» »Tanpa Label » TP PKK dan Dharma Wanita Sulawesi Utara Bantu Korban Bencana di Manado
Tuesday, February 5, 2019

2:54 AM
Batlax.com
Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca TP PKK dan Dharma Wanita Sulawesi Utara Bantu Korban Bencana di Manado.

TP PKK dan Dharma Wanita Sulawesi Utara Bantu Korban Bencana di Manado

TP PKK dan Dharma Wanita Sulawesi Utara Bantu Korban Bencana di Manado

Posted: 04 Feb 2019 12:08 AM PST

TP PKK dan Dharma Wanita Sulawesi Utara Bantu Korban Bencana di ManadoMANADO, LELEMUKU.COM - Tim Penggerak PKK Sulawesi Utara bersama pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sulawesi Utara menyerahkan bantuan logistik berupa makanan, minuman, pakaian serta kasur kepada korban bencana banjir dan tanah longsor di kota Manado pada Minggu, (3/2) pagi.

Penyerahan bantuan untuk korban dampak banjir dan tanah longsor ini diserahkan langusung oleh ketua TP-PKK Sulut Ibu Rita Dondokambey Tamuntuan bersama Wakil TP-PKK Sulut Ibu dr. Kartika Devi Kandouw Tanos serta Ketua DWP Sulut Ibu Ivonne Silangen Lombok. Ibu-ibu anggota PKK dan DWP mengunjungi langsung rumah keluarga dua orang anak yang meninggal akibat bencana, yakni adik Richard Patabone yang berada di kelurahan kombos dan adik Nathalia Lapian yang ada di tuminting.

TP PKK dan Dharma Wanita Sulawesi Utara Bantu Korban Bencana di ManadoDalam penyaluran bantuan, ibu Rita mengharapkan agar semua bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat korban bencana, disamping itu juga mengingatkan bahwa Pemerintah Sulawesi Utara akan terus hadir bersama masyarakat korban bencana dalam membantu meringankan beban bersama.

Keterlibatan aktif dari anggota PKK dan DWP Provinsi Sulut ini mendapat sambutan hangat serta apresiasi dari warga. Disamping itu juga, pendistribusian langsung ke titik lokasi bencana dijadikan sarana oleh Ketua TP-PKK Sulut untuk mendengar langsung kebutuhan dasar yang belum diterima oleh para korban.

Sebagai informasi, rombongan TP-PKK Sulut dan DWP Sulut turun langsung di tiga titik lokasi yakni kelurahan Kombos, Tuminting dan Mahawu. (HumasSulut)

Forum Alumni Jawa Timur Dukung Jokowi - Ma'ruf Amin

Posted: 04 Feb 2019 12:08 AM PST

Forum Alumni Jawa Timur Dukung Jokowi - Ma'ruf AminSURABAYA, LELEMUKU.COM - Dukungan para alumni sejumlah perguruan tinggi dan sekolah di Surabaya dan kota-kota di Jawa Timur, kepada pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin, disampaikan dalam "Manifesto Forum Alumni Jawa Timur #01." Beberapa poin penting manifesto dukungan itu berupa harapan akan kondisi Indonesia yang semakin maju, adil, makmur dan sejahtera.

Dalam orasinya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, yang merupakan alumni SMA Negeri 5 dan Institut Teknonogi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, mengajak ribuan alumni yang hadir untuk mendukung pemimpin Indonesia yang telah terbukti mampu bekerja, untuk melanjutkan upaya memajukan dan menyejahterakan Indonesia.

"Sudah dibuktikan, kita memilih pemimpin yang bisa bekerja, bukan pemimpin yang banyak omong. Bapak Ibu sekalian, mari kita buktikan, kita akan menjadi sejarah, dimana rakyat Indonesia akan menjadi lebih sejahtera dengan kita bersatu seluruh Indonesia dengan berbagai warna, mulai biru, putih, kuning, merah, kita bersatu untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera dengan memilih nomor (dijawab : satu, Jokowi)," ujar Tri Rismaharini

Berbagai isu dan persoalan juga disuarakan yakni kesetaraan gender, pemberian kesempatan yang sama pada kelompok disabilitas, isu pendidikan, pengelolaan sumber daya alam, hingga ekonomi. Isu-isu ini disampaikan secara bergantian oleh alumni berbagai kampus di Jawa Timur, antara lain Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya Malang, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Katolik Widya Mandala, serta berbagai perwakilan alumni lainnya.

Wuri Handayani, mewakili penyandang disabilitas mendorong semua masyarakat mengawal peningkatan kualitas pendidikan, termasuk bagi para penyandang disabilitas, setelah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas.

"Kita tetap mengawal nol satu untuk memberikan kesetaraan, dan memberikan hak pendidikan yang inklusif kepada penyandang disabilitas, itu yang harus kita kawal bersama," ujar Wuri.

Pada kesempatan ini, Joko Widodo menegaskan komitmen pemerintahannya yang akan mengutamakan kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa dan negara, sehingga Indonesia semakin menjadi negara yang diperhitungkan di dunia. Setelah menggenjot pembangunan infrastruktur, target berikutnya ujar Jokowi adalah pembangunan SDM.

"Tahun ini memulai yang namanya pembangunan sumber daya manusia (SDM), yang juga akan kita lakukan secara besar-besaran, baik di tingkat vokasional, di tingkat SMA-SMK, dan juga politeknik, di tingkat menengah, dan juga kita akan sekolahkan, yang sudah S-1 jadi S-2, yang sudah S-2 jadi S-3, dan seterusnya. Sehingga, kompetisi antar negara ini membutuhkan SDM-SDM yang tangguh, SDM-SDM yang unggul, SDM-SDM yang memiliki kualitas yang baik," ujar Joko Widodo.

Joko Widodo juga mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama alumni perguruan tinggi yang merupakan kaum intelektual, untuk melawan berbagai upaya melemahkan rasa percaya diri bangsa, persatuan dan persaudaraan antar warga bangsa, melalui penyebaran berita bohong, fitnah, dan ujaran kebencian.

