» »Tanpa Label » Ketergantungan Narkoba, Ketua DPRD Buton Selatan Direhabilitasi
Friday, November 30, 2018

3:05 AM
Batlax.com
Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Ketergantungan Narkoba, Ketua DPRD Buton Selatan Direhabilitasi.

Ketergantungan Narkoba, Ketua DPRD Buton Selatan Direhabilitasi

Ketergantungan Narkoba, Ketua DPRD Buton Selatan Direhabilitasi

Posted: 29 Nov 2018 12:05 AM PST

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Ketergantungan Narkoba, Ketua DPRD Buton Selatan Direhabilitasi. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Ketua DPRD Buton Selatan

Rabu, 28 November 2018 08:14 WIB
PUSKOMINFO, BID HUMAS PMJ - Penyidik Polda Metro Jaya menyebutkan Ketua DPRD Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara La Usman menjalani rehabilitasi untuk mengatasi ketergantungan narkoba.

"Rencana tindak lanjut kemarin (Senin) sudah ada 'assement' BNNK Jakarta Selatan untuk diserahkan ke BNNP DKI dilakukan rehab," kata Kepala Bidang Humas (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono di Jakarta, Selasa (27/11/2018) kemarin.

Kabid Humas mengatakan berdasarkan hasil penilaian itu diketahui La Usman telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak setahun terakhir.

Dari hasil penyidikan, Ketua DPRD Buton Selatan dari Fraksi PAN itu mengaku membeli sabu dari pengemudi berinisial L yang biasa mengantarkannya ketika berada di Jakarta. Kabid Humas menuturkan La Usman membeli sabu sebanyak satu gram seharga Rp 1,5 juta kepada L yang telah dua kali bertransaksi.

Sebelumnya, Ketua DPRD Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, La Usman ditangkap anggota Polda Metro Jaya terkait penyalahgunaan narkoba. Ketua DPRD Buton Selatan dari Fraksi PAN itu diringkus anggota Polda Metro Jaya di Hotel Red Planet lantai 2 Kamar 216 Jalan Samanhudi Jakarta Pusat pada Jumat (23/11/2018) sekira pukul 23.00 WIB.

Dari La Usman, polisi menyita dua cangklong bekas pakai yang ditemukan pada saku celana tersangka dan toilet, tiga buah korek api gas dan satu unit telepon seluler.

Ketua DPRD Kabupaten Buton Selatan La Usman dinyatakan positif mengonsumsi narkotika jenis sabu. Dari pemeriksaan, La Usman mengaku kepada penyidik mengonsumsi sabu untuk menghilangkan rasa lelah dan stres atas pekerjaan yang menumpuk.

"Jadi yang bersangkutan (pakai narkoba) untuk tidak capek, katanya banyak pekerjaan," kata Kabid Humas.

Selain itu, kata Kabid Humas, tersangka juga mengaku sudah mengonsumsi sabu selama satu tahun terakhir. "Sudah setahunan (pakai narkoba), mudah-mudahan dengan rehabilitasi bisa taubat," ujar Kabid Humas.
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Ketergantungan Narkoba, Ketua DPRD Buton Selatan Direhabilitasi . Silahkan membaca berita lainnya.

Polda Metro Jaya Perkuat Kerja Sama dengan FBI-Interpol Tangkal Kejahatan Pornografi Anak Online

Posted: 29 Nov 2018 12:05 AM PST

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Polda Metro Jaya Perkuat Kerja Sama dengan FBI-Interpol Tangkal Kejahatan Pornografi Anak Online. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Tangkal Pornografi Anak, Polda Metro Kerja Sama dengan FBI-Interpol

Rabu, 28 November 2018 07:31 WIB
PUSKOMINFO, BID HUMAS PMJ - Polda Metro Jaya memperkuat kerja sama dengan sejumlah lembaga penegak hukum internasional dalam rangka menangkal kejahatan pornografi anak secara online. Kejahatan pornografi anak tersebut menjadi perhatian bagi sejumlah negara di dunia dan dibahas dalam "36th Meeting of The Interpol Specialists Group on Crimes Against Children" di Singapura .

"Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melalui Subdit IV Cyber Crime terus aktif dalam bekerjasama pengungkapan kejahatan pornografi anak. Baik melalui jalur penegakan hukum secara Internasional melalui FBI, Interpol, HSI, juga partisipasi penyedia jasa layanan di internet dan badan organisasi lain, seperti NMEC (National Missing and Exploitation Children) juga kementerian PPA RI dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan pornografi anak," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Adi Deriyan dalam keterangannya, Selasa (27/11/2018).

Kejahatan pornografi anak ini dibahas dalam 36th Meeting of The Interpol Specialists Group on Crimes Against Children di Singapura yang berlangsung selama 26-19 November 2018. Dalam kegiatan itu, perwakilan Polri yaitu Kasubdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Roberto Pasaribu dan Kompol Dhany Aryanda bersama perwakilan DHS, Homeland Security Investigation, USA, memaparkan hasil kerjasama dalam kasus distribusi foto dan video anak Indonesia sebagai korban pada 2017-2018.

Polri sendiri sudah berperan aktif dalam satuan tugas khusus di Violent Crimes Against Children Task Force (VCACTF) sejak 2010. VCACTF merupakan lembaga yang dibentuk oleh MCCU-FBI dan beranggotakan 60 negara dan terhubung dengan seluruh penyedia jasa layanan di internet.

Terkait kejahatan pornografi anak ini, Polda Metro Jaya sendiri sudah berhasil melakukan pengungkapan sejumlah kasus. Kasus yang diungkap antara lain kasus kelompok LoliCandy Grup yang menggunakan Facebook sebagai sarana berkomunikasi, Borneo Case yang menggunakan Skype dan grup pelaku yang menggunakan Twitter. "Pelaku di Indonesia ini melakukan kolaborasi melalui Whatsapp dan Telegram Internasional Grup," kata AKBP Roberto Pasaribu.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, Polda Metro Jaya bekerja sama dengan HSI, FBI dan Interpol dalam menyebar informasi terkait para pelaku yang tersebar di 43 negara. Pada Agustus 2018, kepolisian Guatemala juga mengamankan 2 pelaku terkaut kasus LoliCandy Grup dan menyita 43 ponsel, 7 hard drives, 12 sd cards, dan 8 usb flash drives berkaitan dengan distribusi material pornografi tersebut.
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Polda Metro Jaya Perkuat Kerja Sama dengan FBI-Interpol Tangkal Kejahatan Pornografi Anak Online . Silahkan membaca berita lainnya.

