Harga telur ayam ras di Ambon turun |
- Harga telur ayam ras di Ambon turun
- Pemkot Ternate alokasikan uang "mami" PNS
- Polda Malut gandeng generasi mileneal tekan lakalantas
- Kapolda: berita bohong ancam keutuhan bangsa
- Kadinkes : tiga kasus DBD belum katagori KLB
- Lantamal Ambon gelar kejuaraan sepak bola antardesa pesisir
- Penerimaan Negara dari DJBC Maluku lampaui target
- Ditjen Pajak resmikan KP2KP Tual
- Polres Bitung Menggelar Konfrensi Pers Pengungkapan Kasus Pencurian Yang Terjadi Di Kota Bitung Selama Tahun 2018
- Brigjen TNI (purn) Johannes Marcus Pattiasina, Ekspor Perdana Minyak, Indonesia Bisa!
- Soal Utang Pihak Ketiga, Pemkab MTB Bakal Disomasi
- Bupati MTB Dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi, Ratisa: Bukan Kita Cari Sensasi
- Brigjen TNI (purn) Johannes Marcus Pattiasina, Merintis Pertamina dari Puing Pangkalan Brandan
- Lima Pejabat Pemkab Bursel Ikut Seleksi Calon Sekda
- Baru Dibangun Sudah Rusak, Kejaksaan Diminta Usut Proyek Jembatan Lektama Bursel
- Lantamal IX Gembleng Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri Balai Pengelolaan Transportasi Darat Maluku
- Lantamal IX Gelar Upacara Bendera Mengenang Petempuran Laut Arafura
- Lokasi Layanan Mobil SIM Keliling Wilayah DKI Jakarta, Kamis 17 Januari 2019
- Polres Bitung Menggelar Konfrensi Pers Pengungkapan Kasus Pencurian Yang Terjadi Di Kota Bitung Selama Tahun 2018
- Sat Binmas Polres Bitung Berikan Pembinaan Kepada Pelajar Yang Bolos Sekolah
- Kampanye Pertemuan Terbatas, Polres Bitung Dan Jajaran Melaksanakan Pengamanan
- PEMBANGUNAN BENDUNGAN RANDUGUNTING SELUAS 205 HEKTAR DISOSIALISASIKAN
- Polresta Pontianak Kota Kembali Amankan Pelaku Penyalahgunaan Niaga BBM
- WALI KOTA TERIMA HASIL PEMETAAN PREFERENSI KOMPETENSI JPT 751 ASN KOTA JAYAPURA
- WALI KOTA TEGASKAN BELUM ADA KONFIRMASI PENERIMAAN CPNS KOTA JAYAPURA
| Harga telur ayam ras di Ambon turun Posted: 17 Jan 2019 12:06 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Harga telur ayam ras di Ambon turun. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Harga telur ayam ras yang dipatok para pedagang di pasar Mardika dan Batu Merah, Kota Ambon mulai bergerak turun.Pantauan di lokasi Pasar Mardika dan Batu merah, Kamis, para pedagang mematok harga telur ayam ras ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Harga telur ayam ras di Ambon turun . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||
| Pemkot Ternate alokasikan uang "mami" PNS Posted: 17 Jan 2019 12:06 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Pemkot Ternate alokasikan uang "mami" PNS. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) akan mengalokasikan uang makan minum (mami) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tahun 2019, meskipun selama empat bulan tidak terbayar pada akhir 2018 lalu akibat ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pemkot Ternate alokasikan uang "mami" PNS . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||
| Polda Malut gandeng generasi mileneal tekan lakalantas Posted: 17 Jan 2019 12:06 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Polda Malut gandeng generasi mileneal tekan lakalantas. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Polda Maluku Utara (Malut) akan menggandeng generasi mileneal di wilayah itu untuk sosialisasi kesadaran hukum dan disiplin dalam berlalulintas guna menekan angka kecelakaan.Kabid Humas Polda Malut, AKBP Hendri Badar di ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Polda Malut gandeng generasi mileneal tekan lakalantas . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||
| Kapolda: berita bohong ancam keutuhan bangsa Posted: 17 Jan 2019 12:06 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Kapolda: berita bohong ancam keutuhan bangsa. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Kapolda Maluku, Irjen Pol Royke Lumowa mengingatkan penyebaran berita bohong atau hoax bisa menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa dan negara sehingga harus diwaspadai dan diperangi secara bersama oleh seluruh elemen ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kapolda: berita bohong ancam keutuhan bangsa . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||
| Kadinkes : tiga kasus DBD belum katagori KLB Posted: 17 Jan 2019 12:06 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Kadinkes : tiga kasus DBD belum katagori KLB. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Maluku, Meikyal Pontoh, menyatakan, tiga kasus demam berdarah dengue (DBD) yang diderita warga Dusun Kayu Putih, Desa Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, belum termasuk katagori Kejadian Luar ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kadinkes : tiga kasus DBD belum katagori KLB . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||
| Lantamal Ambon gelar kejuaraan sepak bola antardesa pesisir Posted: 17 Jan 2019 12:06 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Lantamal Ambon gelar kejuaraan sepak bola antardesa pesisir. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IX Ambon mengelar kejuaraan sepak bola usia 15 tahun antardesa pesisir yang merupakan desa binaan Lantamal di Lapangan Sepak Bola Lantamal Ambon di Desa Halong, Kecamatan ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Lantamal Ambon gelar kejuaraan sepak bola antardesa pesisir . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||
| Penerimaan Negara dari DJBC Maluku lampaui target Posted: 17 Jan 2019 12:06 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Penerimaan Negara dari DJBC Maluku lampaui target. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Penerimaan negara dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Maluku selama tahun anggaran 2018 mencapai Rp463,603 miliar dan lebih besar dari target yang ditentukan."Target yang ditentukan dari pusat ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Penerimaan Negara dari DJBC Maluku lampaui target . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||
| Ditjen Pajak resmikan KP2KP Tual Posted: 17 Jan 2019 12:06 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Ditjen Pajak resmikan KP2KP Tual. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Maluku Papua Wansepta Nirwanda didampingi Bupati Maluku Tenggara M Thaher Hanubun dan Sekretaris Kota Tual Muti Matdoan meresmikan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Ditjen Pajak resmikan KP2KP Tual . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||
| Posted: 17 Jan 2019 12:06 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Polres Bitung Menggelar Konfrensi Pers Pengungkapan Kasus Pencurian Yang Terjadi Di Kota Bitung Selama Tahun 2018. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Humas Polres Bitung - Polres Bitung menggelar konfrensi Pers terkait pengungkapan kasus pencurian yang terjadi di kota Bitung selama tahun 2018 yang dilaksanakan di halaman parkir Sat Reskrim Polres Bitung, yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Bitung Edy Kusniadi, SH didampingi Kasubag Humas Polres Bitung AKP Idris Musa dan Kasie Propam Polres Bitung IPDA Jhon Koroh, Rabu (16/01/2019). Kapolres Bitung AKBP Stefanus Michael Tamuntuan, SIK M.Si, melalui Kasat Reskrim, AKP Edy Kusniady, SH menjelaskan kepada awak media ada berbagai macam modus dalam melakukan aksi tersebut, antara lain pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dengan cara masuk rumah malam hari dan mencongkel jendela dan pintu rumah target. Pencurian dengan berbagai modus tersebut berhasil kami tangkap, dalam satu bulan terakhir ini, dan sudah 9 (sembilan) orang tersangka beserta dengan barang bukti 12 unit kendaraan bermotor, barang elektronik, uang dan lain lain. Para tersangka sudah kami tahan dan dalam penyelidikan lebih lanjut serta dilimpahkan ke Kejaksaan untuk proses persidangan, serta melakukan tindakan tegas kepada mereka yang meresahkan masyarakat, yang merupakan residivis 2 sampai 6 kali, tersangka berinisial AR, KSA, GAG, NL, RB, AR dan BB paling sering melakukan kejahatannya diwilayah kecamatan Matuari, Maesa dan Aertembaga, dan mereka dikenakan pasal 363 ayat 1 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, pasal 2 dengan ancaman 9 tahun penjara, dan pencurian serta melakukan kekerasan diancam 9 sampai 12 tahun penjara.
