Sunday, December 23, 2018

2:55 AM
Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca BPKAD Papua Gelar Evaluasi Raperda APBD Biak Numfor 2019.

BPKAD Papua Gelar Evaluasi Raperda APBD Biak Numfor 2019


BPKAD Papua Gelar Evaluasi Raperda APBD Biak Numfor 2019

Posted: 22 Dec 2018 12:08 AM PST

BPKAD Papua Gelar Evaluasi Raperda APBD Biak Numfor 2019JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang APBD Kabupaten Biak Numfor TA. 2019, telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Tim Evaluasi yg dikoordinir oleh BPKAD Prov Papua, dilaksanakan Kamis, 20 Desember 2018 bertempat di Ruang Rapat lantai III BPKAD Prov Papua.

Hadir dalam evaluasi dimaksud Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab. Biak Numfor juga unsur Pimpinan dan Badan Anggaran DPRD Kab. Biak Numfor.

Evaluasi dipimpin oleh Kepala BPKAD Prov. Papua yg diwakili oleh kabid angaran daerah bawahan, Iriantus Wairo, sedangkan dari Kab. Biak Numfor oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yg dipimpin oleh Sekda, Markus O. Mansnembra selaku Ketua TAPD dan DPRD mewakili Unsur Pimpinan dan Badan Anggaran DPRD dipimpin oleh Wakil Ketua, Godlief Kawer.

Adapun materi yang mendapat evaluasi Pemprov adalah seluruh dokumen terkait RAPERDA APBD 2019 mulai dari proses perencanaan RKPD, KUA PPAS, Buku Raperda dan Raperbup APBD sampai dengan pembahasan, persetujuan dan penetapan oleh DPRD yang didokumentasikan dalam risalah persidangan.

Dokumen-dokumen tersebut merupakan lampiran lampiran wajib yang harus disertakan dan dipersyaratkan sebelum Raperda APBD di evaluasi oleh tim evaluasi Provinsi Papua.

Tim evaluasi memberikan apresiasi kepada Pemkab Biak Numfor atas ketaatan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Khususny penyusunan APBD yg tepat waktu sehigga masuk pada urutan ke 8 dari seluruh Kab/kota yang sudah evaluasi APBD TA. 2019.

Ketepatan waktu penyusunan belum dibarengi dengan sinkronisasi dan integrasi belanja belanja daerah, sehingga perhatian dan perbaikan belanja terkait urusan-urusan wajib dengan pemenuhan kebutuhan serta sesuai porsi kesehatan dan pendidikan harus menjadi komitmen agar APBD Biak Numfor lebih terukur dan terstruktur. (HumasBiakNumfor)

Santa Claus Satgas Yonif Kabaresi Bagikan Hadiah Natal

Posted: 22 Dec 2018 12:08 AM PST

Santa Claus Satgas Yonif Kabaresi Bagikan Hadiah NatalAMBON, LELEMUKU.COM - Ada yang berbeda dalam penyambutan Natal dan Tahun Baru yang dilakukan Satgas Pamrahwan Yonif 731/Kabaresi. Anggota Satgas Pamrahwan Yonif 731/Kabaresi dibawah pimpinan Komandan Kompi (Danki) SSK 4 Lettu Inf Vicodey Andries berkeliling sekitar pos untuk memberikan hadiah kepada anak-anak beragama Kristen dan Katolik, pada Minggu, (16/12/2018). Prosesinya pun begitu unik karena melibatkan tokoh dongeng Sinterklas namun dengan dandanan ala militer.

Lettu Inf Vicodey Andreas mengatakan, Pos Satgas Yonif 731/Kabaresi menggelar kegiatan Santa Claus yang berkonsep militer dengan nuansa kehangatan dan kebahagian untuk anak-anak Maluku khususnya yang berada di kota ambon, dengan berkunjung dari rumah kerumah keluarga yang kurang mampu, lalu memberikan kebahagian natal lewat pemberian hadiah natal.

"Adapun kegiatan ini bertujuan untuk membangun pembinaan terirotial pos dengan Masyarakat Maluku khususnya di kota Ambon, lewat moto kami yaitu Profesionalisme Kabaresi untuk Rakyat maluku, Kami siap menjaga dan memberikan yang terbaik untuk Rakyat Maluku, ujar Lettu Inf Vicodey.

Seorang anggota pos beragama Kristen, yang mengenakan kostum ala Sinterklas, membagi-bagikan kado kepada anak-anak tersebut. Sedangkan Lettu Inf Vicodey sendiri mengenakan seragam TNI dan syal merah khas Yonif 731/Kabaresi. Anak-anak tersebut begitu antusias. Selain sosok Sinterklas, sosok si hitam, Pit juga dilibatkan. Dalam dongeng, Pit merupakan sosok berkulit gelap yang akan menakuti anak-anak yang nakal.

Lettu Inf Vicodey mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud toleransi antarumat beragama. Di Ambon, terdapat masyarakat dari berbagai suku dan agama. Penyambutan Natal di Kota Ambon, Maluku begitu hangat dan penuh toleransi. (Pendam16)

Babinsa Koramil Banda Ajak Masyarakat Bersihkan Pantai

Posted: 22 Dec 2018 12:08 AM PST

Babinsa Koramil Banda Ajak Masyarakat Bersihkan PantaiBANDA, LELEMUKU.COM - Sebagai wujud kepedulian atas kelestarian lingkungan dan pentingnya kehidupan yang bersih, sehat dan indah, Koramil 1502-01/Banda, Serda M. Dur Arwaha bersama warga masyakarat Desa Pulau Hatta Kec. Banda, Kab. Maluku-Tengah Numfor melaksanakan pembersihan disepanjang jalan pesisir pantai, Rabu (19/12).

Pembersihan yang dilakukan di pesisir pantai ini juga merupakan salah satu upaya untuk membantu masyarakat sekitar, karena dengan terjaganya kebersihan, keindahan dan keaslian pantai, lingkungan sekitar terlihat bersih dan tidak bau busuk.

Diharapkan dengan kegiatan ini, masyarakat sekitar lokasi pantai dapat tergugah untuk selalu menjaga dan memelihara lokasi pesisir pantai, sehingga selalu dapat menarik minat pengunjung untuk menjadikan Pantai sebagai salah satu lokasi pilihan dalam berwisata. (Penrem151)

Yan Piet Rawar Imbau Calon Pencaker Lokal Siap Hadapi Industri 4.0

Posted: 22 Dec 2018 12:08 AM PST

Yan Piet Rawar Imbau Calon Pencaker Lokal Siap Hadapi Industri 4.0JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Papua Yan Piet Rawar mengimbau para calon pencari kerja (pencaker) lokal di bumi cenderawasih, diimbau siap untuk menghadapi industri generasi ke empat atau industri 4.0.

Industri keempat merupakan revolusi teknologi berbasis digital, dimana masyarakat kita dapat mengontrol aplikasi peralatan rumah tangga dan lainnya dengan smartphone atau ponsel pintar.

"Kita ketahui sekarang kan tuntutan dunia adalah revolusi industri 4.0. Artinya sekarang segala sesuatu menggunakan teknologi informasi atau internet. Berdagang dan hal lainnya pun bisa pakai internet dari smartphone".

"Artinya, siapa yang dapat menguasai teknologi informasi dia tentu berhak menjadi pemenang. Makanya, ini yang saya harapkan bisa dikuasasi para calon pencaker lokal supaya bisa bersaing dengan saudara yang dari luar daerah," terang Yan di Jayapura, kemarin.

Ia pun mencontohkan penerimaan pegawai negeri yang saat ini sudah secara nasional menggunakan tes denga sistem online. Hal tersebut merupakan bagian dari revolusi industri generasi keempat. Dengan demikian, suka tak suka para calon pencaker lokal pun wajib untuk menguasai teknologi informasi.

