Pemkab Halsel dan Perbankan Siap Implementasi Transaksi Non Tunai |
- Pemkab Halsel dan Perbankan Siap Implementasi Transaksi Non Tunai
- Jelang Hari Peduli Sampah, Pemkot Ambon Gelar Jumpa Berlian Serentak
- Jokowi Ungkap Income Perkapita Desa Meningkat 2 Kali Lipat
- Jokowi Nilai Investasi Kilang Minyak Buka Banyak Lapangan Pekerjaan
- Ini Strategi Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno Wujudkan Kedaulatan Energi
- Meski Dalam Bencana, Steven Kandouw Ajak Masyarakat Sulut Selalu Bersyukur
- Nilai Tukar Petani Papua Januari 2019 Turun 1,58 Persen
- Zulkieflimansyah Jadikan Mata jadi Desa Wisata di Sumbawa
- Andi Sudirman Sulaiman Ajak Sulsel Jadi Pasar Produk Halal
- Januari 2019, Kota Jayapura Alami Inflasi 0,26 Persen
- Sugeng Efendi, Ditembak OTK di Kota Mulia
- Lukas Enembe Dorong Seleksi CPNS, 80 Persen Prioritas Asli Papua
- Asmanto Baso Lewa Bantah Klaim Mayoritas Teroris di Indonesia dari Sulsel
- Sambut Industri 4.0, Biro Humas dan Protokol Sulawesi Selatan Tampilkan Citra Baru
- BPN Buka Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap di Jakarta Utara
- Jokowi Prihatin Lihat Banyak Fitnah dan Kedengkian di Medsos
- KPU RI Gelar Workshop Pengelolaan Proses Perencanaan Hingga Sengketa Pemilu
- Eddy Soeparno Nilai Era Jokowi Belum Wujudkan Swasembada Pangan
- Jokowi Ajak Pemda Rancang Pembangunan Berdasar Resiko Bencana
- Muara Gembong Kini Miliki Jembatan Antardesa untuk Perlancar Akses dan Produksi Udang
- Jokowi dan Iriana Bertemu dengan Peserta Mekaar di Magetan
- Gempa 6.0 SR Guncang Kepulauan Mentawai, Tak Berpotensi Tsunami
- Perundingan Dagang AS-China Mendapat Kemajuan Besar
- Untuk Mengetahui Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polri,Tim Puslitbang Mabes Polri Kunjungi Polresta Pontianak Kota
- Di Pesantren Al Anwar, Ajak Semua Pihak Rawat Persatuan Bangsa
| Pemkab Halsel dan Perbankan Siap Implementasi Transaksi Non Tunai Posted: 03 Feb 2019 12:08 AM PST  LABUHA, LELEMUKU.COM - Menindaklanjuti Edaran dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada pemerintah daerah kabupaten/kota.Olehnya itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) bersama Perwakilan Bank Maluku dan Pimpinan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Saruma Sejahtera menggelar Rapat terkait implementasi dari edaran Kemendagri tersebut. Bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati, Rabu (30/1). Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekertaris Daerah Helmi Surya Botutihe ini juga dihadiri Asisten II Bidang Administrasi, Pimpinan SKPD, dan Bendahara-Bendahara Pengelola Anggaran di masing-masing SKPD. Dalam Sambutannnya Helmi Surya Botutihe selaku Sekertaris Daerah menyampaikan bahwa menindaklanjuti edaran dari Kemendagri maka pada tanggal 1 Februari 2019 sudah diberlakukan transaksi non tunai. "Transaksi tersebut diantaranya pembayaran gaji, tunjangan maupun honor dan pembelian-pembelian untuk Alat Tulis Kantor (ATK), makan/minum bahkan membayar perjalanan dinas", jelas Sekda Lanjut Sekda, adapun transaksi tunai dapat dilakukan oleh bendahara tetapi dibatasi paling tinggi 10 juta sedangkan transaksi yang melebihi nominal tersebut harus melalui transaksi non tunai langsung kepada pihak ketiga atau yang harus dibayar. "Transaksi ini akan dilakukan melalui 2 bank milik Halmahera Selatan yaitu Bank Maluku dan BPRS Saruma Sejahtera yang dipercayakan untuk mengelola seluruh gaji karyawan di Halsel, mulai dari Ibukota maupun yang ada di pelosok-pelosok baik itu tenaga guru, kesehatan, Aparat Desa dan penyuluh-penyuluh", tambah Helmi. Helmi juga menginstruksikan kepada seluruh Pimpinan SKPD agar memerintahkan seluruh pegawainya yang ada di dinas atau badan untuk segera membuka rekening tabungan di BPRS Saruma karena pembayaran gaji akan dilakukan melalui BPRS Saruma Sejahtera sedangkan non gaji masih dapat dilakukan di Bank Maluku", pungkas Helmi Helmi mengatakan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) juga telah menyiapkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang teknis pelaksanaan kegiatan dengan transaksi non tunai dan instruksi ini akan diberlakukan pada 1 Januari 2019 dalam rangka transparansi, akuntabilitas dan dapat meminimalisir adanya hal-hal yang menyimpang dari pengelolaan keuangan daerah. "Saya berharap instruksi ini nantinya dapat diimplementasikan dengan baik sehingga bisa membesarkan juga Bank milik kita bersama",tutup Helmi (HumasHalsel) |
| Jelang Hari Peduli Sampah, Pemkot Ambon Gelar Jumpa Berlian Serentak Posted: 03 Feb 2019 12:08 AM PST  AMBON, LELEMUKU.COM - Jumat Pagi Bersih Lingkungan yang lebih dikenal dengan Jumpa Berlian, merupakan rutinitas Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Provinsi Maluku setiap minggunya.Namun ada yang beda pada Jumat (1/2) ini. Menjelang Hari Peduli Sampah Nasional 2019, Pemkot melakukan Jumpa Berlian secara serempak pada 5 Titik Lokasi ditiap Kecamatan. Adapun lima titik lokasi tersebut antara lain, Lantamal IX Ambon – Kecamatan Baguala, depan PLTD Desa Poka – Kecamatan Teluk Ambon, lokasi Air Besar – Kecamatan Sirimau, Negeri Amahusu – Kecamatan Nusaniwe dan Negeri Hutumuri – Kecamatan Leitimur Selatan. Wakil Walikota (Wawali) Ambon, Syarif Hadler ketika membuka kegiatan tersebut di Lantamal IX Ambon mengatakan, Jumpa Berlian yang dilakukan Pemkot Ambon secara serempak pada 5 lokasi selain untuk mencanangkan Hari Peduli Sampah Nasional yang jatuh pada tanggal 21 februari mendatang, juga untuk membangun kesadaran warga agar tetap menjaga kebersihan lingkungan masing-masing agar tetap bersih, aman, dan nyaman. Ditambahkan, sampah merupakan tanggung jawab bersama, karena lingkungan yang bersih akan memberikan dampak yang baik bagi kesehatan masyarakat. "Kalau kita tidak menjaga lingkungan tetap bersih pasti akan menganggu kesehatan kita, karena itu lewat Jumpa Berlian, kita terus melakukan pembersihan di Kota ini,'' tandas Wawali. Dijelaskan, Jumpa Berlian tidak akan memiliki arti, apabila tidak ada kesadaran dan kepedulian warga masyarakat untuk menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing. "Partisipasi warga sangat dibutuhkan untuk tetap menjaga kebersihan, karena semua ini akan percuma tanpa kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan baik dilingkungan masing-masing maupun di Kota Ambon," Ungkapnya. Jumpa Berlian tersebut melibatkan unsur TNI, Polri, Aparatur Sipil negara (ASN) dalam Lingkup Pemkot Ambon, Tagana, Komunitas Peduli Lingkungan dan para siswa. (DiskominfoSandiAmbon) |
