang ke Papua di lima cluster, yakni Timika, Merauke, Wamena, Biak, Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura," kata Anike Rawar kepada wartawan usia membuka Pameran Kerajinan Perempuan Penyintas di halaman kantor DP3A-KB Provinsi Papua, Selasa (6/11). Menurut Anike, para perempuan penyintas atau pengrajin noken di Kota dan Kabupaten Jayapura ini harus siap memberikan hasil ini, sehingga para atlet maupun official yang datang bisa membeli hasil karya mama-mama Papua. "Saya mengharapkan kepada semua perempuan harus bangkit dan kembali untuk berbagi dengan teman lain," jelasnya. Selain itu, lanjut Anike, hasil karya mama-mama Papua ini akan dibeli Pemerintah Provinsi Papua untuk mendukung pelaksanaan PON XX tahun 2020. "Kalau budaya lokal di Jawa dikerjakan dengan alat mesin canggih, sementara di Papua dikerjakan dengan tangan yang sederhana, tapi nilainya sangat tinggi," katanya. Sebelumnya, Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP, MSi mengatakan, Pemprov Papua telah mengeluarkan instruksi bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungannya untuk menyiapkan cenderamata atau souvenir dalam PON XX tahun 2020 di Papua. Nantinya, setiap SKPD ini akan berkoordinasi bersama PB PON untuk menyiapkan hal-hal terkait dengan event olahraga nasional empat tahunan itu, termasuk souvenir atau cenderamata. "Pastinya semua SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya pastinya akan menyiapkan suvenir-suvenir iven olahraga nasional ini, seperti Dinas Kehutanan Povinsi Papua yang akan bersinergi dengan PB PON," imbuhnya. (DiskominfoPapua) | ||
| Kemenpan-RB Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Papua Posted: 07 Nov 2018 09:10 AM PST  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) melakukan evaluasi terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Papua. Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Anni Rumbiak pada pembukaan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, Rabu (7/11) mengatakan, pelaksanaan evaluasi SPBE ini bertujuan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningakatkan kualitas pelayanan publik. "Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauhmana kemajuan dari pelaksanaan SPBE pada setiap daerah," kata Gubernur. Dikatakan, evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah untuk menghasilkan suatu nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan dari pelaksanaan SPBE di pemerintah daerah. Menurutnya, ruang lingkup penyelenggaraan di instansi pusat dan pemerintah daerah yang akan dievaluasi sedikitnya mencakup tata kelola SPBE, layanan SPBE dan kebijakan SPBE. Gubernur berharap pelaksanaan evaluasi SPBE bukan sebagai kewajiban semata, tapi dapat memberikan rekomendasi dan masukan yang konstruktif bagi perkembangan pemerintahan secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam bidang perencanaan, penegakan hukum, pelayanan publik, peningkatan disiplin dan kinerja yang terintegrasi dalam sistem berbasis elektronik. "Ini agar mudah diakses oleh para pihak yang berkepentingan, diharapkan dapat memberikan masukan positif untuk perbaikan secara menyeluruh," imbuhnya. (DiskominfoPapua) | ||
| DP3A-KB Pamerkan Hasil Kerajinan Perempuan Papua Posted: 07 Nov 2018 09:10 AM PST  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3A-KB) Provinsi Papua menggelar pameran hasil kerajinan perempuan penyintas untuk memperkenalkan kerajinan tangan perempuan Papua di depan Kantor DP3A - KB Provinsi Papua. Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dalam sambutannya yang dibacakan Kepala DP3A-KB Provinsi Papua, Anike Rawar mengatakan, pameran hasil kerajinan tangan perempuan penyintas, bukan hanya untuk memperkenalkan secara spesifik hasil kerajinan Perempuan Papua saja. Melainkan, kata Gubernur Enembe, untuk mengantar karakter ekonomi perempuan dari yang tradisional menuju ke modern, untuk mampu berkompetisi dari suku lain tanpa menghilangkan karateristik etnisnya, dimana hasil-hasil kerajinan tangan perempuan Papua, juga menjadi penanda etnis perempuan Papua. "Jika kita bicara noken, berarti kita sedang bicara siapa itu perempuan Papua. Jika pakai gelang sarak dan gelang anyaman, berarti kita sedang menunjukkan eksistensi perempuan Papua," katanya. Dikatakan, Pemprov Papua telah berkomitmen meningkatkan kerajinan tangan asli Papua melalui beberapa regulasi yang telah diterbitkan seperti Perdasus Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan dan Peraturan Gubernur (Pergub) yang saat ini dalam finishing. Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 3 tahun 2014 tentang Gerakan Melestarikan Budaya Papua dan Pangan Lokal. "Regulasi ini ini adalah wujud nyata komitmen pemerintah dalam menterjamahkan Undang-Undang Otonomi Khusus untuk melestarikan, mendorong, menfasilitasi semua upaya, semua usaha untuk keberlangsungan hidup manusia Papua," imbuhnya. Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3A-KB Provinsi Papua, Armin Waimuri, SSos menambahkan, pameran kerajinan perempuan penyintas diikuti enam kabupaten yakni Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepualuan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai dan Pegunungan Bintang. "Diharapkan dengan adanya pameran ini dapat membantu meningkatkan pemahaman berwirusaha dan meningkatkan ekonomi keluarga, tetapi juga dapat bersaing di dunia usaha," imbuhnya. (DiskominfoPapua) | ||
| Said Assagaff Luncurkan Pengembangan Pendidikan Berbasis IT Posted: 07 Nov 2018 09:10 AM PST  AMBON, LELEMUKU.COM – Gubernur Maluku, Ir. Said Assagaff melaunching pengembangan pendidikan berbasis Informasi Teknologi (IT), yang berlangsung di SMK Negeri 7 Kota Ambon pada Selasa (6/11).Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan salah satu tantangan untuk memajukan dunia pendidikan dewasa ini yaitu, perlunya pembangunan jaringan pendidikan berbasis IT. Yang sangat mendukung aspek transparansi pengelolaan dan informasi sekolah sekaligus memperpendek rentang kendali pengawasan sekolah. Dijelaskan, pembangunan jaringan pendidikan berbasis IT dengan wujud pengembangan aplikasi sistim informasi integras pendidikan, akan memudahkan stakeholder pendidikan termasuk orang tua/wali murid untuk setiap saat dapat memonitoring perkembangan pendidikan anak-anak mereka. Begitu juga, Wali murid dapat segera mengetahui absensi siswa, tugas rumah yang diberikan oleh setiap guru, termasuk nilai setiap mata pelajaran. Selain itu, kata Assagaff dengan adanya program, aplikasi sistem Informasi integrasi pendidikan, siswa juga dapat melihat dan membaca langsung tentang petsiapan bahan kisi-kis ujian setiap mata pelajaran yang akan di ujikan setiap ujian harian sekolah, ujian tengah semester dan ujian akhir semester nantinya. "Aplikasi ini juga menyediakan bahan kisi-kisis persiapan ujian akhir nasional pada setiap mata pelajaran yang akan di ujikan bagi siswa yang akan menghadapi ujian nasional, dan juga aplikasi un8i menyajikan program khusus penilaian guru dan wali murid secara kognitif, afektif, dan psikomotorik bagi setiap siswa nantinya,"ujarnya. Dijelaskan, era digital dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, haruslah dapat merubah cara pandang guru terhadap proses pembelajarannya. Belajar di era digital tidak lagi terbatas pada dinding-dinding ruang kelas, dengan waktu yang diatur, melainkan belajar tanpa batas ruang dan waktu. "Belajar hari ini adalah belajar tentang masa depan, belajar tentang kompetisi dan daya saing. Karena itu guru saat ini adalagh guru yang tidak boleh idak bisa komputer, guru yang hampa akan teknologi tidak akan mampu menanamkan daya kristis kepada murid untuk menjadi manusia revolusioner,"ucapnya. Walaupun demikian, dirinya perlu mengingatkan satu hal kepada para guru atau pendidikan di negeri ini, sering dengan tantangan dan tuntutan untuk punya kemampuan penguasaan terhadap teknologi IT yang baik, tetapi hati atau jiwa tidak boleh termekanisasi dan kaku seperti mesin atau robot, yang menyebabkan kehidupan menjadi individualistik dan teralenisasi dari kehidupan sosial. Untuk itu, dirinya berharap dengan pembangunan jaringan ini, sekolah SMA/SMK di Maluku dapat lebih menerapkan manajemen pendidikan modern, gurunya berinovasi mengembangkan model-model pembelajaran berbasis teknologi, siswa termotivasi menemukan sumber belajar dan orang tua/masyarakat semakin terpacu membantu pengembangan pendidikan berkualitad di sekolah. (DiskominfoMaluku) | ||