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Polres Bitung Menggelar Konfrensi Pers Pengungkapan Kasus Pencurian Yang Terjadi Di Kota Bitung Selama Tahun 2018 . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||
| Brigjen TNI (purn) Johannes Marcus Pattiasina, Ekspor Perdana Minyak, Indonesia Bisa! Posted: 17 Jan 2019 12:05 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Brigjen TNI (purn) Johannes Marcus Pattiasina, Ekspor Perdana Minyak, Indonesia Bisa!. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. (Tulisan keempat dari 5 tulisan)
KETIKA tiba di Pangkalan Brandan, Pattiasina mendapati persoalan yang cukup pelik. Namun, prioritas pertama pattiasina bagaimana agar minyak segera diekspor, karena hal itu akan memberikan kepercayaan diri kepada Indonesia, kalau Indonesia bisa mengelola sendiri sumber daya minyaknya. Sebab, kalau pengiriman pertama berhasil, maka akan menjadi cerita baik, kalau Indonesia mampu dan bisa memperoleh kepercayaan untuk mengelola minyak sendiri. Kedatangan Pattiasina dan satu batalyon yang dipimpinnya dari Palembang, bukan sekadar untuk kepentingan pengamanan di Pangkalan Brandan dan Pangkalan Susu, tetapi pasukan teknik dari Sumatera Selatan ini juga mumpuni dalam mengerjakan pekerjaan teknik. Bahkan, ada beberapa di antaranya yang merupakan ahli las dari zaman Hindia Belanda di Plaju dan Sungai Gerong. Walau masih banyak persoalan yang melilit di lapangan, tetapi Pattiasina tetap fokus untuk segera bisa mengirim minyak ke luar negeri. Sebab, Pattiasina bertugas untuk mempersiapkan dan memastikan pengapalan minyak dari Pangkalan Susu ke luar negeri. Ibnu Sutowo sangat mengetahui kualitas Pattiasina karena sama-sama berjuang di Sumatera Selatan, kalau hal seperti ini akan sanggup ditangani Pattiasina. Selain itu, dalam struktur militer, Pattiasina juga merupakan Komandan Bukit Barisan 34, yang merupakan wilayah strategis perminyakan. Berbagai usaha keras dan ketekunan yang luar biasanya, akhirnya minyak bisa juga ditampung dalam tangki di Pangkalan Susu. Setelah melakukan penampung minyak mentah, pada akhirnya sejarah mencatat Indonesia untuk pertama kalinya mengirim minyak hasil kerja sendiri ke luar negeri. Tepat pada 24 Mei 1958, minyak mentah pertama dari Indonesia resmi dimuat di kapal Shozui Maru. Kapal kecil berukuran sekitar 3.000 dwt hanya mampu mengangkut 1.700 ton minyak mentah dengan nilai jual sekitar $ 30.000. Selain Anak Buah Kapal (ABK), juga terdapat enam orang dalam Kapal Shozui Maru yang akan membawa minyak ke Jepang, yakni Mayor Harijono, Mayor Pattiasina, Basaruddin Nasution (Perwakilan Permina), Jimmy Perkins, Joe Gohier dan Harold Hutton serta Betty Hutton (Perwakilan Refican). Keikutsertaan Basaruddin Nasution ini lebih kepada aspek legal, karena Basaruddin Nasution merupakan ahli hukum di Angkatan Darat. Sedangan Refican (Refining Associates Canada Ltd) ini merupakan perusahaan Hutton yang bekerjsama dengan Permina. Keberhasilan Permina mengirim perdana minyak ke Jepang ini menyebabkan Pattiasina ditawari sebagai Direktur Teknik dan Eksploitasi (Permina). Pattiasina mendirikan Kantor Pusat di Pangkalan Brandan dan dengan caranya sendiri menyusun organiasi pengoperasian kantor. Dia memilih menggunakan cara-cara biasa berdasarkan pengalamannya dalam bisnis perminyakan. Pengalaman Pattiasina dalam memperbaiki kerusakan kilang di Sumatera Selatan dalam masa perang, sangat cocok dengan situasi yang terjadi di Pangkalan Brandan. Apalagi perbaikan kilang pada zaman Jepang dan perang, memang hanya memanfaatkan material rongsokan. Karena satu batalyon yang dibawa Pattiasina dari Sriwijaya, bukan tentara biasa, karena merupakan orang teknik di Genie Pioner, yang terbukti handal dalam situasi darurat. Pattiasina memiliki prinsip sebagai seorang Genie, "Tidak ada tempat yang tidak bisa dibangun di bawah kolong langit". Jabatan sebagai Direktur Teknik dan Eksploitasi tidak berlangsung lama, karena pada September 1958, Pattiasina menduduki jabatan sebagai Direktur Pelaksana, karena koleganya Mayor Geudong kembali ke Jakarta sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi. Dengan jabatan baru ini, sebenarnya Pattiasina merupakan penangggung jawab penuh di Sumatera Utara, karena Ibnu Sutowo sebagai Direktur Utama hanya sesekali berkunjung ke Pangkalan Brandan. Jabatan baru Pattiasina ini juga unik, karena merupakan satu-satunya direktur yang berkantor di luar Jakarta. Pattiasina juga mengangkat tiga asisten yang merupakan tim inti untuk melaksanakan kebijakan Pattiasina, yakni Mayor Y. Karinda, Mayor Husni, dan Kapten Rani Junus. Namun, Pattiasina menyadari keberhasilan ekspor minyak pertama ke Jepang hanya langkah awal untuk membenahi seluruh persoalan di Sumatera Utara, khususnya Pangkalan Brandan. Upaya memperbaiki kilang dan berbagai instalasi, tidak mungkin berjalan kalau tidak membenahi persoalan lain yang ada. Persoalan pertama yang harus diselesaikan adalah gangguan keamanan karena tentara DI/TII masih eksis, sementara PRRI juga mendarat di Sumatera Utara dan Aceh. Selain itu, pekerja minyak juga ada yang menjadi simpatisan DI/TII dan PRRI, dan tentu Pribumi yang berafiliasi dengan PKI. Meskipun memiliki pasukan, tapi Pattiasina tidak mengedepankan penggunaan senjata.
Sikap bersahabat Pattiasina ini mendapat sambutan baik dari tokoh DI/TII. Dengan perantara beberapa tokoh Aceh, Pattiasina melakukan kontak dengan tokoh DI/TII. Sebelum melakukan dialog, Pattiasina terlebih dahulu mencoba memutus rantai logistik bagi gerilyawan DI/TII. Hal ini untuk memberikan pesan, kalau TNI juga bisa memberikan kesulitan tersendiri bagi gerilyawan. Pattiasina cukup berpengalaman dengan gerilya, sehingga mengetahui dimana kelemahan untuk melemahkan atau memaksa untuk berdamai. Dengan memutus pasokan logistik ini, menyebabkan Pattiasina dengan mudah melakukan pendekatan dengan gerilyawan. Pattiasina menjamin akan memberikan kepada orang Aceh yang memiliki kemampuan untuk menduduki posisi penting. Namun, yang belum akan terus dibimbing sehingga pada saatnya bisa mengambil peran. Pattiasina mengetahui, kalau masyarakat membutuhkan kehidupan yang layak dan wajar.