| Jokowi Ungkap Income Perkapita Desa Meningkat 2 Kali Lipat Posted: 03 Feb 2019 12:08 AM PST  SURABAYA, LELEMUKU.COM - Mengutip laporan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendesa PDTT), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, bahwa income perkapita di desa dalam 4 (empat) tahun terakhir ini atau sejak digulirkannya Dana Desa meningkat hampir 2 (dua) kali lipat."Ini sebuah loncatan yang sangat besar sekali. Bank Dunia mengakui keberhasilan Dana Desa ini yang kita telah melaksanakan selama 4 tahun ini," kata Presiden Jokowi saat menyampaikan sambutan pada Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 di Provinsi Jawa Timur, di DBL Arena, Surabaya, Sabtu (2/2) siang. Kenaikan income perkapita di desa itu, diyakini Presiden, gara-gara Dana Desa. Ia menyeutkan, infrastruktur-infrastruktur di desa juga kelihatan meloncatnya karena Dana Desa ini. Menurut Presiden, sejak 2015 di seluruh tanah air telah tergelontorkan Dana Desa yang tidak sedikit. Kalau di Jawa Timur Rp19 triliun, di seluruh tanah air pada 2015 digelontorkan Dana Desa Rp20,7 triliun, lalu 2016 sebanyak Rp46,9 triliun (Rp47 triliun), 2017 naik jadi Rp60 triliun, 2018 tetap Rp60 triliun, dan pada 2019 ini jadi Rp70 triliun. "Artinya, sampai akhir tahun ini Rp257 triliun uang yang kita gelontorkan ke desa-desa di seluruh tanah air. Sampai akhir 2018 berarti Rp187 triliun. Kalau sampai akhir 2019 sebesar Rp257 triliun," jelas Presiden. Dengan memberikan Dana Desa yang besar, menurut Presiden, pemerintah ingin agar perputaran uang yang ada di desa ini semakin banyak. Artinya, kalau realisasinya semakin tinggi, uang berputar di desa-desa juga akan semakin tinggi dan semakin banyak. Sesuai teori, menurut Presiden, semakin uang beredar di desa-desa ini semakin banyak, kesejahteraan masyarakat itu juga akan meningkat. "Itu teori ekonomi yang tidak bisa diutak-atik lagi," ujar Presiden seraya menyampaikan apresiasinya terhadap capaian Jawa Timur yang realisasi Dana Desanya mencapai 99,6% dari alokasi Rp 19 triliun yang diberikan pemerintah. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi menegaskan, nanti di 2020 Dana Desa harus ditambah lagi, 2021 ditambah lagi, 2022 ditambah lagi, dan seterusnya ditambah terus. "Karena ini adalah pondasi, syarat bagi kemajuan bangsa ini, basicnya adalah di desa," ucap Presiden. Presiden menjelaskan, dari Rp187 triliun Dana Desa yang sudah disalurkan sampai akhir 2018, telah dibangun di antaranya 191.000 km jalan desa, 24.000 Posyandu, 50.000 PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Tetap di Desa Presiden yang dalam kesempatan itu hadir bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo berharap dalam penggunaan anggara Dana Desa seperti unuk membangun jembatan, jalan, irigasi, agar menggunakan material yang ada di desa, beli material yang ada di desa itu. Entah beli batu bata, entah beli batu, entah beli pasir, agar menggunakan semua potensi yang ada di desa. Kalau kepepet betul, ya paling enggak masuk ke lingkup kecamatan. Kalau toh harganya lebih mahal sedikit, menurut Presiden, tidak apa tetap beli di desa supaya uang itu tetap beredar dari warung ke warung, toko-toko yang ada di desa itu. Presiden Jokowi juga mengingatkan, agar untuk proyek-proyek yang ada itu menggunakan 100% tenaga kerja dari tenaga lokal yang ada di desa itu. Kalau kurang, enggak apa-apa ke desa tetangga. "Supaya peredaran uang di desa ini terus, terus, terus, tambah terus. Karena tiap tahun kita tambah, kita tambah. Percuma lari masuk lagi ke kota, percuma. Lari masuk lagi ke Jakarta, percuma," tutur Presiden. Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Mendesa PDTT Eko Sanjojo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Jatim Soekarwo. (Setkab) |
| Jokowi Nilai Investasi Kilang Minyak Buka Banyak Lapangan Pekerjaan Posted: 03 Feb 2019 12:08 AM PST  TUBAN, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa investasi pembangunan dan upgrading kilang minyak di sejumlah daerah di Tanah Air bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya."Dengan adanya kilang kita ingin investasi itu membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya, dan sekaligus tentu saja akan meningkatkan ekonomi daerah," kata Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan saat singgah di sebuah rumah makan di Tuban, Jumat (1/2) malam. Investasi kilang minyak tersebut, menurut Presiden, rencananya akan dibangun di Tuban, Balikpapan, Bontang, Cilacap dan Balongan. Khusus Tuban, pembangunannya akan melibatkan Pertamina dan perusahaan minyak dari Rusia, Rosneft. "Kita ingin memiliki refinery, kilang minyak sendiri, yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri sehingga akan meningkatkan kemandirian dan kedaulatan energi Indonesia. Dan salah satu kilang baru yang akan dibangun ya di Tuban ini. Jadi yang di Tuban adalah kerjasama antara Pertamina dengan Rosneft," ujar Presiden. Menanggapi adanya penolakan sebagian warga Tuban terkait lokasi pembangunan kilang minyak itu, Presiden mengimbau agar segala aspirasi warga disampaikan ke kepala daerahnya baik Bupati maupun Gubernur. "Yang penting dibicarakan kalau ada yang belum setuju, investasi itu untuk membuka lapangan pekerjaan," jelas Presiden. Kilang Minyak Tuban adalah proyek pembangunan kilang minyak baru dengan kapasitas produksi 300 ribu barel per hari. Dengan dibangunnya kilang minyak tersebut, diharapkan dapat meningkatkan penyediaan bahan bakar di Indonesia sehingga dapat menurunkan ketergantungan terhadap impor. (Setkab) |
| Ini Strategi Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno Wujudkan Kedaulatan Energi Posted: 03 Feb 2019 12:08 AM PST  JAKARTA, LELEMUKU.COM – Paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyiapkan strategi dorongan besar untuk mewujudkan kedaulatan energi di Indonesia. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan penggunaan sumber energi terbarukan."Kami punya strategi dorongan besar untuk memastikan bahwa sektor energi bukan menjadi sektor yang membebani kita, tapi merupakan potensi yang luar biasa. Salah satunya tadi kita bicara upaya untuk lebih banyak mendorong energi terbarukan," kata calon presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno di Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (1/2). Sandi mengatakan, jika mendapat mandat dari rakyat pada Pilpres 17 April 2019, pihaknya akan fokus mengembangkan sumber energi nabati serta sumber energi terbarukan lainnya yang banyak dijumpai di Indonesia. Tak hanya mengembangkan sumber energi terbarukan, Prabowo-Sandi juga ingin memastikan masyarakat bisa mengakses bahan bakar minyak (BBM) dan meghadirkan tarif listrik murah. Sandi optimis, dengan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki Indonesia, pemerintah di bawah pimpinan Prabowo-Sandi bisa menghadirkan bahan bakar dan tarif listrik murah bagi rakyat. "Selama kunjungan di 1.100 titik, saya melihat negara ini sangatlah kaya dan memiliki potensi energi dan pertanian yang besar. Kita yakin bisa menyediakan listrik dengan harga terjangkau, bahan bakar yang terjangkau bagi rakyat. Kita belum dapat melakukan itu karena belum bisa mengelola negara ini dengan mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia," kata Sandi. "Kita ingin memastikan bahwa harga bahan bakar tidak akan melukai masyarakat yang berada di bagian paling bawah piramida. Kami akan memastikan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan jika ada kenaikan biaya," imbuh mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu. (BPN) |