| ASN Papua Dituntut Terus Lakukan Inovasi Baru Posted: 07 Nov 2018 09:10 AM PST  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Aparatur Sipil Negara (ASN) di Papua harus bekerja dengan Inovasi, karena membangun Papua yang sangat luas dan penuh tantangan diperlukan manusia-manusia yang kompoten dan berjiwa melayani dengan inovasi-inovasi baru. "Papua butuh Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang handal dan mampu mengatasi kesulitan-kesulitan dan memecahkan persoalan yang dialami masyarakat, baik itu masalah kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan dalam semua aspek secara nasional dan global," kata Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dalam sambutan yang dibacakan Asisten III Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Aury pada kegiatan Semilako Tentang Inovasi dan Kepemimpinan serta Pengembangan Kompetensi ASN Untuk Pembangunan Papua, Senin (5/11). Menurut Gubernur, semilako seperti ini baru pertama kali dilakukan di Papua dengan menggabungkan dan mensinkronkan tiga topik besar sekaligus yaitu inovasi, kepemimpinan dan pengembangan kompetensi ASN untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan dengan visi Papua Bangkit, Mandiri Sejahtera yang berkeadilan. Oleh karena itu, kata Gubernur, pihaknya menempatkan peningkatan SDM Papua pada misi pertama yakni, memantapkan kualitas dan daya siang SDM di Provinsi Papua. Untuk itu, diperlukan pembangunan manusia yang inovatif dan berdaya saing. Hal ini berlaku juga bagi kepemimpinan dan pengembangan kompetensi ASN selaku pelaksana pembangunan. Lebih lanjut, birokrasi di Papua harus bekerja dengan cara-cara inovasi dan meninggalkan cara-cara kerja yang lama. Dan meninggalkan budaya kerja yang hanya melaksanakan tugas atau pekerjaan jika disuruh pimpinan atau atasan dan hanya melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa terobosan-terobosan dan pikiran baru yang inovatif dan kreatif dalam menunjang tugas dan fungsi sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Selain itu, thema semilako ini sesuai dengan misi kedua yaitu 'Penguatan tata kelola pemerintahan', dimana misi ini menjadi sangat penting karena tanpa tata kelola pemerintahan yang kuat dan bersih serta melayani dengan sungguh-sungguh, maka tujuan pembangunan Papua niscaya sulit dicapai. Dalam hal menangani persoalan-persoalan di Papua, imbuhnya, diperlukan pemerintahan yang teratur dan berjalan sesuai dengan koridor pelaksanaan pemerintahan yang sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan, serta birokrasi melayani yang akuntabel, berkinerja tinggi dan bebas korupsi. Hal ini yang harus diperlukan dan bukan bermental sebagai tuan yang harus dilayani oleh masyarakat. "Perubahan mental birokrasi ini harus dilakukan dengan proses pembelajaran dalam diklat-diklat kepemimpinan pola baru dan diklat-diklat pengembangan kompetensi ASN yang bermuatan inovasi perubahan pola pikir dan pola tindak dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Hal ini diperlukan agar kinerja ASN di Papua dapat mewujudkan visi pembangunan di Papua, dan terutama meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat," imbuhnya. Sementara itu, Kepala LAN, Adi Suryanto menilai kegiatan ini sangat penting bagi Papua, karena sebagai provinsi yang memiliki Otonomi Khusus dan posisi strategis karena berbatasan langsung dengan negara lain. Menurutnya, Papua harus terus melaksanakan pembangunan diberbagai bidang untuk dapat mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan sumber daya yang melimpah, inovasi dan kepemimpinan serta pengembangan kompetensi ASN akan menjadi faktor kunci keberhasilan bagi Papua untuk terus meningkatkan daya saing daerah, sehingga mampu berkompetisi baik di kancah nasional maupun global. Semilako tentang Inovasi dan Kepemimpinan Serta Pengembangan Kompetensi ASN Untuk Pembangunan Papua, yang berlangsung selama tiga hari di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusa (BPSDM) Papua. Kegiatan diikuti oleh pembina Kepegawaian Daerah dan Kepala SKPD, para guru diwilayah Jayapura, mahasiswa Jayaprua dan mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Swiss. (DiskominfoPapua) | ||
| Jumlah Tenaga Kerja di Provinsi Papua Berkurang 15,5 Ribu Orang Posted: 07 Nov 2018 07:35 AM PST  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Jumlah tenaga kerja di Provinsi Papua sampai bulan Agustus 2018 mencapai 1.835.963 orang atau berkurang sebanyak 15.523 orang jika dibanding kondisi bulan Februari 2018. Hal ini dikatakan Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Bagas Susilo, SST, MSi dalam realese BPS di Aula Kantor BPS Papua, Senin (5/11/2018). "Penduduk yang bekerja di Papua pada bulan Agustus 2018 mencapai 1.777.207 orang atau berkurang 20.461 orang dibandingkan bulan Februari 2018 dan juga meningkat 78.136 orang dibanding keadaan setahun yang lalu atau Agustus 2017," ungkapnya. Dalam enam bulan terakhir (Februari-Agustus 2018), tiga kategori lapangan pekerjaan utama yang mengalami kenaikan jumlah tenaga pekerja terbesar antara lain kategori konstruksi, jasa pendidikan dan jasa kesehata, sementara pertanian merupakan tiga kategori yang memiliki penurunan tenaga kerja terbesar. Dari total penduduk yang bekerja sebanyak 1.777.207 orang pada bulan Agustus 2018, status pekerjaan utama yang terbanyak adalah sebagai pekerja tidak dibayar atau pekerja keluarga (32,53 persen) kemudian diikuti oleh status berushaa dibantu buru tidak tetap/tidak dibayar (31,65 persen). Adapun status pekerjaan utama lainnya yang memiliki persentase di atas 10 persen yakni buruh/karyawan (21,65 persen) dan berusaha sendiri (12,57 persen). Status pekerja bebas pertanian maupun non pertanian mempunyai persentase kecil yaitu kurang dari satu persen. Struktur lapangan pekerjaan di provinsi Papua pada tahun 2018 tidak mengalami perubahan, kategori pertanian masih menjadi penyumbang terbesar dalam menyerap tenaga kerja di Papua, tercatat pada Agustus 2018 jumlah pekeja di kategori sebesar 67,75 persen dari total tenaga kerja atau mencapai 1.204.4116 orang. "Pada bulan Agustus 2018, selain kategori pertanian sebagai kategori utama penyerap tenaga kerja terbesar di Papua, tiga kategori lain yang banyak menampung tenaga kerja yakni kategori administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib sebesar 142.608 pekerja, kemudian perdagangan dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sejumlah `134.117 pekerja serta kategori transportasi dan pergudangan sebanyak 59.407 pekerja," imbuhnya. (DiskominfoPapua) | ||
| Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Papua Mengalami Penurunan Posted: 07 Nov 2018 07:05 AM PST  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Selama satu tahun terakhir, Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Papua mengalami penurunan dari 3,62 persen pada Agustus 2017 menjadi 3,20 persen pada Agustus 2018.Namun, hal itu berbanding terbalik jika dibandingkan dengan kondisi Februari 2018 dimana terjadi kenaikan sebesar 0,29 persen. Kepada Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, Bagas Susilo, SST, MSi, mengatakan penduduk yang bekerja di Papua pada Agustus 2018 mencapai 1.777.207 orang berkurang 20.461 dibandingkan Februari dan juga meningkat 78.136 dibanding keadaan setahun yang lalu (Agustus 2017). "Dari total penduduk yang bekerja, status pekerjaan utama yang terbanyak adalah sebagai pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga. Kemudian diikuti oleh berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar," katanya. Ia menjelaskan, dalam enam bulan terakhir (Februari-Agustus 2018), tiga kategori lapangan pekerjaan utama yang mengalami jumlah tenaga kerja terbesar antara lain, konstruksi, jasa pendidikan, dan kesehatan. "Sementara kategori industri pengolahan, jasa lainnya dan kategori pertanian merupakan tiga kategori yang memiliki penurunan tenaga kerja terbesar," ujarnya. Menurutnya, struktur lapangan pekerjaan di Papua tidak mengalami perubahan. Kategori pertanian masih menjadi penyumbang terbesar dalam menyerap tenaga kerja, dimana tercatat sebesar 67,75 persen dari total tenaga kerja 1.204.116 orang. "Selain pertanian, tiga kategori lain yang banyak menyumbang tenaga kerja yakni kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (142.608 pekerja), kemudian perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (134.117 pekerja), serta transportasi dan pergudangan (59.407 pekerja)," ungkapnya. Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Papua, Bagus Susilo menambahkan, pada Agustus 2018, jumlah penduduk yang bekerja di Papua berdasarkan jumlah jam kerja cenderung berpola sama. Yang mana, dibawah 8 jam per minggu relatif kecil sebanyak 42.544 orang)atau di bawah tiga persen dari jumlah penduduk yang bekerja. "Sekitar 97 persen penduduk bekerja di Papua melakukan pekerjaan dengan jumlah jam kerja di atas 8 jam per minggu," kata Bambang. Ditambahkan, terdapat dua kategori pekerja berdasarkan jam kerja, yakni pekerja tidak penuh waktu 1-34 jam per minggu 740,469 orang dan pekerja penuh waktu 35 jam ke atas berjumlah 1.013.989 orang. (DiskominfoPapua) | ||
| Pemprov Papua Raih Penghargaan Komisi Informasi Pusat (KIP) Posted: 07 Nov 2018 07:05 AM PST  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meraih penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia sebagai salah satu badan publik dengan kualifikasi cukup informatif. Penghargaan itu, diserahkan Ketua KI Pusat, Gede Narayana kepada Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerkwa, SH di sela-sela Penganugerahaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 di Istana Wakil Presiden RI, yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo para gubernur dan pimpinan lembaga dan instansi, Senin (5/11) siang. Selain Provinsi Papua, terdapat 5 provinsi yang juga mendapatkan penghargaan dengan kategori badan publik pemerintah provinsi kualifikasi cukup informatif yakni Pemprov Jawa Timur, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Banten, Pemprov Sumatera Utara dan Pemprov Bali. Ketua KI Pusat, Gede Narayana dalam sambutannya mengatakan bahwa tingkat partisipasi badan publik mengembalikan kuesioner pada tahun ini mengalami kenaikan, tepatnya dari 460 badan publik, yang mengembalikan kuesioner sebanyak 289 badan publik atau 62,83%. "Tahun ini naik 62,83 persen dari tahun sebelumnya 40 persen. Dapat kami laporkan kepada Bapak Wakil Presiden, bahwa tingkat partisipasi badan publik yang dilihat dari pengembalian kuesioner pada tahun ini mengalami kenaikan 62,83 persen," kata Gede Narayana. Gede Narayana merincikan, terdapat 7 kategori badan publik yang mendapat penilain tahun ini yakni Kategori Badan Publik Perguruan Tinggi Negeri dengan jumlah kuesioner yang terkirim sebanyak 134 kuesioner dan yang dikembalikan sebanyak 94 kuesioner atau 70,15 persen, Badan Publik Kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 111 kuesioner dan yang dikembalikan 56 kuesioner atau 50,45 persen. Kategori Badan Publik Lembaga Non Struktural sebanyak 86 kuesioner yang kembali 29 kuesioner atau 33,72 persen, kategori Badan Publik Lembaga Negara dan Lembaga Negara Non Kementerian sebanyak 45 kuesioner dikembalikan sebanyak 39 kuesioner atau 86,67 persen. Kemudian Badan Publik Pemerintah Provinsi sebanyak 34 kuesioner dan dikembalikan sebanyak 25 kuesioner atau 73,53 persen, Badan Publik kategori kementerian jumlah 34 kuesioner dikembalikan 31 kuesioner atau 91,18 persen dan Badan Publik Partai Politik 16 kuesioner yang dikembalikan 15 persen atau sekitar 93,75 persen. Lebih lanjut, hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik tahun 2018 menganugerahkan badan publik yang memenuhi kualifikasi dengan capaian terbaik yakni sebagai badan publik informatif, badan publik menuju informatif dan badan publik cukup informatif. "Komisi Informasi memberikan penilian akhir dengan kualifikasi Badan Publik sebagai berikut Informatif dengan nilai antara 90 sampai 100, menuju Informatif dengan nilai antara 80 sampai 89,9, cukup informatif dengan nilai antara 60 sampai 79,9, kurang informatif dengan nilai antara 40 sampai 59,9 dan tidak informatif dengan nilai kurang dari 39,9," jelas Gede Narayana. Ditambahkan, kualifikasi badan publik cukup Informatif dalam implementasi keterbukaan informasi badan publik tahun 2018 kategori badan publik perguruan tinggi negeri cukup informatif yakni Universitas Padjadjaran, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Khairun, Universitas Sriwijaya, Politeknik Negeri Padang, Politeknik Negeri Semarang, Universitas Bengkulu , Universitas Lampung, Universitas Udayana, Institut Seni Indonesia Padangpanjang, Universitas Sebelas Maret, Universitas Negeri Yogyakarta, Institut Seni Indonesia Denpassar, Politeknik Negeri Batam, Universitas Andalas, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Airlangga dan Universitas Negeri Gorontalo. Kemudian Kategori BUMN kualifikasi cukup informatif antara lain PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Perum Perhutani, Perum Jasa Tirta II. Sedangkan, kategori Badan Publik Lembaga Non Struktural Kualifikasi Cukup Informatif yaitu Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ombudsman Republik Indonesia. Kategori Badan Publik Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian kualifikasi cukup informatif yakni Badan Standardisasi Nasional, Badan Informasi Geospasial, Sekretariat Kabinet, BPJS Kesehatan, Lembaga Ketahanan Nasional dan Badan Narkotika Nasional. Sedangkan, Kategori Badan Publik Kementerian kualifikasi cukup informatif yakni Kementerian Desa dan Pembangunan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Agama RI dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI. (DiskominfoPapua) | ||
