Polda gelar `commander wish` bangun sinergitas |
- Polda gelar `commander wish` bangun sinergitas
- Ratusan anggota TNI-Polri berenang melintasi teluk Ambon
- Pemkot Ternate tuntaskan 22 hektare kawasan kumuh
- Sekda Ambon "mengajar manggurebe" siaga bencana
- Mahasiswa anak petani kelapa terancam putus kuliah
- P2TP2A tangani 51 kasus kekerasan terhadap perempuan
- Siswa di Ambon pentas belajar bersama maestro
- BPJS TK beri penghargaan untuk Pemkot Tual
- Transaksi emas pinggiran di Ambon mulai ramai
- Saat Nyak Sandang Kembali Berjumpa Presiden Jokowi
- Presiden Jokowi Memulai Pembangunan Tol Pertama di Aceh
- Presiden Jokowi Serahkan 320 Sertifikat Wakaf di Banda Aceh
- Presiden Jokowi: Gunakan Dana Desa dengan Tepat Sasaran dan Sesuai Kebutuhan
- Silaturahmi dengan Ulama, Presiden Jokowi Bahas RUU Pesantren
- Menteri PUPR: Jembatan Batang Kalu pada Jalur Padang – Bukittinggi, Sabtu Bisa Dilalui
- Hani Pramono Anung Ajak Anggota DWP Setkab Kurangi Penggunaan Plastik
- Kepala BPS: Desa Tertinggal Berkurang 6.518, Desa Mandiri Tambah 2.665
- Deklarasi Djuanda dan Visi Mochtar Kusumaatmadja*)
- Di Aceh, Presiden Jokowi Akan Resmikan Sejumlah Proyek Strategis
- Gunakan Dana Desa dengan Tepat Sasaran dan Sesuai Kebutuhan
- Musim Hujan Datang Menyapa, Tingkatkan Waspada Bencana
- Silaturahmi dengan Ulama, Bahas RUU Pesantren
- H Ibnu Sina: Upload Foto yang Buang Sampah Sembarangan, Dapat Reward
- Salut, Guru MDIM Kindaung Rela Begadang, Selesaikan Rapor Siswa
- SDIT Ukhuwah Banjarmasin Juara 2 Sekolah Sehat se-Kalsel
| Polda gelar `commander wish` bangun sinergitas Posted: 15 Dec 2018 12:25 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Polda gelar `commander wish` bangun sinergitas. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Polda Maluku menggelar `Comander Wish` atau harapan pimpinan guna membangun sinergitas dengan unsur TNI, KPU, Bawaslu, tokoh agama dan stake holder lainnya."Kegiatan ini mengusung tema `Melalui Commanders Wish, Polda ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Polda gelar `commander wish` bangun sinergitas . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Ratusan anggota TNI-Polri berenang melintasi teluk Ambon Posted: 15 Dec 2018 12:25 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Ratusan anggota TNI-Polri berenang melintasi teluk Ambon. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Ratusan aparat TNI dan Polri di Maluku terus membangun sinergitas dengan melaksanakan olahraga bersama renang di Teluk Ambon yang berjarak tiga kilo meter."Sebagai garda terdepan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Ratusan anggota TNI-Polri berenang melintasi teluk Ambon . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Pemkot Ternate tuntaskan 22 hektare kawasan kumuh Posted: 15 Dec 2018 12:25 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Pemkot Ternate tuntaskan 22 hektare kawasan kumuh. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara (Malut) hingga akhir 2018 telah menuntaskan 22 hektare kawasan kumuh dari sekitar 61 hektare total kawasan kumuh yang ada di daerah ini."Sisa kawasan kumuh yang belum ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pemkot Ternate tuntaskan 22 hektare kawasan kumuh . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Sekda Ambon "mengajar manggurebe" siaga bencana Posted: 15 Dec 2018 12:25 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Sekda Ambon "mengajar manggurebe" siaga bencana. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Ambon Anthony Gustaf Latuheru menjadi pengajar dalam program BNPB dan BPBD "mengajar edukasi manggurebe (berpacu)" siaga bencana, Jumat.Program BNPB dan BPBD mengajar siswa tentang ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Sekda Ambon "mengajar manggurebe" siaga bencana . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Mahasiswa anak petani kelapa terancam putus kuliah Posted: 15 Dec 2018 12:25 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Mahasiswa anak petani kelapa terancam putus kuliah. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Mahasiswa anak para petani kelapa di sejumlah perguruan tinggi di Ternate, Maluku Utara (Malut) terancam putus kuliah, karena orang tua mereka tidak mampu lagi mengirimkan biaya kuliah menyusul anjloknya harga kopra.Suhardi, ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Mahasiswa anak petani kelapa terancam putus kuliah . Silahkan membaca berita lainnya. |
| P2TP2A tangani 51 kasus kekerasan terhadap perempuan Posted: 15 Dec 2018 12:25 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul P2TP2A tangani 51 kasus kekerasan terhadap perempuan. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Ambon telah menangani 51 kasus kekerasan perempuan dan kekerasan terhadap anak hingga November 2018."Sampai November 2018 kami sudah menangani 51 kasus, ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang P2TP2A tangani 51 kasus kekerasan terhadap perempuan . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Siswa di Ambon pentas belajar bersama maestro Posted: 15 Dec 2018 12:25 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Siswa di Ambon pentas belajar bersama maestro. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Sebanyak delapan siswa menampilkan hasil Belajar Bersama Maestro (BBM) tahun 2018 yakni belajar alat musik tradisional Maluku hawaiian."Hari ini delapan siswa SMA di kota Ambon menampilkan hasil belajar bersama maestro ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Siswa di Ambon pentas belajar bersama maestro . Silahkan membaca berita lainnya. |
| BPJS TK beri penghargaan untuk Pemkot Tual Posted: 15 Dec 2018 12:25 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul BPJS TK beri penghargaan untuk Pemkot Tual. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  BPJS Ketenagakerjaan memberi penghargaan untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Tual atas peran aktif dan kepedulian terhadap perlindungan pegawai pemerintah bukan Aparatur Sipil Negara (ASN).Dilaksanakan di Aula Pandopo Yarler ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang BPJS TK beri penghargaan untuk Pemkot Tual . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Transaksi emas pinggiran di Ambon mulai ramai Posted: 15 Dec 2018 12:25 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Transaksi emas pinggiran di Ambon mulai ramai. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Kegiatan transaksi emas pinggiran pada emperan pertokoan Ambon Plaza yang terdapat di jalan J.Latuhari hari maupun di depan Kantor Pegadaian Kota Ambon mulai terlihat ramai."Pengunjung sudah mulai ramau abang sejak tiga ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Transaksi emas pinggiran di Ambon mulai ramai . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Saat Nyak Sandang Kembali Berjumpa Presiden Jokowi Posted: 15 Dec 2018 12:12 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Saat Nyak Sandang Kembali Berjumpa Presiden Jokowi. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Presiden bertemu Nyak Sandang di ruang tunggu utama Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Jumat (14/12) sore. (Foto: BPMI) Delapan bulan yang lalu, Nyak Sandang sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Merdeka Jakarta, Rabu, 21 Maret 2018. Kemarin, Jumat (14/12) sore, Nyak Sandang kembali bertemu dengan Presiden di ruang tunggu utama Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Namun berbeda dari pertemuan sebelumnya, kini Nyak Sandang sudah dapat melihat wajah Presiden. Saat bertemu di Istana Merdeka, melihat kondisi mata Nyak Sandang, Presiden meminta Tim Dokter Kepresidenan untuk memeriksa mata Nyak Sandang. Pada 28 Maret 2018, Nyak Sandang menjalani operasi katarak di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta dan sejak saat itu penglihatannya berangsur pulih. Sementara itu Khaidar, putra Nyak Sandang yang turut hadir dalam pertemuan sore itu mengatakan begitu mendengar kabar Presiden akan berkunjung ke Provinsi Aceh beberapa hari yang lalu, saat itu pula Nyak Sandang menyampaikan keinginannya untuk bertemu Presiden. "Hari ini mau lihat Bapak Jokowi langsung," kata Nyak Sandang sambil menepuk-nepuk punggung Presiden Jokowi. Dalam pertemuan itu, Nyak Sandang bercerita bahwa di kampungnya ada sebidang tanah yang rencananya akan dibangun masjid. Sayangnya, pembangunannya terbengkalai dan hanya tersisa tiang-tiang bangunan. "Masjid apa enggak ada di kampung?" tanya Presiden. "Enggak ada, adanya menasah (musala)," jawab Khaidar. Mendengar hal tersebut, Presiden pun memanggil asisten ajudannya untuk mengecek kondisi di lapangan tersebut. "Nanti suruh orang cek pembangunan masjid seperti apa," kata Presiden kepada asisten ajudannya. Tak hanya itu, Nyak Sandang juga mengutarakan keinginannya untuk naik haji. Namun, panjangnya antrean jemaah yang beribadah haji dan mengingat kondisi kesehatan Nyak Sandang, Presiden menawarkan untuk beribadah umrah. Presiden pun kembali memanggil asisten ajudannya untuk mencatat hal tersebut. "Terima kasih Pak," kata Nyak Sandang. Sebelum berpamitan, Nyak Sandang bercerita dengan kondisi matanya saat ini, dirinya sudah dapat mengaji kembali. "Ya Alhamdulillah sudah baik. Bapak makin segar dan jaga kesehatan. Nanti saya kirim orang untuk cek," ucap Presiden. Nyak Sandang adalah salah satu orang yang ikut andil menyumbangkan harta kekayaannya untuk membeli pesawat pertama Indonesia RI-001 Seulawah. (BPMI/EN)
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Saat Nyak Sandang Kembali Berjumpa Presiden Jokowi . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Presiden Jokowi Memulai Pembangunan Tol Pertama di Aceh Posted: 15 Dec 2018 12:12 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Presiden Jokowi Memulai Pembangunan Tol Pertama di Aceh. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Presiden Jokowi bersama unsur terkait menekan sirine tanda dimulainya pembangunan jalan tol Banda Aceh-Sigli di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Jumat (14/12). (Foto: BPMI) Pemerintah segera memulai pembangunan jalan tol Trans Sumatra ruas Banda Aceh-Sigli. Hal itu ditandai dengan penekanan sirene dan penandatanganan prasasti oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai tanda dimulainya pembangunan jalan tol Banda Aceh-Sigli di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Jumat (14/12). "Bukan sesuatu yang dulu kita bayangkan bahwa ini akan bisa sambung. Demikian juga dari Bakauheni sampai ke titik nol di Aceh ini, mungkin orang juga akan sangsi," ujarnya di lokasi proyek tol Banda Aceh-Sigli. Meski banyak yang menyangsikan, Presiden yakin bahwa dengan kerja keras dan dorongan yang sama dari seluruh pihak baik di pusat maupun daerah, proyek tersebut akan dapat terselesaikan. Pemerintah memperkirakan bahwa Trans Sumatra dari Lampung hingga Aceh akan tersambung sepenuhnya di tahun 2024 mendatang. "Saya meyakini nanti di 2024 dari Bakauheni ke titik ini insyaallah akan sambung, yaitu sepanjang kurang lebih 2.000 kilometer dengan ditambah cabang-cabangnya sepanjang 700 kilometer. Artinya totalnya 2.700 kilometer," kata Presiden. Untuk mewujudkan target tersebut, Presiden meminta dukungan dari pemerintah daerah dalam hal pembebasan dan penyediaan lahan bagi proyek pembangunan. Menurutnya, hambatan terbesar terkait dengan proyek pembangunan jalan tol serupa adalah pada persoalan penyediaan lahan. "Masalahnya hanya ada di situ. Di mana-mana yang namanya pembangunan jalan tol itu selalu masalah di pembebasan," tuturnya. Sementara itu, sejumlah proyek pembangunan jalan tol yang menjadi bagian dari Trans Sumatra akan segera diselesaikan. Terdekat, Kepala Negara akan meresmikan jalan tol yang menghubungkan Bakauheni hingga Terbanggi Besar. "Dari Bakauheni sampai Terbanggi Besar itu sepanjang 140,8 kilometer akhir Desember ini insyaallah akan kita resmikan. Kemudian yang dari Bakauheni ke Palembang ini akan sambung insyaallah nanti di bulan April 2019 sepanjang 350 kilometer," ucapnya. Lebih jauh, Presiden kembali mengingatkan bahwa pembangunan jalan tol maupun infrastruktur lainnya merupakan prasyarat bagi sebuah negara untuk dapat bersaing dengan negara lainnya. Dibangunnya infrastruktur di seluruh pelosok Tanah Air akan membuka akses bagi pengembangan ekonomi daerah yang wilayahnya dibangun infrastruktur tersebut. "Nanti pemerintah daerah juga harus bisa mengintegrasikan antara jalan tol ini dengan kawasan wisata. Jalan tol ini juga integrasikan dengan kawasan ekonomi khusus. Di Lhokseumawe ada kawasan ekonomi khusus. Integrasikan di situ sehingga mobilitas barang dan orang bisa cepat. Pasti investor akan tertarik masuk," ujarnya kepada jurnalis. Untuk diketahui, dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi sekaligus meresmikan Masjid At-Taqarrub di Kabupaten Pidie Jaya yang peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Presiden Jokowi pada 15 Desember 2016. Masjid tersebut dibangun di atas lahan seluas 5.796 meter persegi dan mampu menampung sebanyak 1.600 jemaah. Selain itu, Presiden juga meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus Arun di Lhokseumawe dan flyover Simpang Surabaya yang menghubungkan pusat kota Banda Aceh dengan Sigli, Lhokseumawe, hingga Medan. Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, dan Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah. (BPMI/EN) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Presiden Jokowi Memulai Pembangunan Tol Pertama di Aceh . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Presiden Jokowi Serahkan 320 Sertifikat Wakaf di Banda Aceh Posted: 15 Dec 2018 12:12 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Presiden Jokowi Serahkan 320 Sertifikat Wakaf di Banda Aceh. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Presiden saat menyerahkan sertifikat tanah wakaf di Masjid Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Jumat (14/12). (Foto: BPMI) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 320 sertifikat hak atas tanah wakaf kepada masyarakat di Provinsi Aceh, dalam rangkaian kunjungan kerjanya hari ini, Jumat (14/12). Penyerahan sertifikat tersebut dilakukan usai melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Dalam sambutannya, Kepala Negara menegaskan pentingnya sertifikat hak atas tanah untuk menghindari sengketa lahan yang banyak terjadi di masyarakat. Hal tersebut bahkan sering menjadi keluhan yang disampaikan warga saat Presiden berkunjung ke suatu daerah. "Setiap saya turun ke lapangan, ke desa maupun ke kampung, yang saya dengar adalah banyak sengketa-sengketa lahan, sengketa tanah, baik antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan," ujar Presiden Jokowi. Oleh karena itu, target pemerintah untuk menerbitkan sertifikat hak atas tanah terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Mulai dari 5 juta sertifikat pada tahun 2017, 7 juta sertifikat pada tahun 2018, dan 9 juta sertifikat pada tahun 2019 mendatang. "Pemberian sertifikat seperti ini terus akan kita lakukan agar konflik-konflik lahan, konflik-konflik tanah itu tidak akan terjadi. Banyak yang sudah berdiri lama bangunannya tetapi sertifikatnya belum ada," tutur Presiden. Tak lupa, Presiden juga mengingatkan kepada masyarakat yang hadir untuk terus menjaga persatuan dan keberagaman yang diberikan Tuhan sebagai anugerah bagi bangsa Indonesia. Presiden tidak ingin aset terbesar yang dimiliki bangsa menjadi hilang akibat perbedaan pandangan politik dalam pesta demokrasi Tanah Air yang berlangsung setiap 5 tahun. "Saya mengajak sekali lagi marilah kita jaga kerukunan kita, kita jaga persaudaraan kita, kita jaga persatuan kita, demi Aceh yang damai, demi Indonesia yang damai," ucap Presiden Jokowi. (BPMI/EN) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Presiden Jokowi Serahkan 320 Sertifikat Wakaf di Banda Aceh . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Presiden Jokowi: Gunakan Dana Desa dengan Tepat Sasaran dan Sesuai Kebutuhan Posted: 15 Dec 2018 12:12 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Presiden Jokowi: Gunakan Dana Desa dengan Tepat Sasaran dan Sesuai Kebutuhan. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Presiden dalam acara Sosialisasi Dana Desa di Gedung Serbaguna Academic Activity Center (AAC) Prof. Dr. Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Jumat (14/12). (Foto: BPMI) Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat agar menggunakan dana desa dengan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Hal tersebut diungkapkan Presiden saat menghadiri acara Sosialisasi Prioritas Penggunaan Anggaran Dana Desa Tahun 2019 di Provinsi Aceh. "Sampai saat ini sudah Rp187 triliun (dana desa yang dikucurkan). Untuk itu dana desa harus tepat sasaran sesuai kebutuhan di desa dan kampung-kampung," kata Presiden di Gedung Serbaguna Academic Activity Center (AAC) Prof. Dr. Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Jumat (14/12). Kepala Negara yang pada kesempatan ini didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, juga mempersilakan para perangkat desa memanfaatkan dana desa tersebut untuk pembangunan infrastruktur seperti embung, jalan, jembatan, hingga fasilitas sosial seperti posyandu. "Pastikan bahwa yang kita bangun itu memiliki manfaat besar bagi rakyat kita yang ada di kampung. Jangan sampai bangun sesuatu tapi tak bermanfaat," tegasnya. Selain itu, Presiden menjelaskan bahwa tujuan dari program dana desa ini ialah agar perputaran uang berada di desa sehingga perekonomian desa bisa tumbuh dan berkembang. Menurut Presiden, sebelumnya perputaran uang lebih banyak beredar di kota, dimana 60 persennya beredar di Jakarta. "Dana desa kita berikan agar uang itu mengalir ke desa dan kampung. Oleh sebab itu, kalau bangun irigasi, jalan, yang namanya beli pasir, beli di desa itu. Kalau enggak ada, beli di desa sebelah. Kalau enggak ada, beli di kecamatan. Jangan beri kesempatan uang itu beredar di Jakarta," tuturnya. Sejak dana desa digulirkan tahun 2015 hingga bulan Agustus 2018, Presiden menyebutkan beberapa capaian dalam segi infrastruktur, antara lain jalan desa yang dibangun sepanjang 158 ribu kilometer dan jembatan sepanjang 1,02 juta meter. Selain itu telah dibangun juga sebanyak 48.600 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). "Artinya dana desa betul-betul merubah wajah desa jadi lebih baik. Jadi saya berharap agar kerja sama antara pendamping dengan penerima dana desa harus sambung. Jangan sampai ndak sambung. Libatkan masyarakat, bermusyawarah dalam penggunaan dana desa," ucapnya. Dalam acara ini, turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Iriana antara lain, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah. (BPMI/EN)
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Presiden Jokowi: Gunakan Dana Desa dengan Tepat Sasaran dan Sesuai Kebutuhan . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Silaturahmi dengan Ulama, Presiden Jokowi Bahas RUU Pesantren Posted: 15 Dec 2018 12:12 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Silaturahmi dengan Ulama, Presiden Jokowi Bahas RUU Pesantren. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Presiden saat menghadiri pertemuan ulama se-Provinsi Aceh di Ballroom Hotel Hermes Palace, Kota Banda Aceh, Jumat (14/12). (Foto: BPMI) Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengawali kegiatan kunjungan kerja, Jumat (14/12), dengan bersilaturahmi bersama para perwakilan ulama se-Provinsi Aceh di Ballroom Hotel Hermes Palace, Kota Banda Aceh. "Alhamdulillah saya berbahagia sekali pagi hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan Yang Mulia Para Ulama," ujar Presiden. Dalam pertemuan yang dihadiri sekira 105 ulama tersebut, Presiden menjelaskan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Menurutnya, pemerintah berkomitmen agar RUU ini bisa diselesaikan secepatnya. "Ini memang pemerintah terus mendorong agar bisa diselesaikan karena itu adalah sebuah payung hukum besar," ungkapnya. Presiden menjelaskan rancangan undang-undang ini disusun untuk mencapai tujuan jangka panjang membangun dan mengembangkan pendidikan pesantren dan keagamaan yang ada di Tanah Air. Berdasarkan data yang diterima Presiden, saat ini jumlah pondok pesantren di Tanah Air mencapai 28 ribu. "Apabila negara ingin memberikan anggaran kepada pondok pesantren, baik dalam rangka pembangunan pondok, baik, misalnya, untuk guru-guru ngaji yang ada di dalam pondok," tuturnya. Selain