| Meski Dalam Bencana, Steven Kandouw Ajak Masyarakat Sulut Selalu Bersyukur Posted: 03 Feb 2019 12:08 AM PST  MANADO, LELEMUKU.COM - Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven O. E Kandouw mengajak masyarakat untuk selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Ini diungkapkan Kandouw saat menghadiri Ibadah syukur dan gelar adat Tulude di Batusaiki, Molas, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Sabtu (2/2 )siang."Pertama bersyukur kedua bersyukur dan ketiga bersyukur karena bisa dipertemukan di acara yang luar biasa ini sambil tetap simpati dan empati kita harus tunjukkan, berikan kepada saudara -saudara kita yang kemarin beberapa tempat mengalami cobaan banjir bahkan korban jiwa," kata Kandouw. "Saya juga bersyukur dan bangga karena bisa hadir di acara Tulude bersama jemaat Baitel Batusaiki dengan suasana yang cair yang pasti Roh Kudus hadir ditengah kita," sambung Kandouw. Lanjut Kandouw, tidak semua masyarakat punya warisan leluhur seperti Tulude. Karenanya Kandouw mengatakan, warga nusa utara harus bangga memiliki budaya Tulude. "Kultur atau budaya wujud gabungan dari cita rasa dan karsa atau mimpi ide dan rasa menjadi satu budaya tidak semua masyarakat mempunyai ini untuk itu atas nama Pemerintah, Bapak Gubernur saya memberi apresiasi kepada masyarakat Batu Saiki yang tetap mempertahankan cita rasa dan karsa," kata Kandouw.  Menurut Kandouw, Tulude sebagai pemersatu masyarakat nusa utara yang memiliki manfaat bagi seluruh masyarakat Sulut."Budaya jangan in work looking tetapi jadikan untuk kebaikan masyarakat dan pemersatu kita jangan budaya kita jadi exclusive itu tidak baik, jadi orang nusa utara walaupun diikat dengan Tulude jangan eksklusif tapi inklusif sama dengan GMIM Inklusif," beber Kandouw. Adapun ibadah syukur dan gelar adat tulude yang dirangkaikan dengan penyerahan bantuan senilai lima puluh juta rupiah kepada jemaat Baitel Batu Saiki ini turut dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan Sulut Ferry Sangian. (HumasSulut) |
| Nilai Tukar Petani Papua Januari 2019 Turun 1,58 Persen Posted: 03 Feb 2019 12:08 AM PST  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mengumumkan nilai Tukar Petani (NTP) bumi cenderawasih pada Januari 2019 dilaporkan mengalami penurunan sebesar 1,58 persen dengan indeks 90,73.Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Papua Bambang Ponco Aji mengatakan, hal demikian terjadi karena adanya perubahan indeks harga diterima petani (It), lebih besar dari indeks harga dibayar petani (Ib). Hal ini disampaikan Bambang dalam berita resmi statistik, di Kantor BPS Papua, Jumat (1/2) petang. Dia katakan penurunan NTP Januari 2019, diantaranya akibat pengaruh subsektor tanaman pangan pada Januari 2019 ikut mengalami penurunan sebesar 2,68 persen dibandingkan Desember 2018. Penurunan itu disebabkan indeks harga diterima petani mengalami ikut anjlok 2,10 persen yang didorong oleh melemahnya indeks pada kelompok palawija sebesar 2,42 persen. Sementara untuk indeks harga dibayar petani, tercatat mengalami kenaikan angka indeks 0,60 persen yang dikarenakan meningkatnya indeks konsumsi rumah tangga (IKRT) sebesar 0,65 persen dan biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) Sedangkan untuk subsektor holtikultura Januari 2019, penurunan 2,52 persen dibandingkan Desember 2018, menjadi pemicu menurunnya NTP bulan lalu. "Penurunan dikarenakan indeks diterima petani merosotnya angka indeks 1,80 persen yang didorong turunnya kelompok buah-buahan 0,29 persen dan kelompok sayur-sayuran 2,26 persen. Sementara indeks harga dibayar petani, mengalami kenaikan indeks 0,74 persen yang disebabkan oleh naiknya IKRT sebesar 0,81 persen dan BPPM sebesar 0,24 persen," terang ia. Diketahui, pada januari 2019 tercatat Papua mengalami inflasi pedesaan 0,71 persen. Berdasarkan kelompok pengeluarannya perubahan yang terjadi, yaitu bahan makanan naik 1,16 persen; makanan jadi, minuman, roko, dan tembakau naik 0,87 persen. Selanjutnya, perumahan turun 0,11 persen; sandang turun 0,14 persen; kesehatan turun 0,34 persen ; serta pendidikan, rekreasi dan olahraga naik 0,12 persen. Secara nasional pula, inflasi pedesaan tertinggi terjadi di Kalimantan Selatan sebesar 1,25 persen dan deflasi terbesar di Gorontalo yang turun 0,61 persen. Dibandingkan dengan nasional, NTP Papua Januari 2019 jauh lebih rendah. Dimana NTP secara nasional tercatat sebesar 103,33 yang juga mengalami kenaikan 0,16 persen. (DiskominfoPapua) |
| Zulkieflimansyah Jadikan Mata jadi Desa Wisata di Sumbawa Posted: 03 Feb 2019 12:08 AM PST  MATA, LELEMUKU.COM - Usai mampir sesaat di Wilayah hutan di Desa Tolo Oi, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Zulkieflimansyah kemudian bertemu dengan masyarakat Desa Tolo Oi dan Desa Mata.Gubernur alumni Inggris itu disambut antusias oleh ratusan masyarakat setempat yang sudah menunggu sejak pagi. Mulai dari anak-anak hingga orang tua. "Saya datang ke sini untuk melayani bapak ibu semua. Silahkan sampaikan apa saja keinginan bapak ibu semua. Karena saat ini saya juga datang bersama sejumlah kepala dinas," jelasnya. Amrin, salah seorang tokoh masyarakat Desa Mata, meminta Gubernur agar Desa Mata dapat dijadikan Desa wisata. Sebab, potensi alam dan pantai di desa yang memiliki empat dusun itu, sangat besar. "Potensi gelombangnya mengalahkan Haway," ceritanya disambut tepuk tangan dan tawa ratusan masyarakat yang hadir. Gubernur langsung merespon dengan mengingstruksikan kepala Dinas Pariwisata untuk menjadikan Desa tersebut sebagai Desa Wisata. Hal ini kata Gubernur untuk membangkitkan perekonomian masyarakat. Agar tidak lagi membabat hutan untuk menamam jagung. "Tapi masyarakat di sini harus siapkan diri dengan sebaik-baiknya," kata Gubernur yang pernah mengenyam pendidikan di sejumlah negera itu. Selain Desa Wisata, masyarakat juga menyampaikan kepada Gubernur terkait jalan, fasilitas Kesehatan dan fasilitas pendidikan. "Ini bukan pertemuan pertama dan terakhir. Suatu saat kami akan datang lagi," ungkap Gubernur disambut tepuk tangan masyarakat. Setelah itu, Gubernur melanjutkan perjalanan menuju Sumbawa. Namun, sebelumnya, Gubernur dan rombongan menyempatkan diri sholat Jum'at di Desa Mata. (DiskominfotikNTB) |