Keikhlasan pekerja dan prajurit itu tidak lepas dari sikap Pattiasina yang juga bersedia menyatu dengan kehidupan prajurit. Pattiasina tidak sungkan untuk turun ke gorong-gorong memperbaiki sendiri pipa, keran dan tangki. Pattiasina komitmen dengan janjinya. Dia memberikan kesempatan kepada masyarakat Aceh dan Sumatera, Pattiasina juga mengangkat tiga orang Pimpinan PTMSU setempat untuk memegang jabatan. Persoalan kedua, Pattiasina harus menyelesaikan persoalan pekerja perminyakan, karena sebelum kedatangannya diwarnai pertentangan antara pekerja yang tergabung dalam Perbum dan non-Perbum. Pertentangan ini juga menjadi masalah serius, yang sangat sulit diatasi sebelum Pattiasina datang ke Pangkalan Brandan. Pattiasina menerapkan aturan yang berlaku sama bagi semua pegawai. Untuk memastikan setiap orang bekerja, Pattiasina menerapkan sistem kinerja yang dipermudah dengan slogan "tidak ada kerja, tidak ada gaji". Penerapan cara penggajian seperti ini sangat maju pada zaman itu, sehingga tidak ada lagi pekerja yang menerima gaji tanpa bekerja. (bersambung)  Pengajar di Universitas Darussalam Ambon Kampus Induk Tulehu Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Brigjen TNI (purn) Johannes Marcus Pattiasina, Ekspor Perdana Minyak, Indonesia Bisa! . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||
| Soal Utang Pihak Ketiga, Pemkab MTB Bakal Disomasi Posted: 17 Jan 2019 12:05 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Soal Utang Pihak Ketiga, Pemkab MTB Bakal Disomasi. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Upaya hukum ini akan ditempuh pihak PT. Lintas Yamdena lantaran disebut-sebut surat Kepala Dinas (Kadis) PU MTB, Doni Sanasale menyatakan enggan membayar utang miliaran rupiah ini kepada perusahaan milik pegusaha ternama Saumlaki - Agus Theodorus itu. Pengacara PT. Lintas Yamdena, Kilyon Luturmas terang-terang mengecam Kadis PU MTB, Doni Sanasale untuk hal tersebut. Dia menuding Sanasale tak paham soal hukum sehingga enggan menyelesaikan kewajibannya. Padahal persoalan terkait utang piutang antara Pemkab MTB dengan PT.Lintas Yamdena sudah diputuskan oleh pihak Pengadilan Negeri Saumlaki dan sudah berkekuatan hukum tetap serta tak bisa diganggu gugat. Sehingga utang pihak ketiga ini harus diselesaikan Pemkab MTB, bukan sebaliknya enggan membayar. "Bila Pemkab MTB tidak bayar utang ini maka kita akan lakukan somasi terhadap mereka," tandas Kilyon Luturmas kepada wartawan, Rabu (16/1/2019). Luturmas mengatasnama PT. Lintas Yamdena lebih lanjut menyatakan bakal melayangkan somasi untuk persoalan pembayaran pekerjaan proyek Pasar Omele Sifnana. Atau, bila perlu Pemkab MTB segera angkat kaki soal kepemilikan Pasar Omele. "Dikarenakan itu masih milik PT Lintas Yamdena. Selama ini Pemkab MTB sudah kelola pasar ini dan sudah raup banyak keuntungan darinya, jadi tidak ada alasan Pemkab MTB untuk bayar. Atau, bila tidak bayar, boleh angkat kaki dari Pasar Omele," tegas pengacara kondang kabupaten julukan duan lolat tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas PU MTB, Doni Sanasale yang dikonfirmasi di ruang kerjanya menepis apa yang disampaikan Pengacara PT. Lintas Yamdena Kilyon Luturmas. Dia bahkan balik menuding kuasa Hukum PT. Lintas Yamdena itu. Sanasale katakan, semestinya sebagai kuasa hukum, Luturmas harus menyimak isi surat keputusan pihak Pengadilan Negeri Saumlaki dengan baik, bukan hanya asal bicara. Dia menyatakan bahwa surat pembatalan utang pihak ketiga yang dibuatnya, dan diberikannya kepada pihak PT Lintas Yamdena sudah sesuai dengan perintah Keputusan Pengadilan Negeri Saumlaki dan bukan mengada-ada. Pasalnya, dalam salinan keputusan itu Pemkab MTB diminta membayar utang pihak ketiga sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan berdasarkan perhitungan ulang dari dinas teknis terkait, yakni Dinas PU MTB serta mengacu pada kontrak kerja antara kedua belah pihak. Dikatakan, keputusan pengadilan sudah jelas namun pekerjaan yang dilakukan pihak perusahaan, dalam hal ini PT Lintas Yamdena ketika melaksanakan penimbunan pada pasar Omele tidak ada kontrak, malah tidak ada panitia tender. "Jadi kita mau bayar PT. Lintas Yamdena dengan memakai pedoman apa? Atau kita mau turun ke pekerjaan tersebut untuk opname, dasarnya dari mana? Hal ini yang membuat saya memutuskan tidak akan bayar utang pihak ketiga itu," papar Sanasale. Sanasale menekankan supaya PT Lintas Yamdena tolong melihat isi keputusan ini dengan bijaksana, begitupun kenapa baru sekarang PT Lintas Yamdena baru mau ngotot untuk bayar? Sedangkan pekerjaan tersebut sudah ada sejak tahun 2009. Dan kenapa tak ditagih pada tahun sebelumnya. "Saya ini kan baru jadi kepala dinas PU MTB hampir setahun ini, jadi saya tidak akan bertangung jawab atas utang pihak ketiga itu," tegasnya. Dikatakan Sanasale, jika PT Lintas Yamdena akan mensomasi, silahkan saja, itu hak pihak perusahaan tersebut. "Dan kalau bisa dilaporkan pidana sehingga kita bisa tahu kejelasan," kata Sanasale. Mengakhiri pembicaraannya, Sanasale mengatakan "Saya membuat surat pernyataan untuk tidak membayar, itu saya sudah koordinasi dengan Bupati. Jadi kalau ada yang bilang saya buat surat tidak bayar utang itu saya buat-buat sendiri, itu yang tidak benar. Kami punya pemimpin ada, jadi sebelum kami melangkah, kami harus mengkoordinasi lebih dulu dengan pimpinan kami," pungka kadis tersebut. (eB) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Soal Utang Pihak Ketiga, Pemkab MTB Bakal Disomasi . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||
| Bupati MTB Dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi, Ratisa: Bukan Kita Cari Sensasi Posted: 17 Jan 2019 12:05 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Bupati MTB Dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi, Ratisa: Bukan Kita Cari Sensasi . Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
"Tidak benar kita melaporkan Bupati MTB ke Kejaksaan waktu itu hanya untuk cari sensasi publik," tandas Ratisa kepada wartawan di Saumlaki, Rabu (16/1/2019) ketika menepis selintingan yang memojokan pihaknya yang masih hangat dibicarakan publik MTB. Ratisa mengaku sangat picik pikiran oknum tak bertanggungjawab tersebut, bilamana dirinya beserta empa rekanya melakukan hal demikian lantaran hanya mau mencari popularitas belaka. Dikatakan, pihaknya sungguh sadar bahwa pekerjaan mereka adalah salah satunya mengawasi pemerintah, sehingga tak salah bila apa yang mereka sudah laporkan petinggi MTB tersebut. Apalagi yang dilaporkan ke aparat penegak hukum itu merupakan laporan pelanggaran tentang kebijakan atau salah menggunakan kewenangan yang tak sesuai dengan perundang-undangan yang diduga dilakukan oleh Bupati Petrus Fatlolon – terutama dugaan yang bersangkutan telah salah menggunakan kewenangannya dalam proyek – proyek kebijakan yang tidak dibahas dalam agenda DPRD, tetapi proyek-proyek tersebut bisa berjalan, beberapa diantarannya termasuk dugaan dua alat bukti yang fiktif. "Jadi mana mungkin kami cari popularitas," kata Ratisa yang akrab disapa Bung Sony ini. "Yang nanti menjawab ada kerugian negara itu adalah pihak penyidik. Jadi kami bukan lapor korupsi tetapi yang kami laporkan itu salah menggunakan jabatan," tandas mantan Ketua Komisi C DPRD MTB ini. Ratisa meminta agar jangan asal menuding bahwa pihaknya hanya mencari sensasi dalam kasus pelaporan ini. "Ini sangat disayangkan bagi orang-orang itu karena menilai kita dengan sangat dini," kata Ratisa. Terkait dengan hal tersebut, Ratisa mengaku pihaknya sudah dipanggil pihak Kejaksaan Tinggi Maluku untuk kedua kalinya, dan malah pihak Kejaksaan tinggi turung langsung ke MTB untuk melakukan investigasi. "Mari kita tetap tenang dan biarlah pihak Kejaksaan diberikan kesempatan untuk mengungkapkannya," ingatnya. Sebagaimana diketahui, laporan kasus dugaan penyimpangan yang dilakukan Bupati MTB itu, diantaranya; Penyelewengan 40 ton beras sejahtera (Rastra), pembengkakan anggaran operasional bupati dari Rp 3 miliar menjadi Rp 10 miliar, penggelembungan anggaran di Dinas PU dari Rp100 miliar menjadi Rp180 miliar, penggunaan dana tidak terduga yang tidak sesuai peruntukan, dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), dan dugaan korupsi dana rawan pangan. Seluruh kasus terindikasi dikorupsi adalah tahun anggaran 2017. (eB) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Bupati MTB Dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi, Ratisa: Bukan Kita Cari Sensasi . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||