"Paling tidak sesuatu yang bersifat teknologi informasi atau pun tes masuk kerja secara online ini harus jadi sesuatu yang terbiasa bagi pencaker lokal kita. Sebab kita tidak bisa lagi bertahan terus dengan kondisi yang manual saja. Sebab akan kalah saing jika dihadapkan dengan hal itu dimasa depan"

"Makanya semua lembaga pendidikan formal maupun non formal serta lembaga pelatihan di Papua pun harus berikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap industri 4.0. Sementara kepada pencaker atau siswa kita di sekolah, kita imbau supaya bisa terbiasa dengan teknologi informasi. Supaya lebih paham dan tak kaget dengan perkembangan jaman digital saat ini," terangnya.

Pada kesempatan itu, ia mengapresiasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) program ekspedisi jalur darat ke 34 gubernur, yang membawa misi mengangkat potensi dan inovasi bumi cenderawasih melalui media massa digital, guna menciptakan sebuah pemberitaan yang positif.

"Mereka juga datang mendorong pemerintah provinsi agar siap menghadapi revolusi industri keempat. Dimana APPSI menggandeng digital platform Bukalapak, untuk bagaimana membantu 34 provinsi terconecting secara digital".

"Sehingga nanti bukapalak sebagai perusahaan digital membantu 34 provinsi ini menciptakan smart province, lalu membantu UKM agar bisa menjual dan membeli bahan secara digital. Endingnya diharapkan tercipta e-catalog atau integrasi digital. Kita harap peluang ini bisa ditangkap oleh pencaker kita," tuntasnya. (DiskominfoPapua)

SKPD Diinstruksikan Tindaklanjuti Roadshow PON Dengan Kementerian

Posted: 22 Dec 2018 12:08 AM PST

SKPD Diinstruksikan Tindaklanjuti Roadshow PON Dengan KementerianJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua diinstruksikan segera menindaklanjuti kegiatan roadshow Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 dengan kementerian dan lembaga.

Hal itu disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, dalam satu kesempatan, kemarin.

"Semua kementerian sudah kita datangi dalam roadshow kemarin kini tinggal bagaimana kita tindaklanjuti dengan kementerian melalui dinas teknis terkait," terang Lukas.

Menurut Lukas kegiatan PON merupakan agenda nasional bukan Provinsi Papua sehingga akan wajib mendapat dukungan semua pihak. Bahkan Menteri BUMN Rini Soemarno telah menjanjikan bakal memerintahkan seluruh badan usaha milik daerah untuk memberikan dukungan penuh.

"Sehingga saya minta agar kita semua tidak melihat bahwa ini merupakan kegiatan Pemprov Papua saja. Ini agenda nasional yang wajib disukseskan oleh semua pihak yang ada di atas tanah ini".

"Bahkan kita pun sedang mendorong untuk melakukan revisi Inpres PON yang diharapkan bisa rampung pada 2019 mendatang. Kita harap dalam revisi ini ada perubahan angka (dukungan dana) untuk dukungan PON," harapnya.

Sebelumnya, masih berkaitan dengan pelaksanaan PON, Pemerintah Provinsi Papua sempat mempertimbangkan mengalihkan pelaksanaan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI Tahun 2020, ke Provinsi DKI Jakarta.

Peparnas merupakan rangkaian dari kegiatan PON. Pengalihan juga dikarenakan Pemprov Papua belum dapat memenuhi penyediaan fasilitas bagi penyandang difabel.

Rencana pengalihan itu sendiri sebagaimana isi surat yang dikirimkan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, terkait pengalihan tuan rumah Peparnas XVI tahun 2020 ke DKI Jakarta.

"Namun kita sadar bahwa usulan ini tidak mungkin disetujui menteri, makanya kita tetap harus siap diri untuk menjadi tuan rumah," tegas ia. (DiskominfoPapua)

Hery Dosinaen Minta Pembayaran TPP Diselesaikan Sebelum Liburan

Posted: 22 Dec 2018 12:08 AM PST

Hery Dosinaen Minta Pembayaran TPP Diselesaikan Sebelum LiburanJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen minta agar proses pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), segera dituntaskan sebelum libur Natal 25 Desember 2018 dan Tahun Baru 1 Januari 2019.

Hal itu disampaikan Sekda Hery di Jayapura, saat pertemuan dengan segera Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, kemarin.

Pihaknya pun menginstruksikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua untuk segera memproses dan tak menunda-nunda pembayaran TPP.

"Badan Keuangan saya minta proses TPP harus diselesaikan segera secara tuntas. Tidak ada alasan ada hambatan ini atau itu. Memang sudah ada beberapa SKPD yang dibayarkan tapi masih ada yang belum terbayarkan sehingga saya minta dalam pekan ini sudah harus selesai," tegasnya.

Dikatakan, pembayaran TPP ini akan bergantung pada kehadiran dan kinerja yang ditunjukan oleh seorang pegawai negeri sipil. Dengan demikian, yang menentukan besar atau kecilnya nilai TPP adalah pegawai itu sendiri.

"Artinya jika seorang pegawai itu rajib bekerja dan disiplin serta kehadirn baik maka dia akan menerima nilai TPP besar. Sebaliknya jika kinerja kurang dan disiplin rendah maka nilai TPP akan menyesuaikan juga (redah)," sebutnya.

Kendati demikian, Hery memastikan tak ada diskriminasi dalam penilaian TPP sebab metode penilaian telah dibahas bersama pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dimana, dua penilaian utama dalam TPP, yakni disiplin 50 persen serta kinerja 50 persen.

Senada disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Ridwan Rumasukun. Menurutnya, pegawai rajin akan menerima lebih besar dari yang sebaliknya.

Sebab pemberlakuan TPP, diataranya untuk meningkatkan kinerja ASN, lebih khusus dalam pelayanan kepada publik. (DiskominfoPapua)

Pemprov Papua Segera Klarifikasi Pemblokiran ASN Pelaku Tipikor

Posted: 22 Dec 2018 12:08 AM PST

Pemprov Papua Segera Klarifikasi Pemblokiran ASN Pelaku TipikorJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Papua segera melakukan klarifikasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), terkait upaya pemblokiran 146 aparatur sipil negara (ASN) yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Hal demikian disampaikan Sekda Papua Hery Dosinaen di Jayapura, Senin (17/12) pagi.

Klarifikasi ini, sambung dia, sebagai upaya menanyakan apakah ASN yang sudah menjalani hukuman pidana, tetap mendapat pemberhentian secara tidak hormat atau sebaliknya.

"Sebab jujur ada juga ASN yang sudah menjalani hukuman penjara. Sehingga ini yang harus ada pengklarifikasian dengan BKN sebelum ada pengambilan keputusan dari gubernur dan bupaten/walikota, selaku pejabat pembina kepegawaian di wilayahnya," terang ia.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara memastikan bakal memblokir data base 146 ASN di Papua yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi.

Pemblokiran data base ini dikarenakan belum ada respon dari 29 pemerintah kabupaten dan kota di Papua, terkait surat yang dilayangkan oleh BKN Jayapura guna menyerahkan nama-nama pegawainya yang pernah tersangkut kasus Tipikor.

Kendati demikian, BKN masih memberikan batas waktu hingga Desember 2018 kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, untuk memberikan konfirmasi ke BKN sebelum dilakukan pemblokiran.