| Gubernur Serahkan KUA PPAS 2019 ke DPRD Maluku Posted: 07 Nov 2018 06:19 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Gubernur Serahkan KUA PPAS 2019 ke DPRD Maluku. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Penyerahan KUA PPAS dari Gubernur ke Ketua DPRD Maluku Edwin Huwae, dalam rapat paripurna, yang berlangsung di baileo rakyat, karang panjang, Ambon, Rabu (7/11/2018). Turur hadir, Wakil Gubernur Zeth Sahuburua, Seketaris Daerah Hamin Bin Thahir, seluruh OPD lingkup pemprov Maluku dan pimpinan dan anggota DPRD. Gubernur dalam sambutannya mengatakan, penyusunan APBD 2019 akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian makro dan arah kebijakan pada tahun tersebut, baik itu ditingkat nasional maupun provinsi. Dimana perubahannya sangat mempengaruhi APBD baik dari sisi pendapatan maupun didasari berbagai asumsi perekonomian makro maupun arah kebijakan di tingkat nasional. Menurutnya, berdasarkan perkembangan perekonomian daerah dalam tahun 2018 serta asumsi-asumsi makro ekonomi 2019 baik ditingkat nasional maupun daerah, maka pendapatan daerah dalam tahun anggaran 2019 direncanakan sekitar Rp3,17 triliyun. Dijelaskan, rencana pendapatan daerah provinsi Maluku tahun 2019 meliputi pendapatan asli daerah sebesar Rp496.27 miliyar, dana perimbangan naik menjadi Rp2,67 triliyun tahun 2019 lebih tinggi dari tahun 2018 sebesar Rp2,64 triliyun atau sebesar 1,14 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp3,14 miliar. "Untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan tersebut, maka kebijakan pendapatan pemerintah daerah provinsi Maluku tahun 2019, terutama akan diprioritaskan pada peningkatan pendapat asli daerah dan dana perimbangan," ujarnya. Menurutnya, upaya peningkatan PAD pada tahun 2019 lebih diarahkan pada peningkatan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sedangkan retribusi daerah lebih diarahkan pada penyediaan dan perbaikan kualitas pelayanan dan fasilitas retribusi itu sendiri. Lenbih lanjut dikatakan, mengacu pada kebijakan belanja, maka belanja pemerintah daerah provinsi maluku tahun 2019 direncanakan sebesar Rp3,17 triliyun. Untuk kelompok belanja tidak langsung, kata Assagaff direncanakan Rp1,94 triliyun, lebih tinggi dari tahun 2018 sebesar Rp1,89 triliyun atau naik 2,55 persen. Sedangkan belanja langsung direncanakan sebesar Rp1,23 triliyun lebih rendah dari tahun 2018 sebesar Rp1,59 trilyun. Ia mengakui, penurunan ini disebabkan pendapatan asli daerah pada tahun 2019 diproyeksikan turun dari tahun sebelumnya. Selain itu, belanja tidak langsung juga mengalami kenaikan terutama pada pos belanja pegawai sebagai kosekuensi pelimpahan kewenanban kepada pemerintah provinsi sesuai amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014. "Hal inilah yang menyebabkan proposi belanja tidak langsung cukup besar dan belanja langsung mengalami penurunan,"ucapnya. Lebih rinci dikatakan, dari gambaran pendapatan daerah tahun 2019 sebesar Rp3,167 triliyun jika dibandingkan dengan belanja daerah tahun 2019 sebesar Rp3,166 triliyun maka direncanakan terjadi surplus anggaran sebesar Rp0,629 miliyar. Terlepas dari hal tersebut, kata orang nomor satu di Maluku ini, untuk pembiayaan daerah yang merupakan transaksi keuangan dalam rangka menutup defesit atau memanfaatkan surplus anggaran dapat digambarkan, pada sisi pembiayaan yang merupakan penerima daerah yang beraumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, dalam tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp11.87 miliyar. Sementara pembiayaan yang merupakan pengeluaran daerah pada tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp12,50 miliar. "Dari gambaran pembiayaan tersebut maka terdapat pembiayaan netto sebesar Rp0,629 miliyar. Dengan demikian, maka surplus anggaran tahun 2019 sebesar Rp0,629 miliyar sebagai akibat dari pelampauan kemampuan pendapatan daerah terhadap kebutuhan belanja daerah dapat ditutupi oleh minus pembiayaan tersebut," tuturnya. Menanggapi paparan tersebut, Ketua DPRD Edwin Huwae dalam sambutannya, mengatakan, dengan memasuki tahapan pembahasan kedua dokumen itu maka diharapkan adanya komitmen bersama, baik pemda melalui tim anggaran, maupun dewan lewat Badan anggaran untuk dapat menetapkan program prioritas sesuai kemampuan keuangan daerah. Dirinya menyadari sungguh, keuangan daerah masih terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat, yang semakin hari semakin meningkat. Menurutnya, terbatas keuangan daerah tersebut turut mempengaruhi kuantitas dan kualitas berbagai program pembangunan yang direncanakan untuk dilaksanakan selama ini. Selain itu, kondisi wilayah Maluku yang terdiri dari ribuan pulau, mempwngaruhi pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan. Sehingha terjasi disparitas di sekitar wilayah dalam pembangunan. "Daerah terpencil yang selama ini belum tersentuh oleh program kegiatan pembangunan harua diprioritaskan dalam setiap kebijakan pengelolaan anggaran," tandasnya Oleh karena itu, lanjutnya pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencaan sampai implementasi harus dapat dilaksanakan secara baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaky, dengan mengedepankan asa efektifitas dan efisien pengelolaan anggaran. Dengan demikian, output yang dihasilkan dari setiap program dan kegiatan akan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat Maluku, terutama masyarakat yang mendiami daerah terpencil. "Kita berharap, apa dihasilkan dari proses penyusunan APBD provinsi tahun 2019 akan menghasilakan dokumen perencanaan anggaran daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Sehingga nantinya diimplementasikan dapat memberikan dampak signifikan bagi kwmajuan masyarakat dan daerah yang.kita cintai ini," harapnya. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Gubernur Serahkan KUA PPAS 2019 ke DPRD Maluku . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Papua Bidik Kategori Provinsi Menuju Informatif, Kabupaten Harus Bentuk PPID Posted: 07 Nov 2018 06:10 AM PST  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Doren Wakerkwa, SH meminta kabupaten-kabupaten yang belum ada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) agar segera dibentuk. Pasalnya, keberadaan PPID sangat penting untuk mendukung keterbukaan informasi ke publik dalam berbagai aspek pembangunan. Pembentukan PPID juga dalam rangka mendukung target Pemprov Papua yang menargetakan penghargaan dari Komisi Informasi (KI) Pusat Republik Indonesia dengan kualifikasi capaian terbaik kategori badan publik informatif tahun 2019. Tahun 2018, KI Pusat telah menganugerahkan badan publik yang memenuhi kualifikasi dengan capaian terbaik dengan tiga kategori yakni badan publik informatif, badan publik menuju informatif dan badan publik cukup informatif. "Tahun depan, kita harus mendapatkan prestasi yang lebih tinggi. Kabupaten yang belum bentuk PPID harus segera bentuk, karena ini perintah undang-undang," tegas Doren Wakerkwa usai menerima Penganugerahaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 di Istana Wakil Presiden, Senin (5/11) siang. Doren menjelaskan sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan bertujuan menjamin hak warga negara mengetahui programn dan kebijakan publik pemerintah. Oleh karena itu, setiap institusi maupun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib membentuk PPID. Dengan keberadaan PPID itu, maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah. "Gubernur telah menyampaikan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk segera membentuk PPID. Bagaimana saudara (bupati) belum bentuk PPID, terus mengekspos segala aspek pembangunan, makanya harus punya PPID," ujar Doren Wakerkwa. Ditambahkan, sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk informasi dan komunikasi dapat terarah dengan baik, jika setiap tingkatan pemerintahan memiliki