membahas RUU Pesantren, sejumlah masalah kebangsaan juga menjadi topik diskusi dalam pertemuan tersebut, antara lain soal Islam Wasatiyyah atau Islam jalan tengah. Terkait hal ini, Presiden menceritakan pertemuan Konsultasi Tingkat Tinggi Ulama dan Cendekiawan Muslim Dunia Tentang Wasatiyyah Islam di Bogor pada Mei 2018 lalu. "Kalau kami lihat, hampir semua negara yang hadir saat itu mengamini bahwa Islam Wasatiyyah adalah sebuah jalan yang baik bagi kita semuanya," katanya. Turut hadir mendampingi Presiden, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Staf Khusus Presiden Abdul Ghofar Rozin. Resmikan Proyek-Proyek Strategis Nasional Setelahnya, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo langsung menuju Universitas Syiah Kuala, Kota Banda Aceh untuk menghadiri Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 di Provinsi Aceh. Presiden Jokowi juga diagendakan mengunjungi Masjid Raya Baiturrahman, untuk melaksanakan ibadah salat Jumat sekaligus menyerahkan sertifikat wakaf kepada perwakilan masyarakat se-Provinsi Aceh. Sore harinya, Presiden dan Ibu Iriana diagendakan menghadiri acara Ground Breaking dan Peresmian Proyek-Proyek Strategis Nasional di Provinsi Aceh yang akan dipusatkan di lokasi proyek tol Banda Aceh-Sigli, Kabupaten Aceh Besar. Usai peresmian, Presiden dan Ibu Iriana beserta rombongan akan langsung menuju Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, untuk bertolak menuju Provinsi Riau dan melanjutkan kegiatan kunjungan kerja. (BPMI/EN) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Silaturahmi dengan Ulama, Presiden Jokowi Bahas RUU Pesantren . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Menteri PUPR: Jembatan Batang Kalu pada Jalur Padang – Bukittinggi, Sabtu Bisa Dilalui Posted: 15 Dec 2018 12:12 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Menteri PUPR: Jembatan Batang Kalu pada Jalur Padang – Bukittinggi, Sabtu Bisa Dilalui. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Menteri PUPR saat meninjau Jembatan Batang Kalu di Kecamatan 2×11, Padang Pariaman, Sumatra Barat. (Foto: Kementerian PUPR) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pemulihan lalu lintas pada ruas jalan Padang – Bukit Tinggi yang terputus akibat ambruknya Jembatan Batang Kalu di Kecamatan 2×11, Padang Pariaman, Sumatra Barat, Senin (10/12) akan dilakukan secara 3 tahap. Tahap pertama, pembangunan jembatan sementara ditargetkan fungsional satu jalur pada Sabtu, (15/12). Meski hanya bisa dilalui satu jalur, namun kehadiran jembatan sementara sangat penting karena jalur utama angkutan logistik dan manusia antara Padang – Bukittinggi – Pekanbaru dapat dipulihkan kembali. "Saya khusus ke lokasi ini atas perintah Bapak Presiden Joko Widodo karena beliau memonitor dari dekat (penanganan jembatan Batang Kalu). Perintah beliau agar konektivitas ruas Padang – Bukittinggi pulih lebih cepat," kata Menteri Basuki. Rencananya lalu lintas dari Padang ke Bukit Tinggi akan melalui jembatan sementara. Untuk arah sebaliknya dilakukan pengalihan arus melalui jalur Sicincin – Melalak. Tahap kedua, Setelah jembatan sementara selesai, Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III Ditjen Bina Marga akan membangun jembatan bailey di samping jembatan sementara yang akan dimulai Senin (17/12) dan ditargetkan selesai dalam waktu tujuh hari. Tahap ketiga, jembatan bailey digunakan untuk kedua arah, lalu jembatan sementara akan dibongkar dan diganti dengan jembatan permanen. "Pembangunan jembatan permanen akan dimulai pada pertengahan Januari 2019 dan ditargetkan rampung dalam waktu 6 bulan," ujar Menteri Basuki. "Kami akan menggunakan kontraktor lokal, demikian juga material akan disuplai dari pabrik beton yang ada di Sumatera Barat. Biaya pembangunan jembatan diperkirakan sekitar Rp15 miliar. Meski hanya 30 meter namun menggunakan konstruksi bore pile sehingga butuh waktu 6 bulan. Kekuatannya bisa mencapai 100 tahun," jelasnya. Untuk mencegah terjadinya gerusan air pada struktur bawah jembatan, Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V – Ditjen Sumber Daya Air secara paralel saat ini juga tengah mengerjakan bangunan pengarah arus Sungai Batang Kalu. "Pekerjaan sudah dilakukan dengan dana tanggap darurat dan akan dilanjutkan dengan anggaran tahun 2019. Perkuatan tebing sungai dilakukan dengan menggunakan sheet pile di kedua sisi jembatan dan ditargetkan rampung pada Februari 2019," kata Kepala BWS Sumatera V Maryadi Utama. Menteri Basuki melanjutkan kunjungan kerjanya meninjau jembatan lain yakni Jembatan Batang Mangor yang juga rusak akibat banjir yang berada di ruas jalan kabupaten di Kecamatan Padang Sago. Perbaikan jembatan tersebut akan dilakukan secara gotong royong antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Daerah. "Kami akan lakukan pengecekan menyeluruh terlebih dahulu, mungkin tidak perlu dibongkar semua, cukup dilakukan pengangkatan dan retrofit," pungkas Menteri Basuki. Turut hadir Bupati Kabupaten Padang Pariaman Ali Mukhni, Walikota Pariaman Genius Umar, Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) III Padang Aidil Fiqri, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatra V Maryadi Utama, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR/EN) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Menteri PUPR: Jembatan Batang Kalu pada Jalur Padang – Bukittinggi, Sabtu Bisa Dilalui . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Hani Pramono Anung Ajak Anggota DWP Setkab Kurangi Penggunaan Plastik Posted: 15 Dec 2018 12:12 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Hani Pramono Anung Ajak Anggota DWP Setkab Kurangi Penggunaan Plastik. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Ibu Hani Pramono Anung berfoto bersama pengurus dan anggota DWP Setkab, di ruang rapat lantai IV Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Jumat (14/12) pagi. (Foto: Jay/Humas) Penasihat Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Kabinet (DWP Setkab) Hani Pramono Anung mengajak anggota DWP Setkab terlibat aktif dalam penyelamatan lingkungan, khususnya dari sampah-sampah plastik, dengan melakukan aksi yang disebutnya small thing mengurangi penggunaan bahan-bahan dari plastik. "Saya imbau Ibu-ibu sekalian untuk paling tidak membawa botol sendiri di tas, botol minum. Kita melakukan small thing tapi itu berguna untuk anak cucu kita, karena Indonesia itu penyumbang nomor 2 sampah plastik," kata Hani saat memberikan sambutan pada acara penutupan kegiatan arisan DWP Setkab 2018, di lantai 4 Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Jumat (14/12) pagi. Mengutip pertemuannya dengan Devi Luhut Pandjaitan dari Kemenko Kemaritiman, Penasihat DWP Setkab itu mengatakan, sebenarnya laut di Indonesia sudah tercemar sampah plastik. Karena itu, ia mengajak anggota DWP Setkab mulai dari keluarga