Polsek Beji Tangkap Dua Pencuri Kabel di Proyek TOD Rusun Pondok Cina

Posted: 29 Nov 2018 12:05 AM PST

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Polsek Beji Tangkap Dua Pencuri Kabel di Proyek TOD Rusun Pondok Cina. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Barang Bukti Kabel di Proyek TOD Rusun Pondok Cina yang Dicuri (foto: Wahyu M/Okezone)
Rabu, 28 November 2018 06:45 WIB
PUSKOMINFO, BID HUMAS PMJ - Satreskrim Polsek Beji menangkap dua pelaku pencuri kabel di Proyek TOD (Transit Oriented Development) Rusun PT PP Pondok Cina, Beji, Kota Depok, Selasa (27/11/2018).

Selain dua tersangka yang sudah ditangkap, 1 orang pelaku masih menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kapolsek Beji, Kompol Yenny Angraeni Sihombing mengatakan dari tersangaka Ai (27 tahun), dan M alias Kebo (32 tahun) polisi menyita barang bukti hasil kejahatan berupa kabel sepanjang 70 meter. Keduanya dapat ditangkap dari hasil rekaman CCTV yang berada di sekitar lokasi.

"Saat itu anggota Reskrim Polsek Beji Brigadir Hadiyanto sedang melakukan observasi wilayah di sekitar lokasi kemudian melihat tersangka dan langsung menangkap pelaku. Pertama pelaku yang berhasil kita tangkap Ai lalu setelah dikembangkan ke rumah kontrakannya di Kota Depok, anggota kembali menangkap M alias Kebo saat sedang tidur di ruang teras tamu," ucap Kapolsek, Selasa (27/11/2018).

Kapolsek menuturkan, usai menangkap tersangka Ai dan melakukan pengembangan, polisi dapat menangkap M di kontrakanya dan salah satu pelaku melarikan diri. Kapolsek juga mengaku, saat ini sudah mengantongi identitas pelaku dan sedang melakukan pengejaran.

"Aksinya terekam CCTV bersama dua tersangka yang tertangkap. Pelaku yang kabur masih dalam pengejaran," imbuhnya.

Dalam pemeriksaan terungkap, rencana kabel hasil curian akan dijual di tukang loakan barang bekas di Depok. Nantinya hasil penjualan itu akan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

"Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kedua pelaku dikenakan Pasal 363 KUHP tentang pencurian. Mereka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara," pungkasnya.
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Polsek Beji Tangkap Dua Pencuri Kabel di Proyek TOD Rusun Pondok Cina . Silahkan membaca berita lainnya.

Lokasi Layanan Mobil SIM Keliling Wilayah DKI Jakarta, Rabu 28 November 2018

Posted: 29 Nov 2018 12:05 AM PST

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Lokasi Layanan Mobil SIM Keliling Wilayah DKI Jakarta, Rabu 28 November 2018. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Lokasi Mobil SIM Keliling di Jakarta Tetap Buka Buka di Hari Libur Tahun Baru 1440 Hijriah

Rabu, 28 November 2018 06:39 WIB
PUSKOMINFO, BID HUMAS PMJ - Berikut lokasi layanan mobil SIM Keliling Wilayah DKI Jakarta, Rabu, 28 November 2018, terdapat di beberapa lokasi sebagai berikut:

1. Jakarta Pusat: Plaza Timur Gelora Bung Karno, Senayan
2. Jakarta Barat : Universitas Trisakti Grogol
3. Jakarta Selatan : Kampus STEKPI Kalibata
4. Jakarta Utara : Pospol Teluk Intan, Penjaringan
5. Jakarta Timur : Dealer Honda Jl. Dewi Sartika 

- Jam operasional: 07:00 s/d 14:00 WIB
- SIM Keliling hanya untuk memperpanjang SIM A & SIM C.
- SIM habis masa berlakunya walaupun 1 hari tidak dapat diperpanjangg, SIM dapat diberlakukan kembali dengan proses penerbitan SIM baru sesuai dengan golongan SIM

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Lokasi Layanan Mobil SIM Keliling Wilayah DKI Jakarta, Rabu 28 November 2018 . Silahkan membaca berita lainnya.

Pembantu Rumah Tangga Dalangi Aksi Pencurian di Rumah Majikan di Bekasi

Posted: 29 Nov 2018 12:05 AM PST

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Pembantu Rumah Tangga Dalangi Aksi Pencurian di Rumah Majikan di Bekasi. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Empat tersangka pelaku pencurian uang dan barang berharga di sebuah rumah dan toko di Jalan Buwek, RT 02 RW 20, Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Foto diambil Selasa (27/11/2018).

Selasa, 27 November 2018 22:42 WIB
PUSKOMINFO, BID HUMAS PMJ - Polres Metro Bekasi membekuk empat tersangka pelaku pencurian di sebuah rumah dan toko material di Jalan Buwek, RT 02/20, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Kasatreskrim Polres Metro Bekasi AKBP Rizal Marito mengatakan, otak aksi pencurian di rumah dan toko itu ialah MS, pekerja rumah tangga, si pemilik rumah dan toko tersebut.

Dalam aksi itu, para pelaku menggasak uang tunai sebesar Rp 2,2 miliar dan emas 1,2 kilogram senilai Rp 700 juta milik korban.

"Kami amankan satu orang pelaku atas nama MS, yang bersangkutan adalah orang yang bekerja di tempat kejadian perkara ataupun di rumah tersebut. Keseluruhan ada enam tersangka," kata AKBP Rizal di Mapolres Metro Bekasi, Selasa (27/11/2018).

Dalam kasus itu, MS menginfokan kepada keempat pelaku lainnya berinisial R, H, A, dan N soal letak tempat uang dan barang berharga milik korban di rumah itu.

"Dia (MS) memberitahukan pelaku lainnya bahwa majikannya tidak ada di rumah, dan terdapat tempat-tempat penyimpanan uang serta barang berharga di dalam rumah," ujar AKBP Rizal.

Setelah diberi tahu MS, keempat pelaku lain langsung melakukan pencurian di rumah tersebut. Saat beraksi, MS dan majikannya tidak berada di rumah. Kondisi rumah yang kosong dimanfaatkan para pelaku untuk menggasak uang dan barang berharga milik korban yang sudah diketahui letaknya.

"Dua pelaku yang jadi eksekutor masuk ke dalan rumah lalu mencari uang tunai dan barang berharga yang disimpan di dalam lemari, dua pelaku lainnya berjaga di luar memantau situasi," kata AKBP Rizal.

Usai mencuri uang dan barang berharga milik korban, para pelaku kabur. Saat korban pulang dari luar kota kaget mengetahui uang dan barang berharganya hilang. Korban langsung melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian. Polisi melakukan penyelidikan, salah satunya memeriksa MS.

"MS awalnya dijadikan saksi selama proses pemeriksaan. Dia kami periksa dan ternyata benar dari bukti-bukti penyelidikan mengarah ke MS," ujar AKBP Rizal.