"Kita harus mendidik, memberikan edukasi kepada masyarakat, agar cara-cara berpolitik kita, kita bawa kepada cara-cara berpolitik yang penuh etika, cara-cara berpolitik yang penuh dengan tata krama, cara-cara berpolitik yang penuh dengan keadaban, cara-cara berpolitik yang penuh dengan sopan santun. Problemnya adalah, ada tim sukses yang menyiapkan sebuah propaganda yang namanya propaganda Rusia, yang setiap saat selalu mengeluarkan semburan-semburan fitnah, yang setiap saat selalu mengeluarkan semburan-semburan dusta, yang setiap saat selalu mengeluarkan semburan-semburan hoaks, ini yang harus segera diluruskan oleh Bapak Ibu sekalian sebagai intelektual-intelektual, yang saya meyakini, yang saya meyakini, arek-arek Suraboyo itu pasti wani," imbuh Joko Widodo. (VOA)

Penahanan Vanessa Angel Munculkan Pertanyaan

Posted: 04 Feb 2019 12:08 AM PST

Penahanan Vanessa Angel Munculkan PertanyaanJAKARTA, LELEMUKU.COM - Aktris Vanessa Angel resmi ditahan Polda Jatim, 30 Januari 2019 untuk keperluan penyidikan kasus prostitusi online karena beberapa alasan objektif dan subjektif.

Dalam konferensi pers di STH Indonesia Jentera bersama Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), di Jakarta, Jumat (1/2), Direktur Program Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu mengatakan apa urgensinya Vanessa Angel ditahan dalam proses penyidikan ini.

Padahal jika dilihat dari kasus lain, seperti kasus Ahmad Dhani, pentolan grup band Dewa 19 ini tidak ditahan selama proses penyidikan. Ia juga mempertanyakan kenapa pihak kepolisian melakukan penahanan tersebut, padahal Vanessa sudah sangat kooperatif. Ditambahkannya, kekhawatiran pihak kepolisian akan Vanessa Angel yang akan kabur, menghilangkan barang bukti dan lain-lain adalah terlalu berlebihan.

"Saya pribadi dan teman-teman menilai, kekhawatiran ini terlalu berlebihan di kepolisian, apa yang mau dilakukan Vanessa Angel? Mengulangi perbuatannya? Kekhawatirannya kan mengulangi perbuatan, menghilangkan alat bukti, kemudian kabur dan lain-lain, ini kan yang harus diuji oleh aparat penegak hukum. Selama ini dia berkelakuan baik, dipanggil datang, bahkan lima hari penahannya dia datang, untuk diperiksa. Jadi apa urgensinya dilakukan penahanan? Itu bukan bermaksud menuduh kepolisian, tapi itu harus diuji oleh lawyernya VA, dan harus dibuktikan oleh aparat penegak hukum, bahwa penahanan itu dibutuhkan karena kekhawatiran itu," ujar Erasmus.

Menurutnya, disinilah letak masalah terbesar di Indonesia dalam hal penahanan yaitu masalah kewenangan. Aparat kepolisian di Indonesia dinilai terlalu gampang menahan seseorang yang tersangkut kasus hukum, sementara transparansi dan akuntabilitasnya minim sekali. Penahanan bukan cara yang efektif untuk membantu penyidikan, malah akan menambah masalah lainnya seperti timbulnya korupsi dalam penahanan, seperti salah satunya jual beli sel tahanan mewah di lapas, dan over kapasitas yang terjadi di rutan dan lapas di Indonesia.

"Ada satu hal yang ada dibawah meja yang tidak pernah terlihat, yaitu korupsi yang muncul karena adanya penahanan. Bagaimana penggunaan fasilitas di dalam lapas itu diperjualbelikan, misalnya napi korupsi, rame-rame di maki-maki, kenapa bikin kamar mandi bagus, kenapa bikin air dibikin pakai saringan, kamar mandi pake toilet duduk segala macam, itu karena teman-teman belum pernah ke dalam lapas. Tidur aja susah, bahkan orang yang punya kemampuan finansial akan terdesak untuk menciptakan ruang tersendiri. Kenapa dia terdesak alasannya karena over crowding. Kenapa over crowding ya penyakitnya tadi, yaitu penahanan. Jadi ketika kita sudah bisa melakukan penyelesaian masalah penahanan banyak sekali dampak yang bisa diselesaikan secara konsep," jelas Erasmus.

Salah Paradigma

Dalam kesempatan yang sama, pengajar hukum pidana STH Indonesia Jentera Miko Ginting mengatakan ada salah paradigma dalam aparat kepolisian tentang mekanisme penahanan itu sendiri. Menurutnya, penahanan dalam mekanisme penyidikan bukan suatu keharusan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Di dalam KUHAP Indonesia, memang penahanan dalam mekanisme penyidikan adalah untuk keperluan penyidikan.

Namun yang perlu digarisbawahi adalah selama ini keperluan penahanan itu tidak pernah diuji secara khusus oleh kuasa hukum seseorang yang tersangkut kasus hukum. Selain itu proses praperadilan yang tidak efisien menjadikan tersangka itu pasrah ketika harus ditahan dalam proses penyidikan. Menurutnya uji terhadap penahanan tersebut penting adanya untuk mengelaborasi urgensi daripada penahanan tersebut.

"Kalau kita lihat di Kitab UU Hukum Acara Pidana, keperluan itu harus didekatkan kepada keperluan untuk kepentingan pemeriksaan, ini satu hal yang berbeda lagi. Yang terjadi beban over kapasitasnya menjadi tambah banyak. Karena kepentingan pemeriksaannya sudah selesai dilakukan tapi tetap dilakukan penahanan, padahal kepentingannya tidak ada. Penahanan itu gak wajib, gak harus, penahanan itu perlu untuk menahan, keperluannya apa? Untuk kepentingan pemeriksaan? Kalau kepentingan pemeriksaannya tidak memerlukan untuk penahanan, tidak usah ditahan, atau kepentingan pemeriksaan sudah selesai ya sudah dilekularkan dari tahanan, ini seakan-akan kritik bagi penegak hukum, bahwa seakan-akan penahanan itu wajib, harus," ujar Miko.

Perlu Perubahan Mekanisme Penahanan Untuk Berantas Korupsi & Kelebihan Kapasitas Rutan

Miko menambahkan untuk mengatasi permasalahan yang selalu berulang ini, diperlukan perubahan sistem dalam KUHAP tentang mekanisme penahanan ini sesegera mungkin, agar permasalahan lain seperti praktik korupsi dan kelebihan kapasitas dalam rutan lapas di Indonesia bisa teratasi dengan baik. Masih banyak cara yang bisa dilakukan aparat penegak hukum ketimbang melakukan penahanan dalam penyidikan, diantaranya jaminan berupa uang atau jaminan keluarga, tahanan rumah maupun tahanan kota.