instansi informasi tekhnis yang berkerja maksimal. Dan yang terpenting informasi yang diterima publik dapat dipertanggungjawabkan. "Dari kabupaten ke provinsi, dari provinsi ke pusat supaya kegiatan pemerintahan dan pembangunan berjalan dan dapat diinformasikan dengan baik," ujarnya. Doren atas nama Gubernur Papua menyampaikan apresiasi kepada KI Pusat yang telah memberikan penghargan kepada Pemprov Papua. Menurutnya, kerjasama antara kedua lembaga publik itu dapat ditingkatkan pada waktu mendatang. "Sebagai Asisten I mewakili gubernur menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Komisi Informasi Pusat yang sudah memberikan penghargaan dan membantun Papua dalam pengembangan informasi," tandasnya. Ditempat yang sama, Ketua KI Pusat, Gede Narayana mengatakan, untuk meningkatkan kualifikasi capaian terbaik kategori badan publik informatif tahun 2019 mendatang, Pemprov Papua harus memperoleh nilai antara 90 sampai 100. Dan, itu bisa terwujud jika pelayanan badan publik dan PPID di Papua sesuai dengan regulasi yang ada yakni UU Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur penyedian informasi, informasi serta merta dan informasi yang dikecualikan. "Kita berbasis metode dan itu ada nilai. Jika menuju badan publik informatif harus mencapai nilai yang saya sebutkan tadi. Bagaimana caranya? Badan publik dan PPID nya mengikuti apa yang diatur lewat regulasi yaitu UU Nomor 14 tahun 2008. Ada informasi yang disediakan dan informasi serta merta dan informasi yang dikecualikan, termasuk juga penilaian peyedia informasi, pelayanan dan arsipatoris semua dilihat dari penilaian itu," jelas Narayana. Gede Narayana mengingatkan KI dalam melakukan penilaian tidak menggunakan rangking, tetapi penilaian secara kualifikasi sehingga setiap badan publik termasuk pemerintah provinsi wajib meningkatkan layanan informasinya. "Ini bukan kontestasi dan bukan juara-juaraan," pungkasnya. (DIskominfoPapua) | ||
| Petrus Fatlolon Pindah ke NasDem, Melki Frans: Persetan Dengan Dia Posted: 07 Nov 2018 06:09 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Petrus Fatlolon Pindah ke NasDem, Melki Frans: Persetan Dengan Dia. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Walaupun dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut, Demokrat tidak sendirian mendukung Fatlolon, melainkan bersama enam partai politik lainnya. Ditanya mengenai hal ini, kader Partai Demokrat, Melkias Frans tidak mau berkomentar banyak, hanya bisa menyampaikan persetan dengan dia, dengan raut muka yang sedikit kesal. "Mau pindah kemana kah, persetan dengan dia," ucap calon Anggota DPR RI ini, kepada awak media di kantor DPRD Provinsi Maluku, Rabu (7/11/2018). Ditanya mengenai apakah Petrus Fatlolon sudah melayangkan surat pengunduran resmi, dirinya mengatakan untuk menanyakan langsung kepada ketua Partai Roy Pattiasina. Diberitakan sebelumnya, Petrus Fatlolon memutuskan untuk keluar dari Partai yang telah menjadikannya sebagai Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), dan memilih Partai NasDem sebagai tempat berlabuh untuk proses politik selanjutnya. Hal ini dibuktikan dengan dipakaikannya seragam partai oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh kepada petrus Fatlolon, saat menghadiri apel siaga pemenangan dan orientasi caleg 2019 partai NasDem se-Maluku, yang berlangsung di baileo Siwalima, Karang Panjang, Ambon, Selasa kemarin (6/11). Ditanya mengenai hal tersebut, Petrus Fatlolon kepada awak media mengatakan, kepindahannya ke NasDem merupakan salah satu wujud komitmennya untuk turut memenangkan Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2019 mendatang. "Sejalan dengan komitmen saya pada tanggal 30 Juli lalu bertemu dengan Pak Jokowi di Istana Bogor. Saya berkomitmen untuk memenangkan beliau di Pilpres tahun depan, terkhususnya di Kabupaten MTB. Untuk itu, harus ada bersama-sama dengan partai pendukung, salah satunya NasDem," ujarnya. Apalagi menurutnya, NasDem adalah partai yang sangat terbuka, partai masa depan bangsa. Dirinya mengungkapkan, untuk surat resmi pengunduran ke Demokrat sudah dibuatnnya untuk selanjutkan diserahkan ke Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Demokrat. "Surat resmi penguduran diri sudah ada dikantong saya dan akan diserahkan kepada DPD maupun DPP untuk selanjutnya diserahka kepada pimpinan DPD maupun DPP," ucapnya. Fatlolon tidak memungkiri Demokrat merupakan partai yang membawanya menjadi Bupati MTB, namun perjuangan ini tidak sendiri, namun bersama enam partai pengusung lainnya. "Bukan hanya Demokrat saja tetapi semuanya, ada tujuh partai salah satuya democrat. Untuk itu, kali izinkan saya bersama NasDem membangun negeri," pungkasnya. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Petrus Fatlolon Pindah ke NasDem, Melki Frans: Persetan Dengan Dia . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Demo Masyarakat Adat Suku Naulu di Kantor Gubernur Ricuh Posted: 07 Nov 2018 06:09 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Demo Masyarakat Adat Suku Naulu di Kantor Gubernur Ricuh . Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Hal ini diduga karena ada pihak ketiga yang berusaha merusak jalannya aksi demontransi, lantaran ketidakpahaman soal pertemuan perwakilan 10 orang dari pendemo dengan Gubernur Maluku, Ir. Said Assagaff. Tidak ada konfirmasinya mengenai pertemuan dimaksud, membuat para demostrasi yang berada diluar pagar kantor Gubernur memaksa masuk, namun dihalang oleh aparat kepolisian maupun Pol PP. Aksi saling dorong-mendorong terus terjadi, sehingga membuat aparat, kepolisoan mengeluarkan tembakan peringatan ke udara, disusul dengan tembakan gas air mata kepada demonstran. Hal tersebut, kemudian memicu aksi saling baku lempar dan kejar-mengejar antara sejumlah demonstran dengan pihak kepolisian. Walaupun demikian, masih ada sejumlah demonstran yang memilih untuk tidak terlibat dalam insiden tersebut, sambil menunggu pertemuan perwakilan demonstran dengan Gubernur selesai. Ricuhnya aksi demonstran juga menjadi pembahasan antara Gubernur dengan perwakilan pendemo. Menurut koordinator demonstrasi, Usman Tumain Bugis, ricuhnya demonstrasi disebabkan karena ketidakpahaman diantara para pendemo yang berada diluar gedung. "Dinamika itu terjadi tanpa ada pengetahuan dari kita selaku penaggungjawab," ujarnya. HASIL PERTEMUAN Gubernur dalam pertemuan bersama 10 perwakilan demonstran mengungkapkan, belum pernah mengeluarkan izin kepada perusahan-perusahaan tersebut. "Berdosa kita. Apalagi saya mau berakhir masa jabatan tidak mungkin saya mau tinggalkan masalah atau dosa. saya belum pernah kasi ijin, karena bukan kewenangan saya untuk itu. Kewenangan saya hanya memberikan rekomendasi. Satu bulan kalua saya tidak kasih rekomendasi, ombudsmen akan datang ke saya tanyakan kenapa bapak menghambat,"ujarnya. Dirinya meminta, Kepala Dina sKehutanan Provinsi Maluku, Sadli Lie, untuk menginventarisir perusahaan-perusahaan yang sementara ini beroperasi. "Dicek dimana perusahaan-perusahaan itu dia ambil hak-hak masyarakat adat. Kalau itu ada, dikeluarkan dari peta," tegas Gubernur kepada Sadlie Lie. Tak hanya itu, dirinya juga akan membentuk tim kecil, untuk melihat secara langsung kondisi yang ada disana, dan akan bertemu langsung dengan lihat PT Bintang Lima, Makmur, PT Nusa Ina, Titian Hijriah, serta menjaring aspirasi terkait hal ini. "Kalau seperti ini kan saya harus tanya lagi ke bupati. Musti tanya lagi ke camat. Ini kan saya ambil jalan pintas, terpaksa kita bentuk tim kecil untuk