Berdasarkan informasi dari MS, polisi kemudian menangkap R dan H yang menjadi eksekutor. Polisi juga menangkap IF yang merupakan penadah barang hasil curian.

"Kami tangkap satu per satu di wilayah Purwokerto kemudian di wilayah Purbalingga," kata AKBP Rizal.

Dua pelaku lainnya yaitu A dan N masih diburu polisi.

Polisi mengamankan barang bukti berupa uang Rp 301 juta, satu unit mobil Honda jazz, satu unit sepeda motor Honda Beat, satu unit sepeda motor Ninja 250R dan dua unit handphone yang dibeli pelaku dengan uang hasil curian.
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pembantu Rumah Tangga Dalangi Aksi Pencurian di Rumah Majikan di Bekasi . Silahkan membaca berita lainnya.

Pemeriksaan Rocky Gerung Terkait Kasus Hoax Ratna Sarumpaet Dijadwal Ulang

Posted: 29 Nov 2018 12:05 AM PST

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Pemeriksaan Rocky Gerung Terkait Kasus Hoax Ratna Sarumpaet Dijadwal Ulang. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengungkapkan Ratna Sarumpaet resmi ditahan di Polda Metro Jaya atas kasus penyebaran hoaks pada Jumat (5/10/2018).

Selasa, 27 November 2018 15:35 WIB
PUSKOMINFO, BID HUMAS PMJ - Polda Metro Jaya akan mengagendakan kembali pemeriksaan terhadap pengamat politik Rocky Gerung terkait kasus hoax Ratna Sarumpaet. Rocky sedianya akan diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Selasa (27/11/2018) ini pukul 14.00 WIB.

"Untuk Bapak Rocky melalui kuasa hukum minta dijadwalkan ulang karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Tentunya nanti penyidik akan menjadwalkan ulang," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Selasa (27/11/2018).

Menurut Kabid Humas, pemeriksaan itu dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait alur pengiriman foto wajah Ratna dalam kasus hoax penganiayaan Ratna. "Berkaitan dengan alur daripada pengiriman foto dan sebagainya," kata Kabid Humas.

Pada Kamis pekan lalu, kejaksaan mengembalikan berkas perkara kasus hoax yang melibatkan Ratna kepada Polda Metro Jaya. Pengembalian berkas itu dilakukan karena masih ada kekurangan syarat formal dan material yang perlu dilengkapi penyidik dari kepolisian.

Selain Rocky Gerung, polisi juga memanggil Wakil Ketua Tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Nanik S Deyang untuk kasus yang sama. Nanik pun datang memenuhi panggilan polisi. Ia tiba di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Selasa sekira pukul 10.00 WIB hari ini.
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pemeriksaan Rocky Gerung Terkait Kasus Hoax Ratna Sarumpaet Dijadwal Ulang . Silahkan membaca berita lainnya.

Rocky Gerung dan Nanik S Deyang Diperiksa Hari Ini Sebagai Saksi Penyebaran Hoax Ratna Sarumpaet

Posted: 29 Nov 2018 12:05 AM PST

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Rocky Gerung dan Nanik S Deyang Diperiksa Hari Ini Sebagai Saksi Penyebaran Hoax Ratna Sarumpaet . Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Selasa, 27 November 2018 12:31 WIB
PUSKOMINFO, BID HUMAS PMJ - Pengamat politik Rocky Gerung dan nanik S Dayang akan diperiksa Polda Metro Jaya, Selasa (27/11/2018). Mereka dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus penyebaran informasi hoax dengan tersangka Ratna Sarumpaet.

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, Polda Metro Jaya telah melayangkan surat pemanggilan kepada keduanya. Sesuai dengan surat pemanggilan, pemeriksaan akan dilakukan hari ini.

"Iya benar. Ibu Nanik dipanggil hari ini, sekira siang hari ya," tandas Kabid Humas kepada wartawan, Selasa (27/11/2018) pagi.

Untuk diketahui, khusus pemanggilan Nanik ini adalah yang kedua kalinya. Sebelumnya, ia telah dipanggil pada bulan Oktober lalu dan diberikan sekitar 30 pertanyaan. Ibu kandung Atika Hasiholan, Ratna Sarumpaet sendiri telah ditahan sejak awal Oktober lalu dan statusnya telah menjadi tersangka penyebaran hoax, terkait pengakuannya tentang penganiayaan atau pun pengeroyokan yang dilakukan beberapa orang di Bandung, Jawa Barat.

Dalam kasus tersebut, Ratna Sarumapet dikenakan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 28 juncto Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hingga kini, penyidikan kasus Ratna Sarumpaet masih terus berjalan di Polda Metro Jaya.
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Rocky Gerung dan Nanik S Deyang Diperiksa Hari Ini Sebagai Saksi Penyebaran Hoax Ratna Sarumpaet . Silahkan membaca berita lainnya.

Terjaring Razia Lalu Lintas, Dua Pemuda Tambora Kedapatan Miliki Dua Paket Sabu di Saku Celana

Posted: 29 Nov 2018 12:05 AM PST

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Terjaring Razia Lalu Lintas, Dua Pemuda Tambora Kedapatan Miliki Dua Paket Sabu di Saku Celana . Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Kapolsek Tambora, Kompol Iverson Manossoh, SH

Selasa, 27 November 2018 12:02 WIB
PUSKOMINFO, BID HUMAS PMJ - Anggota Unit Sabhara Polsek Metro Tambora menangkap dua orang pengendara sepeda motor yang kedapatan memiliki narkoba jenis sabu di Jl Latumenten RT 010/ 001 Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat, Minggu 25/11/2018). Keduanya yaitu berinisial 'RH' (33 tahun) dan 'EF' (24 tahun), ditangkap saat terjaring razia lalu lintas lantaran tidak mengenakan helm.

Kapolsek Metro Tambora, Kompol Iverson Manossoh, SH, didampingi Kanit Reskrim, AKP Supriyatin, SH, MH menerangkan, penangkapan keduanya bermula ketika anggota Polsek melakukan pengaturan lalin sore hari, mencegah kemacetan di Jalan Latumenten Raya wilayah Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat.

Kapolsek menjelaskan, saat itu anggota mencurigai kepada tersangka yang mengendarai sepeda motor tanpa memakai helm dan sepeda motor tanpa plat nomer dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Kemudian anggota Polsek dibantu satu Banpol memberhentikan tersangka ketika diperiksa tersangka tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraannya.

"Saat diadakan pemeriksaan badan terhadap tersangka, anggota kami menemukan dua paket sabu yang dibungkus dengan pembalut wanita dari saku celana," tutur Kapolsek, Selasa (27/11/2018). 