masing-masing untuk melakukan small thing. "Kita contohkan di sini tidak ada botol plastik, jadi pakai dispenser saja. Terus kalau perlu ibu bawa sedotan bukan plastik, itu juga yang kena kemarin itu kura-kura mati karena plastik, karena kalau ikan itu dia cuma membuka mulut begitu saja, sehingga apa yang ada akan termakan," ungkap Hani. Dalam kesempatan itu, Hani mengharapkan untuk kegiatan DWP selanjutnya mungkin yang bersinggungan dengan lingkungan, misalnya mengajari ibu-ibu membuat biopori agar kalau hujan air meresap, atau mungkin perlu kegiatan menanam pohon lagi. Namun demikian, Hani Pramono Anung mengaku senang sekali dengan kegiatan demo beauty class yang digelar DWP Setkab. Ia mengaku akan mengikuti kegiatan tersebut agar bisa berdandan. Tutup Tahun Sebelumnya Ketua DWP Setkab Ria Bistok Simbolon dalam sambutannya mengatakan, kegiatan demo beauty class dan arisan itu merupakan kegiatan akhir tahun 2018 sekaligus untuk memperingati HUT Dharma Wanita Persatuan yang jatuh pada 7 Desember. "Jadi hari ini kita merayakan peringatan Hari Ibu dan juga HUT Dharma Wanita ke-19 dan HUT ke-3 Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Kabinet," ujar Ria. Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Wakil Sekretaris Kabinet (Waseskab) Ratih Nurdiati, jajaran pengurus dan anggota DWP Setkab, dan para pejabat eselon II dan III Setkab. (MAY/JAY/ES)
|
| Kepala BPS: Desa Tertinggal Berkurang 6.518, Desa Mandiri Tambah 2.665 Posted: 15 Dec 2018 12:12 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Kepala BPS: Desa Tertinggal Berkurang 6.518, Desa Mandiri Tambah 2.665. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Kepala BPS Suhariyanto menyampaikan, jumlah Desa Tertinggal kini tercatat 13.232 desa (17,96 persen) atau turun dibanding 2014 sebanyak 19.750 desa (26,81 persen). Sedangkan Desa Mandiri naik dari 2.894 (3,93 persen) tahun 2014 menjadi 5.559 desa (7,55 persen). Adapun Desa Berkembang juga mengalami peningkatan dari 51.026 desa (69,26 persen) menjadi 54.879 (74,49 persen). "Hasil Podes 2018 itu menunjukkan keberhasilan pembangunan telah melebihi dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, khususnya yang menyangkut sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan," kata Suhariyanto dalam keterangannya kepada wartawan, di kantor BPS Pusat, Jakarta, Jumat (14/12) siang. Sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan adalah meningkatkan jumlah Desa Mandiri sebanyak 2.000 desa, dan mengurangi jumlah Desa Tertinggal hingga 5.000 desa. Sementara hasil Podes 2018 menunjukkan, Desa Mandiri bertambah 2.665 desa, dan Desa Tertinggal berkurang sebanyak 6.518 desa. Mengenai sebaran Desa Tertinggal, Kepala BPS menunjukkan data, Provinsi Papua merupakan yang tertinggi (87,12 persen), disusul Papua Barat (82,03 persen), Kalimantan Utara 61,07 persen, dan Maluku 46,42 persen. Sedangkan sebaran Desa Mandiri paling banyak berada di Daerah Istimewa (D.I) Yogyakarta (40,31 persen), disusul Bali (27,67 persen), Jawa Barat 22,48 persen. Dan Sumatra Barat 20,10 persen. Indikator Mengenai penetapan Desa Mandiri, Tertinggal, dan Berkembang, Kepala BPS Suhariyanto mengemukakan, ada beberapa indikator yang digunakan, seperti dimensi pelayanan dasar di antaranya: 1. Ketersediaan dan akses ke SMU sederajat, dimana jumlah desa yang ada SMU/SMK meningkat 19 persen dari 2014; 2. Ketersediaan dan kemudahan akses ke apotek (desa yang ada apotek meningkat 54 persen); 3. Ketersediaan dan kemudahan akses ke rumah sakit (desa yang ada rumah sakit meningkat 20 persen); 4. Akses ke bahan bakar lebih mudah (desa yang ada pangkalan/agen LPG meningkat 14 persen); 5. Tempat buang air besar sebagian besar keluarga (desa yang sebagian warganya menggunakan jamban sendiri meningkat 26 persen); 6. Akses pengiriman ke pos atau barang (desa yang ada layanan pos meningkat 59 persen); dan 7. Waktu tempuh per kilometer transportasi ke kantor caman (rata-rata 34 menit dari sebelumnya 2014 rata-rata 1 jam 32 menit). Adapun pada dimensi penyelenggaraan pemerintah desa di antaranya: 1. Otonomi Desa (penerimaan desa meningkat lebih dari 54 persen); 2. Kelengkapan pemerintahan desa (desa yang memiliki sekretaris desa meningkat 13 persen); dan 3. Kualitas SDM kepala desa (pendidikan kepala desa minimum SMU meningkat 10 persen). Disebutkan juga oleh Kepala BPS, bahwa jumlah desa/kelurahan pada 2018 telah meningkat 1.741 desa/kelurahan dibanding 2014. (Humas BPS/ES) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kepala BPS: Desa Tertinggal Berkurang 6.518, Desa Mandiri Tambah 2.665 . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Deklarasi Djuanda dan Visi Mochtar Kusumaatmadja*) Posted: 15 Dec 2018 12:12 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Deklarasi Djuanda dan Visi Mochtar Kusumaatmadja*). Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Tanggal 13 Desember 1957, adalah tonggak sejarah yang penting bagi perjuangan bangsa Indonesia paska kemerdekaan dalam meneguhkan kedaulatan wilayah NKRI. Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, belum mampu menyatukan wilayah nusantara yang terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan seperti Indonesia saat ini. Namun pada hari ini, 61 tahun yang lalu, Perdana Menteri Djuanda menyatakan bahwa pemerintah Indonesia memiliki "kedaulatan mutlak" atas semua perairan yang berada di garis pangkal lurus yang ditarik di antara pulau-pulau terluar Indonesia. Garis-garis pangkal lurus ini, meliputi semua pulau yang membentuk negara, membentuk Indonesia—tanahnya dan lautan yang di atasnya pemerintah Indonesia menegaskan kedaulatan—menjadi satu wilayah tunggal untuk pertama kalinya. Peristiwa yang dikenal dengan "Deklarasi Djuanda" ini membuat kaget dan marah kekuatan maritim Barat terutama Belanda. Karena acuan mereka adalah Teritoriale Zeen en Maritieme Kringen Ordonantie 1939—Undang Undang Laut buatan Belanda tahun 1939—atau disingkat Ordonantie 1939. Dalam peraturan Belanda tersebut, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut sejauh tiga mil dari garis pantai. Mereka kawatir implikasi Deklarasi Djuanda terhadap pergerakan kapal-kapal bebas melalui kepulauan dan akses ke daerah penangkapan ikan di perairan yang sekarang diklaim oleh Indonesia. Selain akan membatasi mobilitas angkatan laut mereka dan mengganggu pelayaran internasional. Namun bagi Indonesia, Deklarasi Djuanda tidak hanya menunjukan keinginan untuk menciptakan kedaulatan negara sebagai suatu entitas fisik. Tapi juga menandai perjuangan diplomasi Indonesia selama 25 tahun hingga diperolehnya pengakuan internasional pada tahun 1982. Ketika United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) ke-III, secara resmi mengakui keberadaan negara-negara yang dikenal sebagai negara kepulauan, dan menyatakan bahwa negara-negara ini memiliki