| Andi Sudirman Sulaiman Ajak Sulsel Jadi Pasar Produk Halal Posted: 03 Feb 2019 12:08 AM PST  MAKASSAR, LELEMUKU.COM - Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menegaskan Sulsel bisa menjadi pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Salah satu caranya, dengan menjadikan Sulsel pangsa pasar produk halal."Pengembangan Sulsel menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dapat dilakukan. Sulsel sebagai pangsa pasar untuk produk halal," kata Andi Sudirman Sulaiman, saat menghadiri Dinner Talk Gubernur Bank Indonesia "Perekonomian Indonesia Prospek dan Arah Bauran Kebijakan" yang dirangkaikan dengan Pelantikan Pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (SEI) Cabang Makassar Periode 2019-2022, di Hotel Rinra Makassar, Kamis (31/1) malam. Menurut Andi Sudirman, inti market adalah pangsa pasarnya. Bahkan yang perlu diantisipasi adalah ketika lebih banyak orang muslim mencari produk halal, tidak diproduksi sendiri, justru digempur produk dari luar. "Jangan sampai bumbu konro-nya yang buat dari Thailand," ujarnya. Selain itu, Andi Sudirman juga menambahkan jika potensi yang dimiliki Sulsel adalah pengembangan halal tourism atau wisata halal. Sementara, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, pihaknya mendorong Sulsel agar menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah. "Mendorong ekonomi kerakyatan bisa lebih baik, termasuk keuangan ekonomi syariah," kata Perry. (DiskominfoSandiSulsel) |
| Januari 2019, Kota Jayapura Alami Inflasi 0,26 Persen Posted: 03 Feb 2019 12:08 AM PST  MANOKWARI, LELEMUKU.COM - Hasil pemantauan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua selama Januari 2019 menunjukan di Kota Jayapura terjadi inflasi sebesar 0,26 persen.Menurut Kepala BPS Papua Simon Sapary, inflasi tersebut cenderung melambat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 1,62 persen. "Faktor pemicu terjadinya inflasi diantaranya karena kenaikan harga pada ikan ekor kuning dengan andil sebesar 0,148 persen. Selanjutnya, upah tukang bukan mandor dengan andil 0,108 persen, bawang merah dengan andil 0,061 persen, daging sapi 0,042 persen, biaya pengiriman barang 0,042 persen serta beberapa komoditas dominan lainnya," terang ia di Jayapura, Jumat (1/2) petang. Ia katakan, secara umum inflasi tersebut juga masih didominasi oleh pengaruh kenaikan harga pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau yang memberikan andil 0,20 persen terhadap total inflasi di Kota Jayapura. Sementara di Merauke, lanjut ia, selama Januari 2019 terjadi deflasi sebesar 0,01 persen. Deflasi tersebut cenderung lebih rendah dibandingkan kondisi bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 1,09 persen. "Faktor pemicu terjadinya deflasi, yaitu penurunan harga pada angkutan udara dengan andil sebesar 0,276 persen, cabai merah 0,216 persen, daun singkong 0,167 persen, terong panjang 0,110 persen, buncis 0,075 persen serta beberapa komoditas lain dominan lainnya," ucap ia. Secara umum, tambahnya, deflasi di Merauke didominasi oleh pengatuh penurunan harga pada kelompok transportasi, komunikasi dan jas akeuangan yang memberikan andil 0,26 persen guna menahan laju inflasi di Merauke. Namun demikian, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau juga memberikan andil inflasi yang dominan dengan sumbangan sebesar 0,27 persen terhadap laju inflasi di Merauke. Diketahui, di Kota Jayapura inflasi ahun berjalan pada 2019 mencapai 0,26 persen. Pencapaian ini juga dinilai lebih tinggai dibandingkan 2018 sebesar -1,12 persen. Selain itu, inflasi year on year (yoy) Januari 2019 sebesar 8,19 persen dan relatif lebih tinggi dibandingkan yoy Januari 2018 sebesar 1,14 persen. Adapun di Merauke inflasi tahun berjalan Januari 2019 mencapai -0,01 persen. Pencaian ini pula lebih rendah dibandingkan 2018 sebesar 0,85 persen. Inflasi year on year (yoy) Januari 2019 4,51 persen dan relatif lebih tinggi dibandingkan yoy Januari 2018 sebesar 1,08 persen. (DiskominfoPapua) |
| Sugeng Efendi, Ditembak OTK di Kota Mulia Posted: 03 Feb 2019 12:08 AM PST  MULIA, LELEMUKU.COM - Terjadi penembakan dari orang tak dikenal (OTK) terhadap warga sipil di Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua pada Sabtu (2/2) pukul 17.00 WIT.Sugeng Efendi (30) merupakan penjaga kios di Kampung Wiyukwi, Distrik Mulia yang meninggal dunia akibat penembakan tersebut. Bermula dari keterangan saksi yang pada saat itu berada bersama korban di dalam kios yang mana posisi korban pada saat itu sedang duduk sambil menonton film di Hp sedangkan, saksi pada saat itu sedang berbaring di belakang korban. Sontak terengar suara letusan sebanyak 1 kali yang menurut saksi merupakan suara letusan senjata api, spontan korban berteriak meminta pertolongan kepada saksi yang pada saat itu bersama korban. Mendegar kejadian tersebut saksi bergegas meminta pertolongan kepada saksi lain bernama Nendi Tenggelen untuk membantu mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mulia. Selepas itu Nandi memberitahukan kejadian tersebut kepada aparat TNI yang berada di Pos saat itu. Mendapati laporan tersebut TNI mengirim personel ke TKP guna mengevakuasi korban ke RSUD Mulia, namun setibanya di RSUD dan mendapatkan perawatan medis nyawa korban tidak dapat di selamatkan. Kapolres Puncak Jaya AKB Ary Purwanto, S.IK bersama Wakapolres Kompol M.Kuswicaksono .S.IK dan rombongan personel Gabungan Polres Puncak Jaya serta Brimob Den A BKO Res Puncak Jaya tiba di RSUD dan melakukan Tindakan lanjut terkait peristiwa tersebut. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Drs. Ahmad Musthofa Kamal,SH mengatakan, saat ini korban masih disemayamkan dan di sholatkan di Masjid Mujahidin Mulia. Rencana Jenazah akan diterbangkan ke kampung halamannya di Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. "Untuk Sementara Korban di semayamkan dan di Sholatkan di masjid Mujahidin Mulia dan Rencannya Jenazah akan diterbangkan ke kampung halamannya di Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur," tutur Kabid Humas Polda Papua. Saat ini Personel Gabungan TNI dan Polri masih berjaga-jaga disekitar lokasi dan akan melanjutkan kegiatan dengan olah TKP. Dikarenakan waktu sudah gelap mengingat tingkat keamanan bagi anggota di lapangan. (HumasPoldaPapua) |