Kapolsek kembali memaparkan, saat akan ditangkap salah satu tersangka 'EF' berusaha untuk melarikan diri ke arah mall Seasons City, Jakarta. Namun dengan cepat anggota mengejar dan akhirnya dapat menangkap tersangka. "Pelaku kami bawa ke komando untuk pengembangan dan penyidikan lebih lanjut. Kasus ini masih kita kembangkan oleh unit Reskrim untuk mengungkap jaringan narkoba lainnya," tutup Kapolsek.
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Terjaring Razia Lalu Lintas, Dua Pemuda Tambora Kedapatan Miliki Dua Paket Sabu di Saku Celana . Silahkan membaca berita lainnya.

Sejak 1 Hingga 24 November, E-TLE Rekam 3.624 Pelanggar Lalu Lintas

Posted: 29 Nov 2018 12:05 AM PST

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Sejak 1 Hingga 24 November, E-TLE Rekam 3.624 Pelanggar Lalu Lintas. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
E-TLE 'Tangkap' 3.624 Pelanggar Lalu Lintas
Selasa, 27 November 2018 11:02 WIB
PUSKOMINFO, BID HUMAS PMJ - Electronic traffic law enforcement (e-TLE) atau sistem tilang elektronik merekam 3.624 pelanggaran lalu lintas. Data itu tercatat sejak 1-24 November 2018.

"Surat pemberitahuan penilangan semua sudah sampai ke alamat (sesuai data STNK)," ujar Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf kepada wartawan, Selasa (27/11/2018).

Rekaman didapat dari CCTV Jalan Medan Merdeka dan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. CCTV di Jalan Medan Merdeka 'menangkap' 1.156 pelanggar. Sedangkan 2.469 pelanggar merupakan pelintas di Jalan MH Thamrin.

Hingga 24 November, baru 1.917 pelanggar yang mengonfirmasi penilangan. Konfirmasi pun tak semuanya langsung dilakukan pelanggar. Sementara itu, 1.707 tercatat belum mengonfirmasi penilangan.

Ditlantas Polda Metro Jaya juga berencana menambah 81 CCTV. Alat itu bakal dipasang di 25 titik wilayah DKI Jakarta.
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Sejak 1 Hingga 24 November, E-TLE Rekam 3.624 Pelanggar Lalu Lintas . Silahkan membaca berita lainnya.

Puluhan Preman di Sekitar Kantor Puspemkot Tangerang Diamankan Polisi

Posted: 29 Nov 2018 12:05 AM PST

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Puluhan Preman di Sekitar Kantor Puspemkot Tangerang Diamankan Polisi. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.


Selasa, 27 November 2018 07:56 WIB
PUSKOMINFO, BID HUMAS PMJ - Petugas gabungan mengamankan puluhan preman yang diduga akan bentrok di kawasan Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangerang. Bentrokan yang nyaris terjadi antara kedua kelompok tersebut diduga lantaran perebutan lahan parkir Kantor Disdukcapil Kota Tangerang.

Kasubbag Humas Polres Metro Tangerang Kompol Abdul Rochim mengatakan, pihaknya mengamankan 29 preman yang akan terlibat bentrok. "Yang diamankan 29 orang. Mereka campuran dari kelompok Ambon, Kupang dan Modernland," ujarnya kepada wartawan, Senin (26/11/2018).

Menurut Kompol Abdul Rochim, puluhan preman itu diamankan dibeberapa titik, seperti di kantor BPJS, lapangan Sukun, Modernland, dan Taman Potret sebelum terjadinya bentrok.

Kompol Abdul Rochim juga menyebut, rencana bentrokan lantaran perebutan lahan parkir Kantor Disdukcapil Kota Tangerang. "Itu karena memperebutkan lahan parkir Disdukcapil. Situasi sudah aman terkendali," imbuhnya.

Seperti diketahui, gedung kantor pelayanan Disdukcapil Kota Tangerang rencananya akan pindah dari alamat sebelumnya yakni Cikokol ke depan kantor Puspemkot Tangerang.
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Puluhan Preman di Sekitar Kantor Puspemkot Tangerang Diamankan Polisi . Silahkan membaca berita lainnya.

Dua Pencuri Mobil Taksi Online Ditangkap Polsek Metro Kebayoran Lama

Posted: 29 Nov 2018 12:05 AM PST

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Dua Pencuri Mobil Taksi Online Ditangkap Polsek Metro Kebayoran Lama . Silahkan baca dan menyimak artikelnya.


Selasa, 27 November 2018 07:16 WIB
PUSKOMINFO, BID HUMAS PMJ - Jajaran Polsek Metro Kebayoran Lama Polres Metro Jakarta Selatan menangkap dua pelaku pencurian mobil taksi online. Dalam menjalankan aksinya, keduan pelaku yakni AF alias Ompong (23 tahun) dan M (31 tahun), berpura-pura sebagai penumpang dan mengaku sebagai anggota Polri dari BNN.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan pada Senin (26/11/2018) kemarin, Polsek Metro Kebayoran Lama berhasil mengamankan tersangka kasus pencurian dengan TKP Pasar Bata Putih Jalan. Kramat, Grogol Selatan, Keb. Lama, Jakarta Selatan.

Menurut Kabid Humas, dalam melakukan aksinya pelaku berpura-pura sebagai penumpang taksi online lalu membawa kabur mobil korban.

Kabid Humas menjelaskan, kejadian berawal pada tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 15.40 WIB saat korban selaku pengemudi taksi online mendapat order dari tersangka di daerah Jakarta Timur dengan tujuan Citraland, Jakarta Barat. Kemudian, lanjut Kabid Humas, korban menjemput tersangka dan mengantarnya ke tujuan.

Dalam perjalanan tersangka mengaku anggota Polri dari BNN yang akan menangkap gembong narkoba. "Sesampai di Citraland pelaku meminta diantar ke Mall Jelambar dan sesampainya di sana tersangka meminta diantar lagi ke TKP dengan alasan gembong narkobanya sudah berpindah tempat, perpindahan dari Jelambar ke TKP tidak menggunakan aplikasi karena tersangka mengatakan memiliki uang Rp 500,000 untuk ongkos," jelas Kabid Humas.

Sesampainya di TKP, kata Kabid Humas, tersangka meminta korban untuk mencari gembong narkoba yang berjualan ayam di Pasar Bata Putih. Sekitar 100 M berjalan, korban lalu sadar sudah ditipu tersangka dan sekembalinya ke TKP mobil milik korban sudah tidak ada.

"Dalam kasus ini barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) unit mobil sigra warna putih, Pakaian tersangka AF, 1 (satu) buah STNK, 2 (dua) unit HP dan 1 (satu) buah tas kecil," kata Kabid Humas.

Akibat perbuatannya tersangka AF dikenakan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara. Sedangkan M Pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Dua Pencuri Mobil Taksi Online Ditangkap Polsek Metro Kebayoran Lama . Silahkan membaca berita lainnya.