"Saya kira penting untuk mengubah paradigma di aparat hukum dalam konteks memahami penahanan ini, yang kedua, tidak ada jalan lain, bahwa ketentuan mengenai penahanan itu harus di reformasi, sehingga syarat untuk keperluan penahanan itu lebih ketat, ditambah mekanisme ujinya harus lebih berimbang," papar Miko. (Ghita Intan/VOA)

Orde Baru Dimata Millenials Miliki Nilai Positif

Posted: 04 Feb 2019 12:08 AM PST

Orde Baru Dimata MillenialsJAKARTA, LELEMUKU.COM - Kata Orde Baru dan kiprahnya selama 32 tahun kembali menyeruak ketika Siti Utami Endang Hadiningsih atau akrab disapa sebagai Mamiek Soeharto, anak mendiang presiden kedua Indonesia, Soeharto, menyerukan ingin Indonesa kembali pada era orde baru pada kampanye-kampanyenya.

Mamiek Soeharto mengkampanyekan pasangan capres-cawapres nomor urut dua Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Kampanye itu ternyata bayak mendapat sambutan termasuk kelompok milenials, yang bahkan belum lahir pada era Soeharto itu.

Dalam diskusi publik Institute for Indonesia Local Policy Studies (ILPOS) "Generasi Milenial Bicara Orde Baru" di Jakarta, awal pekan ini, Ketua bidang akreditasi nasional Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Alvi Aviv menyoroti Orde Baru sebagai masa dimana tidak ada kebebasan mengeluarkan pendapat dan berdemokrasi. Siapa pun yang mengkritik pemerintah, dapat dibungkam dan menginap di hotel prodeo ujarnya. Orde Baru juga dianggap mengetahui pembantaian pasca pemberontakan 1965.

Berdasarkan apa yang diketahuinya terjadi pada masa Orde Baru itu, Alvi mengajak generasi milenials menjadi agen perubahan demokrasi yang lebih baik. Bahkan terjun langsung ke dunia politik untuk menjadikan Indonesia lebih baik.

"PR (pekerjaan rumah.red) kita satu sebagai generasi muda, generasi millenials. Yaitu bagaimana kita mengubah pola demokrasi yang sebelumnya dari demokrasi yang mobilitatif, menjadi demokrasi yang partisipasi. Bagaimana kita mewujudkan itu sehingga orang-orang muda seperti kita atau aktivis seperti kita yang hari ini menunda mapan demi mengusung organisasi, menunda kaya, bahkan menunda menikah mungkin karena mengusung organisasi bisa masuk ke politik tanpa ada keraguan apapun. Tidak takut politik mahal, tidak takut politik itu berbiaya besar, maka dari itu kita ubah pola demokrasi kita menjadi demokrasi mobilisasi menjadi demokrasi partisipasi," ujar Alvi.

Sukses Dorong Industri

Dalam kesempatan yang sama Ketum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) R. Saddam Al Jihad menilai ada beberapa hal postif yang bisa dipetik dari jaman orde baru. Antara lain berkembang pesatnya industri dirgantara dan keberhasilan Indonesia berswasembada pangan. Hal ini menurutnya dapat menjadi bahan untuk bisa membentuk society 5.0 yang bisa menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di tahun 2045 mendatang.

Jadi menurutnya, tidak etis jika masyarakat menyalahkan Orde Baru semata misalnya dalam hal pengekangan berekspresi dan berpendapat. Sedianya, ujar Saddam, antar generasi – Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, dan hingga saat ini – mensintesiskan pemikiran untuk menjadikan Indonesia lebih baik.

"Artinya pelajaran kita kaum millenials hari ini ke depannya adalah mensintesiskan antara orde-orde baru yang sebelumnya yang menjadi hal yang positif ataupun negatif menjadi hal-hal yang visioner di masa yang akan datang, menjadi visioner untuk cita-cita di 2045. Artinya kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya orde baru dan orde lama itu salah, kemudian reformasi yang paling benar. Kalau misalnya reformasi itu buah atau hasil dari reformasi adalah opini soal hoax dan sebagainya, itu yang kemudian hari ini menjadi booming kita, reformasi adalah alat yang kemudian di dalamnya itu ada yang kita sebut peperangan asimetris, teknologi bermain, ada macam-macam, artinya kekuatan orde hari ini – yang kita sebut kaum millenials hari ini – lebih cenderung pada reformasi bagaimana ruang publik dibentuk bukan hanya didunia nyata tapi di dunia maya. Juga menjadi pengajaran kita untuk kemudian generasi baru yang bertumpu pada digitalisasi tapi yang lebih humanis, itu yang harus kita pikirkan bersama."

Masih Sama dengan Orde Baru

Sementara itu, Ketum Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN LMND) Indrayani Abd. Rozak menyatakan, sebetulnya yang perlu diwaspadai dari jaman Orde Baru bukan hanya oknum-oknum jaman itu saja, seperti keluarga Cendana yang kembali berpolitik praktis dalam kehidupan politik di Indonesia, namun sistem ekonomi dan politik yang dianut pada masa itu, yang sama sekali tidak berpihak pada masyarakat.

Indrayani menambahkan meskipun terjadi perubahan rezim, sistem ekonomi dan politik pemerintah sekarang masih sama seperti jaman Orde Baru.

Ia menyoroti bagaimana investasi asing masih dijadikan negara sebagai tonggak utama pertumbuhan perkonomian, padahal kekayaan SDA dan SDM mumpuni tersedia di negeri ini. Juga mahalnya biaya pendidikan sehingga banyak masyarakat miskin tidak memperoleh akses pendidikan, dan juga kehidupan petani dan nelayan yang masih jauh dari kata sejahtera.

Sebagai generasi millenials, ujarnya, harus memperhatikan bagaimana sistem negara utamanya dalam hal ekonomi dan politik harus berpihak kepada rakyat, agar penindasan diberbagai bidang tidak terulang lagi, dan bukan terlalu fokus terhadap orang-orang yang berasal dari zaman orde baru tersebut.