| Lukas Enembe Dorong Seleksi CPNS, 80 Persen Prioritas Asli Papua Posted: 03 Feb 2019 12:08 AM PST  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe mendorong persentase perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018, sebesar 80 persen untuk Orang Asli Papua (AOP) sementara sisanya bagi pendatang.Hal demikian, disampaikan Gubernur Enembe dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan SDM, Anni Rumbiak, pada rapat koordinasi pembahasan rencana pengadaan atau penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi umum 2019, antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Papua Barat, di Jayapura, kemarin. Tak sampai disitu, para pelamar yang merupakan OAP, wajib lahir dan besar di Papua serta orang tua pernah atau sedang mengabdi dan bekerja diatas tanah ini. "Kalau untuk OAP tentu harus dibuktikan dengan akta kelahiran maupun KTP elektronik. Kendati demikian, bagi non Papua pun wajib memiliki KTP Papua untuk bisa diterima sebagai pelamar," terang Gubernur Enembe. Lukas pun berharap dari pembahasan ini dapat "lahir" tindaklanjut untuk pertemuan lanjutan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) "Artinya hasil rapat koordinasi ini akan disampaikan kepada kementerian terkait juga Kepala BKN di Jakarta, agar dapat menetapkan waktu pelaksanaan penerimaan CASN formasi umum 2019." "Kenapa mesti segera, karena Provinsi Papua dan Papua Barat sudah mengalami penundaan penerimaan CASN sejak 2017 yang lalu. Sehingga jumlah pencari kerja di kedua provinsi ini bertumpuk sangat banyak," ucap ia. Diketahui, rapat koordinasi tersebut membahas dan menyepakati bersama tahapan-tahapan serta penyusunan jadwal pelaksanaan, sekaligus membahas rencana pengadaan maupun penerimaan CPNS formasi umum 2019. Rapat ini juga membahas persyaratan-persyarata bagi para pelamar atau pencari kerja di Provinsi Papua dan Papua Barat serta kabupaten/kota masing-masing. (DiskominfoPapua) |
| Asmanto Baso Lewa Bantah Klaim Mayoritas Teroris di Indonesia dari Sulsel Posted: 03 Feb 2019 12:08 AM PST  MAKASSAR, LELEMUKU.COM - Pernyataan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan (Sulsel), Irjen Pol Hamidi yang membeberkan data bahwa teroris berasal dari Sulsel, mendapat kecaman maupun komentar dari sejumlah pihak.Salah satu yang keras mengecam adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulsel, Asmanto Baso Lewa. Asmanto Baso Lewa mengatakan, sejauh ini kondisi di Sulsel cukup baik dan kondusif, bahkan kalaupun ada ancaman terorisme semua telah terdeteksi secara baik oleh seluruh perangkat negara yang ada. "Jadi semua pasti berharap Sulsel bisa menjadi salah satu yang bisa mempertahankan stabilitas keamanan, karena itu sangat penting, apa lagi pada bulan April mendatang, ada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif," kata Asmanto saat ditemui di kantor Gubernur Sulsel, Jum'at (1/2). "Seluruh lapisan masyarakat harus menyambut dan berpartisipasi dalam pesta demokrasi lima tahunan, dengan bersama-sama meghadirkan suasana yang sejuk dan damai, yang selama ini telah berlansung," hatapnya. Asmanto lebih jauh mengaku, Provinsi sulsel, yang selalu dianggap cukup rawan dalam setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada),tidak terbukti karena semuanya dapat berjalan baik dan lancar. "Saya kira kita semua tidak perlu khawatir, karena walaupun selama ini Provinsi Sulsel selalu dianggap daerah rawan, tapi itu semua tidak terbukti, dan setiap pesta demokrasi berlangsung lancar,"ujarnya. (DiskominfoSandiSulsel) |
| Sambut Industri 4.0, Biro Humas dan Protokol Sulawesi Selatan Tampilkan Citra Baru Posted: 03 Feb 2019 12:08 AM PST  MAKASSAR, LELEMUKU.COM - Dalam rangka menyambut industri 4.0 dimana teknologi ikut berkembang, begitu juga dengan manusia harus ikut berkembang seiring perkembangan zaman.Demikian juga humas pada era ini, humas dihadapkan pada Big Data dan Public Behavior yang sangat cepat dan reaktif. Dalam beraktifitas pada era 4.0 praktisi humas harus efisien dan efektif dalam menggunakan teknologi serta menguasai teknologi dalam rangka ikut menyebarkan citra positif melalui komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan berbagai teknologi. Humas juga dapat ikut berperan dalam melawan berita-berita hoaks dan fake news atau berita palsu yang sekarang ini beredar dimana-mana. Mengikuti perkembangan tersebut, Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan membuat nama, simbol atau pun identitas dalam rangka menyambut transformasi media bergeser ke era digital dengan internet sebagai titik vital perubahannya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan melauching "New Branding Humas Sulawesi Selatan". Dengan logo baru yang lebih fresh, positif dan menumbuhkan kepercayaan dengan warna merah sebagai warna utama. Dalam identitas baru dengan simbol huruf "H" ini terkandung trust (kepercayaan), branding, Indonesia 4.0, informasi, mediamorfosis, keterbukaan informasi dan edukasi publik. Logo bertuliskan kata Humas Sulsel dengan latar belakang huruf lontara. "Ini menjadi tahapan sejarah bagi Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel. Sejak ada humas, logo yang digunakan adalah logo Pemerintah Provinsi yang hanya diganti dibawahnya. Dan ini yang berlaku di semua OPD lingkup Pemprov Sulsel," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Prov Sulsel, Devo Khaddafi saat melaunching di Mall Nipah, Makassar, Jum'at (1/2/2019). Devo menyampaikan, dengan bantuan tim kreatif Biro Humas, yang terdiri dari anak muda atau kaum milenial, menjadi tempat brain-storming yang begitu menantang. "Ini, apa yang kita buat lebih fresh dan pasti membuat brand Sulsel semakin dikenal dan menjadi trend positif di Indonesia," sebutnya. Devo menyebutkan, logo ini mengandung unsur kepercayaan dan melawan hoaks dan sekaligus memperlihatakan Sulsel menyambung industri 4.0. Logo baru ini memperlihatkan ikatan kerjasama dan kepercayaan antara pemerintah, masyarakat dan media. Devo menjelaskan, warna dominan adalah warna merah, "Bahwa merah ini adalah warnanya orang Sulsel, mewakili unsur berani, semangat dan kerja sama. Kita berharap dengan logo baru ini terlihat terobosan Sulsel," sebutnya. "Merah juga bermakna optimis, juga merupakan gambaran kehormatan dan keberanian Sulawesi Selatan. Huruf H dengan tulisan Humas Sulsel dan kalau kita lihat ada terbayang-bayang huruf lontara, itu yang kita jadikan backround," paparnya. Brand atau logo baru Humas Sulsel ini akan digunakan pada berbagai flatform media sosial, website dan produk Kehumasan dan Protokol Pemprov Sulsel. (DiskominfoSandiSulsel) |
| BPN Buka Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap di Jakarta Utara Posted: 03 Feb 2019 12:08 AM PST  KOJA, LELEMUKU.COM – Badan Pertanahan Nasional (BPN) tengah membuka Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) periode 2019.Pemilik rumah yang belum mengantongi sertifikat kepemilikan dapat mendaftar tanpa dipungut biaya alias gratis. Pendaftar hanya dibebankan biaya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Untuk menyukseskan program tersebut, Lurah Pademangan Dini Paramita Sapaty memberikan penyuluhan kepada pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Memberikan informasi bahwa BPN Jakarta Utara telah membuka PTSL untuk periode 2019. "Penyuluhannya tadi menginfokan bahwa tahun 2019 dibuka kembali pendaftaran PTSL. Pesertanya tadi para ketua RW dan RT," kata Dini, saat dikonfirmasi Kominfotik JU, Kamis (31/1/2019). Dia berharap, warga segera mendaftarkan kepemilikan tanah ke kantor BPN Jakarta Utara agar bersertifikat. Pendaftaran tanpa dipungut biaya alias gratis. Hanya saja tetap membayar pajak BPHTB sesuai ketentuan yang ada. "Saya berharap tanah warga bersertifikat sehingga memiliki legalitas kepemilikan. Bagi yang sudah bersertifikat, diharapkan dapat menjaganya dengan baik," harapnya. Pada PTSL 2018, sebanyak 1.213 warga Kelurahan Pademangan Barat telah mendapatkan sertifikat kepemilikan tanah. Namun, 2.000 sertifikat lainnya masih menunggu proses dari BPN Jakarta Utara. "Hari ini kita membagikan 224 sertifikat. Totalnya 1.213 sertifikat. Bagi yang belum menerima harap bersabar karena masih berproses di BPN dan akan segera dibagikan kembali dalam waktu dekat," tutupnya. (DiskominfotikJakut) |