Patroli Tim Jalak Sat Sabhara Polres Bitung Beri Teguran Siswa Bolos Sekolah

Posted: 29 Nov 2018 12:05 AM PST

Bhabinkamtibmas Mediasi Perselisihan Antar Pemuda Dari Dua Kelurahan Bertetangga

Posted: 29 Nov 2018 12:05 AM PST

Patroli Tim Jalak Sat Sabhara Polres Bitung Beri Teguran Siswa Bolos Sekolah

Posted: 29 Nov 2018 12:05 AM PST

Bhabinkamtibmas Mediasi Perselisihan Antar Pemuda Dari Dua Kelurahan Bertetangga

Posted: 29 Nov 2018 12:05 AM PST

Polisi Berhasil Ringkus Pelaku Jambret Depan Gereja Katedral

Posted: 29 Nov 2018 12:04 AM PST

Kapolresta Pontianak Kota Ingatkan Para Tokoh Masyarakat Untuk Menjaga Toleransi Jelang Pileg dan Pilpres 2019

Posted: 29 Nov 2018 12:04 AM PST

PUSTERAD LAKSANAKAN ASISTENSI DI KODIM TOBELO

Posted: 29 Nov 2018 12:04 AM PST

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul PUSTERAD LAKSANAKAN ASISTENSI DI KODIM TOBELO. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Tobelo (25/11), Pusat Teritorial Angkatan Darat yang diwakili Letkol Kav Dedi Safrudin melaksanakan asistensi pelaksanaan latihan teknis teritorial Kodim 1508/Tobelo.

Latihan yang dilaksanakan selama 6 hari tersebut dilaksanakan di Kecamatan Tobelo Area yang melibatkan 100 personel Babinsa jajaran Kodim 1508/Tobelo, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pembinaan teritorial para personel Babinsa sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif guna menciptakan situasi wilayah yang kondusif dan mencegah faham radikal di wilayahnya sehingga dapat dilaksanakan deteksi dini  dan pencegahan dini untuk segera diambil tindakan selanjutnya.

Sementara itu Letkol Kav Dedi dalam keterangannya menyampaikan bahwa Pusterad melaksanakan asistensi latihan ini karena ini merupakan pilot project yang nantinya akan dilaksanakan di seluruh Kodim se-Indonesia, untuk itu kita dalam pelaksanaannya kita dampingi sehingga kegiatan latihan ini dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan menghasilkan output yang maksimal. (Penrem 152)
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang PUSTERAD LAKSANAKAN ASISTENSI DI KODIM TOBELO . Silahkan membaca berita lainnya.

KOREM GELAR PERSAMI SAKA WIRA KARTIKA

Posted: 29 Nov 2018 12:04 AM PST

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul KOREM GELAR PERSAMI SAKA WIRA KARTIKA. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Ternate (25/11), Korem 152/Babullah menggelar Perkemahan Sabtu Minggu (Persami) Saka Wira Kartika bertempat di Lapangan Makoramil 1501-01/Ternate Kota Kel. Kasturian Ternate Utara.

Kegiatan yang diikuti oleh 50 anggota Saka Wira Kartika dari sekolah se-Kota Ternate berlangsung selama 2 hari diisi berbagai kegiatan dalam rangka pembinaan kepramukaan bagi generasi muda sehingga dapat mencetak generasi-generasi yang berkompeten dan berkualitas serta tangguh. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapusdiklatda Prov Malut H. Yusuf, Kasiter Korem 152/Bbl Letkol Inf Laode M Sabarudin, Danramil Kota Kapten Inf Sentot Teguh Hartanto.

Sementara itu dalam sambutannya Danrem 152/Babullah yang dibacakan oleh Kasiter  menyampaikan bahwa pendidikan melalui perkemahan yang dilaksanakan ini akan dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi seluruh anggota Pramuka Saka Wira Kartika  sebagai generasi muda harapan bangsa yang memiliki wawasan dan pengetahuan, untuk lebih siap memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa dimasa-masa mendatang, yang tentunya akan semakin berat dan kompleks, sebagai akibat dari meningkatnya intensitas permasalahan yang harus dihadapi oleh bangsa ini. Disamping itu juga, melalui  perkemahan yang kalian ikuti ini, semua anggota Pramuka dapat berperan   secara nyata dalam mengisi kemerdekaan dengan turut aktif membangun kehidupan   berbangsa   dan bernegara di daerah Lampung,  maka  terlebih dahulu  kalian harus memahami dengan baik dan benar akan bela negara. (Penrem 152)
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang KOREM GELAR PERSAMI SAKA WIRA KARTIKA . Silahkan membaca berita lainnya.

Hery Dosinaen Perintahkan SKPD Membayar TPP ASN Papua

Posted: 29 Nov 2018 12:04 AM PST

Hery Dosinaen Perintahkan SKPD Membayar TPP ASN Papua
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sebelum berakhirnya tahun anggaran 2018, Pemerintah Provinsi Papua akan menyelesaikan pembayaran Tunjangan Pendapatan Penghasilan (TPP) terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal ini ditegaskan Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP, MSi dalam arahannya pada apel gabungan di halaman Kantor Gubernur Papua, Dok II Jayapura, Senin (26/11/).

"Meskipun tahun ini ada keterlambatan dalam pembayaran TPP, tetapi hari ini saya perintahkan kepada kepala keuangan dan semua SKPD wajib menyelesaikan pembayaran TPP. Tahun ini semua harus selesai, tidak boleh lagi ada tunggakan," tegas Sekda Hery Dosinaen.

Sebab, kata Sekda Hery Dosinaen, anggaran untuk pembayaran TPP sudah disiapkan. Namun demikian, disiplin ASN harus tetap ditingkatkan, sebab hal itu merupakan kewajiban. "Saya ingatkan disiplin terus ditingkatkan dan menjalankan kewajibannya dalam tugas," katanya.

Pembayaran TPP itu, lanjut Sekda Hery Dosinaen, merupakan bentuk perhatian gubernur kepada ASN dalam meningkatkan kesejahteraan ASN, meskipun tahun ini ada keterlambatan didalam pembayaran TPP.

"Saya kembali ingatkan agar pembayaran TPP menjadi perhatian. Semua kepala SKPD wajib menyelesaikan TPP bagi ASN," tandasnya.

Seperti diketahui penilaian TPP dilihat dari daftar kehadiran dan aktivitas kerja pegawai. Semua hasil penilaian TPP tergantung dari kehadiran pegawai itu sendiri. Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan Provinsi Papua, Ridwan Rumasukun menyebutkan TPP akan dibayarkan langsung tiga bulan.