turun. Pokoknya hak-hak masyarakat, hak-hak adat akan kita ikuti terus. Kita tegakan. Saya berdosa, bapak-bapak bisa sumpah saya, kalua untuk itu. Saya minta juga kepala dinas Kehutanan membantu saya untuk melihat hal-hal seperti ini dan kedepan kalua ada masalah datang saja, tidak usah dengan demo," pintanya. Menurutnya, data-data yang disampaikan ke pemrpov Maluku akan dibawa langsung oleh Kadis Kehutanan ke Menteri Kehutanan. "Pada intinya kalau benar-benar ada persoalan terhadap hak-hak masyarakat, maka saya akan mendesak untuk mencabut izin tersebut," ucapnya. Untuk diketahui, adapun berbagai pernyataan sikap demostran, yakni mendesak pemerintah untuk segera mencabut izin PT. Starar Pacefic di kecamatan teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur. Mendesak pemerintah segera mencabut izin PT. Bintang Lima Makmur di suku naulu kabupaten Maluku Tengah. Mendesak pemerintah segera mencabut ijin PT. Nusa Kna Tanah Merah di kecamatan Werinama Kabupaten, SBT. Mendesak pemerintah pemerintah segera mencabut izin untuk rencana transmigrasi di hutan ada (kebun sagu) di suku Huanulu Maluku Tengah. Mendesak pemerintah harus mengakui mengesahkan kesatuan masyarakat Hukum adat dengan wilayah, Laut dan kekayaan lainnya diatas wilayah adat yang dimiliki. Mendesak pemerintah segera mencabut ijin CV Tirian Hijrah di suku abio Ahiolo Kabupaten Seram Bagian Barat. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Demo Masyarakat Adat Suku Naulu di Kantor Gubernur Ricuh . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Matitaputty : Belajar Manajemen Resiko Banjir, Kota Ambon Dapat Kesempatan Ikuti FRRCTP Posted: 07 Nov 2018 06:06 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Matitaputty : Belajar Manajemen Resiko Banjir, Kota Ambon Dapat Kesempatan Ikuti FRRCTP. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Ambon, Ir. Enrico Matitaputty, M.Tech, Rabu 07/11/18. "Pada dasarnya pelatihan ini ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada pengambil keputusan ditingkat pusat dan daerah terkait dengan pengelolaan sumber daya air terpadu, terutama manajemen risiko banjir (Flood Risk Management). Kemudian untuk memahami juga manajemen risiko banjir terpadu. Hal ini sangat penting bagi Kota Ambon yang tergolong rawan banjir," aku Matitaputty.  "Negara yang memiliki karakteristik seperti Indonesia seperti Malaysia yang dilihat dari topografi serta memiliki iklim tropis. Dengan karakteristik yang hampir sama tersebut akan mudah bagi kita untuk mendalami berbagai penanganan resiko banjir. Bahkan secara umum, kita mempelajari bagaimana kapasitas manajemen proyek sektor FMSRB dalam mencapai tujuan proyek baik di tingkat pusat maupun daerah nantinya," rinci lelaki yang menyelesaikan program magister di India ini. Diakuinya, metode pelatihan yang disampaikan sangat variatif dan menyenangkan. "Dengan tutor yang komunikatif dan menguasai materi, kami bisa menyesuikan dan mengikuti dengan baik pelatihan tersebut. Pelatihan diawali dengan presentasi oleh narasumber. Kemudian kami dibagi dalam beberpa kelompok untuk mendiskusikan hal sesuai dengan tema yang diberikan. Berikutnya kami dipersilahkan mengikuti kunjungan lapangan yang dipimpin pakar sistem inovatif dan lembaga manajemen di Australia, sekaligus praktek simulasi kesiapsiagan bencana banjir," ungkap Matitaputty.  Sementara itu, peserta pelatihan dari Indonesia adalah para pengambil keputusan diantaranya dari Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS) Departemen Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Provinsi Maluku serta Kota Ambon yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Ambon, Ir. Enrico Matitaputty M.Tech, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon Drs. Demmy Paays serta Sekertaris Bappeda (Litbang) Kota Ambon, Ir. Feberien Maail. (MT-01) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Matitaputty : Belajar Manajemen Resiko Banjir, Kota Ambon Dapat Kesempatan Ikuti FRRCTP . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| 9 November Bakal Berlangsung Seminar Nasional Rempah-Rempah di Maluku Posted: 07 Nov 2018 05:59 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul 9 November Bakal Berlangsung Seminar Nasional Rempah-Rempah di Maluku. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Kegiatan yang diselenggarakah oleh panitia yang dibentuk oleh Gubernur Maluku, Said Assgaaff, diketuai Kepala Balai Perhutanan Sosial dan kemitraan Lingkungan Maluku Papua, Yusup, akan berlangsung dari tanggal 9-10 November 2018 di Natsepa Hotel. Dalam konfrenesi pers yang berlangsung di Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Wakil Ketua panitia penyelenggara, Prof. Dr. Ir. Agustinus Kastanya mengatakan, seminar yang dilaksanakan memiliki tujuan untuk mensosialisasikan kegiatan perhutunan sosial dan perkembangannya bagi pemangku kepentingan di Maluku, sebagai wadah untuk penyatuan presepsi setiap pemangku kepentingan terhadap proses dan kegiatan perhutanan sosial di Maluku dan upaya mengembalikan kejayaan rempah-rempah di Maluku dan mensinergikan peran pentahelix dalam mendukung kegiatan perhutanan sosial untuk kejayaan rempah-rempah di Maluku. Dijelaskan, peserta yang akan mengikuti kegiatan ini sebanyak 212 orang yang berasal dari pemangku kepentingan di wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup, Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM serta kementerian Pariwisata. Sedangkan narasumber yang dihadirkan berjumlah 18 orang yang berasal dari Kementerian, akademisi, pemda, pengusaha dan perbankan. Lebih lanjut dikatakan, perhutana sosial didefenisikan dalam permen LHK no 83/2016 sebagai sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan, atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama, untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan. Dirinya mengungkapkan, kegiatan perhutanan sosial di Maluku di tahun ini sekitar 64.553 hektar, yang mencakup 48 izin, dan meliputi 8.987 kepala keluarga. Dimana, ada sebagian yang sudah diusulkan dan masih dalam proses verifikasi dan pada akhirnya pada penetapan izin. "Diperkirakan di Maluku sekitar 200 ribu lebih hektar akan diberikan kepada masyarakat, sesuai target yang sudah ditetapkan baik pempus melalui peta indikatif, yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Maluku," tuturnya. Lanjutnya, pengembangan perhutanan sosial berdasarkan kearifan lokal masyarakat, sudah dikembangkan rempah-rempah dalam sistim dusun terutama di pulau Lease, Maluku tengah dan hampir seluruh Maluku dengan nama spesifik di masing-masing wilayah. Dusun ini sebetulnya kata Kastanya, jika dikaji secara ilmiah dan berkembang selama ini adalah model agroforesri, yang bisa mengkobinasikan semua sektor kehutanan pertanian, pertenakan, yang bisa dikembangkan dengan perikanan, mengingat panjang garis pantai sekitar 10 ribu kilometer. "Ini bisa dikembangkan menjadi agroforesri. Jadi kombuinasi kehutanan, peternakan, perikanan kita bisa menjadikannya sebagai objek wisata. Sehingga menjadi sebuah model," ucapnya. Lanjutnya, pada tahun 2015-2016 pihaknya telah menyelenggarakan melalui Gubernur yang mendorong seminar agroforesri di Maluku dan seminar international bersama Unpatti untuk menetapkan agroforesri sebagai sebuah sistem pengelolaan lahan atau sistem pertanian pulau-pulau kecil. Menurut Kastanya, ini sangat penting untuk dikaji secara bersama. Karena melalui sistem ini dengan menghadapi perubahan iklim yang mempunyai kerentanan yang sangat tinggi di pulau-pulau kecil, sistem agroforesri bisa mengendalikan semua proaes, dampak dari perubahan iklim, sehingha sistim ini cocok untuk dikembangkan. "Seminar ini akan berlangsung untuk mengkaji itu semua," katanya. Dirinya berharap dari seminar ini ada pemahaman dari semua stakeholder, mengingat pembangunan perhutanan sosial dalam rangka mendorong kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestatian lingkungan, "Itu merupakan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh hanya satu sektor, tetapi semua sektor dan stakeholder berperan dalam proses pengembangan perhutanan sosial," pungkasnya. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang 9 November Bakal Berlangsung Seminar Nasional Rempah-Rempah di Maluku . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Mabesad Gelar Monitoring Reformasi Birokrasi di Wilayah Kodam XVI/Pattimura Posted: 07 Nov 2018 05:59 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Mabesad Gelar Monitoring Reformasi Birokrasi di Wilayah Kodam XVI/Pattimura. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Siaran pers Pendam XVI/Pattimura kepada media ini, Rabu (7/11/2018) menyebutkan, Reformasi Birokrasi TNI-AD merupakan kelanjutan dari Reformasi Internal TNI-AD yang dijiwai oleh paradigma baru TNI-AD, sebagai suatu keputusan yang sangat penting, bukan saja bagi TNI-AD tetapi juga bagi bangsa dan negara serta kepentingan nasional pada umumnya. Program Reformasi Birokrasi Angkatan Darat pada hakekatnya adalah komitmen TNI-AD untuk memposisikan dan mengoptimalkan peran dan fungsi serta tugasnya secara tepat dalam hubungan antar instansi atau lembaga guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas korupsi, kolusi maupun nepotisme (KKN). Kegiatan monitoring digelar selama tiga hari, mulai 07 s.d 09 November 2018, bertempat di Aula Makodam XVI/Pattimura, Ambon yang mengusung tema "Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI-AD di Kodam XVI/Pattimura Tahun 2018". TNI-AD mengirimkan Tim Monitoring RB di Kodam XVI/Pattimura yang diketuai oleh Kolonel Inf Agus Y.R. Agustinus, S.H. Monitoring dibuka oleh Panglima Kodam XVI/Pattimura Mayjen TNI Suko Pranoto selaku Ketua Pelaksana Reformasi Birokrasi di Kodam XVI/Pattimura. "Hal tersebut ditujukan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif, dan efisien serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik," ujar Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Tatang Sulaiman dalam amanat yang dibacakan oleh Kolonel Inf Agus Y.R. Agustinus, S.H. "Selain itu juga bertujuan memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan TNI pada umumnya," ujar Wakasad. Wakasad menghimbau kepada seluruh pihak untuk terlibat dan melakukan peningkatan kinerja guna mendukung terwujudnya clean government and good governance, sebagaimana yang dicanangkan pemerintah. Harapannya, program reformasi birokrasi di lingkungan TNI AD dapat berjalan dengan lebih baik dan terarah dalam mewujudkan visi reformasi birokrasi nasional, yakni terwujudnya pemerintahan berkelas dunia. Pangdam XVI/Pattimura memerintahkan kepada seluruh jajaran untuk segera menindaklanjuti hal-hal yang telah dirumuskan oleh TNI-AD, khususnya Para Asisten selaku Ketua Bidang dan Kabalak serta para Dansat dalam membantu mengumpulkan data dan Informasi yang diperlukan oleh Tim Monitoring, agar tugas para Tim Tersebut dapat terlaksana dengan baik dan lancar serta mencapai sasaran yang diharapkan. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Mabesad Gelar Monitoring Reformasi Birokrasi di Wilayah Kodam XVI/Pattimura . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Hery Dosinaen Titipkan Empat Hal Kepada APIP Papua Posted: 07 Nov 2018 05:45 AM PST  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Guna memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan di bumi cenderawasih, Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen menitipkan empat hal kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan pemerintah provinsi. Empat hal itu, yakni pertama peran maksimal APIP dalam mencegah korupsi. Kedua, kesiapan APIP dalam mengawal sistem pengendalian intern menuju level III dan kapabilitas APIP level III. Ketiga, mengoptimalkan peran APIP dalam pengawasan dana desa, dan keempat tindak lanjut dalam implementasi perjanjian kerja sama maupun penanganan pengaduan masyarakat. "Empat hal ini penting agar penyelenggaraan pemerintah bisa berjalan sesuai yang diharapkan," terang Sekda Hery pada Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah se- Provinsi Papua, Senin (5/11). Tak sampai disitu, Hery mengingatkan pentingnya koordinasi antara instansi pemerintah maupun antar aparatur pemerintah, baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Hal demikian wajib dilakukan, guna mewujudkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik antar semua pihak. "Sebab dalam manajemen pemerintahan daerah, koordinasi antara instansi pemerintah maupun antara aparatur pemerintah, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, wajib dilakukan. Hal demikian sekali lagi untuk mewujudkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan," tegas dia. Dalam kesempatan itu, Sekda mengingatkan APIP untuk untuk memberikan peringatan dini (early warning) serta pendampingan (consulting) kepada penyelenggaraan pemerintahan, guna mencegah terjadinya pelanggaran yang menjadi temuan pada instansi masing-masing. Oleh karenanya, dia berharap ada koordinasi dalam membangun sistem kerja pengawasan intern pemerintah baik dari pihak BPKP, Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas dalam meningkatkan pelaksanaan tugas antar instansi pengawasan pemerintah. "Makanya, rapat koordinasi ini sangat penting karena berperan strategis untuk meningkatkan kinerja pengawasan di Provinsi Papua. Khususnya, dalam hal perencanaan dan pelaksnaan pengawasan tahun 2019". "Disamping itu, rapat ini juga diharapkan mendukung terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi mengenai arah kebijakan pengawasan 2019, yang secara sinergis di daerah, dalam upaya penyusunan peta pengawasan yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi," harapnya. (DiskominfoPapua) | ||
| Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Malut Amankan Kurir Judi Togel Posted: 07 Nov 2018 05:41 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Malut Amankan Kurir Judi Togel. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Tribratanews.malut.polri.go.id – Polda Maluku Utara, Tim Opsnal Direktorat Reserse Kriminal Umum kembali berhasil mengamankan satu tersangka kasus judi Toto gelap (Togel) dengan inisial HS (27). Sdr HS diduga melakukan permainan judi togel dengan cara menerima pasangan dari para pemasang dan setelah itu sdr HS melanjutkan pemasangan togel teesebut ke link togel online melalui Hp. Penangkapan terhadap tersangka HS oleh Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Malut di lingkungan Skep Kelurahan Salahuddin Kecamatan Kota Ternate Tengah, yang merupakan hasil laporan masyarakat yang ditindak lanjuti. Rabu 7/11/18.
Dari penangkapan tersangka ini, Tim Opsnal berhasil mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya uang tunai senilai Rp 5.485.000. satu buku tabungan BNI Syariah, satu buah ATM Gold BNI Syariah, satu buah buku daftar nama pemasang togel, tiga buah buku nota rekapan pemasangan nomor togel serta dua henpone berbagai merek. "Sementara tersangka dan barang bukti sudah kita amankan untuk melakukan pengembangan tersangka lain." Ucap Anggota Tim Opsnal.
