Persela Lamongan Janji Tampil Menyerang Persik Kendal |
- Persela Lamongan Janji Tampil Menyerang Persik Kendal
- Cegah Mafia Bola, Ketua Komite Adhoc Integritas Umumkan Anggotanya
- KPK Ajak Milenial Lawan Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam
- Corruption Perception Index (CPI) 2018 Indonesia Naik Skor
- Pemkab Kepulauan Tanimbar percepat regulasi perubahan nama
- Terdakwa kasus pajak minta hukuman diperingan
- Dinkes Ambon targetkan seluruh Puskesmas terakreditasi
- Bupati: Maluku Tenggara Barat resmi berubah nama
- DPPKB Ambon jemput bola layanan KB gratis
- Pertamina jamin pasokan BBM di daerah 3T
- Mercy Barends : sumur artesis atasi krisis air di Maluku
- Pemprov Maluku apresiasi beasiswa pemerintah Selandia Baru
- Penderita DBD di Malut 112 orang
- Pemerhati lingkungan tuntut penutupan tambang Way Sikula
- Wawali Ambon Minta Warga "Kalesang" Sumber Air
- Terpidana korupsi di kota Tual sampaikan novum
- Pemprov bentuk panitia napak tilas Magelhaens
- Disnaker Maluku siap awasi UMP
- BLK Ambon siapkan 24 paket pelatihan kerja berbasis kompetensi
- Murad Ismail janji ganti seluruh pimpinan SKPD
- Kepala kantor pos tidak mengetahui pengiriman cinnabar
- Jaksa belum usut peran mantan Sekdes Morokay
- Tiba di Magetan, Kunjungan Kerja ke Jatim dan Jateng
- Nama Kabupaten MTB Diganti Jadi Kepulauan Tanimbar
- Pemkab Bursel Akan Polisikan Mantan Bendahara Pemerintahan
| Persela Lamongan Janji Tampil Menyerang Persik Kendal Posted: 02 Feb 2019 12:08 AM PST  KENDAL, LELEMUKU.COM - Bermodalkan kemenangan 3-1 pada pertemuan pertama, Persela Lamongan janji akan tetap tampil menyerang. Laskar Joko Tingkir akan dijamu Persik Kendal dalam pertemuan kedua, di Stadion Utama Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Timur pada Sabtu (2/2).Sebanyak 18 pemain disiapkan oleh Persela guna menghadapi tuan rumah, minus penyerangnya, Dendy Sulistyawan, pelatih sudah mencari penggantinya. "Tidak, kami janji akan tetap tampil menyerang, karena secara keseluruhan, semua pemain sudah siap menghadapi Persik di Kendal pada pertemuan kedua nanti," kata Asisten Pelatih Persela, Danur Dara. "Mengenai Dendy, dia dipanggil lagi oleh Bhayangkara, tapi kami masih punya Ghifari Vaiz dan Muhammad Ridwan. Siapa yang paling siap, itu yang akan kami mainkan." Danur Dara juuga berhara ketajaman dari lini serang timnya di pertemuan kedua nanti. Pada pertemuan pertama, pemain kurang tenang saat mengeksekusi peluang. Padahal, kalau tidak terburu-buru, kami bisa saja menang besar," ujarnya. Selain mengasah ketajaman pemain depannya, dirinya juga meningkatkan kemampuan pemain dalam membongkar pertahanan lawan, melalui sisi tengah, maupun kedua lini sayapnya. "Kami sudah membuat simulasi, tentu saja bahannya dari evaluasi pertemuan pertama serta kemungkinan skema permainan yang akan diterapkan lawan pada leg kedua nanti," tukas Danur. (PSSI) |
| Cegah Mafia Bola, Ketua Komite Adhoc Integritas Umumkan Anggotanya Posted: 02 Feb 2019 12:08 AM PST  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Ketua Komite Adhoc Integritas, Ahmad Riyadh UB PhD mengumumkan tiga anggotanya dan sekaligus tiga anggota penasihat Komite ini. Komite ini selanjutnya akan menggelar pertemuan untuk berkoordinasi dan bersinergi dengan Satuan Tugas Anti Mafia Bola dari Kepolisian Republik Indonesia.Mantan Kapolri, Jenderal Purnawirawan Badrodin Haiti, DR Noor Rochmat SH MH (Jampidum Kejaksaan Agung) serta Prof DR M. Soleh SH MH (Guru Besar Universitas Airlangga dan Mantan Wakil Ketua MA). Adapun, tiga anggotanya, yakni Prof DR Abdul Rohmat Budiono SH MH (Guru Besar Universitas Brawijaya), Brigjen Hilman SIK SH MH (Polri), Daru Tri Sadono (Kejaksaan Agung) SH MHum. "Sesuai amanat Exco di Kongres PSSI, dalam dua pekan kami membentuk struktur keanggotaan tim Komite Ad Hoc Integritas. Dari nama yang ada ini, sebagian ada yang administrasi dengan instansinya masih dalam tahap surat menyurat," kata Riyadh dalam jumpa pers yang didampingi Sekretaris Jenderal PSSI, Ratu Tisha Destria, di Jakarta, Jumat (1/2). Riyadh menambahkan, Komite