Pemerintah Kota Jayapura pun sebelumnya pun memastikan bakal melaksanakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang pemecatan terhadap koruptor berstatus PNS, bila telah menerima petunjuk pelaksanaan (Juklak) dari BKN

Menurut Plt. Sekretaris Kota Jayapura Frans Pekey pemecatan PNS sebagaimana yang didorong SKB tiga menteri dan KPK, masih belum bisa dilaksanakan tanpa Juklak dari BKN. Sebab terkait penerapan putusan ini pun sebenarnya butuh sosialisasi dan harus jelas. Karena banyak juga PNS yang sudah menjalani hukuman. (DiskominfoPapua)

Hery Dosinaen Nilai Bela Negara Harus Diresapi Semua Elemen

Posted: 22 Dec 2018 12:08 AM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah Papua, TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP, MSi mengatakan, bela negara harus diresapi oleh semua elemen.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekda Papua, TEA Herry Dosinaen mengatakan, 70 tahun lalu, Tuan Safrudin Prawira Negara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia mendeklarasikan Pemerintah Darurat RI atas inisiatifnya hingga melampaui batas tugas serta tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

"Penetapan suatu peristiwa yang bersejarah ini, sebagai hari bela negara merupakan suatu penegasan bahwa bela negara sejak dahulu telah memiliki konteks yang sangat luas dan bela negara tidak hanya dapat dilakukan dengan kekuatan fisik  dan senjata semata, namun harus dilakukan melalui beragam upaya juga profesi," katanya dalam apel gabungan di halaman Kantor Gubernur Papua, Dok II Jayapura, Senin (17/12).

Bahkan, ia menilai segenap aparatur sipil negara maupun militer yang tengah berjuang melaksanakan tugasnya di pelosok tanah air, sesungguhnya mereka sedang menjalankan bela negara.

"Merekalah yang telah membuat Republik ini selalu tetap exsis untuk hadir dan ikut serta melayani rakyatnya, hal ini sekali lagi juga menegaskan bahwa bela negara adalah kerja sama dari segenap element bangsa dan negara, bukan hanya pemerintah apalagi sekedar satuan kerja tertentu saja," katanya.

Ditambahkan, bela negara terutama adalah suatu wadah peran serta kontribusi segenap komponen masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan, media hingga tokoh pemuda, tokoh agama semua bisa ikut serta dalam melaksanakan tugas bela negara. (DiskominfoPapua)

Lukas Enembe Pastikan Papua Tetap Tuan Rumah Peparnas XVI

Posted: 22 Dec 2018 12:08 AM PST

Lukas Enembe Pastikan Papua Tetap Tuan Rumah Peparnas XVIJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Lukas Enembe, SIP, MH, memastikan Provinsi Papua tetap menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI Tahun 2020.

Menurut Gubernur, Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) satu paket, sehingga tidak bisa dipindahkan ke tempat lain.

"Kita sudah menyurati Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, terkait pengalihan tuan rumah Peparnas XVI tahun 2020 ke DKI Jakarta, tetapi tidak mungkin disetujui, makanya kita tetap harus siapkan diri untuk menjadi tuan rumah," katanya, Senin (17/12).

Gubernur Enembe mengaku, fasilitas penyandang difabel yang belum memadahi akan dilengkapi.

"Kita sekarang lagi revisi Inpres Nomor 10 tahun 2017, kita harapkan semua kementerian bisa terlibat, apalagi pada waktu road show kemarin, semua kementerian/lembaga mendukung Papua sebagai tuan rumah PON," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua National Paralympic Commite (NPC) Papua H. Jaya Kusuma, mengakui fasilitas-fasilitas penyandang difabel di wilayah Jayapura dan sekitarnya masih sangat minim.

Ia mengatakan, venue dengan fasilitas difabel yang ada di Jayapura hanya Stadion Papua Bangkit, karena fasilitas sudah ramah untuk atlet dan penonton difabel.

Sementara hotel dan venue lainnya belum dilengkapi fasilitas difabel yang memadai.

Jaya Kusuma mengaku, hotel juga harus ramah kaum disabilitas.

"Ada standardisasinya kamar dan toiled untuk difabel, saya melihat di Jayapura masih sangat kurang. Selain itu juga ruang public untuk penyandang disabilitas," pungkasnya.  (DiskominfoPapua)

Lukas Enembe Imbau Masyarakat Ciptakan Kedamaian Saat Natal di Papua

Posted: 22 Dec 2018 12:08 AM PST

Lukas Enembe Imbau Masyarakat Ciptakan Kedamaian Saat Natal di PapuaJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Masyarakat bumi cenderawasih diimbau menciptakan kedamaian dalam menyambut hari Natal 25 Desember 2018, yang merupakan kelahiran Sang Juru Selamat, Yesus Kristus.

Gubernur Enembe juga meminta seluruh masyarakat Papua baik yang di kota maupun di kampung-kampung, untuk menghormati hari Natal dengan melakukan kegiatan ibadah sebagai bentuk penghormatan atas kehadiran-Nya, di muka bumi

"Dalam artian di Desember ini kita memiliki kesempatan luar biasa menjadi saksi Yesus untuk memberitakan injil kerajaan Allah melalui berbagai hal, diantaranya dengan berbuat kebaikan serta mewujudkan kedamaian di lingkungan masing-masing. Dengan begitu, pesan Natal ini bisa benar-benar terpenuhi," terang Lukas Enembe saat perayaan Natal bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, TNI/Polri dan masyarakat 2018, di Gedung Olah Raga Cenderawasih Jayapura, Senin (17/12) malam.

Menurut dia, sebagai orang beriman, masyarakat harus bergembira dan bersuka cita menyambut kedatangan Sang Juruselamat, seperti para malaikat surgawi dan para gembala yang memuji dan memuliakan Allah.

Hal itu, mendasari kita sebagai umatnya untuk memuji Allah dan kemulian Tuhan, dalam altar karya agung-Nya. "Sebab, Allah telah mengaruniakan dama sejahtera bagi kita," kata Enembe.

Ia tambahkan, damai sejahtera sejatinya hanya dapat dialami oleh semua orang yang rela untuk mengenal Yesus Kristus serta mengambil bagian dalam sengsara maupun kebangkitannya. Tanpa itu semua, akan menjadi sia-sia dan kita masih berada dalam kegelapan tanpa akhir.

Untuk itu, Alkitab telah menceritakan peristiwa natal sebagai anugerah Allah yang besar dalam kehidupan umat manusia. Karena itu, setiap tahun umat Kristen merayakan Natal agar dunia mengenal kasih Allah, sang Juru Selamat telah lahir ke dalam dunia yang gelap, dengan membawa kasih dan terang Allah kepada manusia.

"Oleh karenanya, mari kita merayakan Natal tahun ini dengan sukacita, dan membagi kasih serta semangat natal Yesus Kristus kepada semua manusia," ajak Lukas. (DiskominfoPapua)

Dinsosdukcapil Papua Musnahkan 36.000 KTP Elektronik Rusak

Posted: 22 Dec 2018 12:08 AM PST

Dinsosdukcapil Papua Musnahkan 36.000 KTP Elektronik RusakJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinsosdukcapil) Provinsi Papua memusnahkan sekitar 36 ribu E-KTP, sebagai upaya antisipasi terhadap penyalahgunaannya jelang Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemelihan Presiden (Pilpres)  2019 mendatang.

Pemusnahan dibagi dalam dua tahap, pertama pembakaran pada Senin  (17/12) dengan jumlah 32.000 keping e-KTP rusak. Kedua, sebanyak 4.000 keping di halaman kantor Dinsosdukcapil Papua.

Kepala Dinsosdukcapil Papua Ribka Haluk mengatakan pemusnahan itu serentak dilakukan di seluruh Indonesia, termasuk di Bumi Cenderawasih. Pemusnahan tersebut, diharapkan mempu meminimalisasi kecurangan dalam proses Pilpres dan Pileg tahun depan.

"Kita sudah meminta izin dari Kemendagri untuk memusnakan e-KTP yang telah rusak dan invalid. Apalagi ini juga menjadi program nasional. Yang pasti kami akan memusnakan e-KTP rusak dari semua wilayah di Papua," tegasnya.