| Brigjen TNI (purn) Johannes Marcus Pattiasina, Merintis Pertamina dari Puing Pangkalan Brandan Posted: 17 Jan 2019 12:05 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Brigjen TNI (purn) Johannes Marcus Pattiasina, Merintis Pertamina dari Puing Pangkalan Brandan. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. (Tulisan ketiga dari 5 tulisan)
KETIKA itu matahari belum memperlihatkan wajahnya, beberapa truk mengangkut satu batalyon tentara yang dipimpin Pattiasina. Lengkap dengan peralatan dan persenjataan. Perlahan-lahan truk yang beriringan itu meninggalkan Palembang. Tugas berat sudah menunggu di Pangkalan Brandan. Dalam masa Kabinet Djuanda, pemerintah Indonesia melakukan pengambilihan perusahaan Belanda (nasionalisasi). Selain itu, Kabinet Djuanda mengambil kebijakan untuk menyerahkan pengelolaan perminyakan Sumatera Utara melalui penandatangan persetujuan antara KSAD Jenderal A.H. Nasution dengan Menteri Perdagangan, Prof. Drs. Soenardjo dan Menteri Perindustrian, Ir. Freddy Jaques Inkiriwang. Poin persetujuan Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian dengan KSAD Jenderal A.H.Nasution itu, antara lain, pengelolaan Tambang Minyak Sumatera Utara (TMSU) harus dibentuk badan hukum, yang seluruh sahammnya dimiliki pemerintah; kepala daerah otonom harus diberikan kesempatan turut serta dalam pembangunan perusahaan ini; pimpinan akan dipegang KSAD sebagai penguasa perang; prioritas harus diberikan kepada perbaikan dan pembangunan tambang minyak, supaya minyak mentah dapat diekspor untuk membiayai pembangunan selanjutnya; Kementerian Perdagangan dan Perindustrian tetap memberikan bimbingan. Setelah itu, Menteri Perindustrian Inkiriwang memberikan kekuasaan kepada Angkatan Darat untuk membentuk Perusahaan Terbatas (PT). Berdasarkan keputusan itu, Angkatan Darat mendirikan PT. Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera (ETMSU), dengan Ibnu Sutowo, Mayor Harijono sebagai wakil pemerintah. Dewan Direksi terdiri dari, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Komandan Militer dan Gubernur Daerah Aceh, Komandan Militer dan Gubernur Sumuatera Utara, yang bertindak selaku wakil negara. Nama PT. ETMSU tidak bertahan lama, karena Jenderal Nasution meminta diubah, sehingga perusahaan itu benar-benar mewakili sebagai sebuah perusahaan negara. Untuk itu, berdasarkan akte pada 10 Desember 1957, yang merupakan usulan Ir. Anondo, nama PT. ETMSU diubah menjadi PT. Perusahaan Minyak Nasional (Permina). Setelah pergantian nama perusahaan ini, Ibnu mengangkat staf untuk membantu operasional PT. Permina,yakni Mayor Harijono, Mayor Geudong dan Kapten Affan. Dari ketiga staf Ibnu Sutowo ini sesungguhnya tidak ada yang berlatar belakang perminyakan. Pada tahun 1957 ini, Pattiasina masih berada di Palembang sebagai Komandan Genie Pioner ketika perminyakan diserahkan kepada Angkatan Darat. Namun, ketika Operasi Sadar selesai di Sumatera Selatan, Pattiasina diminta untuk membawa satu batalyon ke Pangkalan Brandan. Pattiasina membawa anggota genie dengan berbagai kemampuan teknik, tetapi juga handal sebagai tentara. Tidak sulit bagi Pattiasina, karena mengenal persis kualitas anggotanya yang juga terlibat dalam masa perang kemerdekaan dan gerilya di Sumatera Selatan. Ketika tiba di Pangkalan Brandan, Pattiasina hanya menemukan puing-puing kilang di antara rerumputan ilalang. Meski PT. Permina sudah berdiri tapi sebenarnya tidak ada kemajuan dalam pekerjaan di Pangkalan Brandan. Tidak lama setelah membentuk PT. Permina, Jenderal Nasution mengangkat Kolonel Sumidjo sebagai Direktur Pengelola Operasi Sumatera Utara dan wakil direktur yang terdiri dari Letkol Arif, Mayor Nukum Sanany, Kapten J. Karinda dan Kapten Singarimbun. Mereka ditugasi untuk mengorganisir berbagai gerakan, tetapi tidak membuahkan hasil, karena pertikaian kaum buruh semakin menajam di lapangan. Ketika situasi belum membaik, muncul lagi gerakan PRRI, Letkol Arif yang sedianya menggantikan Kolonel Sumidjo rupanya bergabung dengan PRRI. Sedangkan, Sumidjo ditarik kembali ke Jakarta dan Mayor Geudong yang baru bertugas di bidang keuangan dan administrasi mengisi jabatan yang ditinggalkan Sumidjo. Penempatan Mayor Geudong itu tidak lepas dari latar belakang Mayor Geudong sebagai orang Aceh, yang diharapkan memiliki pendekatan yang baik dengan gerilyawan di Aceh dan Sumatera Utara. Karena tidak memiliki pasukan, Mayor Geudong harus pandai-pandai minta pengawalan dari pasukan yang ada. Akibatnya, upaya perbaikan tidak sesuai harapan. Kedatangan Pattiasina dan pasukannya menghadapi tantangan yang tidak ringan, pipa mengalami kerusakan berat. Dari empat instalasi pipa ukuran 8 (delapan) inchi untuk menyalurkan minyak dari lapangan minyak ke Pangkalan Brandan dan Pangkalan Susu, hanya ada satu pipa yang bisa digunakan. Tangki kilang hanya rongsokan dan puing-puing sisa aksi bumi hangus. Bukan cuma itu, upaya perbaikan menjadi masalah tersendiri yang dihadapi PT. Permina, karena lapangan minyak dan pipa berada dalam jangkauan DI/TII, sehingga upaya perbaikan sangat berisiko. Kerumitan yang dihadapi Pattiasina rupanya belum cukup, karena PRRI juga masih eksis di Sumatera Utara dan Aceh. Sementara di kalangan pekerja minyak, juga menghadapi persoalan yang tidak kalah rumit, karena adanya perbedaan antara Pribumi dan non Pribumi. Posisi Pribumi yang berafiliasi ke PKI mempunyai posisi yang sangat kuat, sehingga tidak bisa dipandang enteng. Berada di antara tumpukan masalah itu, tidak membuat Pattiasina patah arang. Belum lagi, keterbatasan logistik yang dialami pasukan Pattiasina menjadi pelengkap dari semua persoalan yang harus dihadapi Pattiasina. Kondisi lapangan di Pangkalan Brandan, ini setidaknya memberikan penjelasan mengapa Kabinet Djuanda memberikan pengelolaan TMSU kepada Angkatan Darat. Situasi yang ada bukan sekadar membutuhkan figur tentara, tetapi juga membutuhkan kualifikasi teknik dan kepemimpinan yang berani dan tegas. Tanpa syarat ini, tentara hanya menjamin keamanan, tetapi tidak akan mampu menyelesaikan perbaikan pipa dan kilang minyak, pelabuhan dan sebagainya. Jadi, bukan tanpa alasan, kalau pimpinan TNI AD menaruh kepercayaan kepada Mayor Pattiasina. Apalagi, Direktur Utama Permina, dr. Ibnu Sutowo sangat mengetahui kemampuan dan keberanian Pattiasina dalam menghadapi setiap persoalan. Pattiasina bukan saja ditempa keahlian teknik ketika menjadi teknisi senior di kilang Plaju dan Sungai Gerong, tetapi juga ditempa dalam masa perang dan gerilya. Keahlian Pattiasina dalam memperbaiki kilang ini yang menyebabkan dirinya dikejar Jepang pada masa pendudukan Jepang. Selain itu, keahlian ini juga yang digunakan untuk mensuplai minyak bagi perjuangan di Sumatera Selatan. Keahlian Pattiasina lagi-lagi dibutuhkan untuk menyelesaikan kerumitan yang terjadi di Pangkalan Brandan. Sebelum melakukan upaya perbaikan pipa dan kilang, Pattiasina harus memastikan terlebih dahulu, jalur yang digunakan untuk memperbaiki pipa dan kilang, serta lokasi lapangan minyak berada dalam kondisi aman dari gangguan DI/TII atau dari bebagai kelompok lain. Selain itu, Pattiasina harus memastikan semua tenaga kerja yang tergabung dalam Perbum mendukung upaya perbaikan kilang yang memang sangat dibutuhkan. Dengan syarat dua kondisi ini yang memungkinkan upaya perbaikan instalasi dan kilang minyak dapat dilakukan. Kondisi Pangkalan Brandan jauh dari indah. Di sana-sini hanya dipenuhi onggokan rongsokan pipa dan kilang. Rumah tinggal juga sangat terbatas, bukan karena persoalan bersih, tetapi juga rumah yang dipenuhi dengan nyamuk. Tempat tinggal Pattiasina terpaksa harus dipasangi dengan kain kasa yang mengelilingi kamar tidur, kemudian memakai kelambu. (bersambung)  Pengajar di Universitas Darussalam Ambon Kampus Induk Tulehu Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Brigjen TNI (purn) Johannes Marcus Pattiasina, Merintis Pertamina dari Puing Pangkalan Brandan . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||