"Ketika misalnya kita mahasiswa yang selalu ngomong bahwa kita ini agen pembawa perubahan, kelompok progresif millenials, ya kita harus lebih jeli terhadap persoalan pokok kerakyatan kita. Khususnya soal pendidikan karena pendidikan adalah hal utama, yang mendorong kemajuan sebuah negara dan bangsa. Yang juga menjadi pokok perhatian kita sebetulnya mungkin pernyataan ketika keluarga Soeharto pada saat ini memimpin atau terlibat, bertarung dalam politik praktis saya pikir itu adalah pernyataan yang tendensius, pernyataan yang sarat dengan kepentingan politik. Karena memang kita ingin mengkritik Orde Baru yang sesungguhnya dalam soal sistem ekonomi politik. Kita bukan mengkritik oknumnya, tetapi kita mengkritik sistem atau rezim yang sudah berkuasa selama 32 tahun membungkam rakyatnya, juga menindas secara ekonomi maupun politik." (VOA)

Indonesia Masih Tunggu Kepastian Identitas Pembom Bunuh Diri di Filipina

Posted: 04 Feb 2019 12:08 AM PST

Indonesia Masih Tunggu Kepastian Identitas Pembom Bunuh Diri di FilipinaJAKARTA, LELEMUKU.COM - Menteri Dalam Negeri Filipina Eduardo Ano hari Jum'at (1/2) menyampaikan kabar yang mengejutkan bahwa dua pembom bunuh diri di Pulau Jolo, Provinsi Sulu, Filipina Selatan, pada 27 Januari lalu adalah pasangan suami istri asal Indonesia.

Kepada CNN Philippines's News Night, Ano menjelaskan pelaku lelaki bernama Abu Huda, yang diketahui sudah lama menetap di Sulu. Sementara istrinya, tidak disebut namanya, datang beberapa hari sebelum serangan bunuh diri dilaksanakan.

Namun pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya meyakini klaim Ano tersebut. Dalam rekaman video jumpa pers di Padang, Sumatera Barat, Sabtu (2/2), Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengungkapkan dirinya sudah menjalin komunikasi dengan pihak berwenang di Filipina sejak hari Jum'at. Informasi yang diperoleh sampai Sabtu pagi adalah identifikasi pelaku belum dapat dikonfirmasikan.

Jadi, lanjut Retno, proses investigasi dan identifikasi masih terus dijalankan. Ia tidak mau berspekulasi kalau memang benar dua pembom bunuh diri di katedral Roma di Pulau Jolo, Filipina Selatan, adalah dua warga Indonesia.

"Kita lihat dulu apakah betul dia warga negara Indonesia, itu perlu kita ketahui lebih dahulu," kata Retno.

Dua bom bunuh diri di Katedral Our Lady of Mount Carmel tanggal 27 Januari lalu menewaskan 22 orang dan melukai seratus orang lainnya.

Ano mengklaim kedua warga Indonesia itu melaksanakan aksinya dibantu oleh seorang anggota Abu Sayyaf, yang sudah melakukan pemantauan target sebelum serangan bunuh diri dilakukan.

Ano menjelaskan kedua warga Indonesia itu ingin memberi contoh kepada teroris Filipina lainnya karena mereka tidak biasa melakoni serangan bunuh diri. Dia memperingatkan masih ada warga asing di Filipina siap melaksanakan bom bunuh diri.

Menurut pakar terorisme dari Sekolah Kajian Strategic Global, Universitas Indonesia Irjen Pol (Purn) Benny J. Mamoto, serangan bunuh diri seperti yang terjadi di Jolo itu merupakan cara kerja kelompok ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah).

"Di sinilah pelibatan perempuan dan anak, itu langsung menjadi eksekutor bukan hanya suporter. Apa yang terjadi di Suriah, contoh-contoh bom bunuh diri yang dilakukan oleh perempuan dan anak-anak diikuti di sini. Karena meereka berbaiat ke ISIS, beda dengan JI (Jamaah Islamiyah)."

Kalau Jamaah Islamiyah, menurut Benny Mamoto, serangan bunuh diri tidak melibatkan anak-anak. Sebab syarat menjadi anggota Jamaah Islamiyah harus sudah akil baligh. Sedangkan peran perempuan berada di belakang medan tempur.

Benny Mamoto menambahkan dalam menangkap tersangka teroris, aparat keamanan menghadapi dilema. Alasannya, teroris yang ingin ditangkap siap untuk mati, sedangkan aparat tidak mau mati. Karena itu prinsipnya membunuh atau dibunuh dengan catatan kalau kondisinya memang sudah mengancam, seperti pelaku membawa bom siap meledak.

Kalau pelaku berhasil ditangkap, maka aparat perlu memperlakukan mereka secara manusiawi dan harus ada pendekatan personal. Sebab deradikalisasi tidak bisa dilakukan secara sama ke setiap tersangka teroris karena latar belakang keterlibatan atau perekrutannya berbeda-beda.

Selain itu, kata Benny Mamoto, dari pengalamannya menginterogasi pelaku terorisme, dirinya selalu memakai pendekatan budaya agar lebih mudah dipercaya dan pelaku mau bersikap terbuka.

Sayangnya, menurut Benny Mamotoo, banyak pelaku terorisme yang merasa dibohongi oleh petugas karena dijanjikan hal-hal muluk kalau mau mengakui perbuatannya.

"Harusnya tidak ada yang namanya transaksional. Kamu ngaku, saya kasih ini. Kamu ngaku saya perlakukan ini," ujar Benny.

Ditambahkannya, sebelum UU Tindak Pidana Terorisme direvisi, Detasemen Khusus 88 Antiteror berhasil menggagalkan 23 rencana serangan teror dengan menangkap 368 tersangka. Dengan undang-undang baru, aparat keamanan memiliki peluang maksimal untuk melakukan deradikalisasi karena memiliki kewenangan untuk menangkap selama 20 hari dan melakukan penahanan selama 120 hari. (VOA)

Olly Dondokambey Buka Sidang Tahunan BIPRA SAG Sulutteng di Leilem

Posted: 04 Feb 2019 12:08 AM PST

Olly Dondokambey Buka Sidang Tahunan BIPRA SAG Sulutteng di LeilemTONDANO, LELEMUKU.COM - Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE membuka secara resmi Sidang Tahunan dan Konsultasi BIPRA Sinode Am Gereja-Gereja (SAG) Sulawesi Utara dan Tengah (Sulutteng) yang digelar di GMIM Immanuel Leilem, Sonder, Kabupaten Minahasa, Minggu (3/2) siang.

Dalam sambutannya, Gubernur Olly mengapresiasi kehadiran seluruh peserta sidang yang berasal dari berbagai organisasi gereja se Sulutteng ini.

"Selamat mengikuti sidang tahunan dan konsultasi. Kiranya kegiatan ini mampu memantapkan spirit dan komitmen pelayanan segenap komponen SAG Sulutteng dalam melaksanakan tugas pelayanan yang mulia," kata Olly.