Sebelumnya, kata Ribka Haluk, untuk memaksimalkan persentase perekaman di bumi cenderawasih yang sampai saat ini baru berjumlah 42 persen, pihaknya bakal melakukan perekaman KTP elektronik di sekolah-sekolah.

"Kita akan mulai aktif melakukan perekaman. Nanti dimulai dari sekolah tetapi juga dengan mengumpulkan masyarakat. Tapi untuk di sekolah mungkin kita lebih dulu koordinasi dengan dinas pendidikan untuk melakukan perekaman KTP di sekolah-sekolah. Mengingat banyak siswa yang umurnya sudah 17 tahun," terang dia.

Disamping itu, sambung dia, dalam waktu dekat instansinya bakal bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Yahukimo melakukan perekaman KTP elektronik secara masal. Pihaknya juga menyasar Kabupaten Paniai, Intan Jaya dan Kabupaten Pegunungan Bintang.

"Apalagi empat kabupaten ini perekaman KTP elektroniknya masih dibawa lima persen. Makanya kita akan lakukan perekaman masal yang akan dimulai dari Kabupaten Yahukimo, karena jumlah penduduk di daerah itu sangat banyak," jelasnya. (DiskominfoPapua)

Suko Pranoto Pimpin Apel Operasi Lilin Siwalima 2018

Posted: 22 Dec 2018 12:08 AM PST

Suko Pranoto Pimpin Apel Operasi Lilin Siwalima 2018AMBON, LELEMUKU.COM – Panglima Kodam (Pangdam) XVI/Pattimura, Mayjen TNI Suko Pranoto memimpin Apel Gelar Pasukan dalam rangka Operasi Lilin Siwalima 2018, bertempat di lapangan upacara Letkol (Purn) C Tahapari Jl Sultan Hassanudin Tantui, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku pada Jumat (21/12).

Operasi Lilin Siwalima Tahun 2018 mengambil tema "Melalui Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Siwalima Tahun 2018 Kita Tingkatkan Sinergi Polri Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Memberikan Rasa Aman dan Nyaman Pada Perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019".

Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Siwalima 2018 diawali dengan laporan Komandan apel kepada inspektur upacara, pemeriksaan pasukan, dilanjutkan dengan pemasangan pita operasi Lilin Siwalima oleh 3 perwakilan dari TNI, Polri dan Jasa Raharja.

Amanat Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang dibacakan Pangdam mengatakan, apel gelar pasukan ini adalah momentum penting untuk mempersiapkan sekaligus mengecek kekuatan personil dalam rangka menghadapi perayaan hari-hari besar, khususnya perayaan Natal.

Lebih lanjut dikatakan, Polri bersama jajaran lainnya akan menggelar Operasi Lilin selama 12 hari di wilayah Maluku terhitung mulai 21 Desember 2018 sampai dengan 1 Januari 2019, untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada semua masyarakat Maluku dalam rangka memperingati hari raya Natal Tahun 2018.

"Terkait dengan jaringan aksi terorisme Polda Maluku harus melakukan pendekatan secara baik guna meminimalisir aksi-aksi yang akan di lakukan. Lakukan selalu monitoring terhadap daerah-daerah yang di anggap rawan kemacetan guna untuk mengurangi kemacetan dan lakukan rekayasa lalu lintas bila itu perlu dilakukan, kata Kapolri.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, Kabinda Maluku, Danlanud Pattimura, Danlantamal IX Ambon, Waka Polda Maluku, para Asisten dan Kabalak jajaran Kodam XVI/Ptm, para PJU Polda Maluku, Kapolres Pulau Ambon, Dandim 1504 Ambon, Danpomal IX Ambon dan SKPD provinsi Maluku. (Pendam16)

Pemkot Kupang Segera Tutup Lokalisasi Karang Dempel

Posted: 22 Dec 2018 12:08 AM PST

Pemkot Kupang Segera Tutup Lokalisasi Karang DempelKUPANG, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur segera melakukan penutupan lokalisasi Karang Dempel di Kecamatan Alak Kota Kupang per 1 Januari 2019. Hal tersebut dikemukakan langsung oleh Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man di sela – sela acara Coffee Morning bersama para warga penghuni lokalisasi pada Senin (17/12) bertempat di Hotel Maya kelurahan Tode Kisar.

Hadir juga unsur Forkopimda terkait dari Polres Kupang Kota, Kodim 1604, TNI Angkatan Laut serta perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Kupang yang terkait.

Wakil Wali Kota Kupang menegaskan bahwa telah ada Surat Keputusan (SK) mengenai penutupan lokalisasi Karang Dempel per 1 Januari 2019. Selanjutnya akan ada Rapat Koordinasi antara Pemerintah Kota Kupang dengan Menteri Sosial, Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Wali Kota Kupang dalam rangka mendeklarasikan rencana tersebut.

Akan ada kerjasama antara pemerintah daerah dan kementerian sosial mengenai masalah pemulangan warga lokalisasi ke daerahnya masing-masing. Bagi warga lokalisasi yang pulang ke daerahnya akan ditanggung biaya pemulangan dan diberi modal usaha senilai Rp. 5.500.000,-. Wakil Wali Kota menyatakan bahwa penutupan lokalisasi Karang Dempel tidak bias diganggu gugat.

Pernyataan Wakil Wali Kota Kupang tersebut di dukung oleh unsur Forkopimda terkait. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolsek Alak yang mewakili Kapolresta Kupang Kota, menurutnya tidak ada perdebatan lagi mengenai penutupan lokalisasi dan siap mendukung dan mengamankan pelaksanaan rencana tersebut.

Hal senada juga diutarakan oleh Danramil Alak dan Asisten Danlantamal, dimana mereka juga mendukung program yang dilakukan Pemerintah Kota Kupang yang merupakan Program Nasional dan mengajak semua masyarakat untuk mendukung penutupan lokalisasi. (HumasKupang)

Kementerian BUMN Serahkan Bantuan ke Suku Mausu Ane

Posted: 22 Dec 2018 12:08 AM PST

Kementerian BUMN Serahkan Bantuan ke Suku Mausu AneAMBON, LELEMUKU.COM - Wujud kepedulian terhadap Suku Mausu Ane, Kementerian BUMN menyerahkan bantuan dalam rangka Sinergi BUMN untuk Indonesia, bertempat di Gedung Baileo Siwalima Karang Panjang, Ambon pada Jumat (21/12.

Penyerahan bantuan secara simbolis dari Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementrian BUMN RI ( Bapak Aloysius Kokro dan Dirut BUMN PIC dan Co PIC Bidang Infastruktur Bisnis Bapak Hambra Samal kepada Kodam XVI/Pattimura untuk masyarakat Suku Mausu Ane senilai 1.376.480.000, dan diterima oleh Dandim 1502/Masohi, Letkol Inf Hari Sandhi Chrishandoko, S.Sos

"Kita perlu bersyukur dan berterima kasih, pada hari ini karena Kementerian BUMN telah hadir di tengah–tengah kita dan telah menyerahkan bantuan untuk warga Suku Mausu Ane. Penyerahan bantuan ini merupakan momentum dan wadah yang tepat guna membantu mengatasi permasalahan yang tengah dialami suku tersebut", kata Dandim.

"Selanjutnya, saya mengajak kepada kita semua untuk menjaga dan memelihara hubungan baik ini dengan terus berupaya memberikan yang terbaik kepada masyarakat yang ada di wilayah Maluku", ajaknya. (Pendam16)

Pemkot Kupang Musnahkan 2629 KTP Elektronik

Posted: 22 Dec 2018 12:08 AM PST

Pemkot Kupang Musnahkan 2629 KTP ElektronikKUPANG, LELEMUKU.COM - Sesuai Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470.13/11176/SJ tentang Penatausahaan KTP – El Rusak atau invalid Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Kupang KTP Elektronik bertempat di Halaman Kantor Dispenduk Kota Kupang, Rabu (19/12).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka tertib administrasi dan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan, kewaspadaan dalam Sistem Administrasi Kependudukan serta untuk menghindari penyalahgunaan KTP – el yang rusak atau invalid.