| Lima Pejabat Pemkab Bursel Ikut Seleksi Calon Sekda Posted: 17 Jan 2019 12:05 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Lima Pejabat Pemkab Bursel Ikut Seleksi Calon Sekda. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  "Sampai batas waktu hari ini sudah terdaftar sebanyak 5 orang Calon Sekda Bursel," kata Sekretariat Panitia Seleksi Sekda Bursel, Abdullah Tualeka kepada media ini di Kantor Bupati Bursel, Selasa (15/1/2019). Tualeka mengatakan, lima Calon Sekda yang telah mendaftar sejak di perpanjang waktu hingga batas waktu pendaftaran itu yakni, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Iskandar Walla, Kepada Dinas Pendapatan (Dispenda) Sam Borut, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Umar Mahulette, Kepala Dinas Kesehatan Ibrahim Banda dan Sekretaris DPRD Hadi Longa. "Jadi, yang mendaftar terakhir hari ini (15/1), ada 2 orang yakni Kepala Dinas Kesehatan Ibrahim Banda dan Sekretaris DPRD Hadi Longa," sebut Tualeka. Untuk tahapan selanjutnya, Tualeka mengaku hal itu sudah merupakan tugas dan tanggung jawab Pansel. Ketua Pansel Sekda Bursel, Semy Risambessy juga mengatakan hanya 5 orang calon Sekda yang mendaftar hingga hari terakhir pendaftaran. "Sampai selesai hari ini sudah 5 orang yang menyerahkan berkas pendaftaran," kata Risambessy. Risambessy jelaskan bahwa setelah menerima berkas dari para Calon Sekda itu, maka pihaknya akan melakukan seleksi berkas administrasi untuk selanjutnya diumumkan. "Nanti Pansel lakukan seleksi administrasi dan kalau sudah selesai, maka kita akan melakukan pengumuman," ujarnya. Risambessy mengaku bahwa ke 5 Calon Sekda ini akan lolos seleksi administrasi untuk mengikuti tahapan tes selanjutnya. "Semua akan ikut tes dan tidak akan ada yang gugur kecuali secara administrasi ada yang tidak memenuhi syarat. Tapi inikan saya kira semua pasti punya kelengkapan berkas lengkap," tuturnya. (AZMI) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Lima Pejabat Pemkab Bursel Ikut Seleksi Calon Sekda . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||
| Baru Dibangun Sudah Rusak, Kejaksaan Diminta Usut Proyek Jembatan Lektama Bursel Posted: 17 Jan 2019 12:05 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Baru Dibangun Sudah Rusak, Kejaksaan Diminta Usut Proyek Jembatan Lektama Bursel . Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  "Proyek pekerjaan jembatan Lektama ini dibangun tahun 2018 lalu, namun sudah rusak," ungkap salah satu tokoh pemuda Bursel, Yohanis Tasane wartawan di Namrole, Selasa (15/1/2019). Tasane mengatakan, proyek jembatan ini tak bertahan lama dimana seluruh landasan jembatan dari papan terlepas terkena tak tahan dengan hantaman ombak. Menurut Tasane yang juga pemerhati masalah pembangunan di kabupaten Buru selatan ini, jika jembatan ini dikerjakan dengan baik dengan perhitungan konstruksi yang matang, maka walaupun ombak besar menerjang, landasan jembatan yang terbuat dari papan itu tak mungkin terlepas. "Untuk itu saya menduga ada yang salah dalam pekerjaan jembatan ini," cetus Tasane. Dikatakan, proses pemeliharaan jembatan itu sudah selesai akhir tahun 2018, dan baru terlihat dimulainya perbaikan jembatan yang rusak itu. "Setahu saya, proses pemeliharaan sudah selesai maka pihak kontraktor harus dikenakan denda," ujarnya. Menurutnya, pihak Dinas Perhubungan Buru Selatan selaku pemilik proyek harus bertanggungjawab terhadap pekerjaan tersebut. Pantauan di lokasi proyek, salah seorang pekerja yang tidak mau namanya dipublikasi mengaku bahwa jembatan itu sudah lebih dua minggu dikerakan. Menurutnya, jembatan tidak ada manfaat bagi masyarakat, karena tidak ada satupun perahu nelayan yang mau bersandar di jembatan ini. "Seng tahu dong bangun jembatan ini untuk apa, seng ada perahu yang sandar, lihat saja perahu-perahu di pantai, tidak ada di jembatan," katanya. Untuk diketahui, sesuai dokumen berita acara, pembayaran termin MC III, IV, V, IV (75 %). Pekerjaan, pembangunan tambatan perahu Desa Lektama yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang dikerjakan dengan Nomor kontrak, 01/SP/2.09/18.04/V/2017. Tanggal kontrak 10 Mei 2017. Nomor Amandemen kontrak 01/ADD-01/2.09-18.04/VII/2017. Tanggal amandemen kontrak 20 Juli 2017, Nilai Kontrak 1.567.868.000.00. Penyedia CV. Barestu, Tahun Anggaran 2017. Proyek jembatan tambatan perahu Desa Lektama ini kini dalam kondisi tidak bisa dipakai untuk tambatan perahu karena telah rusak parah akibat hantaman ombak. Kerusakan ini hampir 5 bulan lalu, namun belum juga diperbaiki. Terhadap persoalan ini, Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Sukri beberapa waktu lalu beralasan bahwa, kerusakan itu disebabkan oleh ombak. Dikatakan juga bahwa telah diperiksa oleh BPK dan pihaknya bersama pihak kontraktor telah membuat pernyataan. "Iya, itu masih masuk (pemeliharaan), kemarin itu kan dorang mau kerja tetapi kondisi ombak, itu kan sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK, memang kita suda bikin pernyataan," ujar Sukri. Dikatakan, pemeriksaan BPK karena ada temuan kerusakan jembatan sehingga harus dibuat pernyataan. Apakah ada temuan kerugian uang negara, kata Sukri "tidak, folumenya pas." "Hanya pada saat ombak itu jembatan rusak. Dan waktu itu kan masih dalam masa pemeliharaan oleh kontraktor," kata Sukri. Kata Sukri lagi, kontraktor suda berjanji dan ada surat pernyataannya untuk memperbaiki kerusakan jembatan. Jika kontraktornya tidak menyelesaikannya maka bisa diklaim berdasarkan surat pernyataan yang telah dibuat itu. "Kita bisa klaim mereka dan mereka akan kerjakan. untuk perbaikan kembali kemungkinan akan dibongkar lagi untuk dikerjakan," jelasnya. Ditanya soal berapa besar anggaran pemeliharaan, Sukri menjelaskan bahwa tidak ada lagi anggaran untuk itu karena merupakan tanggungjawab kontraktor untuk memperbaiki kembali jembatan yang rusak itu. "Itu kalau pemeliharaannya paling sebulan (November - Desember). Tidak dibiayai lagi karena kita suda bayar kontraktor. Dan itu satu keharusan dia untuk memperbaiki, kalau tidak kita bisa klaim dia," jelas Sukri. Ditanya mengenai kapan jembatan itu diperbaiki, Sukri menjelaskan bahwa pihak kontraktor telah meminta maaf karena ada proyek jembatan lagi yang belum selesai di kerjakan. "Kondisi musim barat ini kan belum selesai, nanti setelah itu kita akan perbaiki," ujarnya. Dari pantauan media ini, jembatan tambatan perahu Desa Lektama ini, seluruh landasan jembatan dari papan itu telah terlepas semuanya, yang hanya tiang-tiang beton saja. Papan-papan yang terlepas itu dikumpulkan dan ditaruh di pinggiran rumah milik warga desa setempat. Jembatan tambatan perahu yang rusak parah ini, tidak jauh dari Pendopo Bupati Tagop Soulisa dan rumah Penjabat Sekda AM. Laitupa, berkisar 500 meter saja. (AZMI) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Baru Dibangun Sudah Rusak, Kejaksaan Diminta Usut Proyek Jembatan Lektama Bursel . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||