| Jokowi Prihatin Lihat Banyak Fitnah dan Kedengkian di Medsos Posted: 03 Feb 2019 12:08 AM PST  REMBANG, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sedih melihat perkembangan media sosial (medsos) di tanah air yang begitu banyak fitnah, saling mencela, ujaran kebencian, dan juga begitu banyak ujaran kedengkian.Kepala Negara yang hadir di acara tersebut bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo menilai, itu bukan etika berpolitik, bukan adab berpolitik yang baik. "Itu tidak ada dalam nilai-nilai sopan santun kita berpolitik. Berpolitik itu ada tata kramanya," kata Presiden Jokowi saat menghadiri acara Sarang Berzikir Bersama Untuk Indonesia Maju di Pondok Pesantren Al Anwar Sarang, Rembang, Jateng, Jumat (1/2) sore. "Sekali lagi, itu bukan etika Indonesia, bukan tata krama Indonesia, bukan nilai-nilai Islam, bukan nilai-nilai yang beradab," sambung Kepala Negara. Setiap Lima Tahun Sebelumnya pada awal sambutannya Presiden Jokowi mengingatkan bahwa bangsa kita ini adalah bangsa besar. Tantangan-tantangan yang dihadapi, menurut Presiden, juga tantangan-tantangan besar, karena memang negara Indonesia adalah negara besar. Ia menyebutkan, penduduk kita sekarang sudah 260 juta, yang hidup di Pulau Jawa kurang lebih 149 juta, sisanya hidup di 17.000 pulau yang kita miliki. Bangsa Indonesia, sambung Presiden, juga dianugerahi oleh Allah berbeda-beda, beraneka ragam, warna warni, majemuk, bermacam-macam. Ia menambahkan bahwa berbeda suku, berbeda agama, berbeda adat, berbeda tradisi, berbeda bahasa daerah. Karena itu, Kepala Negara mengingatkan kepada semuanya, marilah terus jaga persatuan dan pelihara persaudaraan, terus rawat dan jaga kerukunan. "Persaudaraan, ukhuwah islamiah, ukhuwah wathaniyah di dalam bangsa yang besar seperti Indonesia ini sangat sangat penting sekali. Jangan sampai karena hal-hal kecil, karena perbedaan pilihan, baik dalam pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan gubernur, maupun pilihan presiden, kita ini seperti tidak saudara sebangsa dan setanah air," tutur Kepala Negara. Presiden Jokowi mengingatkan, yang namanya pemilu, baik pilkada, pileg, pilpres itu setiap lima tahun selalu ada, selalu ada. Karena itu, Presiden menuturkan, kalau ada pilihan bupati pilihannya ada 1/2/3/4 ya dilihat saja gampang, dilihat prestasinya apa, pengalamannya apa, programnya apa dilihat, gagasan-gagasan besarnya apa untuk daerahnya, ide-idenya apa untuk daerahnya, sudah, setelah itu bismillah, pilih. "Eggak usah pakai ramai-ramai, pakai fitnah-fitnah, pakai saling mencela, pakai saling mengejek, pakai saling nyinyir, pakai saling menghina," ujar Presiden Jokowi. Menurut Kepala Negara, itu bukan nilai-nilai agama yang dianut, itu bukan nilai-nilai islami, itu bukan nilai-nilai keindonesiaan. Bangsa Indonesia, menurut Presiden, memiliki etika, memiliki tata krama, memiliki sopan santun, dan memiliki budi pekerti. Acara Sarang Berzikir Bersama Untuk Indonesia Maju itu dihadiri oleh Pemimpin Pondok Pesantren Al Anwar, Rembang, K.H. Maimoen Zubair, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (Setkab) |
| KPU RI Gelar Workshop Pengelolaan Proses Perencanaan Hingga Sengketa Pemilu Posted: 03 Feb 2019 12:08 AM PST  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Dalam rangka meningkatkan kinerja serta memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, digelar Workshop Dalam Penyusunan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu, di Jakarta, Kamis (31/1).Kegiatan yang dibuka Kepala Biro SDM Lucky Firnandy Majanto diikuti oleh pejabat eselon III dilingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU RI dan bertujuan untuk mengelola proses perencanaan pemilu, tahapan kepemiluan, logistik pemilu, pelaksanaan pemilu, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu hingga sengketa pemilu. "Acara ini bertujuan agar jabatan fungsional dapat pengembangan karir kedepan dan dapat menjamin kesejahteraan seseorang. Dan jabatan fungsional ini harus ada," ucap Lucky. Lucky melanjutkan bahwa dalam hal penyusunan juknis jabatan fungsional penata kelola pemilu ini, KPU merasa bangga sebab tidak semua lembaga mampu membina jabatan fungsionalnya sendiri. Terlebih adanya jabatan fungsional disuatu organisasi menandakan adanya kompetensi. "Dan kedepan kita patut berbangga karena memilik jabatan fungsional menjadi tanda bahwa KPU memiliki kompetensi," tutup Lucky. Hadir dalam kegiatan ini dua pembicara, Asisten Deputi Standarisasi jabatan dan pengembangan karir SDM Kemenpan RB, Aba Subagja membahas tentang optimalisasi peran instansi pembina jabatan fungsional serta Direktur Jabatan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara Herman, yang membahas tentang kualifikasi pendidikan jabatan funsional penata kelola pemilu. (HupmasKPURI) |
| Eddy Soeparno Nilai Era Jokowi Belum Wujudkan Swasembada Pangan Posted: 03 Feb 2019 12:08 AM PST  JAKARTA, LELEMUKU.COM – Belum terwujudnya swasembada pangan dinilai menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi Indonesia. Ketimpangan kepemilikan tanah hingga terbukanya keran impor menjadi salah satu penyebabnya.Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Eddy Soeparno mengatakan, pemerintahan era Joko Widodo (Jokowi) tidak memiliki kebijakan di sektor pangan dan distribusi tanah yang tepat. Sehingga, janji kampanye Jokowi untuk mewujudkan swasembada pangan tidak terwujud. "Jika anda melihat kepemilikan tanah saat ini di Indonesia, jutaan hektar berada di tangan beberapa pemilik bisnis, dan ini pada dasarnya diubah menjadi perkebunan kelapa sawit atau kehutanan yang lainnya. Ini perlu di re-evaluasi," kata Eddy di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (1/2). Eddy menambahkan, persoalan ketimpangan kepemilikan tanah juga menjadi salah satu penyebab mengapa anak-anak muda malas bertani. Akibatnya, dunia pertanian mengalami penuaan lantaran anak-anak muda memilih bekerja menjadi buruh atau di sektor informal lainnya. Untuk mengatasi persoalan berantai itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) itu memastikan Prabowo-Sandi akan fokus pada kebijakan redistribusi tanah untuk petani gurem dan petani tak bertanah. "Kekurangan lahan pertanian akan membuat petani tidak memiliki pilihan lain. Jika berkeliling di negeri ini, kita tidak memiliki petani generasi ke 3 atau 4. Kakek nenek mereka adalah petani, tetapi generasi ketiganya menjadi pekerja di tanah yang sebelumnya dimiliki oleh orang tua. Begitu mereka tidak bisa bekerja di tanah itu, mereka akan mencari pekerjaan lain, seperti menjadi buruh, dan semua jenis pekerjaan lainnya. Ironisnya di negara ini adalah tenaga kerja di sektor pertanian malah mengalami penurunan upah, dan ini adalah sesuatu yang menurut kami sangat memprihatinkan," kata Eddy. (BPN) |