Sekretaris Dispenduk Kota Kupang Drs. Agus Ririmase, M.Si mengtakan pemusnahan ini dilakukan agar tidak disalahgunakan oleh pihak – pihak yang tidak nertanggungjawab

Sebanyak; 2629 KTP – el di musnahakan, dengan rincian 2129 yang cacat, 500 KTP-el pindah atau masyarakat tidak melapor

Kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan berita Acara oleh tim pemusnahan KTP – el. (HumasKupang)

Kota Kupag Raih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya

Posted: 22 Dec 2018 12:08 AM PST

Kota Kupag Raih Penghargaan Anugerah Parahita EkaprayaKUPANG, LELEMUKU.COM - Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Penghargaan ini diberikan kepada kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang dinilai telah menunjukan komitmen yang tinggi dalam mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA) di berbagai sektor pembangunan.

Walikota Kupang, Dr.Jefri Riwu Kore yang menerima langsung penghargaan tersebut di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (19/12) menyampaikan penghargaan ini dipersembahkan khusus sebagai kado ulang tahun  Provinsi NTT yang ke 60 pada tanggal 20 Desember 2018 dan Hari Ibu pada 22 Desember 2018 mendatang. Diakuinya, prestasi ini tidak dapat diraih tanpa dukungan semua pihak, terutama warga Kota Kupang.

"Semoga prestasi ini bisa jadi motivasi bagi kita semua, bukan hanya pemerintah tapi juga seluruh warga Kota Kupang untuk lebih peduli pada kesetaraan gender serta perlindungan anak dan perempuan," tambahnya. Walikota menyadari masih banyak tantangan yang akan dihadapi ke depan. Kareba itu dia berharap di masa mendatang kerja sama dan dukungan dari semua elemen semakin kuat.

Drg. Francisca J. Ikasasi Izaac, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang yang turut hadir pada acara penganugerahan tersebut menjelaskan terdapat tiga kategori dalam APE. Yang tertinggi kategori Utama, disusul Madya dan Pratama. Penilaiannya dilakukan berdasarkan indikator penerapan strategi Pengarusutamaan Gender, pencapaian dan inovasi dalam perwujudan kesetaraan gender, Pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak, serta upaya untuk memenuhi hak anak. Penilaian dilakukan oleh tim independent yang dibentuk oleh kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa ditahun 2018 ini Penghargaan APE dapat kembali diraih oleh Kota Kupang, Kota Kupang meraih penghargaan ini pertama kalinya pada tahun 2016 lalu dengan kategori madya.

Mekaniseme dan proses penilaian dilakukan melalui tahapan-tahapan mulai dari input data online yang berkaitan dengan implementasi pengarusutamaan gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan (PP) dan perlindungan anak (PA) yang ada di berbagai sektor pembangunan, Selanjutnya dilakukan verifikasi faktual oleh tim penilai independen dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang datang ke Kota Kupang pada bulan Oktober lalu. Dan pada tahun 2018 ini, Kota Kupang kembali terpilih untuk menerima penghargaan tersebut.

Acara penganugerahan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dihadiri langsung oleh Wakil Presiden, Jusuf Kalla, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise. Turut mendampingi Walikota pada acara tersebut, Plt. Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang, Drs. Yos Rera Beka dan Kepala Bappeda Kota Kupang, Jhon Pelt. (HumasKupang)

Lukman Hakim Diberi Penghargaan Tokoh Agama Papua

Posted: 22 Dec 2018 12:08 AM PST

Lukman Hakim Diberi Penghargaan Tokoh Agama PapuaJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin menerima penghargaann dari Tokoh agama Papua yang menobatkan dirinya sebagai tokoh moderasi nasional.

Pemberian penghargaan sekaligus penobatan tokoh moderasi nasional ini diberikan tokoh agama di Papua yang tergabung Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), saat peresmian Pelayanan Terpadu Satu pintu (PTSP) kanwil kementerian agama Provinsi Papua.

Penobatan oleh Ketua FKUB Papua Pdt. Lipiyus Biniluk, Jumat (14/12), kemarin. "Kami nobatkan Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin, menjadi tokoh moderasi nasional. Penobatan ini karena kami menilai menetri bisa merangkul seluruh umat beragama di Indonesia," terang Lipuyus.

Mentri Lukman pada kesempatan itu mengaku sangat bersyukur atas penobatannya sebagai tokoh Moderasi antar umat beragama. Hanya saja ia merasa tidak layak dengan gelar yang diberikan itu. Sebab menurutnya, tokoh moderasi itu lebih layak diberikan bagi tokoh agama yang ada di provinsi ini.

"Bagi saya, penobatan seharusnya diberikan kepada seluruh jajaran ASN Kementrian Agama Provinsi Papua. Sebab karena saya dan seluruh ASN Kementrian Agama hanya melayani yang umat beragama dengan harapan supaya kualitas kehidupan keagamaan dari waktu ke waktu terus meningkat secara umum," ucapnya.

Sementara terkait pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Menteri Lukman menilai lembaga ini memiliki simbol yang sangat penting, yakni bagaimana mewujudkan pelayanan kepada umat semakin berkualitas.

 "Kita mau dekatkan diri kepada masyarakat agar masyarakat lebih mudah mengakses melalui website dengan tujuan agar pelayanan bagi masyarakat semakin baik," jelas dia.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Papua Anni Rumbiak menyatakan pembentukan PTSP Kementerian Agama Wilayah Provinsi Papua, Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura, diharapkan menjadi inspirasi dan contoh dalam peningkatan pelayanan publik. (DiskominfoPapua)

DPMD Halsel Gelar Program Bursa Inovasi Desa 2018

Posted: 22 Dec 2018 12:08 AM PST

DPMD Halsel Gelar Program Bursa Inovasi Desa 2018LABUHA, LELEMUKU.COM– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Minggu, 16 Desember 2018, menggelar Program Inovasi Desa (PID) "Bursa Inovasi Desa (BID)", bertempat di Aula Kantor Bupati Halsel, dengan menyusung tema " Membangun Ekonomi Pedesan Halmahera Selatan Menuju Bisa Mandiri"

Hadir dalam acara ini, Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Repoblik Indonesia, Mohammad Fachri, Sekertaris Daerah Helmi Surya Botutihe, Kapolres Halsel, Mewakili Dandim 1509 Labuha, Satker P3MD Provinsi Maluku Utara berserta Rombongan, Kordinator KPW4 Provinsi Malut, Pejabat esalon II dan III dilingkup Pemkab Halsel, Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Halsel, Ketua DPD S3 Kabupaten Halsel, TPID se Kabupaten Halsel, serta pendamping TPPI Kabupaten Halsel.

Acara inovasi desa ini dibuka langsung oleh Bupati Halsel Hi. Bahrain Kasuba ditandai dengan pemukulan gong.

Dalam sambutannya Bupati Halsel Hi. Bahrain Kasuba menyampaikan dengan adanya kegiatan Bursa Inovasi Desa ini, dirinya menghimbau kepada seluruh Aparatur Desa agar selalu Fleksibel dalam melakukan proses perencanaan pembangunan di desa, yang diharapkan mampu bersinergi dengan pola perencanaan reguler yang telah dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kebupaten Halsel.

"Bursa Inovasi Desa adalah pameran yang menampilkan kegiatan-kegiatan Inovatif, serta pameran ide-ide yang kreatif dan diharapkan mampu direplikasi oleh 249 desa yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan,"ujarnya

Pelaksanaan Bursa Inovasi Desa, lanjut Bupati, dibagi dalam tiga bidang, yakni Bidang Infrastuktur, Bidang sumber daya manusia dan bidang pengembangan ekonomi, dari tiga bidang ini masing-masing dilakukan pemetaan wilayah yang terdiri atas 4 zona, diantaranya Zona Bacan, Obi, Gane dan Makian Kayoa.