| Posted: 17 Jan 2019 12:05 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Lantamal IX Gembleng Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri Balai Pengelolaan Transportasi Darat Maluku. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Komandan Lantamal IX Laksamana Pertama TNI Antongan Simatupang dalam amanatnya yang dibacakan oleh Wakil Komandan Lantamal IX Kolonel Marinir Supriyono mengucapkan selamat datang dan berlatih di Markas Komando Lantamal IX. Pada era globalisasi sekarang ini ada beberapa hal yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini diantaranya masalah ekonomi, moralitas dan Sumber Daya Manusia (SDM). SDM menjadi perhatian peting sehingga pembinaan SDM merupakan keharusan sejarah untuk mengantisipasi perubahan – perubahan cepat di pentas global. Salah satu pembinaan SDM dimulai dan dilakukan pada lingkungan kerja, sebagai upaya menanamkan jiwa kepemimpinan, disiplin, mental, moral dan etos kerja, kemandirian maupun keteladanan dalam bekerja dan kehidupan sehari – hari maka diperlukan pelatihan. Guna mewujudkan hal tersebut maka Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah XXIII Provinsi Maluku bekerjasama dengan Lantamal IX melatih para peserta. Hal ini diperlukan guna menunjang kinerja para peserta latihan untuk bekerja dikemudian hari. Kegiatan latihan dasar kepemimpinan ini walupun dilaksanakan dalam waktu yang singkat, namun bermakna dan menjadi bekal serta memberikan kontribusi positif bagi perubahan (Change), paradikma berfikir, bersikap dan berkarya sehingga terbangun karakter – karakter kepemimpinan yang berpengetahuan luas, terampil (Skill) dan sikap (Attitude). Lebih tegas dikatakan untuk mencapai pola pembentukan diharapkan memperhatikan faktor – faktor diantara Capasity yaitu kemampuan itelegensi dan kemampuan mengambil keputusan, Achievement yaitu memiliki keahlian pengetahuan dan prestasi, Rensponsibility yaitu dapat dipercaya mengambil inisiatif, keteguhan hati, percaya diri sendiri dan keinginan untuk mengatasi masalah, Participation yaitu kemampuan untuk aktif, kerjasama dan kemampuan menyesuaikan diri serta ramah. Diharapkan para peserta setelah dilaksanakan kegiatan ini memiliki mental dan fisik yang tangguh, memiliki jiwa Leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok, memiliki keimanan dan ketaqwaan pada agama yang dianut oleh masing – masing peserta. (DISPEN LANTAMAL IX) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Lantamal IX Gembleng Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri Balai Pengelolaan Transportasi Darat Maluku . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||
| Lantamal IX Gelar Upacara Bendera Mengenang Petempuran Laut Arafura Posted: 17 Jan 2019 12:05 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Lantamal IX Gelar Upacara Bendera Mengenang Petempuran Laut Arafura. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Peristiwa tersebut merupakan dampak dari konfrontasi Indonesia-Belanda akibat sengketa Irian Barat. Pertempuran ini merupakan jawaban dari Operasi Tri Komando Rakyat (Trikora) yang dilantangkan oleh Bung Karno di Yogyakarta 19 Desember 1961. Untuk mengenang pertempuran heroik yang terjadi 57 tahun silam itu, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IX Ambon menggelar berbagai kegiatan salah satunya yaitu upacara penaikan bendera di Lapangan Apel Mako Lantamal IX, Selasa (15/01/2019). Dipimpin Inspektur Upacara Asisten Intelijen Danlantamal IX Kolonel Laut (KH) Yus Harianto dan Komandan Upacara Danpomal Lantamal IX Letkol Laut (PM) Candra Hermawan, jalannya rangkaian upacara berlangsung lancar dan khidmat. Pada upacara itu, Inspektur Upacara membacakan amanat Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji yang menyampaikan bahwa upacara ini pada hakikatnya merupakan bentuk penghormatan kita semua terhadap para pahlawan bangsa, sekaligus untuk mengenang peristiwa di Laut Arafuru pada 57 tahun silam. Pertempuran Laut Arafuru yang terjadi pada tanggal 15 januari 1962 merupakan peristiwa heroik dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, meskipun akhirnya RI Matjan Tutul tenggelam secara gentle and brave bersama sang Komodor Yos Sudarso yang gugur sebagai kusuma bangsa. Pertempuran penuh semangat membela negara di Laut Arafuru telah memberikan keteladanan sejati kepada kita tentang nilai dan semangat kejuangan, yakni sikap kesatria, rela berkorban dan tak pernah gentar menghadapi musuh dalam mempertahankan wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Oleh sebab itu, nilai-nilai kejuangan tersebut harus diwarisi oleh seluruh prajurit TNI Angkatan Laut, agar tetap tegar dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan" ujar Kasal dalam amanatnya. Diakhir amanatnya, Kasal menekankan kepada kita semua untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kejuangan, patriotisme dan kepahlawanan serta nilai-nilai keteladanan yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita. hal tersebut sangat diperlukan dalam upaya mewujudkan tni angkatan laut yang profesional dan modern serta berkemampuan proyeksi regional dan berkomitmen global. Upacara dihadiri oleh pejabat Lantamal IX diantaranya Asisten Logistik Danlantamal IX Kolonel Laut (T) Aliyanto, Asisten Personel Lantamal IX Letkol Laut (S) Dede Suhendrawan dan para Kadis/Kasatker Lantamal IX serta diikuti personel militer Lantamal IX dan Yonmarhanlan IX serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lantamal IX. Selain melaksanakan upacara bendera untuk mengenang pertempuran Laut Arafuru, Lantamal IX juga akan menggelar acara doa bersama dan pemutaran film berjudul "Mengenang Pertempuran Laut Arafuru 15 Januari 1962" di Gedung Dr. J. Leimena Lantamal IX. (DISPEN LANTAMAL IX) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Lantamal IX Gelar Upacara Bendera Mengenang Petempuran Laut Arafura . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||
| Lokasi Layanan Mobil SIM Keliling Wilayah DKI Jakarta, Kamis 17 Januari 2019 Posted: 17 Jan 2019 12:05 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Lokasi Layanan Mobil SIM Keliling Wilayah DKI Jakarta, Kamis 17 Januari 2019. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Kamis, 17 Januari 2019 07:27 WIB PUSKOMINFO, BID HUMAS PMJ - Berikut lokasi layanan mobil SIM Keliling Wilayah DKI Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019, terdapat di beberapa lokasi sebagai berikut:1. Jakarta Pusat: Kantor Pos & Giro Lapangan Banteng 2. Jakarta Barat : Mall Ciputra, Grogol 3. Jakarta Selatan : Kampus Trilogi Kalibata 4. Jakarta Utara : Depan Pospol Teluk Intan, Penjaringan 5. Jakarta Timur : Dealer Honda Jl. Dewi Sartika - Jam operasional: 08.00 s/d 14.00 WIB - SIM Keliling hanya untuk memperpanjang SIM A & SIM C. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Lokasi Layanan Mobil SIM Keliling Wilayah DKI Jakarta, Kamis 17 Januari 2019 . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||
| Posted: 17 Jan 2019 12:05 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Polres Bitung Menggelar Konfrensi Pers Pengungkapan Kasus Pencurian Yang Terjadi Di Kota Bitung Selama Tahun 2018. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Humas Polres Bitung - Polres Bitung menggelar konfrensi Pers terkait pengungkapan kasus pencurian yang terjadi di kota Bitung selama tahun 2018 yang dilaksanakan di halaman parkir Sat Reskrim Polres Bitung, yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Bitung Edy Kusniadi, SH didampingi Kasubag Humas Polres Bitung AKP Idris Musa dan Kasie Propam Polres Bitung IPDA Jhon Koroh, Rabu (16/01/2019). Kapolres Bitung AKBP Stefanus Michael Tamuntuan, SIK M.Si, melalui Kasat Reskrim, AKP Edy Kusniady, SH menjelaskan kepada awak media ada berbagai macam modus dalam melakukan aksi tersebut, antara lain pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dengan cara masuk rumah malam hari dan mencongkel jendela dan pintu rumah target. Pencurian dengan berbagai modus tersebut berhasil kami tangkap, dalam satu bulan terakhir ini, dan sudah 9 (sembilan) orang tersangka beserta dengan barang bukti 12 unit kendaraan bermotor, barang elektronik, uang dan lain lain. Para tersangka sudah kami tahan dan dalam penyelidikan lebih lanjut serta dilimpahkan ke Kejaksaan untuk proses persidangan, serta melakukan tindakan tegas kepada mereka yang meresahkan masyarakat, yang merupakan residivis 2 sampai 6 kali, tersangka berinisial AR, KSA, GAG, NL, RB, AR dan BB paling sering melakukan kejahatannya diwilayah kecamatan Matuari, Maesa dan Aertembaga, dan mereka dikenakan pasal 363 ayat 1 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, pasal 2 dengan ancaman 9 tahun penjara, dan pencurian serta melakukan kekerasan diancam 9 sampai 12 tahun penjara.