ini dibentuk untuk mencegah dan memerangi pengaturan skor maupun perencanaan skor. Komite tersebut merupakan cikal bakal dibentuknya Departemen Integritas PSSI. "Komite ini akan bekerja selama setahun karena Departemen Integritas ditargetkan bisa terbentuk pada 2020," ujarnya. FIFA memang sudah mengarahkan kepada para anggota mereka untuk membentuk Departemen Integritas sejak 2017 lalu. Karena itu, Komite Adhoc Integritas diharapkan segera bersinergi dengan Satgas Antimafia Bola yang dibentuk kepolisian. Tugas pertama Komite Ad Hoc Integritas yakni program internal selama sebulan. Salah satunya untuk berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan, Kemenpora, pemerintah dan instansi lain. Riyadh yang pernah menjabat sebagai Komite Banding PSSI di tahun 2011 itu menjelaskan, jumlah lima orang yang terlibat di Komite Ad Hoc Integritas saat ini sudah cukup. Namun, Ia juga bakal melihat perkembangan intensitas pekerjaan sebelum memutuskan untuk menambah dua personel lain. Sebelum kompetisi dimulai, Tim Ad ahoc Integritas memiliki kesempatan untuk me-review hal-hal yang kurang tepat untuk disempurnakan, seperti tata aturan atau legal yang semuanya bertujuan supaya integritas PSSI terjaga. " Jadi, Integritas itu merupakan kumpulan kedisiplinan, hukum, etika. Hasilnya, nanti kita akan buat rekomendasi etika dalam bentuk hukum olahraga yang juga akan diserahkan ke pemerintah," tutur Riyadh. Satgas Anti Mafia Bola Polri saat ini masih mendalami empat kasus terkait pengaturan pertandingan sepak bola laporan dari masyarakat. "Kami memastikan akan menghormati proses hukum tersebut dan tidak akan melakukan intervensi. "Tapi karena ini sepak bola, jadi nanti akan dilihat mana yang masuk yurisdiksi PSSI dan mana yang yurisdiksi kepolisian," ujarnya. Susunan Komite Adhoc Integritas PSSI: diantaranya Jend (Purn) Pol Badrodin Haiti Noor Rochmat (Jampidum Kejaksaan Agung) M Saleh (Guru Besar Universitas Airlangga dan Mantan Wakil Ketua MA) sebagai penasihat. Ketua Komite, Ahmad Riyadh; Wakil Ketua, Azwan Karim; Anggota: Abdul Rahmat Budiono (Guru Besar Universitas Brawijaya), Brigjen Hilman (Polri) dan Daru Tri Sadono (Kejaksaan Agung). (PSSI) |
| KPK Ajak Milenial Lawan Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam Posted: 02 Feb 2019 12:08 AM PST  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Ratusan anak muda hadir di Pusat Edukasi Antikorupsi untuk berdiskusi tentang Melawan Korupsi di sektor Sumber Daya alam, Jumat, 25 Januari 2019. Komisi Pemberantasan Korupsi mengundang ratusan anak muda ini supaya mereka tahu bisa terlibat dalam pemberantasan korupsi.Para anak muda adalah mahasiswa dan aktivis lingkungan yang tergabung dalam berbagai komunitas dan lembaga swadaya masyarakat. Diskusi ini menghadirkan tiga narasumber: Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, Direktur World Resources Indonesia (WRI) Nirarta Samadhi, dan pendiri Foreign Policy Community of Indonesia Dino Patti Djalal. Dalam paparannya, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyatakan pentingnya melakukan penyelamatan sumber daya alam di Indonesia. "Ini penting untuk Indonesia dan dunia. Karena paru-paru dunia salah satunya di Indonesia," ujar Syarif. Sebagai seorang aktivis lingkungan yang sudah berkecimpung lebih dari dua puluh tahun di dunia hukum lingkungan, Syarif menyadari betul bahwa sumber daya alam adalah kekayaan paling besar yang dimiliki Indonesia. Menurut dia, Indonesia kesulitan menjaga sumber daya alam yang dimiliki karena pejabat yang tidak Amanah dalam mengemban tugasnya. Meski begitu, Syarif mengimbau generasi muda untuk tidak menyerah dalam melindungi tanah air dari kerusakan lingkungan akibat maraknya praktik korupsi. "Anak muda bisa berkontribusi bahkan hanya menggunakan sosial media untuk melakukan gerakan demi sebuah perubahan," kata dia. Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia Dino Patti Djalal sepakat dengan Syarif bahwa melawan korupsi sangat sulit. Namun ia optimistis Indonesia bisa melawan korupsi seperti Hong Kong. "Korupsi sudah lama sekali terjadi. Ini terjadi karena mereka kongkalikong dan melindungi satu sama lain," ujar Dino. Direktur World Resources Indonesia (WRI) Nirarta Samadhi mengatakan dampak korupsi sektor SDA bukan hanya kerusakan lingkungan dan hilangnya uang negara, namun bisa menjadi sumber bencana alam. Menurut dia, SDA yang tidak lestari erat kaitannya dengan korupsi. Misalnya pemberian izin di kawasan lindung karena suap. Ini bisa terjadi karena sistem tata kelola yang kurang memadai. Selain itu, korupsi sumber daya alam juga bisa terjadi karena pemerintah yang kurang transparan terhadap masyarakat. Selain itu, pengelolaan SDA yang tidak lestari dan praktik korupsi juga bisa memperburuk intensitas dan dampak bencana. Ia mencontohkan pengelolaan hutan di hulu DAS Ciliwung. DAS Ciliwung sudah kehilangan tutupan hutan secara masif. "Hal ini terjadi karena 50 persen wilayahnya sudah di konvensi jadi lahan perkotaan. Akibat hal ini, tanah di Jakarta menurun 2 Sentimeter setiap tahunnya," kata Nirarta. Bahaya seperti ini bisa kita cegah dan kita lawan bersama. Generasi milennial bisa melakukan banyak hal untuk membantu KPK melindungi alam dari kerusakan lingkungan akibat korupsi. Lewat sebuah telepon genggam, generasi milennial bisa melakukan sebuah perubahan. (HumasKPK) |
| Corruption Perception Index (CPI) 2018 Indonesia Naik Skor Posted: 02 Feb 2019 12:08 AM PST  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Indonesia mendapatkan kenaikan skor untuk Corruption Perception Index 2018. Tahun Indonesia, Transparancy International Indonesia (TI-I) bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) meluncurkan CPI 2018 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (29/01).Transparancy International (TI) menyatakan skor Indonesia meningkat 1 poin dari 37 ke 38 tahun ini. Kenaikan poin ini membuat peringkat Indonesia naik dari 96 ke 89 di antara 180 negara. Ada beberapa temuan penting dari hasil CPI 2018. Pertama, kenaikan skor CPI Indonesia paling banyak dipengaruhi oleh kenaikan skor pada Global Insight Country Risks Ratings dan PERC Asia Risk Guide. "Ini menjadi salah satu best performance yang penting untuk diperhatikan bersama bahwa proses kemudahan berusaha, perizinan investasi ini menjadi satu daya ungkit yang besar dalam kontribusinya menaikan CPI kita," ungkap Manajer Departemen Riset TI-I Wawan Suyatmiko. Ia mengatakan, CPI dinilai berdasarkan Sembilan sumber data, yaitu World Economic Forum, International Country Risk Guide, Global Insight Country Risk Ratings, IMD World Competitiveness Yearbook, dan Bertelsmann Foundation Transform Index, Kemudian Economist Intelligence Unit Country Ratings, PERC Asia Risk Guide, Varieties of Democracy Project dan World Justice Project. Ketua Dewan Pengurus TI-I Felia Salim mengatakan bahwa CPI 2018 menunjukan hubungan yang erat antara peningkatan korupsi dan memburuknya iklim demokrasi. "Kolusi tetap terpantau antara pemangku kepentingan bisnis dan penentu kebijakan," ungkap Felia. Melihat tren korupsi 2018, Ketua KPK Agus Rahardjo meminta komitmen seluruh pihak untuk berupaya mencegah dan memberantas korupsi. "Pasti kita tidak mau mewariskan ke anak cucu kita. Mari kita berkomitmen secara bersama-sama dengan semangat yang sangat kuat mencegah dan meminimalisir korupsi terjadi di negara kita," ujar Agus. Ia berharap dengan meningkatnya CPI tahun 2018 akan mendorong pemerintah terus memikirkan strategi nasional pencegahan korupsi kedepannya. Soalnya, kata dia, KPK tidak bisa bekerja sendirian dalam mencegah dan membeberantas korupsi.(HumasKPKRI) |