Bupati juga menyampaikan, bahwa Kabupaten Halsel mendapatkan Alokasi Dana Desa di Tahun 2019 sebanyak 194 Milyar 264 juta rupiah,atau mengalami kenaikan sebesar 12.99 persen dari Tahun 2018, dengan pembagian yakni 77 Persen Pagu dasar, 3 persen Afirmasi, dan 20 persen pagu Formula, maka setiap desa mendapatkan alokasi anggaran terendah 700 juta dan tertinggi sekitar 900 juta rupiah.

Oleh karena itu, tambahnya, dengan mengalami kenaikan ini semua desa- desa diharapakan mampu menyusun perencanaan berbasis Partisipatif yang sudah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa yang disenergikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halsel tahun 2019.

"Saya berharap di Tahun 2019 nanti, lebih banyak perubahan, terkait dengan menejmen pengelolaan Dana Desa, Aparatur desa lebih berhati-hati dalam mengelola dana desa, Satgas desa lebih responsif melakukan pembinaan, tenaga pendamping lokal kirannya lebih mengefektifkan pendampingan desa, sehingga kita mampu meminimalisir kesalahan ditahun-tahun sebelumnya, "harap Orang nomor satu di Halsel ini.

Pada kesempatan yang sama Direktur PMD Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Mohammad Fachri dalam sambutannya menyampaikan Bursa Inovasi Desa sebagai media untuk semuanya saling belajar, saling bertukar pengalaman, serta memperbanyak referensi-referensi dari daerah yang Inovatif untuk dikembangkan dan ditiru dari proses perencanaan sampai paska pembangunan desa agar pembangunan desa lebih berkualitas, yang utamanya agar setiap tahun APBDesa lebih berkualitas efektif dan efisien. Hal ini karena semakin banyak referensi dalam proses pembangunan desa.

"PID hadir sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan dana desa dengan memberikan banyak referensi dan inovasi-inovasi pembangunan desa serta merevitalisasi peran pendamping dalam pengembangan potensi ekonomi lokal,"jelasnya

Mohammad Fahri juga menekankan bahwa proses Bursa Inovasi Desa ini sangatlah penting, karena ini adalah awal memulai proses perencanaan pembangunan di desa.

"Kami berharap desa-desa di Kabupaten Halsel ini akan menjadi pusat pembelajaran untuk bisa menjadi contoh-contoh Inovatif oleh daerah lain, baik itu dalam Kabupaten ini maupun diluar Kabupaten, bahkan akan dicontohi oleh desa-desa seluruh nasional, "harapnya.

Pada acara Bursa Inovasi Desa ini Pemerintah Daerah memberikan piagam penghargaan kepada pengelolaan Dana Desa untuk kegiatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), kepada lima desa di Kabupaten Halsel, diantaranya Desa Tuwakona Kecamatan Bacan Selatan, Desa Waya Kecamatan Mandioli Utara, Desa Dolik, Kecamatan Game Barat Utara, dan Desa Buton Kecamatan Obi.

Selanjutnya, Direktur PMD Kementerian Desa melakukan pengguntingan Pita Stan Pemaren Bursa Inovasi Desa Tahun 2018, yang didampingi oleh Bupati Halsel, Sekda Halsel, Kapolres Halsel, Satker P3MD Provinsi Malut, dan Kordinator KPW4 Provinsi Malut. (HumasHalsel)

Yembise : Wanita, Agent of Change

Posted: 22 Dec 2018 12:08 AM PST

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Yembise : Wanita, Agent of Change. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Ambon,PPID  – Saat ini, Wanita terbukti dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, mampu menjadi motor penggerak dan motor perubahan (agent of change). Hal tersebut diutarakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Yohana Yembise lewat sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, A.G.Latuheru pada Peringatan Hari Ibu (PHI) ke 90 Tahun 2018 yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Apel Bendera yang berlangsung di Balaikota Ambon, Sabtu (22/12).

Dikatakannya, Hari Ibu Indonesia lahir dari pergerakan Bangsa Indonesia. Dalam pergerakan kebangsaan kemerdekaan, peran perempuan Indonesia menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perjuangan panjang bangsa ini untuk meraih kemerdekaannya.

Sekkot menambahkan, Hakekat PHI setiap tahunnya adalah mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda akan arti dan makna Hari Ibu sebagai momentum kebangkitan bangsa, penggalangan rasa persatuan dan kesatuan serta gerak perjuangan kaum perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

"Untuk itu, sebagai apresiasi atas gerakan yang bersejarah itu, PHI ditetapkan setiap tanggal 22 Desember sebagai Hari Nasional", Terang Sekkot.

Dengan tema, 'Bersama meningkatkan peran perempuan dan laki-laki dalam membangun ketahanan keluarga untuk kesejahteraan bangsa', PHI diharapkan mendorong semua pemangku kepentingan untuk memberikan perhatian akan kesetaraan gender dan pengakuan akan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan .

"Ketahanan Keluarga merupakan pondasi dalam menerapkan kehidupan yang harmonis, damai, dan religius. Peran keluarga menjadi salah satu yang diharapkan dapat menjadi bagian utama/pilar untuk mencegah terjadinya kekerasan melalui penanaman nilai-nilai, karakter, dan budi pekerti", Kata Sekkot.

"Dengan demikian, saya berharap, Peringatan Hari Ibu ke-90 Tahun 2018 dapat medorong terciptanya kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan', Ungkap Sekkot kala menutup sambutan yang dibacakan. -MCAmbon,MP-.


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Yembise : Wanita, Agent of Change . Silahkan membaca berita lainnya.

Natal Bersama TP-PKK dan Dharma Wanita Kota Ambon

Posted: 22 Dec 2018 12:08 AM PST

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Natal Bersama TP-PKK dan Dharma Wanita Kota Ambon. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Ambon,PPID -Tim Penggerak PKK (TP-PKK) beserta Dharma Wanita Kota Ambon merayakan Natal bersama yang berlangsung di depan Balaikota Ambon, Jumat (21/12).

Ketua TP-PKK, Debby Louhenapessy mengungkapkan, Perayaan Natal ini sekaligus merayakan Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember, dan mengundang para ibu dari 30 kelurahan dan 20 desa di Kota Ambon.

"Natal TP-PKK dan Dharma Wanita tahun ini, kami mengundang 2 org ibu dari masing-masing desa dan kelurahan untuk mengambil bagian, karena selain Perayaan Natal, kami juga sekaligus merayakan Hari Ibu yang jatuh besok hari", Jelas Ketua TP-PKK.

Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, A.G.Latuheru saat membacakan sambutan Walikota Ambon menjelaskan, Perayaan Natal bukan sekedar merayakan Natal Kristus, namun lebih kepada merefleksikan pribadi masing-masing.

"Natal bukan hanya untuk merayakan Kelahiran Kristus, tapi bagaimana masing-masing kita merefleksikan diri kita, apakah kita sudah menjadi berkat bagi sesama kita?," Tanya Sekkot.

Sekkot mengakui, dalam relasi sosial, TP-PKK dan Dharma Wanita Kota Ambon sudah membuktikan kehadirannya dengan kontribusi yang diberikan bagi Kota Ambon lewat pemberdayaan warga.

"Kiranya lewat Natal ini diharapkan dapat menginspirasi dan memotivasi anggota TP-PKK dan  Dharma Wanita untuk dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung semua program pembangunan Pemerintah Kota," Harap Sekkot.