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Polres Bitung Menggelar Konfrensi Pers Pengungkapan Kasus Pencurian Yang Terjadi Di Kota Bitung Selama Tahun 2018 . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||
| Sat Binmas Polres Bitung Berikan Pembinaan Kepada Pelajar Yang Bolos Sekolah Posted: 17 Jan 2019 12:05 AM PST | ||||||
| Kampanye Pertemuan Terbatas, Polres Bitung Dan Jajaran Melaksanakan Pengamanan Posted: 17 Jan 2019 12:05 AM PST | ||||||
| PEMBANGUNAN BENDUNGAN RANDUGUNTING SELUAS 205 HEKTAR DISOSIALISASIKAN Posted: 17 Jan 2019 12:04 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul PEMBANGUNAN BENDUNGAN RANDUGUNTING SELUAS 205 HEKTAR DISOSIALISASIKAN. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Sosialisasi dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana di Pendopo Kantor Kecamatan Japah, Rabu (16/1/2019), dengan dihadiri Bupati Djoko Nugroho, jajaran Forkopimda Blora, OPD terkait, Forkopimcam Japah, para Kepala Desa, perangkat dan masyarakat terdampak. Tidak hanya dari Kabupaten Blora saja, pihak BBWS Pemali Juana juga mengundang jajaran pemerintahan dari Kabupaten Pati dan Rembang dalam kegiatan sosialisasi ini. Pasalnya bendungan yang akan dibangun di Kecamatan Japah ini nantinya untuk irigasi pertanian di wilayah Kecamatan Kayen (Pati) dan Kecamatan Sumber (Rembang). Kepala BBWS Pemali Juana, Ir. H Ruhban Ruzziyatno, MT dalam acara sosialisasi itu menyampaikan bahwa pembangunan Bendungan Randugunting ini merupakan proyek strategis nasional yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. "Ada 65 bendungan yang dibangun di seluruh Indonesia sebagai penunjang infrastruktur pertanian. Salah satunya adalah Bendungan Randugunting yang akan dibangun di Kabupaten Blora ini. Kami mohon doa dan dukungan dari Bapak Bupati dan jajarannya bersama seluruh masyarakat untuk menyukseskan proyek besar ini," ucap Ir. H Ruhban Ruzziyatno, MT. Sementara itu, Kepala Seksi Danau dan Bendungan BBWS Pemali Juana, Wisnu Widoyono, mengatakan bahwa proyek Bendungan Randugunting ini akan memakai lahan seluas 205 hektar yang berada di wilayah dua desa, yakni Desa Kalinanas dan Desa Gaplokan, Kecamatan Japah.
"Pekerjaan akan dilaksanakan oleh rekanan yakni PT. Wijaya Karya yang akrab disebut WK, bersama dengan PT Andesmont Sakti (KSO) yang kontraknya telah ditandatangani pada 8 November 2018 lalu dengan nilai kontrak Rp 858.798.433.000,00," ungkapnya. "Dana sebesar itu bersumber dari APBN Tahun Jamak 2018-2022, dengan waktu pelaksanaan selama 1460 hari kalender dan masa pemeliharaan 365 hari kalender," lanjutnya. Menurutnya, bendungan ini berfungsi untuk menampung air hujan pada saat musim penghujan sehingga pada saat kemarau bisa difungsikan untuk irigasi pertanian yang meliputi wilayah Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati. "Luas genangannya adalah 187,19 hektar dengan daya tampungan normal sebanyak 10,40 juta meter kubik air. Selain untuk irigasi, bendungan ini juga untuk penyedia air baku yang bisa dimanfaatkan untuk PDAM. Blora akan mendapat jatah debit air 100 liter per detik," ucap Wisnu Widoyono. Bupati Djoko Nugroho yang berkesempatan hadir langsung dalam acara sosialisasi ini mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Pusat dan Kementerian PUPR yang telah memilih Blora sebagai lokasi proyek besar seperti bendungan Randugunting ini. "Blora tahun ini ada dua proyek bendungan nasional, yakni Bendungan Randugunting ini dan Bendungan Karangnongko. Randugunting di Japah tapi irigasinya untuk Pati dan Rembang. Begitu juga Karangnongko yang akan membendung sungai Bengawan Solo di Kecamatan Kradenan, namun airnya untuk Ngawi dan Bojonegoro. Inilah Indonesia, kita kesampingkan ego sektoral daerah untuk kepentingan nasional. Pasti Blora nanti akan dapat pahala yang besar karena bisa menolong beberapa Kabupaten tetangga," ujar Bupati disambut tepuk tangan hadirin. Terkait Bendungan Randugunting, Bupati berencana akan mengembangkannya menjadi daya tarik wisata baru yang ada di Kecamatan Japah. "Tidak dapat aliran air irigasinya tidak apa-apa. Nanti kita tata sebagai daya tarik wisata agar bisa menguntungkan untuk Blora. Apalagi tadi disampaikan Blora juga mendapatkan jatah air baku sebanyak 100 liter per detik, jadi bisa dimanfaatkan untuk PDAM wilayah Japah dan sekitarnya. Saya akan surati Pak Menteri agar sekalian dibangunkan jaringan air bersihnya," lanjut Bupati.
Karena bendungan akan dikerjakan multi years sampai tahun 2022, maka Bupati meminta BBWS Pemali Juana bersama kontraktor pelaksana bisa memperkerjakan warga sekitar, utamanya warga Desa Kalinanas dan Desa Gaplokan. Jika itu benar dilakukan, maka warga di kedua desa itu tidak ada yang menganggur. Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Kalinanas, Jani, yang meminta agar seluruh warga desanya bersama warga Desa Gaplokan diberi kesempatan untuk bekerja di proyek Bendungan Randugunting ini. "Kami berharap warga kami bisa bekerja ikut proyek ini, sekaligus yang mempunyai armada untuk mengangkut material bangunan. Disamping itu kami minta kejelasan kapan pembebasan lahan dilakukan, dan pembangunan jembatan layang karena jalan utama dari Japah menuju Kalinanas nantinya akan masuk daerah genangan bendungan," kata Jani. Mendengar permintaan Bupati dan Kepala Desa Kalinanas, Kepala BBWS Pemali Juana, Ir. H Ruhban Ruzziyatno, MT menyampaikan bahwa pembebasan lahan akan diupayakan pada bulan Maret mendatang. "Untuk tenaga kerja, kami pastikan bahwa warga Desa Kalinanas dan Gaplokan akan dilibatkan. Sesuai pesan Pak Presiden, prinsip kita adalah kerja, kerja, kerja. Jangan sampai ada masyarakat sekitar yang menganggur. Utamanya disesuaikan dengan kemampuannya," jawab Ir. H Ruhban Ruzziyatno, MT. Sementara itu, terkait usulan pembangunan jalan layang, menurutnya hal itu sudah masuk perencanaan proyek. Pihaknya juga berjanji akan memperbaiki akses jalan yang rusak akibat lalu-lalang kendaraan pengangkut material bangunan bendungan. "Nanti kita buatkan surat pernyataan dan perjanjian bersama tentang perbaikan jalan yang rusak akibat dilintasi kendaraan berat dan kendaraan material bangunan," ucapnya. Camat Sumber, Kabupaten Rembang, Kamdani, S.Sos, S.IP mengucapkan terimakasih kepada Bupati Blora yang telah menyediakan lahan pembangunan Bendungan Randugunting yang airnya nanti untuk irigasi pertanian di Rembang dan juga Pati. "Sudah lama kami di Rembang ingin memiliki bendungan besar untuk irigasi pertanian. Ternyata oleh Pemerintah Pusat ditempatkan di wilayah Blora. Terimakasih Pak Bupati Blora, semoga ini membawa berkah untuk Blora dan Allah akan membalas kebaikan warga Blora," ungkapnya. Sosialisasi diakhiri dengan ramah tamah antara Bupati, BBWS Pemali Juana, OPD terkait dan masyarakat umum. Turut hadir dalam acara tersebut Dandim 0721/Blora Letkol Inf Ali Mahmudi, SE, Kepala Bappeda Blora Ir. Samsul Arief, dan Kepala DPUPR Blora Ir. Samgautama Karnajaya MT. (Tim Berita Humas Protokol Setda Kabupaten Blora) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang PEMBANGUNAN BENDUNGAN RANDUGUNTING SELUAS 205 HEKTAR DISOSIALISASIKAN . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||
| Polresta Pontianak Kota Kembali Amankan Pelaku Penyalahgunaan Niaga BBM Posted: 17 Jan 2019 12:04 AM PST | ||||||