| Pemkab Kepulauan Tanimbar percepat regulasi perubahan nama Posted: 02 Feb 2019 12:07 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Pemkab Kepulauan Tanimbar percepat regulasi perubahan nama. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan mempercepat pembentukan peraturan daerah untuk menyambut perubahan nama kabupaten itu dari yang semula Maluku Tenggara Barat (MTB).Perubahan nama MTB menjadi Kepulauan Tanimbar ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pemkab Kepulauan Tanimbar percepat regulasi perubahan nama . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Terdakwa kasus pajak minta hukuman diperingan Posted: 02 Feb 2019 12:07 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Terdakwa kasus pajak minta hukuman diperingan. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Tim penasihat hukum Anthoni Liando, terdakwa kasus dugaan suap pajak terhadap Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon meminta majelis hakim tipikor meringankan hukuman penjara selama tiga tahun yang dituntut JPU Komisi ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Terdakwa kasus pajak minta hukuman diperingan . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Dinkes Ambon targetkan seluruh Puskesmas terakreditasi Posted: 02 Feb 2019 12:07 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Dinkes Ambon targetkan seluruh Puskesmas terakreditasi. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Dinas Kesehatan (Dinkes) Ambon menargetkan seluruh Puskesmas terakreditasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di tahun 2019."Tahun 2019 dari 22 Puskesmas di kota Ambon 16 di antaranya telah terakreditasi sejak tahun 2016, ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Dinkes Ambon targetkan seluruh Puskesmas terakreditasi . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Bupati: Maluku Tenggara Barat resmi berubah nama Posted: 02 Feb 2019 12:07 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Bupati: Maluku Tenggara Barat resmi berubah nama. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Bupati Maluku Tenggara Barat Petrus Fatlolon menyatakan Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) nomor 2 tahun 2019 tentang perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) menjadi Kabupaten ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Bupati: Maluku Tenggara Barat resmi berubah nama . Silahkan membaca berita lainnya. |
| DPPKB Ambon jemput bola layanan KB gratis Posted: 02 Feb 2019 12:07 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul DPPKB Ambon jemput bola layanan KB gratis. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Ambon, Maluku melaksanakan program jemput bola pelayanan Keluarga Berencana (KB) gratis.Layanan KB berupa pemasangan alat kontrasepsi implan, IUD (Intra Uterine ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang DPPKB Ambon jemput bola layanan KB gratis . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Pertamina jamin pasokan BBM di daerah 3T Posted: 02 Feb 2019 12:07 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Pertamina jamin pasokan BBM di daerah 3T. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  PT Pertamina (Persero) menjamin pasokan BBM di seluruh lembaga penyalur BBM satu harga di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T)."BBM satu harga merupakan komitmen Pertamina untuk menyediakan energi yang ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pertamina jamin pasokan BBM di daerah 3T . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Mercy Barends : sumur artesis atasi krisis air di Maluku Posted: 02 Feb 2019 12:07 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Mercy Barends : sumur artesis atasi krisis air di Maluku. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Anggota Komisi VII, DPR-RI Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku, Mercy Chriesty Barends menegaskan, pembuatan sejumah sumur artesis oleh Kemeterian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di berbagai daerah, berdampak mengatasi krisis ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Mercy Barends : sumur artesis atasi krisis air di Maluku . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Pemprov Maluku apresiasi beasiswa pemerintah Selandia Baru Posted: 02 Feb 2019 12:07 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Pemprov Maluku apresiasi beasiswa pemerintah Selandia Baru. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Pemerintah Provinsi Maluku mengapresiasi program beasiswa pemerintah Selandia Baru yang diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara, masyarakat umum, akademisi dan pegawai swasta yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pemprov Maluku apresiasi beasiswa pemerintah Selandia Baru . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Penderita DBD di Malut 112 orang Posted: 02 Feb 2019 12:07 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Penderita DBD di Malut 112 orang. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Data jumlah penderita penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Maluku Utara yang diterima Dinas Kesehatan Malut dari Kabupaten/kota hingga akhir Januari 2019 sebanyak 112 orang."Jumlah tersebut kemungkinan masih akan ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Penderita DBD di Malut 112 orang . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Pemerhati lingkungan tuntut penutupan tambang Way Sikula Posted: 02 Feb 2019 12:07 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Pemerhati lingkungan tuntut penutupan tambang Way Sikula. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Aliansi mahasiswa pemerhati lingkungan mengelar aksi demonstrasi di kantor Gubernur Maluku, Kamis, menuntut penutupan aktivitas tambang batu kali yang dilakukan sebuah perusahaan di sungai Way Sikula, Desa Laha, Kecamatan Teluk ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pemerhati lingkungan tuntut penutupan tambang Way Sikula . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Wawali Ambon Minta Warga "Kalesang" Sumber Air Posted: 02 Feb 2019 12:07 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Wawali Ambon Minta Warga "Kalesang" Sumber Air. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Wakil Wali Kota (Wawali) Ambon, Syarif Hadler meminta warga meningkatkan budaya "kalesang" (merawat, melestarikan) dalam menjaga potensi sumber daya air sehingga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Wawali Ambon Minta Warga "Kalesang" Sumber Air . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Terpidana korupsi di kota Tual sampaikan novum Posted: 02 Feb 2019 12:07 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Terpidana korupsi di kota Tual sampaikan novum. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Mantan bendahara panitia proyek pembangunan SMA Negeri Toyando Tam, Kota Tual, tahun 2008/2009, Azis Fidmatan yang divonis dua tahun penjara oleh Mahkamah Agung membacakan dua novum dalam sidang Peninjauan Kembali di Pengadilan ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Terpidana korupsi di kota Tual sampaikan novum . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Pemprov bentuk panitia napak tilas Magelhaens Posted: 02 Feb 2019 12:07 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Pemprov bentuk panitia napak tilas Magelhaens. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) membentuk panitia untuk proyek ekspedisi pelayaran bertajuk Napak Tilas Magelhaens guna mengingatkan perjalanan penjelajah asal Portugis.Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pemprov bentuk panitia napak tilas Magelhaens . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Disnaker Maluku siap awasi UMP Posted: 02 Feb 2019 12:07 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Disnaker Maluku siap awasi UMP. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Maluku Melky Lohi mengatakan, tahun 2019 ini jajarannya siap melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara optimal di perusahaan-perusahaan terkait dengan pelaksanaan upah minimum ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Disnaker Maluku siap awasi UMP . Silahkan membaca berita lainnya. |