Anggota Tim Opsnal Dit Reskrimum masih melakukan Pengembangan, karena Sdr. HS yang saat ini ditahan merupakan kurir dari judi tersebut, Dit Reskrimum Polda Maluku Utara masih akan terus melakukan pengembangan terhadap bandar atas kasus tersebut. Sdr. HS karena perbuatannya maka akan dijerat dengan pasal 303 tentang perjudian dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. (Wtftt) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Malut Amankan Kurir Judi Togel . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Memiliki Ganja, Seorang Pemuda Ditangkap Polisi Posted: 07 Nov 2018 05:26 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Memiliki Ganja, Seorang Pemuda Ditangkap Polisi. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Tribratanews.papua.polri.go.id Polres Jayapura Kota,- Seorang pemuda berinisial AAB (24) yang merupakan warga Ambon, akhirnya berurusan dengan pihak Kepolisian setelah ditangkap karena memiliki Narkotika Jenis Ganja di Pelabuhan Laut Jayapura. Selasa (06/11/18) malam pukul 20.00 wit. Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas, SH., S.IK melalui Kapolsek Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura Iptu Joko Prayogo, S.Sos saat dikonfirmasi membenarkan pihaknya telah mengamankan seorang pemuda karena memiliki narkotika jenis ganja pada saat hendak naik ke atas Kapal KM Dobonsolo dengan tujuan Serui. Lanjut Kapolsek, penangkapan pelaku AAB (24) berawal saat personil melaksanakan razia rutin terhadap barang bawaan penumpang yang hendak naik ke kapal KM Dobonsolo. "Dalam razia tersebut pelaku kedapatan membawa narkotika jenis ganja sebanyak 1 karung beras merk rool rice, 4 bungkus plastik bening ukuran besar dan 6 bungkus plastik bening ukuran sedang ," Ujar Iptu Joko Prayogo, S.Sos. Kapolsek menuturkan, untuk tersangka AAB (24) berserta barang bukti kami sudah serahkan ke penyidik Sat Narkoba Polres Jayapura Kota guna proses hukum lebih lanjut.(*) Penulis. : Humas Sakura. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Memiliki Ganja, Seorang Pemuda Ditangkap Polisi . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Ketua Bawaslu dan Anggota KPU Halsel Bersilahturahmi Dengan Kapolres Halsel Posted: 07 Nov 2018 05:16 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Ketua Bawaslu dan Anggota KPU Halsel Bersilahturahmi Dengan Kapolres Halsel. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Tribratanews.malut.polri.go.id – Polda Maluku Utara, Ketua Bawaslu Kab. Halsel Kahar Yasim,SH dan Anggota Bawaslu diantaranya Rais Kahar, S.Pd dan Asman Jamil, SH serta Anggota KPU Kab. Halsel diantaranya Antoni Nurdin,S.Ag.M.Ikom dan Sdr. Nasir Halik, S.Sos. pagi tadi melaksanakan silahturahmi dengan Kapolres Halmahera Selatan yang baru AKBP. Agung Setyo Wahyudi, SH.SIK.Msi. Ketua Bawaslu dan Anggotanya serta Anggota KPU Halsel dating di Polres halsel untuk melakukan silahturahmi, rombongan tersebut diterima langsung oleh Kapolres Halmahera Selatan. Rabu 07/11/18. Kegiatan silahturahmi antara Polres Halsel dengan Pihak Penyelenggara dan Pengawas Pemilu yaitu KPU Kab. Halsel dan Bawaslu Kab. Halsel, dilaksana di Ruang Rapat Mako Polres Halsel Desa Tomori Kec. Silaturahmi yang dilaksanakan tersebut adalah untuk membangun Sinergi antara Pihak Keamanan dalam hal ini Polres Halsel, dengan Pihak Penyelenggara maupun Pengawas Pemilu yang ada di Kab. Halsel dalam menciptakan Pileg dan Pilpres dapat berjalan Aman, Damai dan Sejuk. "maksud dari Silahturahmi ini untuk membangun sinergi antara Polres Halsel dan KPU serta Bawaslu di Kab. Halsel, dalam rangka menciptakan Pileg dan Pilpres yang aman dan damai di bumi Saruma." Ucap Kapolres Halsel. (wtftt) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Ketua Bawaslu dan Anggota KPU Halsel Bersilahturahmi Dengan Kapolres Halsel . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Biro Rena Polda Maluku Utara Melaksanakan Penyusunan Renbutgar Ideal Tahun 2020 Posted: 07 Nov 2018 05:16 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Biro Rena Polda Maluku Utara Melaksanakan Penyusunan Renbutgar Ideal Tahun 2020. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Tribratanews.malut.polri.go.id – Polda Maluku Utara, Biro Perencanaan Polda Maluku Utara pagi tadi melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan anggaran idel T.A. 2020, Satker Jajaran Polda Maluku Utara yang dilaksanakan dari tanggal 7 samapai dengan tanggal 8 November 2018. Kegiatan tersebut di laksanakan di aula Hotel Muara Ternate, dan dibuka secara langsung oleh Kabag Ren Progar Biro Perencanaan Polda Maluku Utara AKBP Noer Imansyah, serta di ikuti oleh Kasubbag Renmin dan Operator RK-AKL Satker Polda Malut dan Kabag Ren serta Operator RK-AKL Polres Jajaran. Rabu 7/11/18.
Dalam arahannya Kabag Ren Progar Biro Perencanaan Polda Maluku Utara AKBP Noer Imansyah mengatakan, penyusunan pagu ideal ini harus dimengerti dan dipahami oleh seluruh Kabag Ren dan anggotanya, begitu juga Kasubbag Renmin dan stafnya. kasubbag renmin yang lebih memahami tetang kebutuhan atau kekurangan satkernya, kasubbag renmin harus membantu pimpinannya di satker masing-masing karena tiap kasatker tidak mungkin mengetahui atau dapat mengawasi setiap kebutuhan dan kekurangan satkernya.
"kasubag renmin yang lebih memahami hal tersebut, jika kita tidak tahu maka kita harus bertanya ke orang yang lebih memahami, sehingga kita tidak dianggap remeh oleh orang lain." Ujar Kabag Ren Progar. Giat pembukaan penyusunan anggaran pagu ideal Satker Jajaran Polda Maluku Utara ini selesai dan dilanjutkan dengan penyusunan pagu ideal oleh operator yang didampingi oleh Staf Biro Rena Polda Maluku Utara. (Wtftt) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Biro Rena Polda Maluku Utara Melaksanakan Penyusunan Renbutgar Ideal Tahun 2020 . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Walikota Sikapi Hasil Tes Seleksi CPNS Posted: 07 Nov 2018 05:16 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Walikota Sikapi Hasil Tes Seleksi CPNS. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Ambon,PPID – Rabu, (7/11) Memasuki hari ketiga tes seleksi penerimaan CPNS untuk wilayah Kota Ambon, tercatat baru 20 peserta yang dinyatakan lulus. Menyikapi hal tersebut, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy mengundang para awak media melakukan konferensi pers yang berlangsung di Auditorium SMP Negeri 6 Ambon.
Walikota menyadari sesungguhnya ada perbedaan kebiasaan yang significant jika dibandingkan dengan wilayah pusat. "Kita di Maluku, lebih sering menggunakan manual system dalam melakukan seleksi, dibandingkan dengan wilayah lain di bagian barat Indonesia yang masyarakatnya sudah terbiasa dengan Computerized System," terang Walikota. Sehingga, ditambahkan, baiknya standarisasi yang digunakan disesuaikan dengan standart kualitas wilayah masing-masing. Di depan para awak media, Walikota memastikan akan berupaya untuk meminta pertimbangan dari Kementerian PAN-RB perihal pola penilaian yang diterapkan. "Jumlah passing grade yang ditentukan adalah 298, maka saya akan meminta pihak Kementerian untuk mempertimbangkan kembali para peserta yang nilai tes nya sudah melewati ambang batas passing grade kolektif tersebut namun masih dinyatakan tidak lulus," Tandasnya. Terkait upaya yang dilakukan, Walikota menjelaskan pada hari jumat mendatang, Para Walikota dan Bupati, Para Pimpinan DPRD serta Para Kepala Kepegawaian Se-Provinsi Maluku akan melakukan rapat bersama Gubernur untuk membicarakan hal tersebut, serta akan melayangkan surat kepada Kementerian PAN-RB untuk mempertimbangkan proses penilaian yang terkesan sangat memberatkan para peserta tes di Maluku. -MCAmbon, MP-. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Walikota Sikapi Hasil Tes Seleksi CPNS . Silahkan membaca berita lainnya. |
Dalam konferensi tersebut, Walikota menyatakan keprihatinan beliau terhadap minimnya jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam tes seleksi yang berbasis online system (Computer Assisted Test).
"Kita tidak menyalahkan tingginya passing grade yang ditentukan, yang kita sesali adalah penyetaraan nilai passing grade untuk 3 kategori tes secara nasional," Ungkap Walikota.| You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