"Jadi, untuk triwulan pertama sudah bisa diminta dan SK sudah keluar minggu kemarin" kata Ridwan, Senin 30 April 2018. Berkas yang diajukan SKPD yang bersangkutan tergantung dari tingkat kehadiran pegawai dan aktivitas disiplin pegawai. "Makin rajin pegawai, makin banyak ia memperoleh tunjangan ini," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

Anggiat Situmorang Prioritas Perbaikan SDM di RSUD Jayapura

Posted: 29 Nov 2018 12:04 AM PST

Anggiat Situmorang Prioritas Perbaikan SDM di RSUD Jayapura
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pelaksana Tugas (Plt) Dirut RSUD Jayapura Anggiat Situmorang menilai hal paling utama yang mesti diperbaiki secepatnya di rumah sakit milik pemerintah tersebut, adalah masalah sumber daya manusia (SDM).

Tak sampai disitu, aparatur yang mengabdi di rumah sakit, wajib melayani dengan hati tanpa memikirkan materi yang bakal diterima saat bekerja. Apalagi mencari uang sampingan dari proyek.

"Rasa melayani harus tinggi dan mereka pun bekerja harus melayani dengan hati. Saya contohnya, bekerja dengan hati tanpa meminta atau memikirkan honor satu rupiah pun dari rumah sakit ini. Bahkan makan dan minum pun saya tidak mau minta dari rumah sakit. Sebab saya berprinsip yang terpenting rumah sakit bisa terlayani dengan baik bukan soal materi," terang Anggiat di Jayapura, kemarin.

Dia mengakui pelayanan di RSUD Jayapura kerap mendapat komplain dari masyarakat. Kendati begitu, pihaknya terus mendorong dilakukan pembenahan di RSUD Jayapura yang diawali dari perencanaan.

"Contohnya untuk pengadaan obat. Mulai 2019, sudah saya sarankan mengadakan sesuai dengan kebutuhan fakta yang ada dan berdasarkan kuantitas. Sebab selama ini kan diusulkan anggaran sekian, tapi belum tentu uang itu sesuai dengan kebutuhan".

"Saya juga mendorong dalam perencanaan agar dalam penganggaran suatu barang, wajib ke lapangan melakukan survei harga guna menghindari kesalahan. Karena kemarin ada barang yang dianggarkan dengan nilai ratusan juta padahal harga riil milayaran. Nah ini kalau kita bilang perencanaan yang kurang matang," terang dia.

Anggiat juga memastikan agar setiap pengadaan obat dan makanan serta penggunaan jasa cleaning service, wajib kontrak payung. Dengan demikian, bila ada kekurangan anggaran dapat segera ditutupi.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe menilai perlu melakukan pergantian seluruh pejabat di lingkungan RSUD Jayapura, guna membenahi sistem pelayanan maupun pengelolaan keuangan di institusi tersebut.

"Lima tahun saya memimpin dan beberapa kali melakukan pergantian Kepala rumah sakit, Kepala Bagian dan lainnya. Akan tetapi (baik untuk pelayanan dan hal terkait lainnya) tidak ada perubahan".

"Pada akhirnya sekarang diisi oleh orang Inspektorat. Sebab saya pikir mau cari orang dimana lagi ya? Lebih baik ganti baru semua. Kita bawa orang baru semua untuk menata kembali rumah sakit ini yang kacau," tegasnya.

Dirinya pun berangan-angan untuk merekrut petugas kesehatan dari Puskesmas yang ada di luar Papua untuk kemudian dibawa masuk mengelola dan mengabdi di RSUD Jayapura. Sebab bila dibiarkan secara berlama-lama, maka dikhawatirkan berimbas pada pelayanan yang kian memburuk. (DiskominfoPapua)

Papua Development Forum (PDF) Maknai 17 Tahun Perjalanan Otonomi Khusus

Posted: 29 Nov 2018 12:04 AM PST

Papua Development Forum (PDF) Maknai 17 Tahun Perjalanan Otonomi Khusus
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sebagai rangkaian Ulang Tahun Pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ke-17 tahun, Pemerintah Provinsi Papua menyelenggarakan sejumlah acara, baik peringatan hari Ulang Tahun Otonomi Khusus yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri pada 21 November 2018, seminar dalam bentuk Papua Development Forum (PDF) yang diselenggarakan pada 22 - 23 November 2018 dengan tema Pembangunan Papua dalam konteks Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Pada acara tersebut Deputi V KSP diundang sebagai Chair dalam working dinner Donor Meeting bersama-sama dengan Siprianus Bate Soro (UNDP Indonesia), Noak Kapisa (Asisten II Pemerintah Provinsi Papua), Muhammad Musaad (Ketua Bappeda Papua), dan Theresia Ronny Andayani. Hadir dari KSP adalah Theofransus Litaay (Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP) dan Agantaranansa Juanda (Tenaga Ahli Muda Kedeputian V KSP).

Adapun agenda acara Donor Meeting tersebut adalah Kesepahaman Bersama antara Pemda Papua dan Mitra Pembangunan dalam Mendukung Pembangunan Papua. Diikuti oleh peserta yaitu Gubernur Papua yang diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua, Kepala Bappeda Provinsi Papua, Direktur Otonomi Khusus Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kedeputian V Kantor Staf Presiden, Desk Papua Bappenas, dan berbagai lembaga mitra pembangunan baik lembaga donor maupun perwakilan kedutaan negara sahabat yang bekerjasama dengan Indonesia dalam pembangunan di Papua.

"Perhatian Presiden Jokowi terhadap pembangunan Papua telah dibuktikan selama ini melalui strategi pembangunan yang mengutamakan pendekatan kesejahteraan, pendekatan antropologis, dan pendekatan evaluatif yang berkelanjutan. Hal tersebut sejak tahun 2017 telah dituangkan kedalam Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat," kata Theofransus Litaay yang mewakili Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani sebagai Chair Pertemuan Donor Meeting Papua Development Forum sebagai rangkaian acara Ulang Tahun Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua ke-17 tahun tanggal 22 November 2018 di Jayapura.

Disampaikan oleh Litaay, perhatian Presiden Jokowi dibuktikan dengan kehadiran Inpres nomor 9 tahun 2017 yang pelaksanaannya diprioritaskan pada tema Kesehatan dan Pendidikan, Pengembangan Ekonomi Lokal, Tata Kelola Pemerinahan dan Hukum, Infrastruktur Dasar dan Digital.

"Pelaksanaannya dilakukan oleh 26 Kementerian dan lembaga. Pelaksanaan Inpres ini dipantau melalui kunjungan Bapak Presiden ke Papua maupun melalui Sistem Pemantauan Nasional (SISPAN) oleh KSP, Bappenas, dan BPKP," katanya. Pelaksanaan pembangunan yang melibatkan lembaga mitra pembangunan menurut Litaay merupakan proses dua arah, timbal balik dan saling memperkaya pengetahuan pembangunan.