| BLK Ambon siapkan 24 paket pelatihan kerja berbasis kompetensi Posted: 02 Feb 2019 12:07 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul BLK Ambon siapkan 24 paket pelatihan kerja berbasis kompetensi. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Balai Latihan Kerja (BLK) Ambon, Provinsi Maluku menyiapkan 24 paket pelatihan kerja berbasis kompetensi tahap I tahun 2019.Kepala BLK Ambon Yulianti Matandung di Ambon, Kamis mengatakan pelatihan kerja berbasis kompetensi ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang BLK Ambon siapkan 24 paket pelatihan kerja berbasis kompetensi . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Murad Ismail janji ganti seluruh pimpinan SKPD Posted: 02 Feb 2019 12:07 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Murad Ismail janji ganti seluruh pimpinan SKPD. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Gubernur Maluku terpilih, Murad Ismail berjanji akan mengganti seluruh pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di tingkat provinsi bila dirinya dilantik sebagai kepala daerah pada April 2019."Bila dilantik nanti ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Murad Ismail janji ganti seluruh pimpinan SKPD . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Kepala kantor pos tidak mengetahui pengiriman cinnabar Posted: 02 Feb 2019 12:07 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Kepala kantor pos tidak mengetahui pengiriman cinnabar. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Kepala Kantor Pos Cabang Ambon, Fransiscus Haryono mengaku tidak mengetahui adanya pengiriman paket berupa 20 koli pasir cinnabar melalui kantor pos dengan tujuan Baubau (Sulawesi Tenggara) pada akhir tahun ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kepala kantor pos tidak mengetahui pengiriman cinnabar . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Jaksa belum usut peran mantan Sekdes Morokay Posted: 02 Feb 2019 12:07 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Jaksa belum usut peran mantan Sekdes Morokay. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai, Aizit Latuconsina mengakui jaksa belum mengusut lebih lanjut peran mantan sekretaris desa administratif Morokay, Kecamatan Seram Utara Timur dalam kasus korupsi dana desa ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Jaksa belum usut peran mantan Sekdes Morokay . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Tiba di Magetan, Kunjungan Kerja ke Jatim dan Jateng Posted: 02 Feb 2019 12:07 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Tiba di Magetan, Kunjungan Kerja ke Jatim dan Jateng. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo pagi ini, Jumat, 1 Februari 2019, bertolak menuju Provinsi Jawa Timur, dalam rangka kunjungan kerja. Melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Kepala Negara beserta rombongan lepas landas dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 pada pukul 07.00 WIB. Setibanya di Pangkalan TNI AU Iswahjudi, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, pada pukul 08.00 WIB, Presiden langsung menuju Desa Cepoko, Kabupaten Magetan. Di sana, Presiden akan meninjau pelaksanaan program Mekaar hasil binaan BUMN PT. Permodalan Nasional Madani (PNM). Setelahnya, Presiden bersama rombongan akan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Ngawi untuk mengunjungi Benteng Van den Bosch atau dikenal sebagai Benteng Pendem. Setelah melaksanakan ibadah salat Jumat di Kabupaten Ngawi, rangkaian kegiatan kunjungan kerja Presiden dan Ibu Iriana dilanjutkan dengan kunjungan ke Pondok Pesantren Al-Anwar, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Di sana, Presiden akan menghadiri zikir bersama sekaligus bersilaturahmi dengan para ulama, santri, dan masyarakat sekitar pondok pesantren. Rencananya, Presiden dan Ibu Iriana beserta rombongan akan bermalam di Kota Surabaya, untuk melanjutkan kegiatan kunjungan kerja keesokan harinya. Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi Jawa Timur adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, Staf Khusus Presiden Adita Irawati, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Tiba di Magetan, Kunjungan Kerja ke Jatim dan Jateng . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Nama Kabupaten MTB Diganti Jadi Kepulauan Tanimbar Posted: 02 Feb 2019 12:07 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Nama Kabupaten MTB Diganti Jadi Kepulauan Tanimbar . Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Dalam jumpa pers yang dilangsungkan, pada Jumat (1/2/2019) di Saumlaki, Bupati Petrus Fatlolon menyatakan, proses pergantian nama kabupaten MTB menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah disetujui pihak Pempus dan telah diundangkan secara resmi. Keputusan ini tertanggal 28 Januari 2019, dan terhitung sejak tanggal 1 Februari 2019 kabupaten ini resmi bernama nama menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar. "Melalui keputusan pemerintah tanggal 28 Januari 2019, maka terhitung sejak hari ini, tanggal 1 Februari 2019 Pemerintah Kabupaten MTB mengumumkan bahwa kabupaten ini bukan lagi bernama Kabupaten MTB tetapi Kabupaten Kepulauan Tanimbar," kata Fatlolon kepada sejumlah wartawan di ruang komprensi pers Kantor Bupati setempat. Bupati mengatakan, alasan dilakukan pergantian nama ini sebab kabupaten yang pernah disebut Forgotten Islands of Indonesia itu, terdiri dari banyak pulau. Dan mana ini dinilai sangat pas dengan keinginan masyarakat setempat, mengingat nama ini mampu mengingat keberagaman masyarakat setempat terutama dari segi sosial - budaya setempat. "Dengan adanya nama ini kita menjadi kuat sebagai orang Tanimbar dan juga kita mendapat nilai plus di daerah kepulauan ini sebab kita akan mendapat perhatian khusus pemerintah pusat," tandas Fatlolon. Fatlolon mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan DPRD Kepulauan Tanimbar untuk segera membuat perda untuk menetapkan logo resmi Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selain itu, pihaknya juga akan memberitahukan berbagai komponen, baik di dalam maupun di luar daerah termasuk seluruh provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia terkait dengan pergantian nama kabupaten yang dipimpinnya saat ini. Sementara itu, terkait dengan perubahan nama ini sejumlah komponen masyarakat Tanimbar mengaku bangga sebab nama kabupaten ini telah mendapat perubahan nama yang sesuai dengan harapan mereka selama ini. "Kita bangga nama kabupaten ini sudah berubah nama menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Nama ini sebenarnya yang masyarakat inginkan. Untuk itu kita mengapresiasi kerja keras Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bupati Petrus Fatlolon dan perangkatnya yang telah berjuang mengganti nama kabupaten ini," tandas salah satu tokoh organisasi forum pemuda purnawirawan Indonesia Cabang Kepulauan Tanimbar, Jek Batlajeri usai pernyataan Bupati soal perubahan mana kabupaten tersebut. Tokoh pemuda ini juga mengakui bahwa perubahan nama ini sangat diterima dengan baik oleh komponen masyarakat Tanimbar, baik yang tingga di luar kabupaten ini maupun yang tinggal di tanah rantau. "Nama Kepulauan Tanimbar ini sangat pas di hati kami. Sebagai Orang Tanimbar kita bangga untuk itu," papar Batlajeri. (EB/PT) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Nama Kabupaten MTB Diganti Jadi Kepulauan Tanimbar . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Pemkab Bursel Akan Polisikan Mantan Bendahara Pemerintahan Posted: 02 Feb 2019 12:07 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Pemkab Bursel Akan Polisikan Mantan Bendahara Pemerintahan. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Informasi yang diterima media ini, Jumat (1/2/2019), dana tak terduga pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bursel dibawa kepemimpinan Ridwan Nyio dan Bendahara Harun Siompo (mantan bendahara) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibawa kepemimpinan Iskandar Walla itu belum diketahui mengalir ke siapa saja, karena tak bisa dipertanggung jawabkan oleh Harun Siompo. Untuk itulah, Kepala Badan Inspektirat Bursel, ZA. Bantam saat dicegat wartawan sebelumnya di Kantor Bupati Bursel, mengatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kasus tersebut ke ranah hukum. "Nanti kasus ini katong akan tingkatkan ke kepolisian," kata Z. A. Bantam kepada wartawan. Bantam mengatakan, langkah itu akan dilakukan oleh pihaknya lantaran setelah pihaknya melakukan pemblokiran terhadap rekening milik