Olly Dondokambey Buka Sidang Tahunan BIPRA SAG Sulutteng di LeilemDisamping itu, Olly juga mengucapkan terima kasih atas terpilihnya Sulut sebagai lokasi penyelenggaraan sidang.

"Terima kasih atas kepercayaan ini. Leilem sudah banyak dikenal orang. Jadi berbanggalah masyarakat yang ada di Leilem," ucap Olly.

Lebih jauh, Olly juga menerangkan besarnya perhatian pemerintah pusat terhadap gereja saat ini, yaitu dengan adanya bantuan Presiden Joko Widodo kepada Sinode GMIM terkait pembangunan asrama UKIT.

Adapun pembukaan Sidang Tahunan dan Konsultasi BIPRA SAG Sulutteng turut dihadiri Sekretaris Umum PGI Pdt. Gomar Gultom, Bupati Minahasa Roy Roring, Ketua BPMS GMIM Pdt. Hein Arina, para Ketua dan pengurus SAG serta Ketua Panitia Adriana Dondokambey. (HumasSulut)

Aksi Pembakaran Kendaraan Kian Marak, Brimob Jateng Patroli Semarang

Posted: 04 Feb 2019 12:08 AM PST

Aksi Pembakaran Kendaraan Kian Marak, Brimob Jateng Patroli SemarangSEMARANG, LELEMUKU.COM - Makin maraknya aksi pembakaran kendaraan bermotor di Semarang, Brigadir Mobil (Brimob) Jawa Tengah (Jateng) yang diperbantukan di Polsek Semarang Selatan laksanakan patroli saat jam rawan, pelaku melaksanakan aksi, Sabtu (2/2)

Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya aksi teror pembakaran dan menangkap pelaku pembakaran yang sudah sangat meresahkan warga.

Dipimpin Dantim Ipda Suseno, patroli dilaksanakan menyusuri ruas kota yang di rasa pelaku tersebut akan melaksanakan aksi.

"Kegiatan patroli ini merupakan upaya antisipasi agar tindak kejahatan serupa dan lainnya tidak terjadi lagi. Adapun upaya yang dilakukan adalah meningkatkan patroli dan pengamanan wilayah. Di samping itu, laksanakan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat melalui fungsi Bhabinkamtibmas untuk memarkirkan kendaraan di tempat yang aman," tegas Kapolsek Semarang Selatan saat mengambil apel.

Semoga dengan sering nya patroli, dapat membuat warga lebih aman dan ruang gerak pelaku tertutup sehingga bisa segera tertangkap.

Sebelumnya Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabidhumas) Polda Jateng Kombes Pol Agus Triatmaja menghimbau kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan namun tetap tenang dalam menyikapi kejadian pembakaran kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah Kota Semarang dan Kendal serta Kabupaten Semarang.

"Dengan adanya kejadian pembakaran kendaraan di wilayah Kota Semarang, Kendal dan Kabupaten Semarang beberapa beberapa hari terakhir ini, Kami dari Kepolisian terus melaksanakan penyelidikan secara intensif terkait hal tersebut. Oleh sebab itu kami minta kepada masyarakat untuk tetap tenang," ungkap Kabidhumas Polda Jateng Kombes Pol Agus Triatmaja pada Kamis (31/1).

Kabidhumas Polda Jateng menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya Masyarakat Jawa Tengah untuk turut menjaga situasi kamtibmas dengan mengiatkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling).

"Informasikan kepada pihak keamanan, baik Bhabinkamtibmas atau Babinsa atau ke Kantor Kepolisian terdekat jika melihat ada orang dengan tingkah yang mencurigakan," tambah Kombes Pol Agus Triatmaja.

Kombes Pol Agus Triatmaja mohon doa dan dukungan dari Masyarakat agar kejadian yang meresahkan ini segera dapat Diungkap oleh pihak Kepolisian.

Perlu diketahui, telah terjadi pembakaran kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan menggunakan kain yang diberi minyak. Di wilayah Kota Semarang terjadi 12 kejadian, di wilayah Kendal 7 kejadian dan di wilayah Kabupaten Semarang 1 kejadian. (HumasPoldaJateng)

Abdul Ghani Kasuba Apresiasi Mantan Kapolda Malut, Naufal Yahya

Posted: 04 Feb 2019 12:08 AM PST

Abdul Ghani Kasuba Apresiasi Mantan Kapolda Malut, Naufal YahyaTERNATE, LELEMUKU.COM - Pisah sambut Kapolda Maluku Utara (Malut) yang diadakan di Ballroom Hotel Grand Dafam Ternate yang diadakan pukul 19.30 WIT.

Acara ini merupakan bagian dari rangkaian acara serah terima jabatan Kapolda Maluku Utara yang hari ini Senin (28/1) juga dilaksanakan Farewell and Welcome Parade di Mapolda Maluku Utara.

Turut hadir para tamu undangan yang hadir dalam acara ini Gubernur Provinsi Mauluku Utara yang diwakili oleh Asisten 3 Salmin Jainudin, Forkompimda Maluku Utara, Ketua Komisi DPRD Provinsi Maluku Utara, Bupati/Walikota Se-Provinsi Maluku Utara, para Sultan, Pejabat Polda Maluku Utara, Para  Kapolres, serta tamu undangan mitra kerja Polda Maluku Utara.

Pergantian jabatan Kapolda Maluku Utara yang sebelumnya dijabat Brigjen Pol. Naufal Yahya digantikan oleh Brigjen Pol. Drs. Suroto yang sebelumnya menjabat PSI SSDM Polri.

Sementara itu, Brigjen (Pol) Naufal Yahya diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakil Ketua Bidang Kermadianmas STIK Lemdiklat Polri.

Sambutan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang dibacakan oleh Asisten 3 Salmin Jainudin menyampaikan "Kami sangat berterima kasih kepada pejabat lama yang selama bertugas telah membuat perubahan di Malut sehingga menciptakan kondisi yang aman dan menjalin silaturahmi yang baik dengan semu pihak, dan untuk pejabat baru untuk bisa meningkatkan hal itu bahkan lebih baik lagi," ungkap AGK.