Sesuai dengan arahan Deputi V KSP , maka kepada lembaga mitra pembangunan, baik lembaga donor maupun kedutaan negara sahabat yang bekerjasama membangun Papua, direkomendasikan dua hal yaitu pertama, sesuai dengan Inpres No. 9 Tahun 2017 KSP menyarankan bagi donor untuk dapat memperkuat sektor-sektor yang menjadi fokus percepatan pembangunan Pemerintah, yakni kesehatan, pendidikan, ekonomi lokal, dan infrastruktur. Beberapa isu krusial pendidikan yaitu buta aksara, mutu guru, sekolah berpola asrama / sekolah berasrama, pengembangan mutu dosen PTN dan PTS, dll. Beberapa isu krusial kesehatan ialah potensi gizi buruk dan KLB, sanitasi, dll.

Kedua, sesuai dengan Inpres No. 9 Tahun 2017, KSP juga menyarankan bagi donor untuk berkontribusi pada sektor-sektor non konvensional yang berorientasi pada penguatan kapasitas sumber daya manusia (contoh: ekonomi kreatif, pendidikan non-formal, dan pendampingan distribusi pengetahuan teknis tentang peternakan/pertanian/perkebunan).

Dalam pembukaan acara Donor Meeting, Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Noak Kapisa mewakili Gubernur Papua Lukas Enembe menyampaikan, perjalanan otonomi khusus Papua sudah 17 tahun, banyak yang perlu dibahas dan dievaluasi. Otonomi khusus terkait dengan keberpihakan, pemberdayaan, perlindungan dan penghormatan terhadap orang asli Papua. Tahun 2021 adalah 20 tahun otonomi khusus Papua, perlu ada review terhadap kebutuhan dasar orang asli Papua.

"Pemerintah provinsi Papua mengedepankan pembangunan yang baik dan berkelanjutan secara lingkungan, berkeadilan, bermanfaat, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat," ungkapnya. Dilanjutkan oleh Kapisa, "Saat ini sedang disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023 yang didalamnya telah terkandung visi Papua 2100."

Muhammad Musaad selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua memaparkan, "Papua memiliki karakteristik geografis yang sangat bervariasi. Pemerintah provinsi Papua berkomitmen menjaga ketertutupan hutan sebesar 80 persen di Papua. Namun pada periode 2010-2018 ada peningkatan deforestrasi karena kewenangan perijinan yang sempat beralih dari provinsi kepada kabupaten yang kemudian tidak terkendali. Untunglah tahun 2018 kewenangan ini dikembalikan kepada provinsi yang bertekad melakukan peremajaan hutan di Papua."theo3

Tantangan lainnya dalam pembangunan menurut Musaad adalah kemiskinan. Terdapat 27% keluarga prasejahtera di Provinsi Papua tahun 2017. Terjadi penurunan persentase penduduk miskin di provinsi Papua tahun 2013-2017. Wilayah adat dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah La Pago (pegunungan tengah) dan Mee Pago (wilayah selatan)."

Tingkat kesejahteraan perlu ditingkatkan melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Papua, yang walaupun meningkat namun masih terendah nasional, usaha dibutuhkan untuk mengangkat wilayah kabupaten-kabupaten yang masih tertinggal. Menurut Musaad memang terjadi penurunan tingkat kemiskinan tetapi masih cukup tinggi tingkat kemiskinan. Efeknya pada kesehatan dan pendidikan. Pembangunan pertanian perlu ditingkatkan karena potensinya sangat besar di Papua. Perekonomian wilayah adat Anim Ha, Saereri, La Pago, dan Mamta memiliki kontribusi sektor pertanian yang tinggi. Wilayah Anim Ha (antara lain Merauke, Mappi, Boven Digul) yang memiliki kontribusi sektor pertanian tinggi mengalami laju pertumbuhan yang relatif stabil dan tinggi dibandingkan dengan wilayah lain.

Tujuh isu strategis Papuatheo4Dalam paparannya Musaad menjelaskan tentang tujuh isu strategis kewilayahan Papua yang terdiri dari: 1) Percepatan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Komoditas Unggulan Lokal Melalui Pengembangan Kawasan Strategis di 5 Wilayah Adat; 2) Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah Melalui Pembangunan Infrastruktur yang memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan; 3) Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lingkungan; 4) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Dasar, Pendidikan, dan Kesehatan; 5) Pelestarian Seni, Budaya & Penguatan Kelembagaan Adat; 6) Pengurangan Kesenjangan Wilayah & Urbanisasi; dan 7) Peningkatan Kesejahteraan di Kawasan Perbatasan.

Oleh sebab itu Musaad menyampaikan, "Lembaga donor perlu berkonsultasi dengan pemerintah daerah dalam menyusun rencana kegiatan di Papua sehingga program yang dilaksanakan memang sesuai kebutuhan lokal dan berlangsung di wilayah yang tepat." Kepada pemerintah pusat, Musaad juga meminta dukungan agar tidak terjadi hambatan birokrasi yang memperlambat kerjasama dengan lembaga mitra pembangunan di Papua.

Lembaga mitra pembangunan yang hadir memberikan dukungan dan apresiasi positif terhadap berbagai program pembangunan yang dipaparkan dan menyampaikan komitmen mereka untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait, termasuk dengan pemerintah provinsi Papua. (KSP)

Papua Tolak Wacana Penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor

Posted: 29 Nov 2018 12:04 AM PST

Papua Tolak Wacana Penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua menilai penghapusan pajak kendaraan bermotor yang diwacanakan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai merugikan pemerintah daerah. Sebab, pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sektor penyumbang pajak terbesar selama ini.

"Bagi kami, itu baru sebatas wacana, tetapi sampai saat ini kami masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah," tegas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua, Gerson Jitmau, kepada wartawan disela-sela Seminar tentang Kajian Identifikasi Potensi Pendapatan Daerah Provinsi Papua di Jayapura, Selasa (27/11).

Dikatakan, penghapusan pajak kendaraan jenis sepeda motor itu tentu saja akan merugikan seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

"Jika nantinya pajak kendaraan bermotor dihapus, itu sama dengan merugikan negara. Padahal, selama ini pajak sepeda motor menjadi salah satu penyumbang pendapatan daerah terbesar," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Almuzzammil Yusuf mengatakan, perjuangan untuk meloloskan regulasi ini akan ditempuh pihaknya untuk mengurangi beban rakyat yang semakin berat.

"Untuk mengurangi beban rakyat yang semakin berat dengan kenaikan TDL dan harga pangan yang melambung, PKS memperjuangkan RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup," kata Almuzzammil di Kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (22/11).

Ia menjelaskan, pajak sepeda motor yang dimaksud pihaknya akan dihapus yakni meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB), Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan kapasitas mesin atau sentimeter kubik (cc) kecil.

"Jadi waktu masyarakat bisa digunakan sebesar-besarnya untuk hal yang lebih produktif," ucapnya.