| Jokowi Ajak Pemda Rancang Pembangunan Berdasar Resiko Bencana Posted: 03 Feb 2019 12:08 AM PST  SURABAYA, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, negara kita berada dalam garis-garis cincin api sehingga setiap pembangunan dan rancangan pembangunan ke depan harus dilandaskan pada aspek-aspek pengurangan resiko bencana."Bappeda harus mengerti dimana daerah merah, daerah hijau. Rakyat harus betul-betul dilarang untuk masuk ke dalam tata ruang yang sudah diberi tanda merah," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Rakornas Penanggulangan Bencana BNPB dengan BPBD Seluruh Indonesia 2019, di JX International Exhibition, Surabaya, Provinsi Jawa Timur (Jatim), Sabtu (2/2) pagi. Presiden menegaskan, rakyat harus betul-betul dilarang untuk masuk ke dalam tata ruang yang sudah diberi tanda merah. Mereka harus taat dan patuh terhadap rencana tata ruang. "Bencana kita selalu berulang, tempatnya di situ-situ saja. Di NTB tahun 19778 ada, di Palu tahun 1978/1979 juga ada. Ada siklusnya," jelas Presiden. Presiden Jokowi mendorong para Gubernur, Bupati/Walikota agar melibatkan akademisi, pakar-pakar kebencanaan untuk mengeliti, melihat titik-titik mana yang rawan bencana. meneliti, mengkaji, menganalisis potensi-potensi bencana yang kita miliki. Hal itu dimaksudkan agar kita mampu memprediksi ancaman dan mengantisipasi serta mengurangi dampak bencana. Sehingga kita tahu misalnya akan ada megathrust, pergesaran lempengan misalnya. "Kalau pakar sudah berbicara ya disosialisasikan ke masyarakat, bisa lewat pemuka agama, bisa lewat pemda. Ini penting sekali," tegas Presiden Jokowi. Apabila ada kejadian bencana, lanjut Presiden, maka gubernur akan menjadi satgas darurat, dan Pangdam dan Kapolda akan menjadi wakil komandan satgas. Ia meminta jJngan sedikit-sedikit langsung naik ke pusat. Edukasi Kebencanaan Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa pembangunan sistem peringatan dini yang terpadu, yang berbasiskan rekomendasi dari pakar, hasil kajian, hasil penelitian akademisi dan pakar harus dipakai. "Daerah harus sudah mulai bangun itu. Nasional juga akan kita kerjakan itu," ujar Presiden seraya meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo untuk mengoordinasikan semua Kementerian/Lembaga (K/L) terkait agar sistem ini segera terwujud dan dipelihara. " Saya lihat video di Jepang, masyarakat lagi makan, ada gempa, ya tetap makan. Tapi begitu sirine nguing-nguing, baru lari tapi rutenya jelas ke arah mana. Hal-hal seperti ini yg harus mulai kita kerjakan," tutur Presiden. Untuk itu, Presiden Jokowi memita agar edukasi kebencanaan harus segera dimulai. Baik di masyarakat, sekolah, terutama di daerah rawan bencana. Sehingga papan peringatan diperlukan. "Rute evakuasi harus ada. Harus jelas rute evakuasi kemana," ujarnya. Presiden juga meminta dilakukannya simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan teratur untuk mengingatkan masyarakatsecara berkesinambungan sampai ke tingkat paling bawah RT, RW. Sehingga masyarakat kita betul-betul siap menghadapi bencana. Tampak hadir dlam kesempatan itu antara lai Yang mendampingi Kepala BNPB Doni Monardo, Sekretaris Kabiet (Seskab) Pramono Anung, dan Gubernur Jatim Soekarwo. (Setkab) |
| Muara Gembong Kini Miliki Jembatan Antardesa untuk Perlancar Akses dan Produksi Udang Posted: 03 Feb 2019 12:08 AM PST  MUARA GEMBONG, LELEMUKU.COM - Pada 1 November 2017, Presiden Joko Widodo menyerahkan SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) kepada para petani dan petambak. Salah satunya adalah Kelompok Tani Mina Bakti yang mendapatkan SK IPHPS dengan luas 80,9 hektare dan dibagi kepada 38 kepala keluarga (KK) untuk mengelola tambak di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi.Selain menyerahkan SK IPHPS, saat itu Presiden Jokowi juga berkesempatan menebar benih udang Vaname di tambak tersebut. Namun, Kepala Negara terpaksa harus menggunakan sepeda motor trail karena akses menuju tambak harus melewati jembatan gantung yang hanya dapat dilalui oleh satu sepeda motor. Melihat kondisi tersebut, saat itu juga Presiden Jokowi langsung menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk membangun jembatan yang lebih layak dan lebih bermanfaat. Kini, kurang dari 1,5 tahun, tepatnya saat Presiden akan menghadiri panen raya udang di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, pada Rabu, 30 Januari 2019, jembatan sepanjang 82 meter dengan lebar 5 meter telah membentang di atas Sungai Citarum. Jembatan yang menghubungkan Desa Pantai Mekar dan Desa Pantai Bahagia tersebut dibangun untuk memudahkan akses dan proses produksi. Keberadaannya pun tak jauh dari jembatan gantung yang sebelumnya. Dalam keterangannya, Presiden menegaskan bahwa pembangunan jembatan tersebut sudah menjadi suatu keharusan. Apalagi terdapat potensi produksi udang yang sangat melimpah namun membutuhkan infrastruktur berupa jembatan untuk memudahkan proses produksi hingga pemasaran. "Jangan sampai di sana ada produksi udang yang sangat melimpah seperti itu tapi mobil enggak bisa masuk. Ini yang sering, infrastruktur tidak siap padahal produksi siap sehingga menyebabkan produk ini menjadi mahal karena aksesnya enggak ada, harus mutar-mutar ke mana-mana. Itu yang kita perbaiki," ujar Presiden. Bahkan, saat ini manfaat dari keberadaan jembatan tersebut tidak hanya dirasakan oleh para petambak, namun juga masyarakat sekitar yang tidak perlu lagi mengantre untuk melintasi jembatan seperti ketika hanya ada jembatan gantung. (Setpres) |