Harun Siompo dan istrinya Hariasi Wanci, ternyata dana yang diisukan berada di rekening tersebut sebesar Rp. 600 juta tidaklah benar. "Supaya kami mau cari tahu aliran dananya itu kemana, supaya kami tahu permasalahannya dimana. tapi ternyata juga di rekening Harun yang diblokir tak ada dana itu, tidak ada dana apa-apa di situ, dia rekening samua kosong," ungkapnya. Menurut Bantam, dana sebesar Rp.450 juta itu haruslah dikembalikan ke kas daerah. Namun dana tersebut hingga kini belum bisa dikembalikan oleh Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bursel sehingga Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bursel, Iksnadar Walla meminta pihak Bank Maluku memblokir rekening milik Harun Siompo dan istrinya. "Ia itu. Bendahara Umum Daerah (BUD) terkait dengan Harun, sebenarnya kami tidak perlu sampaikan masalah ini dulu, karena ini masih dalam proses penyelesaian dengan Dia (Hairun). Jadi ada ketekoran uang (Bagian Pemerintahan-red) yang mana, dana itu harus dikembalikan ke kas daerah. Dana ini sebenarnya tidak bisa dibilang. Itu besarannya Rp. 450 juta entah kemana, itu yang mau dicari aliran dananya kemana, makanya rekening si Harun itu diblokir sementara, itu tujuannya," jelas Bantam. Disinggung bahwa tindakan pemblokiran rekening itu menyalahi aturan humum, kata Bantam, lantaran di rekening Harun dan istrinya tidak sesuai harapan ada sejumlah uang akan ditemukan disitu, kosong, maka rekening itu akan kembali dibuka. "Hari Rabu (30/1) dibuka blokirannya karena tidak ada dana, itu bukan blokir tapi ditahan sementara untuk kita mau cari tahu dananya kemana. Sebetulnya bukan diblokir, kalau diblokir tidak buka lagi, makanya katong cari tahu. Tidak ada dia punya dana juga makanya akan ditingkatkan ke kepolisian," ungkapnya. Sebelumnya diberitakan, Bank Maluku Cabang Pembantu Namrole melakukan pemblokiran Rekening mikik nasabahnya atas nama Harun Siompo (mantan Bendahara Bagian Pemerintahan Setda) Kabupaten Bursel dan istrinya Hariasi Wanci berdasarkan surat permintaan dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bursel, Iskandar Walla yang juga Calon Sekda Kabupaten Bursel Nomor 900/15 tanggal 23 Januari 2019, perihal permintaan pembekuan rekening. Yang dilakukan oleh pihak Bank Maluku Cabang Pembantu Namrole dibawah kepemimpinan Yusnawati Werman ini tentu saja bertentangan dengan visi bank yang didirikan sejak 25 Oktober 1961 itu untuk menjadi bank berpredikat baik, yakni 'Terwujudnya Bank berkembang secara wajar, berpredikat sangat baik, mandiri, profesional serta terciptanya nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat'. Terkait masalah itu, Kepala Bank Maluku Cabang Pembantu Namrole, Yusnawati Werman yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (28/01/2019) mengaku belum tahu soal adanya pemblokiran rekening tersebut. "Beta belum tahu, belum dapat laporan dan pelaksana tugas harian dari Cabang Namlea, Hasan Toisuta, Staf dari Cabang Namlea yang ditugaskan disini (Namrole-red) menggantikan beta yang ditugaskan ke Ambon," kata Yusnawati. Ia mengaku bahwa jika apa yang sudah dilakukan oleh pihaknya itu bisa dibenarkan. Padahal tidak ada dasar hukumnya. "Secara resmi itu tertulis, misalnya rekening bermasalah, ada surat perintah atau permintaan resmi bisa kita blokir," ujar mantan Kasie PMR Bank Maluku ini. Diakuinya kalau proses pemblokiran itu dilakukan harus dengan sepengetahuan pemilik rekening atau nasabah. Namun faktanya pemblokiran itu tak diketahui oleh pemilik rekening. Terkesan Pimpinan Bank ini bukan pimpinan yang baik, karena tidak memahami secara baik aturan perbankan. "Kalau ijin dari Bank Indonesia, beta juga tidak terlalu pahami. Kalau sudah berkaitan dengan hukum harus dengan kita punya orang hukum, dan setahu beta pemblokiran harus seijin pemilik rekening. Coba nanti saya konfirmasi, saya kroscek dulu," ujarnya. (Azmi) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pemkab Bursel Akan Polisikan Mantan Bendahara Pemerintahan . Silahkan membaca berita lainnya. |
| You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