Almuzzammil mengatakan penghapusan pajak sepeda motor ini juga akan membantu perekonomian rakyat kecil, karena sebanyak 105 juta sepeda motor di Indonesia dimiliki oleh rakyat kecil.

Selain itu, lanjutnya, penghapusan pajak sepeda motor ini merupakan bentuk insentif kepada pengguna kendaraan bermotor.

Kebijakan ini sudah sewajarnya diperoleh oleh pengguna sepeda motor demi mendapatkan fasilitas yang sama dengan pengendara mobil.

"Ketika pengguna roda empat, mobil, dan lain-lain mendapat fasilitas jalan tol dengan dana BUMN dan APBN puluhan triliun per tahun, wajar jika pengguna motor mendapat insentif fiskal dengan penghapusan pajak tahunan," imbuhnya. (DiskominfoPapua)

Fokus Swasembada, Produksi Beras Lokal Papua Capai 63 Persen

Posted: 29 Nov 2018 12:04 AM PST

Fokus Swasembada, Produksi Beras Lokal Papua Capai 63 Persen
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Produksi beras lokal Papua, baru dapat menutupi 63 persen total kebutuhan beras di Provinsi Papua, sementara sisanya atau 37 persen masih didatangkan dari luar Papua.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Papua, Semuel Siriwa mengungkapkan, jika kebutuhan beras di Papua saat ini, 80 persen berasal dari Merauke, sementara sisanya di Nabire, Jayapura, Keerom, Mimika dan beberapa daerah lainnya.

"Saat ini di Merauke lahan tanamnya baru sekira 42.000 hektar. Jika dalam setahun kita bisa tanam tiga kali, maka Papua bisa swasembada beras. Di Merauke tipenya lahan tadah hujan, jadi harus tersedia air yang cukup," kata Siriwa kepada wartawan disela-sela Rapat Teknis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura se Provinsi Papua di Jayapura, Selasa (27/11).

Untuk mendukung peningkatan produksi beras di Papua, kata Semuel Siriwa, dukungan alat pertanian di Papua dari tahun 2014 - 2018 sudah ada sekira 2.400 unit melalui bantuan dari APBN. Jenis alatnya mulai dari pengolahan lahan sampai panen, bahkan hingga pengeringan gabah atau pasca panen.

"Di Renstra kami, jika kita mendapat dukungan baik maka 2023 Papua bisa swasembada beras. Sebenarnya tidak sulit, yang penting airnya tersedia, di Merauke lahannya tersedia," katanya lagi.

Lebih lanjut, luas panen padi di Papua kini sudah mencapai 120 ribu hektare dengan rata-rata produksinya mencapai 5 ton gabah kering giling per hektar. Saat ini, luas panen padi di Papua baru sekitar 60 ribu hektar.

"Jadi, ke depan jika kita mau Papua swasembada beras, maka kita berharap dukungan dari teman-teman di PUPR untuk menyiapkan infrastruktur irigasi yang cukup, sehingga bila di Merauke biasanya setahun hanya satu kali tanam, bisa ditingkatkan menjadi sampai tiga kali," ujarnya.

Untuk Kabupaten Nabire luas lahan baru sekira 3.000 hektar, namun Semuel Siriwa, jika jaringan pengairan dari bendungan mendukung, maka potensinya bisa mencapai 6.000 hektar.  Tetapi, masih jauh jika dibandingkan Merauke, tetapi Nabire potensial untuk kawasan utara dan bisa jadi penyangga untuk daerah pegunungan.

Disinggung mengenai Penduduk asli Papua sudah ada mempunyai lahan pertanian , Siriwa mengaku jumlahnya telah  mencapai 20 hektar yang ada di Merauke. Namun, lahan-lahan pertanian di Merauke sebagian besar ada di atas hak ulayat yang disewakan kepada penduduk eks transmigrasi. (DiskominfoPapua)

Pemerintah Daerah di Seluruh Papua Diminta Bentuk Tim PORA

Posted: 29 Nov 2018 12:04 AM PST

Pemda Seluruh Papua Diminta Bentuk Tim PORA
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pengawasan terhadap orang asing meliputi pengawasan lalu lintas orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, termasuk di Papua perlu mendapat perhatian dari semua pihak.

Hal itu dikatakan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten III Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri didampingi Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Ekonomi dan Kemasyarakatan  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua, Erita  Tambunan, ketika membuka Rapat Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing di Daerah di Jayapura, Selasa (27/11).

"Pemerintah daerah segera membentuk tim pemantau  pengawasan orang asing di daerah yang melibatkan instansi terkait, termasuk pihak keamanan," katanya.

Pasalnya, kata Gubernur Enembe, kehadiran orang asing maupun lembaga asing memang dibutuhkan sepanjang membawa manfaat bagi pembangunan daerah, namun dampak negatifnya juga harus diwaspadai.

"Pengawasan terhadap kegiatan dan keberadaan orang asing di Indonesia perlu mendapat perhatian dari pihak berwajib yang berada di wilayah perbatasan di Indonesia," ujarnya.

Sebab, lanjutnya, hal itu sesuai Permendagri Nomor 49 Tahun 2010, dimana warga negara asing yang melakukan kegiatan di wilayah hukum Indonesia perlu mendapat perhatian dari semua pihak.

Untuk itu, Gubernur Enembe menilai koordinasi antara  instansi terkait dalam rangka menyamakan persepsi dalam hal pengawasan kegiatan orang asing di daerah sesuai dengan bidang masing-masing mutlak dilakukan.

Dikatakan, dilihat dari yang sangat strategis sebagai tujuan maupun transit lalu lintas orang asing dan barang sangat  potensial diboncengi oleh kepentingan lain secara legal dan tak bertanggungjawab, misalnya perdagangan manusia (human trafficing), penyeludupan, lalu lintas barang (narkoba, psikotropika) serta kepentingan politik, ekonomi sosial budaya  yang dapat mengancam stabilitas negara dan daerah.

Menurutnya, pengawasan orang asing tak hanya menjadi tugas imigrasi atau  pemerintah, tapi semua pihak yang berperan dalam pengawasan orang asing.

Dalam menjalankan Permendagri Nomor 49 Tahun 2010, terangnya, warga negara asing yang melakukan kegiatan di wilayah hukum Indonesia perlu mendapat perhatian dari semua pihak.

Dikatakan, sesuai Permendagri Nomor 49 Tahun 2010 memberikan tugas dan tanggungjawab kepada tim pengawas orang asing ini melakukan pemantauan mulai dari tingkat provinsi sampai pada kelurahan, kampung dan RT/RW.

"Pengalaman beberapa daerah di Provinsi Papua, orang asing yang menjadi korban secara fisik dabn secara psikologis, perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah dari segi kenyamanan dan keselamatan para orang asing itu sendiri," imbuhnya. (DiskominfoPapua)
By batlax.com - 3:05 AM