| Jokowi dan Iriana Bertemu dengan Peserta Mekaar di Magetan Posted: 03 Feb 2019 12:08 AM PST  MAGETAN, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Ibu-Ibu peserta Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan Permodalan Nasional Madani (PNM) di Lapangan Cepoko, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Jumat (1/2) pagi.Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan, program Mekaar diberikan karena Ibu-ibu dianggap dipercaya. Karena itu, Presiden mangingatkan kepada para peserta program Mekaar agar menjaga kepercayaan tersebut. "Kepercayaan itu yang harus dijaga. Kalau tidak dijaga, sulit akan diberikan pinjaman seperti ini," ujar Presiden. Presiden juga mengingatkan, agar peserta program Mekaar bisa mencicil pinjamannya secara disiplin dengan menabung sedikit demi sedikit. "Yang ketiga Kerja Keras. Kalau kita memiliki usaha tanpa dibarengi usaha kerja keras lupakan untuk bisa maju. Harus dengan kerja keras," tutur Presiden seraya mencontohkan usaha yang dirintisnya dimulai dari nol. Jujur, Disiplin, Kerja Keras, jelas Presiden, itu tiga hal yang ia titipkan kepada para peserta program Mekaar PNM. "Pakai pembukuan lah. Ada uang masuk, uang keluar, catat, catat," tutur Presiden. Soal Branding Saat berdialog dengan peserta program Mekaar, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa selain harga hal penting lainnya adalah nama atau branding produk. Ia meminta agar produk Ibu-Ibu peserta program Mekaar diberi merek saat dijual ke masyarakat. "Nama itu penting. Didesain yang bagus, kemudian diberi nama terus ada gambarnya. Ini penting, setiap produk harus diberi nama yang bagus," kata Presiden Jokowi. Sampai saat ini sudah ada 4.184.889 peserta program Mekaar binaan PNM dengan besar pinjaman Rp2 juta-Rp4,5 juta, dengan kredit macet 0,1 persen. Di Jawa Timur sendiri per 31 Januari ada 910.566 peserta program Mekaar. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Seskab Pramono Anung, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. (EN/RAH/ES) |
| Gempa 6.0 SR Guncang Kepulauan Mentawai, Tak Berpotensi Tsunami Posted: 03 Feb 2019 12:08 AM PST  PADANG, LELEMUKU.COM - Gempa dengan kekuatan 6,0 skala richter (SR) terjadi di Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat.Menurut Badan Meteorologi, Klimatlogi dan Geofisika (BMKG) gempa terjadi pada Sabtu (2/2) pukul 16.27 WIB pada koordinat 2,89 LS dan 99,95 BT ini tidak berpotensi tsunami. . Pusat gempa berada di kedalaman 17 km dengan jarak 117 km arah tenggara dari Kepulauan Mentawai. Selain di Mentawai, gempa ini dirasakan warga yang tinggal di Padang, Pariaman, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Belum diketahui apakah ada kerusakan ataupun korban akibat gempa tersebut. (Albert Batlayeri) |
| Perundingan Dagang AS-China Mendapat Kemajuan Besar Posted: 03 Feb 2019 12:08 AM PST  BEIJING, LELEMUKU.COM - Perundingan dagang dengan China mendapat kemajuan besar setelah berlangsungnya pembicaraan antara Presiden Trump dan Wakil Perdana Menteri Liu He di Washington.Kata Presiden Trump, penghentian perang dagang dengan China akan menjadi "perjanjian paling hebat yang pernah ada." Trump juga mengatakan, China sepakat untuk mengambil tindakan keras terhadap pembuatan dan perdagangan fentanyl, opioid sintetik yang banyak menimbulkan korban pada para pemakainya di Amerika. Kata Trump ini akan "berdampak besar" pada arus masuknya narkoba itu ke Amerika. PresidenTrump kemungkinan akan bertemu lagi dengan Presiden Xi Jinping, ketika ia berkunjung ke Vietnam akhir bulan ini untuk bertemu kedua kalinya dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Amerika sejak lama mengeluh bahwa China memaksa perusahaan Amerika yang beroperasi di negara itu untuk berbagi teknologi dengan perusahaan China, tapi membatasi masuknya barang-barang buatan Amerika ke pasar China. Perundingan dagang yang sedang berlangsung dengan China itu menyusul perjanjian antara Trump dan Xi Jinping bulan Desember lalu untuk menghentikan perang tarif impor selama 90 hari. Kalau tidak dicapai perjanjian sampai tanggal 2 Maret, Amerika akan menaikkan tarif impor bagi barang-barang buatan China dari 10 menjadi 25 persen. (VOA) |
| Posted: 03 Feb 2019 12:07 AM PST |
| Di Pesantren Al Anwar, Ajak Semua Pihak Rawat Persatuan Bangsa Posted: 03 Feb 2019 12:07 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Di Pesantren Al Anwar, Ajak Semua Pihak Rawat Persatuan Bangsa. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Presiden Joko Widodo mengajak semua pihak untuk terus menjaga dan merawat persatuan, persaudaraan, dan kesatuan bangsa Indonesia. Mengingat Bangsa Indonesia dianugerahi oleh Allah keragaman, baik suku, agama, adat, tradisi, budaya, hingga bahasa daerah. Untuk itu saat Presiden menghadiri acara Sarang Berzikir untuk Indonesia Maju di Pondok Pesantren Al Anwar, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, pada Jumat, 1 Februari 2019, Presiden menyebutkan bahwa sebuah negara besar seperti Indonesia akan menghadapi tantangan yang besar pula. "Saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semuanya marilah terus kita jaga persatuan kita, terus kita jaga, kita pelihara persaudaraan kita, ukhuwah kita, terus kita rawat, kita jaga kerukunan kita. Persaudaraan, ukhuwah islamiah, ukhuwah watoniah di dalam bangsa yang besar seperti Indonesia ini sangat penting sekali," ujar Presiden. Kepala Negara kemudian menuturkan, dirinya tidak ingin apabila persatuan dan persaudaraan bangsa ini tercoreng karena hal-hal kecil. Misalnya, perbedaan pilihan politik baik dalam kancah pemilihan bupati, pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, maupun pemilihan presiden. Dalam pesta demokrasi tersebut, Presiden mengimbau agar masyarakat bersikap bijak dalam memilih, antara lain dengan melihat prestasi, pengalaman, program, ide, dan gagasan calon pemimpin yang akan dipilihnya. Menurutnya, pesta demokrasi tersebut tidak seharusnya diisi dengan fitnah, saling ejek, saling mencela, dan saling menghina. "Itu bukan nilai-nilai agama yang kita anut, itu bukan nilai-nilai Islami, itu bukan nilai-nilai keindonesiaan kita. Kita memiliki etika, kita memiliki tata krama, kita memiliki sopan santun, kita memiliki budi pekerti. Jadi sekali lagi saya titip dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita hindari terutama di media sosial yang begitu sangat ramai sekali, terutama kalau masuk ke bulan-bulan politik seperti sekarang ini," tuturnya. Luruskan Fitnah Pada kesempatan ini, Presiden juga meluruskan beberapa fitnah yang sempat menerpa dirinya. Satu di antaranya adalah fitnah yang menyebut dirinya sebagai orang yang antiulama. Padahal Presiden mengatakan setiap minggu dirinya masuk ke pondok pesantren bersama para ulama. "Terus yang tanda tangan Perpres Hari Santri tanggal 22 Oktober itu siapa? Masak antiulama tanda tangan (perpres) Hari Santri. Logikanya tuh memang harus kita pakai. Kalau Cak Lontong bilang, 'Mikir.. mikir.. mikir'," jelasnya. Presiden juga mengaku heran dengan pihak yang menyebut dirinya mengkriminalisasi ulama. Ia mempertanyakan ulama mana yang ia kriminalisasi. Karena menurutnya, kriminalisasi itu jika seseorang tidak mempunyai kasus hukum tapi dimasukkan ke penjara. "Kalau ada kasus hukumnya, ada masalah hukum, ada yang melaporkan, aparat kemudian melakukan penyidikan-penyidikan, kemudian dibawa ke lembaga yudikatif yang namanya pengadilan, yang memutuskan di pengadilan. Kalau memang dianggap tidak salah ya mesti bebas," tandasnya. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Di Pesantren Al Anwar, Ajak Semua Pihak Rawat Persatuan Bangsa . Silahkan membaca berita lainnya. |
| You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