Hal yang sama disampaikan Pelayan Firman, Pendeta Sammy Titaley dalam Khotbahnya, Perayaan Natal TP-PKK dan Dharma Wanita sehari sebelum hari ibu menyadarkan diri akan kasih seorang ibu.

"Dari Ibu lah, kita ada, dari ibu lah kita berhasil, doa ibu lah yang menghantarkan kita sampai saat ini," Tandas Pendeta Sammy.

Dengan tema Natal 'Berilah Tempat Bagi Yesus Dalam Rumahmu', Pendeta Sammy menjelaskan, Rumah yang dimaksud, bukan hanya sekedar bangunan, tapi juga hati.

"Natal bukan sekedar perayaan tapi juga persiapan. Siapkan hati kita, Sucikan hati kita, bersihkan hati kita untuk kehadiran Tuhan", Tutupnya.

Pada perayaan tersebut, TP-PKK juga melakukan berbagi kasih kepada kaum ibu pendidik paud serta cleaning service yang berperan dalam membantu kesuksesan setiap kegiatan PKK.

MCAmbon, MP-


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Natal Bersama TP-PKK dan Dharma Wanita Kota Ambon . Silahkan membaca berita lainnya.

Diskusi Penyusunan Master Plan, Kota Ambon Siap Menuju Smart City

Posted: 22 Dec 2018 12:08 AM PST

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Diskusi Penyusunan Master Plan, Kota Ambon Siap Menuju Smart City. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Ambon,PPID –  Kota Ambon saat ini tengah mempersiapkan diri untuk masuk dalam gerakan menuju 100 smart city yang diprakarsai oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas serta Kantor Staf Kepresidenan.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah dengan disusunnya Master Plan yang memuat rencana pembangunan smart city.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kota Ambon lewat Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (DiskominfoSandi) Kota Ambon menggelar Diskusi dan Sharing Penyusunan Master Plan Smart City Kota Ambon.

Kegiatan yang berlangsung, Jumat (21/12) bertempat diruang rapat lantai 2 Balaikota Ambon, diikuti oleh Para Staf Ahli, Para Asisten, Pimpinan Perangkat Daerah beserta Sekretaris/KTU di lingkup Pemerintah Kota Ambon.

Diskusi tersebut menghadirkan Direktur Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Bambang Dwi Anggono serta Ketua Tim Smart City Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Endroyono sebagai narasumber.

Kepala DiskominfoSandi, J.R.Adriaansz dalam laporan tertulis yang dibacakan Sekretaris DiskominfoSandi, D.Wattilete menyampaikan, maksud digelarnya acara diskusi dan sharing adalah sebagai salah satu bentuk implementasi dari Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"SPBE yang tercantum dalam Perpres 95 tahun 2018 mendorong setiap pemerintah daerah untuk  mengupayakan penyusunan rencana induk dan arsitektur SPBE, yang didalamnya termasuk penyusunan dokumen atau Master Plan", Terang Sekretaris.

Sementara itu, lanjutnya, tujuan dari pelaksanaan diskusi tersebut adalah menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pengembangan Smart City  di tingkat pusat dan daerah, mendapatkan masukan lewat diskusi dan sharing terkait substansi yang menjadi bahan penyusunan Master Plan Smart City, serta untuk mendorong proses pengembangan Smart City yang efektif, efisien, inklusif serta partisipatif yang melibatkan seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Ambon.

Ditempat yang sama, Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon dalam sambutannya menyampaikan, upaya mewujudkan Ambon Kota Cerdas (Smart City) dan keinginan untuk masuk dalam 100 Smart City di Indonesia, perlu dilandasi dengan panduan agar Pemerintah Kota Ambon mampu mengimplementasikan Konsep Smart City dengan baik sesuai dengan karakter dan potensi yang dimiliki, yaitu dengan menyusun Master Plan Smart City 5 tahun kedepan.

"Master Plan Smart City Kota Ambon juga nantinya berperan vital sebagai landasan materi dan panduan pembangunan kota masa kini dan masa depan serta membantu Pemerintah Kota dalam  menetapkan kebijakan, regulasi dan program kegiatan serta arah prioritas pembangunan kota, Khususnya  terkait dengan substansi pengembangan teknologi informasi menuju Kota Cerdas (Smart City)", Ungkap Sekkot.

Direktur Aplikasi Informatika Pemerintahan Kemenkominfo dalam pemaparannya menjelaskan, Smart City bukan hanya terkait infrastruktur dengan segala unsur peralatan didalamnya, melainkan juga melibatkan kapasitas sumber daya nya juga.

"Bicara tentang Smart City, bukan sekedar membahas tentang peralatan serta infrastruktur berupa fasilitas yang serba digital, namun juga menyangkut sumber daya manusianya. Itu faktor terpenting." Jelas nya.

Dalam paparannya, Direktur Aplikasi Informatika Pemerintahan juga meminta kepada semua Organisasi Perangkat Daerah yang hadir untuk berinovasi.

"Saya harap, lewat diskusi dan sharing saat ini, para Kepala OPD dapat memahami, bahwa inovasi dari masing-masing OPD adalah bagian dari mewujudkan Ambon menuju Smart City," tutupnya.

Ditempat yang sama, Ketua Tim Smart City ITS dalam paparannya mengaku, 34 Aplikasi yang sudah dimiliki Kota Ambon merupakan modal awal menuju Smart City.

Oleh karena itu dirinya mendukung Kota Ambon akan masuk Gerakan 100 Smart City pada tahun 2019 nanti.

"Saya mendukung dan optimis, Kota Ambon akan masuk dalam Gerakan 100 Smart City pada Tahun 2019 nanti", Ungkapnya. -MCAmbon, MP-


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Diskusi Penyusunan Master Plan, Kota Ambon Siap Menuju Smart City . Silahkan membaca berita lainnya.

Lagi, Tim Raimas Backbone Polres Metro Jakarta Timur Sita Belasan Dus Ciu saat Penggrebekan Pedagang Miras di Jalan Asrama Haji

Posted: 22 Dec 2018 12:07 AM PST

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Lagi, Tim Raimas Backbone Polres Metro Jakarta Timur Sita Belasan Dus Ciu saat Penggrebekan Pedagang Miras di Jalan Asrama Haji . Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Polisi Sita Belasan Dus Ciu saat Penggrebekan Penjual Minuman Keras
Jumat, 21 Desember 2018 16:37 WIB
PUSKOMINFO, BID HUMAS PMJ - Tim Raimas Backbone Polres Metro Jakarta Timur kembali menggerebek sebuah warung di Jalan Asrama Haji, Makasar, Jakarta Timur, Jumat (21/12/2018). Dalam penggerebekan itu, petugas menyita belasan dus minuman keras atau miras oplosan jenis ciu.

Pengungkapan ini bermula saat tim Raimas Backbone Polres Metro Jakarta Timur tengah melaksanakan patroli cipta kondisi jelang Natal dan Tahun Baru 2019.

"Saat kami melaksanakan patroli di wilayah Polsek Metro Makasar, kami mencurigai sebuah warung yang kami duga menjual miras oplosan," kata Katim Raimas Backbone Bripka Ambarita, Jumat (21/12/2018).

Setelah melakukan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan 12 dus miras oplosan jenis ciu yang disembunyikan di dalam warung tersebut.

"Dari hasil penggeledahan kami temukan 12 dus ciu yang kami curigai akan dijual saat malam Tahun Baru," katanya.

Guna kepentingan penyelidikan, sang penjual yang diketahui berinisial LTE (47 tahun) dibawa ke Mapolsek Metro Makasar.

"Saat ini barang bukti dan penjual langsung kami bawa ke Mapolsek Metro Makasar guna penyelidikan kebih lanjut," kata Bripka Ambarita.
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Lagi, Tim Raimas Backbone Polres Metro Jakarta Timur Sita Belasan Dus Ciu saat Penggrebekan Pedagang Miras di Jalan Asrama Haji . Silahkan membaca berita lainnya.