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara hadir dalam acara ini yang diwakili oleh Korwas BIdang APD Mardiyanto Arif Rakhmadi dan Korwas Bidang Investigasi Ramli. Acara berakhir pukul 22.30 WIT ditutup dengan sesi foto bersama. (BPKP)

Jokowi Ungkap Pembangunan Jalan Tol 782 dalam 4 Tahun

Posted: 04 Feb 2019 12:08 AM PST

Jokowi Ungkap Pembangunan Jalan Tol 782 dalam 4 TahunSURABAYA, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, dalam 4 (empat) tahun ini pemerintahan yang dipimpinnya telah mampu membangun jalan tol kurang lebih sepanjang 782 km, sementara sebelumnya selama 40 tahun kita hanya bisa mampu membangun 780 km. Hal ini karena pemerintah sudah menguasai lapangannya.

"Kunci-kunci masalah kenapa sih jalan tol itu tidak pernah selesai bertahun-tahun. Ini kita sudah mengerti dan cara menyelesaikannya seperti apa kita mengerti betul karena lapangannya terus saya ikuti," kata Presiden Jokowi saat berkunjung dan berdialog dengan jajaran pimpinan Jawa Pos, di Graha Pena, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/2) siang.

Presiden memberikan gambaran, sejak 1978 saat  jalan tol Jagorawi dibangun, semua negara melihat itu selesai, manajemennya seperti apa, konstruksi seperti apa, jalan tol itu seperti apa sih. Semua pada melihat, Malaysia melihat, Vietnam melihat, Thailand melihat, Filipina melihat, negara di dekat-dekat kita ini melihat semuanya karena sesuatu yang baru.

Tapi dalam kurun waktu sampai 2014, berarti hampir 40 tahun, lanjut Presiden, 40 tahun kita hanya bisa membangun 780 kilometer. Dari sejak jalan tol pertama kita bangun di Jagorawi, 40 tahun kita hanya bisa membangun 780 kilometer.

Menurut Presiden, problemnya di pembebasan tanah, di pengadaan tanah. Yang kedua juga banyaknya tanah-tanah yang berkaitan dengan instansi. Ia memberikan contoh misalnya tol Samarinda – Balikpapan, itu ada dua penyebabnya di sana, lewat lahan konservasi, yang kedua lewat tanahnya kodam.

"Jadi kalau kita tidak mengerti yang menyelesaikan enggak ada. Yang menyelesaikan ya kita, kalau kita mengerti ya baru (bisa diselesaikan). Saya telepon Panglima,  dua minggu rampung. Hal-hal yang berkaitan dengan konservasi itu juga ada kok payung hukumnya, bisa diberikan, untuk kepentingan apa bisa. Saya telepon Menteri LHK, juga rampung," ungkap Presiden.

Kunci-kunci seperti itu, menurut Presiden, yang sekarang kita sudah mengerti. Sehingga dalam empat tahun ini saja pemerintah sudah selesai membangun jalan tol sepanjang 782 kilometer, termasuk tol Jakarta-Surabaya-Pasuruan.

"Selama empat tahun itu kita telah membangun 782 kilometer. Dan hitungan kita, akhir tahun 2019 ini akan ada tambahan, sehingga total selama lima tahun nanti akan menjadi 1.854 kilometer," kata Presiden Jokowi.

Presiden meminta tidak usah bertepuk tangan dulu, karena China yang membangun dengan kurun waktu yang sama sekarang sudah punya jalan tol 280.000 kilometer, 280.000 kilometer. Malaysia yang setelah kita sampai saat ini juga 1.824 kilometer.

Dengan telah dibangunnya sejumlah ruas baru jalan tol, Presiden ingin nantinya ada titik-titik kawasan wisata yang bisa berkembang lebih baik, ada kawasan-kawasan industri, ada kawasan-kawasan ekonomi khusus, menjadi titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang akhirnya membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. "Goal-nya seperti itu, infrastruktur goal-nya mesti ke sana," tegasnya.

Mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan ke kantor redaks Jawa Pos itu di antaranya Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Jatim Soekarwo. (Setkab)

Jelang Peringatan Pekabaran Injil ke 165, GKI Klasis Wondama Komitmen Perteguh Iman

Posted: 04 Feb 2019 12:08 AM PST

Jelang Peringatan Pekabaran Injil ke 165, GKI Klasis Wondama Komitmen Perteguh ImanWASIOR, LELEMUKU.COM - Peringati dan mensyukuri hari peringatan Pekabaran Injil (PI) di Tanah Papua yang ke 164 Gereja Kristen Injili (GKI) Klasis Wondama komitmen memperkokoh iman umat Kristiani agar berikan dampak positif demi kemajuan seluruh lapisan masyarakat Wondama juga Pemerintah Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat.

Ketua Klasis Wondama, Pdt.Rosline Wamafma yang ditemui awak media ini diruang kerjanya, Selasa, (29/1) katakan usia 164 tahun jika diukur dengan umur manusia berarti sudah sangat tua, oleh sebab itu GKI Wondama harus tunjukan iman dan kasih yang nyata kepada semua umat di Wondama.

"Mengsyukuri, memeriahkan pekabaran injil ditanah papua, diusia yang ke 164 tahun sudah lumayan tua jika di ukur dengan usia manusia, sebab itu kami berkomitmen umat Kristen khususnya di GKI Wondama harus memberikan dampak positif dalam kehidupan sehari-hari iman dan kasih harus menjadi nyata dalam kehidupan kita bermasyarakat, kami badan pekerja klasisi sudah sampaikan ini kepada setiap jemaat di Teluk Wondama agar Iman Kekristenan kita harus terus dipupuk serta dipelihara agar kita jadi terang buat keluarga kita sendiri terutama buat Bangsa ini," ujar Wamafma.

Dia juga membeberkan beberapa rangkaian kegiatan telah dilakukan badan pekerja klasis dalam rangka HUT PI ke 164 diantaranya, Gerak jalan umum, Cerdas cermat Alkitab, sosialisasi keimanan dan injil  di seluruh GKI Klasis Wondama Wamafma juga katakan kegiatan inipun bertujuan mempererat rasa persaudaraan antar umat beragama dan juga memperkokoh iman dan kasih umat Kristen di tanah Teluk Wondama.