kedaulatan atas perairan kepulauannya. Visi Mochtar Kusumaatmadja Salah satu tokoh sentral penyiapan rancangan Deklarasi Djuanda adalah Mochtar Kusumaatmadja. Anak muda yang memiliki keahlian dalam hukum internasional dan menerima LLM dari Yale University, Law School, dengan predikat cum laude (1956). Menamatkan sarjana hukumnya (S1) di Fakulktas Hukum Universitas Indonesia (1955). Lulus doktor (S3) bidang ilmu hukum internasional dari Universitas Padjadjaran Bandung (1962), dan menjadi guru besar di almamaternya. Dalam karir birokratnya, Mochtar pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dari tahun 1974 sampai 1978, dan Menteri Luar Negeri dua periode dari tahun 1978 sampai 1988. Kerap mewakili Indonesia di PBB dan perundingan-perundingan internasional, terutama mengenai batas darat dan batas laut teritorial. Beberapa karya tulisnya telah mengilhami lahirnya UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Konsep Mochtar yang menjadi subtansi dalam Deklarasi Djuanda adalah tentang pengaturan yang memberikan "wilayah lautan" Indonesia seluas mungkin yang dapat dipertahankan sesuai dengan hukum internasional. Kemudian yang terpenting adalah tentang karakter khusus Indonesia sebagai "negara kepulauan" yang kelak diterima sebagai prinsip Archipelagic State dalam UNCLOS. Dalam dokumen UNCLOS, disebutkan bahwa "Negara Kepulauan" adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Sedangkan "kepulauan" adalah gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya sebagai suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik. Menurut Butcher dan Elson (2017), dalam bukunya Sovereignty and The Sea: How Indonesia Became An Archipelagic State, Deklarasi Djuanda mencerminkan kejelasan visi Mochtar tentang Indonesia. Ini dimulai dengan menegaskan keunikan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, dan kepulauan Indonesia telah menjadi entitas sejak zaman dahulu. Untuk kesatuan teritorial dan melindungi sumber daya negara Indonesia, seluruh Nusantara bersama dengan laut yang ada di dalamnya harus dianggap sebagai satu unit yang integral. Maka ketentuan pasal 1 Ordonantie 1939, oleh Mochtar dianggap membatasi laut teritorial Indonesia karena membagi wilayah darat Indonesia menjadi bagian-bagian terpisah yang memiliki perairan teritorial sendiri. Oleh karena itu, pemerintah menyatakan bahwa semua perairan yang mengelilingi, antara, dan menghubungkan pulau-pulau milik negara Indonesia, tanpa memandang dimensi atau lebarnya, merupakan bagian integral dari wilayah dan kedaulatan negara Indonesia. Untuk meminimalkan penentangan dan melindungi kepentingan Indonesia dalam kelancaran perdagangan, pemerintah harus menjamin "perjalanan damai" (lalu lintas damai) di laut dalam oleh kapal asing, selama tidak mengancam kedaulatan dan keamanan negara Indonesia. Demikian visi Mochtar yang telah memberi landasan konsep bagi diplomasi Indonesia di konferensi-konferensi dan perundingan-perundingan internasional mengenai yurisdiksi perairan laut Indonesia. Senjata Diplomasi Deklarasi Djuanda telah memberi konsepsi baru yang radikal tentang Indonesia kontemporer sebagai satu wilayah tunggal yang bersatu. Peningkatan identitas nasional yang menyatukan wilayah Indonesia sebagai kesatuan geografis yang utuh dengan batas-batas terluar rangkaian kepulauan dikelilingi oleh "laut teritorial" sampai jarak dua belas mil laut. Sebuah pencapaian yang memperluas dua kali lipat wilayah Indonesia dengan diplomasi dan hukum internasional tanpa letusan peluru. Dalam perspektif diplomasi, membaca kembali sejarah Deklarasi Djuanda akan memberikan banyak pelajaran penting. Tidak hanya subtansi, tapi juga visi Mochtar Kusumaatmadja, yang mampu menempatkan Indonesia sebagai "aktor besar" di panggung internasional. Pemikirannya tentang negara kepulauan, tidak hanya bermanfaat bagi Indonesia, tapi juga masyarakat internasional. Kini, di tengah dinamika geopolitik yang berubah cepat, konsepsi negara kepulauan dalam UNCLOS harus menjadi senjata diplomasi dalam perundingan-perundingan terkait dengan wilayah teritori kedaulatan Indonesia. Pencapaiaan dalam UNCLOS sebagai norma-norma internasional tentang hukum laut harus tetap dijaga dan dipertahankan. Bagi bangsa Indonesia, laut adalah bagian teritori negara yang memiliki fungsi vital bagi kelangsungan hidup sebagai bangsa. Untuk itu, keberhasilan perjuangan Deklarasi Djuanda yang menempatkan laut dan perairan antar pulau, tidak lagi menjadi pemisah, tapi menyatukan kepulauan nusantara, hendaknya menjadi visi setiap pemerintahan yang berkuasa dalam membangun konektivitas Indonesia. ——— *) Dimuat di Suara Pembaruan, 13 Desember 2018. **) Penulis adalah Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Deklarasi Djuanda dan Visi Mochtar Kusumaatmadja*) . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Di Aceh, Presiden Jokowi Akan Resmikan Sejumlah Proyek Strategis Posted: 15 Dec 2018 12:12 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Di Aceh, Presiden Jokowi Akan Resmikan Sejumlah Proyek Strategis. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Presiden Jokowi saat tiba di Aceh, Kamis (13/12) malam. (Foto: BPMI). Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana, Kamis (13/12) malam, tiba di Provinsi Aceh dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1. Selain Aceh, Presiden Jokowi juga akan mengunjungi dua provinsi lainnya selama empat hari ke depan, yakni Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Selama berada di Aceh, sejumlah agenda kegiatan telah menanti Presiden Jokowi dan Ibu Iriana. Mulai dari sosialisasi prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 di Provinsi Aceh hingga groundbreaking dan peresmian proyek-proyek strategis nasional di Provinsi Aceh. Seluruh kegiatan tersebut akan dimulai Jumat, (14/12). Setibanya di Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda, Kota Banda Aceh, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana beserta rombongan langsung menuju hotel tempatnya bermalam untuk melanjutkan kegiatan kunjungan kerja keesokan harinya. Turut menyertai Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi Aceh adalah Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Staf Khusus Presiden Abdul Ghofar Rozin. (BPMI/EN) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Di Aceh, Presiden Jokowi Akan Resmikan Sejumlah Proyek Strategis . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Gunakan Dana Desa dengan Tepat Sasaran dan Sesuai Kebutuhan Posted: 15 Dec 2018 12:11 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Gunakan Dana Desa dengan Tepat Sasaran dan Sesuai Kebutuhan. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat agar menggunakan dana desa dengan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Hal tersebut diungkapkan Presiden saat menghadiri acara Sosialisasi Prioritas Penggunaan Anggaran Dana Desa Tahun 2019 di Provinsi Aceh. "Sampai saat ini sudah Rp187 triliun (dana desa yang dikucurkan). Untuk itu dana desa harus tepat sasaran sesuai kebutuhan di desa dan kampung-kampung," kata Presiden di Gedung Serbaguna Academic Activity Center (AAC) Prof. Dr. Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh pada Jumat, 14 Desember 2018. Kepala Negara yang pada kesempatan ini didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, juga mempersilakan para perangkat desa memanfaatkan dana desa tersebut untuk pembangunan infrastruktur seperti embung, jalan, jembatan, hingga fasilitas sosial seperti posyandu. "Pastikan bahwa yang kita bangun itu memiliki manfaat besar bagi rakyat kita yang ada di kampung. Jangan sampai bangun sesuatu tapi tak bermanfaat," tegasnya. Selain itu, Presiden menjelaskan bahwa tujuan dari program dana desa ini ialah agar perputaran uang berada di desa sehingga perekonomian desa bisa tumbuh dan berkembang. Menurut Presiden, sebelumnya perputaran uang lebih banyak beredar di kota, di mana 60 persennya beredar di Jakarta. "Dana desa kita berikan agar uang itu mengalir ke desa dan kampung. Oleh sebab itu, kalau bangun irigasi, jalan, yang namanya beli pasir, beli di desa itu. Kalau enggak ada, beli di desa sebelah. Kalau enggak ada, beli di kecamatan. Jangan beri kesempatan uang itu beredar di Jakarta," tuturnya. Sejak dana desa digulirkan tahun 2015 hingga bulan Agustus 2018, Presiden menyebutkan beberapa capaian dalam segi infrastruktur, antara lain jalan desa yang dibangun sepanjang 158 ribu kilometer dan jembatan sepanjang 1,02 juta meter. Selain itu telah dibangun juga sebanyak 48.600 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). "Artinya dana desa betul-betul merubah wajah desa jadi lebih baik. Jadi saya berharap agar kerja sama antara pendamping dengan penerima dana desa harus sambung. Jangan sampai ndak sambung. Libatkan masyarakat, bermusyawarah dalam penggunaan dana desa," ucapnya. Dalam acara ini, turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Iriana antara lain, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Gunakan Dana Desa dengan Tepat Sasaran dan Sesuai Kebutuhan . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Musim Hujan Datang Menyapa, Tingkatkan Waspada Bencana Posted: 15 Dec 2018 12:11 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Musim Hujan Datang Menyapa, Tingkatkan Waspada Bencana. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Peningkatan curah hujan yang terjadi pada musim hujan, berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi di sebagian besar wilayah Indonesia. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan, selama pertengahan Desember 2018 telah terjadi rentetan bencana antara lain: bencana longsor, kejadian puting beliung, dan banjir di beberapa lokasi. Bulan November lalu, tercatat 72 kejadian banjir, 74 bencana longsor, dan 77 kejadian puting beliung. Pemerintah melalui BMKG menjelaskan bahwa curah hujan tertinggi yang tercatat pada bulan November sebesar 400 mm yang turun dalam sehari di Karang Nunggal, Tasikmalaya. Sementara pada bulan November, akumulasi tertinggi curah hujan mencapai 1325 mm juga di lokasi yang sama. Berdasarkan pemutakhiran data BMKG tanggal 13 Desember 2018, sebanyak 62% wilayah Indonesia dinyatakan sudah memasuki musim hujan, relevan dengan prakiraan musim hujan yang sudah diinformasikan sebelumnya. Terdapat beberapa wilayah mendapatkan curah hujan tinggi (>150 mm/dasarian) yang terjadi di Sumbar, Riau bagian Tengah, Jambi bagian barat, Muko-muko, Pekanbaru, Kampar, Kerinci, Belitung, Cilacap, Semarang, Kapuas Hulu, Samarinda, Flores,Sorong, Nabire dan Mimika. Sementara itu, lanjuntnya untuk curah hujan kategori rendah (0 – 50 mm/dasarian) masih dialami Sumut bagian tengah, pesisir utara Jabar, DKI, Situbondo, Banyuwangi, sebagian besar Sulteng, Bombana, Kolaka, Ambon, Kairatu, dan Merauke. BMKG juga melaporkan curah hujan untuk 10 hari ke depan, akumulasi curah hujan sangat tinggi (>150 mm/dasarian) terjadi di bagian barat Sumatera/Pesisir barat mulai Aceh, Sumut, Sumbar, Jambi bagian barat, Sumsel bagian barat sampai Bengkulu, Bangka bagian utara, Belitung, Kalimantan Barat bagian barat, Sulawesi Selatan bagian selatan, sebagian Papua sekitar Pegunungan Jayawijaya. Untuk itu, BMKG menghimbau masyarakat mewaspadai daerah-daerah yang diprediksi berpotensi curah hujan tinggi, khsusunya di daerah yang rawan banjir di sebagian besar Sumatera, Banten, sebagian Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, sebagian Kalimantan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan sebagian kecil Papua. Peta potensi banjir 10-harian yang lebih detail kini sudah disiapkan BMKG bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Dirjen Sumber Daya Air (DJSDA-PU).
Angin Baratan Monsun Asia mulai dominan Hingga akhir Desember 2018, pada umumnya terjadi sirkulasi monsoon angin Baratan di Indonesia Sedangkan, daerah lainnya didominasi angin timuran mulai dari Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Sementara di selatan ekuator didominasi angin dari selatan. Pola siklonik terbentuk di perairan Sumatera bagian barat dan perairan bagian barat Kalimantan Barat dan wilayah pertemuan massa udara yang terdapat di perairan Kalimantan bagian selatan, Sulawesi tenggara, Maluku, dan bagian utara Papua berpotensi dalam pembentukan awan-awan hujan. Umumnya daerah bagian barat Indonesia akan mendapatkan penambahan supply uap air karena aktifnya MJO (Madden-Julian Oscillation)/ massa udara basah sehingga awan-awan hujan lebih mudah terjadi. Terkait fenomena global El Nino, sambngnya Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) menyatakan bahwa kondisi El Nino telah terpenuhi dari sisi menghangatnya lautan di Samudera Pasifik, namun interaksi antara lautan dengan atmosfer belum terjadi diantara keduanya. Pergerakan atmosfer belum menunjukkan situasi yang biasa terjadi pada kondisi El Nino. Berdasarkan pantauan BMKG, penghangatan suhu permukaan laut di Pasifik tengah dan timur telah mengindikasikan El Nino Lemah yaitu >0,5 – 1,0℃. Sementara itu Samudera Hindia pada bulan akhir November 2018 menunjukkan kondisi dipole mode positif yang tidak berkontribusi dalam penambahan uap air di wilayah Indonesia bagian Barat. Sementara suhu perairan Indonesia dalam kondisi normal, dengan pendinginan atau penghangatan suhu permukaan laut antara 0.5 s/d 1°C dari rata-rata normalnya. Sementara suhu muka laut mendingin terjadi disekitar selatan Bali sampai Nusa Tenggara Barat, dan Selat Makassar. Wilayah dengan suhu permukaan laut lebih hangat terdapat di perairan barat sekitar Sumatera bagian utara, Laut Timor, Laut Seram dan Laut Maluku. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Musim Hujan Datang Menyapa, Tingkatkan Waspada Bencana . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Silaturahmi dengan Ulama, Bahas RUU Pesantren Posted: 15 Dec 2018 12:11 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Silaturahmi dengan Ulama, Bahas RUU Pesantren. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Presiden Joko Widodo mengawali kegiatan kunjungan kerja pagi ini, Jumat, 14 Desember 2018, dengan bersilaturahmi bersama para perwakilan ulama se-Provinsi Aceh. Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Hermes Palace, Kota Banda Aceh. "Alhamdulillah saya berbahagia sekali pagi hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan Yang Mulia Para Ulama," ujar Presiden. Dalam pertemuan yang dihadiri sekira 105 ulama tersebut, Presiden menjelaskan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Menurutnya, pemerintah berkomitmen agar RUU ini bisa diselesaikan secepatnya. "Ini memang pemerintah terus mendorong agar bisa diselesaikan karena itu adalah sebuah payung hukum besar," ungkapnya. Presiden menjelaskan rancangan undang-undang ini disusun untuk mencapai tujuan jangka panjang membangun dan mengembangkan pendidikan pesantren dan keagamaan yang ada di Tanah Air. Berdasarkan data yang diterima Presiden, saat ini jumlah pondok pesantren di Tanah Air mencapai 28 ribu. "Apabila negara ingin memberikan anggaran kepada pondok pesantren, baik dalam rangka pembangunan pondok, baik, misalnya, untuk guru-guru ngaji yang ada di dalam pondok," tuturnya. Selain membahas RUU Pesantren, sejumlah masalah kebangsaan juga menjadi topik diskusi dalam pertemuan tersebut, antara lain soal Islam Wasatiyyah atau Islam jalan tengah. Terkait hal ini, Presiden menceritakan pertemuan Konsultasi Tingkat Tinggi Ulama dan Cendekiawan Muslim Dunia Tentang Wasatiyyah Islam di Bogor pada Mei 2018 lalu. "Kalau kami lihat, hampir semua negara yang hadir saat itu mengamini bahwa Islam Wasatiyyah adalah adalah sebuah jalan yang baik bagi kita semuanya," katanya. Turut hadir mendampingi Presiden, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Staf Khusus Presiden Abdul Ghofar Rozin. Resmikan Proyek-Proyek Strategis Nasional Setelahnya, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo langsung menuju Universitas Syiah Kuala, Kota Banda Aceh untuk menghadiri Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 di Provinsi Aceh. Siang nanti, Presiden Jokowi juga akan mengunjungi Masjid Raya Baiturrahman, untuk melaksanakan ibadah salat Jumat sekaligus menyerahkan sertifikat wakaf kepada perwakilan masyarakat se-Provinsi Aceh. Sore harinya, Presiden dan Ibu Iriana diagendakan menghadiri acara Ground Breaking dan Peresmian Proyek-Proyek Strategis Nasional di Provinsi Aceh yang akan dipusatkan di lokasi proyek tol Banda Aceh-Sigli, Kabupaten Aceh Besar. Usai peresmian, Presiden dan Ibu Iriana beserta rombongan akan langsung menuju Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, untuk bertolak menuju Provinsi Riau dan melanjutkan kegiatan kunjungan kerja. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Silaturahmi dengan Ulama, Bahas RUU Pesantren . Silahkan membaca berita lainnya. |
| H Ibnu Sina: Upload Foto yang Buang Sampah Sembarangan, Dapat Reward Posted: 15 Dec 2018 12:09 AM PST BERITABANJARMASIN.COM - Festival lomba balap jukung tradisional berhasil menyedot masyarakat untuk datang ke Siring Piere Tendean dan Taman Nol kilometer untuk menyaksikan langsung perhelatan 96 pengayuh yang terdiri dari enam regu.  Kegiatan yang dibuka langsung Wali kota Banjarmasin H Ibnu Sina, turut juga dihadiri Forkompinda Banjarmasin beserta seluruh Kepala SKPD beserta isteri berlangsung seru. Menurut Ibnu ajang ini merupakan suatu pembuktian jika sungai di Banjarmasin memiliki daya tarik tersendiri, yang menyedot banyak perhatian masyarakat luas. "Saya berharap icon kita bisa kita jaga dan lestarikan hingga ke anak cucu kita, dan saya imbau untuk tidak membuang sampah ke sungai," imbaunya, Sabtu (15/12/2018). Bahkan Ibnu juga menjanjikan reward bagi masyarakat Banjarmasin jika ada yang melihat dan memposting foto saat ada warga lainnya membuang sampah kesungai. Selain itu, pada event itu juga turut dimeriahkan permainan tradisional Banjarmasin seperti balogo, bagasing, dan badaku untuk menambah tampilan kearifan lokal Banjarmasin. (arum/sip) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang H Ibnu Sina: Upload Foto yang Buang Sampah Sembarangan, Dapat Reward . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Salut, Guru MDIM Kindaung Rela Begadang, Selesaikan Rapor Siswa Posted: 15 Dec 2018 12:09 AM PST BERITABANJARMASIN.COM - Para orangtua murid MDIM Kindaung, Jalan Pangeran, Banjarmasin Utara antusias mengikuti silaturahim akhir tahun dan penyerahan rapor siswa, Sabtu (15/12/2018).  Kepala MDIM Kindaung, Fauzi Rahmani dalam acara tersebut menyampaikan, pihak sekolah berusaha semaksimal mungkin agar rapor siswa bisa diserahkan tepat waktu. "Kami apresiasi, para guru yang bahkan rela begadang untuk menyelesaikan rapor siswa," katanya dalam sambutan. Dalam acara tersebut, juga disampaikan perkembangan pembangunan gedung baru yang mulai dibangun Oktober lalu. Gedung ini akan membantu kegiatan belajar mengajar di MDIM Kindaung. Mengingat masih perlu ruangan kelas untuk siswa. (sip/sip) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Salut, Guru MDIM Kindaung Rela Begadang, Selesaikan Rapor Siswa . Silahkan membaca berita lainnya. |
| SDIT Ukhuwah Banjarmasin Juara 2 Sekolah Sehat se-Kalsel Posted: 15 Dec 2018 12:09 AM PST BERITABANJARMASIN.COM - Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Ukhuwah yang mewakili Banjarmasin dalam lomba sekolah sehat tingkat Provinsi Kalsel berhasil mendulang prestasi. SDIT Ukhuwah meraih juara kedua, dengan nilai 1.663.  foto: widy rianti Perlombaan ini adalah "pertarungan" bagi sekolah yang sudah meraih juara di kabupaten/kotanya masing-masing. Bukan hal mudah, sebab banyak aspek yang dinilai dan melibatkan variabel yang lumayan detil. "SDIT Ukhuwah meraih juara kedua," kata Khairani, Direktur Pendidikan Yayasan Ukhuwah, dalam siaran pers yang diterima BeritaBanjarmasin.com, Sabtu (15/12/2018). Untuk peringkat pertama diraih oleh MIN 9 Harus, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dengan nilai 1.750. kemudian di posisi ketiga diraih oleh SDN 1 Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS). "Penilaian diumumkan oleh Ketua TP UKS/M Kalsel, Ina Yuliani," ujarnya. Sebagai informasi, untuk tingkat SMP, juara pertama diperoleh SMPN 1 Kandangan, posisi kedua SMPN 3 Banjarmasin, posisi ketiga SMPN 7 Tanjung (Kabupaten Tabalong). (sip/sip) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang SDIT Ukhuwah Banjarmasin Juara 2 Sekolah Sehat se-Kalsel . Silahkan membaca berita lainnya. |
| You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