Hasil Operasi Pekat Jaya 2018, Polda Metro Jaya Musnahkan 8.350 Botol Miras

Posted: 22 Dec 2018 12:07 AM PST

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Hasil Operasi Pekat Jaya 2018, Polda Metro Jaya Musnahkan 8.350 Botol Miras. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Hasil Operasi Pekat Jaya 2018, Polda Metro Musnahkan 8.350 Botol Miras
Jumat, 21 Desember 2018 16:03 WIB
PUSKOMINFO, BID HUMAS PMJ - Polda Metro Jaya melakukan pemusnahan 8.350 botol minuman keras (miras) ilegal. Ribuan botol miras disita dalam Operasi Pekat Jaya 2018 yang berlangsung sejak 26 November hingga 19 Desember 2018.

"Miras yang akan kita musnahkan ini sebanyak 8.350 botol. Di mana ini menjelang Natal 2018 dan tahun baru 2019. Dalam operasi ini kami disupport oleh jajaran Kodam Jaya dan Kejakasaan Tinggi DKI," ujar Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Wahyu Hadiningrat di Mapolda Metro Jaya, Jumat (21/12/2018).

Menurut Wakapolda, Operasi Pekat Jaya dilakukan dalam rangka antisipasi gangguan keamanan ketertiban di lingkungan masyarakat, seperti premanisme, begal, jambret, copet, pemalakan, perampasan, dan kejahatan lain yang meresahkan masyarakat.

Dalam operasi tersebut, selain miras ilegal pihaknya juga menyita beberapa barang yang berpotensi menggangu keamanan Natal dan tahun Baru, antara lain 6.880 petasan, 85 senjata tajam, lima senjata api dan masiu banyak lagi.

"Ada 1.474 kasus yang ditangani Polda Metro selama operasi Pekat Jaya 2018. Dari jumlah itu, ada 3.011 orang pelaku yang ditangkap," kata Wakapolda.
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Hasil Operasi Pekat Jaya 2018, Polda Metro Jaya Musnahkan 8.350 Botol Miras . Silahkan membaca berita lainnya.

Polresta Bandara Soekarno-Hatta Ungkap Pencurian Barang di Pesawat Garuda, Ternyata Pelakunya Supervisor

Posted: 22 Dec 2018 12:07 AM PST

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Polresta Bandara Soekarno-Hatta Ungkap Pencurian Barang di Pesawat Garuda, Ternyata Pelakunya Supervisor. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Pencuri Barang di Pesawat Garuda Ditangkap, Pelakunya Supervisor
Jumat, 21 Desember 2018 15:32 WIB
PUSKOMINFO, BID HUMAS PMJ - Aksi pencurian barang milik PT Garuda Indonesia dari dalam pesawat dalam satu tahun ahun belakangan marak terjadi. Mirisnya, pelaku ternyata pegawai sebagai supervisor di perusahaan yang bermitra dengan Garuda Indonesia, yang telah puluhan tahun bekerja di perusahaan tersebut.

Kapolresta Bandara Soetta, AKBP Viktor Togi Tambunan, mengungkapkan, kasus ini berawal dari laporan adanya penjualan barang-barang milik Garuda Indonesia di situs jual beli online. Informasi itu kemudian ditelusuri oleh Polresta Bandara Soetta. Setelah dilakukan penyelidikan dan undercover, pihaknya akhirnya bisa menangkap pelaku dan mengamankan barang-barang curiannya. Pelaku ditangkap di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Dari hasil penyelidikan dan penyidikan kami, diamankan tersangka TG, supervisor perusahaan yang bertugas melakukan pengecekan barang di (pesawat) Garuda," jelas Kapolres kepada wartawan di Polresta Bandara Soetta, Jumat (21/12/2018) siang.

Tersangka TG mengambil barang-barang milik Garuda Indonesia di dalam pesawat yang seyogianya diperuntukkan bagi penumpang, seperti headset, parfum, dan lainnya.

"Barang-barang itu lalu dijual ke tersangka SO. Dari pemeriksaan, SO mengakui dirinya mendapat barang itu dari TG, dan dijual di situs Bukalapak, dan Tokopedia," paparnya.

Dalam sebulan, TG bisa meraih untung dari barang curian itu sekitar Rp500 ribu. Uang itu lalu digunakan untuk tambahan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-harinya.

"Kami juga mengamankan dua tersangka lain, yakni JF dan FI. Kami juga menyita sejumlah bukti, seperti sarung bantal milik Garuda Indonesia, piring, dan lainnya," ucap Kapolres.

Saat ini, polisi masih mendalami keterangan SO. Sebab, pria itu mengaku mendapat barang milik Garuda tidak hanya dari tersangka TG, tapi dari orang lain juga.

"Kalau menurut SO, masih ada lagi. Jadi barang-barang yang berada di toilet, di dalam pesawat, semua diambil," kata Kapolres.

Sementara itu, tersangka TG mengaku terpaksa melakukan pencurian barang milik Garuda Indonesia lantaran penghasilannya sebagai supervisor tidak cukup untuk biaya hidup.

"Saya sudah 27 tahun kerja di Garuda, tapi tidak pernah ada kenaikan gaji. Sebulan saya digaji Rp3,5 juta, sangat kurang, Pak. Mau tidak mau, saya mencuri," akunya.
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Polresta Bandara Soekarno-Hatta Ungkap Pencurian Barang di Pesawat Garuda, Ternyata Pelakunya Supervisor . Silahkan membaca berita lainnya.

Wakapolda Metro Jaya dan Kasdam Jaya Pimpin Apel Operasi Lilin Jaya 2018

Posted: 22 Dec 2018 12:07 AM PST

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Wakapolda Metro Jaya dan Kasdam Jaya Pimpin Apel Operasi Lilin Jaya 2018. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.













Jumat, 21 Desember 2018 08:01 WIB
PUSKOMINFO, BID HUMAS PMJ - Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Wahyu Hadiningrat dan Kasdam Jaya Brigjen TNI Suharyanto memimpin apel gelar pasukan Operasi Lilin Jaya 2018. Operasi digelar dalam rangka pengamanan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.

Apel gelar pasukan dilaksanakan di lapangan Promoter Ditlantas Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (21/12/2018).

Pada apel tersebut dihadiri oleh pejabat utama Polda Metro Jaya, Kodam Jaya dan instansi lain dari Pemprov DKI Jakarta.

Operasi Lilin Jaya 2018 ini bertajuk "Kita tingkatkan sinergi Polri dengan instansi terkait dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman pada perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2018".

Soliditas TNI dan Polri bersama instansi lain menjadi titik tekan dalam operasi ini. Dalam apel ini, Kasdam Jaya membacakan amanat dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Salah satu amanatnya adalah meminta para jajaran TNI dan Polri untuk dapat mengantisipasi sejumlah kejahatan yang berpotensi terjadi di perayaan Natal dan tahun baru 2019.

"Sebagaimana kita ketahui situasi menjelang Natal dan tahun baru merupakan momen yang akan dimanfaatkan masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga," ujar Brigjen Suharyanto.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan dalam Operasi Lilin Jaya 2018 yang dilaksanakan selama 12 hari, disiapkan 11.403 personel pengamanan. Personel tersebut bakal fokus mengamankan sejumlah titik di wilayah DKI Jakarta mulai dari tempat ibadah, tempat rekreasi, hingga pusat perbelanjaan seperti mall dan pasar.

"Tempat ibadah, pusat perbelanjaan, lapangan udara, terminal, pelabuhan, kemudian di tempat wisata ada di Ragunan ada di Kota Tua, Ancol atau Pulau Seribu", kata Kabid Humas.
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Wakapolda Metro Jaya dan Kasdam Jaya Pimpin Apel Operasi Lilin Jaya 2018 . Silahkan membaca berita lainnya.