Dalam kesempatan gerak jalan menyongsong HUT PI ke 164 juga Korp Lantas Polres Teluk Wondama turut mengsosialisasikan Millenial Road Safery Festival teluk Wondama oleh Kasat Lantas Polres Wondama, Iptu Vincen Ngaba

"Sosialisasi ini penting disampaikan karena angka kematian usia millenial mencapai  35 ribu meninggal karena laka lalulintas, sekitar 75 persen itu para kaum millenial, oleh sebab itu kami harap kaum millenial semua hadir dan meriahkan sosialisasi ini," kata Vincen

Sembari memberikan yelyel, dengan kode stop, pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. (DiskominfoWondama)

Kepulauan Aru Dapat Jatah Rehab 571 Unit Rumah

Posted: 04 Feb 2019 12:08 AM PST

Kepulauan Aru Dapat Jatah Rehab 571 Unit RumahDOBO, LELEMUKU.COM - Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku kembali mendapatkan jatah Rehab Rumah dari Pemerintah Pusat (Pempus) melalui Kementerian PUPR sebanyak 571.

Ratusan rumah yang telah di plot anggarannya melalui kementerian itu diberikan kepada warga Kecamatan Aru Utara dan Kecamatan Aru Tengah selatan.

Hal ini merupakan Nawacita Presiden dan Wakil Presiden yaitu membangun sejuta Rumah bagi masyarakat kurang mampu serta membangun dari pinggiran.

"Tahun 2019 ini kita mendapatkan Rehab Rumah sebanyak 571 Unit 400 di fokuskan untuk Aru Utara sementara 171 khusus kecamatan Aru Tengah Selatan kata kepala dinas Perumahan dan permukiman Rakyat kabupaten Kepulauan Aru," ujar Rully Lonjo, Minggu (3/2) pagi.

Ditegaskan, ini sehingga kawasan timur Indonesia juga dapat merasakan Uluran tangan dari pemerintah pusat.

Terkait dengan desa-desa mana yang mendapatkan Rehab  Rumah tersebut pria Asal Maluku Utara itu  mengatakan, itu untuk Dua kecamatan jadi Nanti disesuaikan.

"Dua kecamatan itu yang punya jatah. Nanti kita atur," singkatnya.

Diketahui, Umar Rully Lonjo baru menjabat kepala dinas perumahan dan permukiman rakyat kurang lebih satu tahun. Namun usia seumur jagung di dinas perumahan rakyat tersebut, dirinya telah merealisasikan banyak Program pemerintah pusat yang berkaitan dengan pembangunan.

Namun ketika di endus media ini perihal kinerjanya, Lonjo tegas, kesemuaan itu merupakan kerja sama pihaknya dengan pemerintah Provinsi untuk melakukan koordinasi dengan pihak kementerian sehingga apa yang menjadi kebutuhan pembangunan dapat dijawab oleh pemerintah pusat guna kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru.

"Tidak terlepas dari bantuan komunikasi antara Bupati-Wakil Bupati ke Pemerintah Provinsi Maluku. Kita tidak sendiri. Ini kerja sama semua pihak," pungkasnya. (Cengkepala)

Inilah Rahasia Joko Widodo Tampil Prima

Posted: 04 Feb 2019 12:08 AM PST

Inilah Rahasia Joko Widodo Tampil PrimaJAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka rahasia penampilannya yang selalu prima meski bekerja hampir tidak pernah beristirahat. Selain sudah terbiasa bekerja keras, menurut Presiden, dirinya setiap pagi rutin minum jamu, temulawak 80 persen dan jahenya 20 persen.

"Saya memang sudah 17 tahun ini saya minum rutin pagi itu jamu, jamu. Berkali-kali sudah saya sampaikan membuat sendiri, temulawak 80 persen, jahenya 20 persen setiap pagi hanya pagi buat sendiri dan perut belum terisi sudah minum itu," kata Presiden Jokowi menjawab salah seorang redaktur dalam kunjungannya ke kantor redaksi Suara Merdeka, Semarang, Jateng, Sabtu (2/2) malam.

Menurut Presiden, itemulawak itu menggandung curcuma yang membangun di dalam tubuh, terutama di sisi pencernaan, di ginjal semuanya, di hati semuanya diperbaiki di situ. Ditambahkan Presiden, dirinya juga sudah tiga tahun ini juga membiasakan seminggu 3 kali minum kelapa hijau.

"Ini baru sekitar 3 tahun, kalau yang tadi udah 17, 18 tahun," ujar Kepala Negara.

Namun stamina yang lain, menurut Kepala Negara, yang bisa ngeleremke ati lan pikiran (memperbaiki hati dan pikiran, red) itu sulit. Yang sulit di situ, difitnah ya senyum, dihina-hina ya senyum, dimaki-maki ya senyum, direndahkan orang ya senyum gitu aja.

Yang Penting Kualitas

Sebelumnya Presiden Jokowi kebiasaannya untuk bekerja keras itu sudah lama, karena dulunya sebagai seorang pengusaha yang produknya diekspor juga harus on time delivery. Karena itu, Presiden mengaku biasa bekerja dari subuh sampai tengah malam, bahkan subuh sampai subuh biasa.

"Saya pernah saat dolar waktu tinggi-tingginya di tahun 1998, nggak pulang saya kerja, tidur mungkin hanya 1 – 2 jam di pabrik, karena saya tahu ini, nggak ini akan muncul kesempatan seperti yang kedua. sehingga saya gunakan kesempatan itu menaikkan kapasitas produksi dengan yang biasanya 1 sift jadi 3 sift," ungkap Presiden seraya menambahkan, sudah biasa tidur sejam, dua jam.

Mengenai badannya yang tetap seperti sekarang, sejak jadi Walikota Solo, Presiden menjelaskan, kadang-kadang kalau kelihatan gemuk itu bukan badannya, tapi karena bajunya digedein.

Namun Presiden menekankan, yang paling olahraga, sebagaimana dilakukannya seminggu 2 (dua) kali jogging. Sementara di sisi lain, setiap hari dirinya juga jalan ke mana-mana, entah  nggak berapa kilo sisa sehari jalan.

Yang pasti, lanjut Presiden, skalau sudah masuk ke hotel masuk ke rumah itu pasti sudah tengah malam. Seperti waktu dari Rembang masuk ke hotel di Surabaya itu sudah jam 01.00, terus nanti habis subuh sudah keluar lagi.

"Ya seharianya seperti itu, dan kalau udah masuk hotel kan neggak mungkin langsung tidur kan. Emang tidurnya seikit tapi yang penting kualitasnya betul," terang Presiden Jokowi.

Mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan ke kantor redaksi Suara Merdeka itu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. (Setkab)

Banjir Landa Teluk Wondama, Warga Kota Wasior Mengungsi

Posted: 04 Feb 2019 12:08 AM PST

Banjir Landa Teluk Wondama, Warga Kota Wasior MengungsiWASIOR, LELEMUKU.COM - Akibat hujan sejak Jumat 1 Februari 2019 malam, banjir melanda Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat pada Sabtu (2/2) .