| WALI KOTA TERIMA HASIL PEMETAAN PREFERENSI KOMPETENSI JPT 751 ASN KOTA JAYAPURA Posted: 17 Jan 2019 12:04 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul WALI KOTA TERIMA HASIL PEMETAAN PREFERENSI KOMPETENSI JPT 751 ASN KOTA JAYAPURA. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  WALI KOTA JAYAPURA DR BENHUR TOMI MANO, MM (KANAN) MENERIMA HASIL PEMETAAN JABATAN PELAKSANA 751 ASN KOTA JAYAPURA DARI KEPALA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI ASN BKN PURWANTO (KIRI) DAN KEPALA BKN KANREG IX JAYAPURA PAULUS DWI LAKSONO (TENGAH) JAYAPURAKOTA – Kepala BKN Kanreg IX Jayapura Paulus Dwi Laksono dan Kepala Pusat Penilaian Kompentensi ASN Purwanto, menyerahkan hasil Pemetaan Preferensi Kompetensi Jabatan Pelaksana 751 ASN Kota Jayapura kepada Wali Kota Jayapura Dr Benhur Tomi Mano, MM. Pemerintah Kota Jayapura mendukung sistem merit dalam menyelenggarakan penilaian ASN di Kota Jayapura, dengan jumlah terbanyak di Papua 751 ASN. "Perangkat pendukung berupa ujian berbasis komputer, Kota Jayapura telah siap. Dalam waktu dekat, Wali Kota bersama BKN Kanreg IX dan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) akan melakukan uji kompetensi bagi Sekretaris Daerah Kota Jayapura dan beberapa OPD di Kota Jayapura," katanya pasca pertemuan dengan BKN Kanreg IX Jayapura dan Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN di ruang kerja Wali Kota Jayapura, Rabu 16 Januari 2019. Kepala BKN Kanreg IX Jayapura Paulus Dwi Laksono mengatakan sistem uji kompetensi Jabatan Pelaksana adalah berbasis aplikasi. "Kapanpun dapat dilaksanakan uji kompetensinya, Kota Jayapura pada uji kompetensi jabatan pelaksana melibatkan 751 ASN Kota Jayapura, akan dilanjutkan pada 21 Februari 2019 pemetaan Jabatan Pengawas yang akan diikuti 60 orang," katanya pasca berdiskusi bersama Wali Kota Jayapura di ruang kerjanya.  WALI KOTA JAYAPURA DR BENHUR TOMI MANO, MM (KANAN) MENERIMA HASIL PEMETAAN JABATAN PELAKSANA 751 ASN KOTA JAYAPURA DARI KEPALA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI ASN BKN PURWANTO (KIRI) DAN KEPALA BKN KANREG IX JAYAPURA PAULUS DWI LAKSONO (TENGAH) Tahun 2018, Kota Jayapura sudah menerapkan sistem penilaian merit yang artinya sudah tidak ada potensi kongkalikong pengisian jabatan. Uji kompetensi didasarkan pada penilaian kompetensi oleh tim seleksi oleh BKN Kanreg IX Jayapura. Pengisian jabatan kepala dinas atau kepala badan sudah dilakukan di Kota Jayapura. Pansel mencoba menilai dari beberapa kompetensi, seperti sosio kultura, manajerial dan teknis. Tim pansel terdiri dari kalangan akademisi Universitas Cenderawasih, mantan sekretaris daerah, pihak Provinsi Papua dan pihak BKN Kanreg IX Jayapura. Sementara itu, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN Purwanto memaparkan bahwa Pemetaan Jabatan berdasarkan UU Aparatur Sipil Negara nomor 5 tahun 2014, pembinaan manajemen ASN berbasis sistem merit. Ada tiga hal penting dalam sistem merit yaitu kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Konteks kompetensi memiliki standar yang sudah ditetapkan di suatu jabatan, diatur dalam Permen PANRB nomor 38 tahun 2017 dan ditindaklanjuti dengan setiap orang yang punya posisi jabatan ASN yang harus memiliki profil kompetensi. "Selama ini masing-masing instansi masih belum memiliki profil kompetensi. Konsep sistem merit yang tertuang dalam PP Nomor 11 tahun 2017, salah satu poinnya adalah dalam konteks membangun karir pegawai salah satu syaratnya adalah manajemen talent, yang harus memetakan profil kompetensinya dalam satu database," katanya.  WALI KOTA JAYAPURA DR BENHUR TOMI MANO, MM BERSAMA KEPALA BKN KANREG IX JAYAPURA PAULUS DWI LAKSONO, KEPALA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI ASN BKN PURWANTO, KEPALA BKPP KOTA JAYAPURA DR ROBERT J BETAUBUN, MMPD Jika suatu instansi sudah memiliki database profil maka akan mudah melakukan pengembangan karir baik dalam bentuk promosi maupun rotasi. Itulah alasan pengadaan pemetaan jabatan. Secara nasional harapan succession planning bisa diterapkan di masing-masing instansi, dengan syarat memiliki database profile. BKN di tahun 2015 sampai 2018 telah melakukan tahapan tersebut. Instansi daerah sangat punya kepentingan terhadap administrator karena pengisian jabatan untuk JPT Pratama (kepala dinas), harus berangkat dari administrator. Kalau sudah dilakukan pemetaan terkait soft competence manajerial pada saat pengisian jabatan, instansi tidak perlu melakukan assessment karena hasilnya bisa digunakan kembali. Selama ini assessment dianggap high cost akan menjadi minimize cost. "Tahun ini ada sekitar 2000 ASN yang diselesaikan BKN terbagi dalam beberapa daerah, fokusnya dilakukan di kantor regional," katanya. (HUMAS)
Humas Setda Kota Jayapura The post WALI KOTA TERIMA HASIL PEMETAAN PREFERENSI KOMPETENSI JPT 751 ASN KOTA JAYAPURA appeared first on Humas Pemerintah Kota Jayapura. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang WALI KOTA TERIMA HASIL PEMETAAN PREFERENSI KOMPETENSI JPT 751 ASN KOTA JAYAPURA . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||
| WALI KOTA TEGASKAN BELUM ADA KONFIRMASI PENERIMAAN CPNS KOTA JAYAPURA Posted: 17 Jan 2019 12:04 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul WALI KOTA TEGASKAN BELUM ADA KONFIRMASI PENERIMAAN CPNS KOTA JAYAPURA. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  WALI KOTA JAYAPURA DR BENHUR TOMI MANO, MM SAAT DITEMUI DI RUANG KERJANYA JAYAPURAKOTA – Wali Kota Jayapura Dr Benhur Tomi Mano, MM menegaskan untuk tidak mempercayai pemberitaan hoax di media massa online terkait CPNS Kota Jayapura. Penerimaan CPNS tahun 2018 lalu mendapat penolakan dari Pemerintah Provinsi Papua, agar seleksi menggunakan sistem manual. "Saya masih menunggu petunjuk dari Pemerintah RI yaitu dari MenPANRB dan BKN Pusat, tahun lalu pemerintah Provinsi Papua meminta untuk sistem manual atau offline namun belum dijawab pemrintah pusat" katanya di ruang kerja Wali Kota Jayapura, Rabu, 16 Januari 2019. Kota Jayapura sendiri mendukung proses seleksi CPNS menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang merupakan produk dari BKN. Wali Kota meminta BKN Kanreg IX Jayapura dan BKPP Kota Jayapura untuk berkoordinasi dengan MenPANRB untuk mengadakan seleksi CPNS berbasis CAT yang sebelumnya tertunda. Sebagai barometer di Papua dan merupakan smart city, Kota Jayapura siap dalam ujian berbasis sistem CAT. "Seleksi tersebut boleh diikuti oleh siapa saja yang berdomisili di Kota Jayapura, itulah mengapa kota ini dibangun dalam bingkai NKRI," katanya.  WALI KOTA JAYAPURA DR BENHUR TOMI MANO, MM BERSAMA KEPALA BKN KANREG IX PAULUS DWI LAKSONO DAN KEPALA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI ASN BKN PURWANTO Wali Kota kembali menegaskan jika ada informasi penerimaan di bulan Februari 2019, kepada warga Kota Jayapura untuk tidak mempercayainya. Pemerintah Kota Jayapura masih menunggu konfirmasi dari MenPANRB dan BKN Pusat. Jika benar informasi penerimaan pada bulan Februari 2019, kemungkinan untuk daerah khusus di tempat lain. (HUMAS)
Humas Setda Kota Jayapura The post WALI KOTA TEGASKAN BELUM ADA KONFIRMASI PENERIMAAN CPNS KOTA JAYAPURA appeared first on Humas Pemerintah Kota Jayapura. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang WALI KOTA TEGASKAN BELUM ADA KONFIRMASI PENERIMAAN CPNS KOTA JAYAPURA . Silahkan membaca berita lainnya. |
| You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