Akibatnya air dari dua sungai di Wasior yakni Sungai Kuras dan Sungai Mambonok meluap dan membanjiri wilayah sekitar Kampung Rado dan Kampung Sanduai. Warga Rado dievakuasi sementara ke gedung gereja setempat karena rumah mereka di kompleks hunian tetap (Huntap) Kuras tergenang banjir.

Kepala Distrik Wasior, Anthonius Alex, menyatakan, para pengungsi membutuhkan bahan makanan, terutama beras dan air minum.

"Permintaan bapak desa dan masyarakat mungkin ada bantuan bahan makanan berupa beras dan alat berat untuk Senin (4/2) ke sini keruk kali," katanya.

Pada Sabtu(2/2) malam, sekitar pukul 21.30 WIT, Wakil Bupati, Paulus Indubri kemudian disusul Bupati, Bernadus Imburi meninjau lokasi pengungsian di Gereja Rado untuk melihat langsung kondisi warga.

Wabup Indubri juga menyerahkan bantuan bahan makanan berupa beras, mie instan dan air mineral untuk keperluan para korban banjir.

"Tadi malam, Wakil Bupati imbau agar warga tidak pulang ke rumah dulu karena kondisi masih hujan dan hari ini akan diambil langkah cepat untuk keruk kali-kali," kata Alex.

Banjir melanda sejumlah wilayah di distrik Wasior pada Sabtu (2/2) malam setelah hujan lebat mengguyur wilayah itu sejak sore hari.

Selain merendam puluhan rumah warga di Rado, banjir juga menutupi ruas jalan dalam kota.

"Sejak tadi malam air sudah mulai surut, tetapi warga diimbau tetap waspada karena cuaca belum bersahabat," tandas Alex.

Akibat luapan air dari dua sungai ini membuat warga setempat panik dan sempat mengungsi. Mereka trauma akan kondisi bencana banjir bandang yang pernah melanda Teluk Wondama pada 2010.

Bencana banjir bandang sendiri sempat melanda kawasan Wasior, pada 4 Oktober 2010, sekira pukul 08.30 WIT. Akibatnya, sarana jalan umum dan listrik terputus.

Kejadian tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 161 orang. Korban yang dirawat inap di rumah sakit sebanyak 36 orang.

Lalu korban yang dirawat jalan/luka ringan sebanyak 5.154 orang. Ada juga pengungsi sebanyak 7.950 orang yang tersebar di empat kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat dan satu kabupaten di Provinsi Papua. (Antara)

Khoiri Pimpin Sholat Dzhuhur Berjamaah Bersama Napi di Polsek Cengkareng

Posted: 04 Feb 2019 12:08 AM PST

Khoiri Pimpin Sholat Dzhuhur Berjamaah Bersama Napi di Polsek CengkarengTOMANG, LELEMUKU.COM - Kapolsek Cengkareng Polres Metro Jakarta Barat,  Kompol H Khoiri SH MH  memimpin Sholat Dzuhur berjamaah. Kali ini, Kapolsek Cengkareng memimpin Sholat Dzuhur di ruang tahanan bersama dengan para tahanan, Minggu (3/2).

Kapolsek Cengkareng Kompol H Khoiri SH MH mengatakan, Sholat Dzuhur berjamaah yang dilakukan bersama para tahanan dengan maksud untuk lebih mendekatkan diri antara Napi dengan petugas Kepolisian khususnya Polsek Cengkareng .

"Selain itu juga dengan tujuan supaya para Napi mencontoh apa yang kita lakukan yaitu tidak ada perbedaan, kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan, namun yang membedakan adalah status kita,"Ucap H Khoiri.

Setelah selesai melakukan Sholat Dzuhur berjamaah, ia pun memberikan arahan kepada para tahanan diantaranya bertanya, apakah diantara para tahanan ada yang kasusnya merupakan rekayasa kasus, dan dijawab oleh para Napi 'tidak ada', itu menandakan  semua napi di sini karena perbuatannya dan  harus bertanggung jawab.

"Kita juga tadi memberikan arahan apabila mereka  kembali ke masyarakat harus baik, ambil hikmahnya dari semua ini, bagi yang ber Agama Muslim waktunya sholat ya sholat, waktunya makan siang ya makan siang , bagi yang non muslim menyesuaikan tetap berdoa sesuai keyakinannya. Semua ini kan merupakan jalan hidupnya, jangan sampai mereka keluar dari dalam sel tahanan malah menjadi lebih parah. Jaga kesehatan, jaga kekompakan, jangan ada yang merasa super (jagoan)." Tandasnya. (Ashari Bharaduta)

Jelang Imlek dan Cap Go Meh, 200 Ribu Wisatawan Tiongkok ke Indonesia

Posted: 04 Feb 2019 12:08 AM PST

Jelang Imlek dan Cap Go Meh 2029, 200 Ribu Wisatawan Tiongkok ke IndonesiaJAKARTA, LELEMUKU.COM - Seiring perayaan Imlek dan Cap Go Meh, bulan Februari 2029, Kementerian Pariwisata menargetkan mampu menjaring minimal 200.000 wisman asal Tiongkok yang berkunjung ke Indonesia. Sebab, dari tahun ke tahun, wisatawan mancanegara asal Tiongkok yang berkunjung ke Indonesia selalu membludak selama Februari sehingga menjadikan bulan ini sebagai "peak season" tersendiri bagi wisman negeri Tirai Bambu tersebut.

Setiap tahunnya, perayaan Imlek dan Cap Go Meh jatuh pada Februari sehingga banyak wisman Tiongkok melancong ke berbagai destinasi termasuk Indonesia. Sejumlah destinasi favorit mereka di antaranya Bali, Manado, Batam, Bintan, dan Jakarta.

"Hampir semua negara mengejar pasar Tiongkok, bukan hanya sektor pariwisata, tapi juga industri lainnya. Karenanya kami targetkan wisman asal Tiongkok itu bisa mencapai 3,5 juta tahun ini," ujar Asisten Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II Regional I (Great China) Kemenpar Vinsensius Jemadu di Jakarta, Rabu (30/1).

Vinsensius mengatakan, setiap Februari merupakan saat yang tepat untuk menggaet wisman Tiongkok. Untuk itu pihaknya sudah mulai melakukan promosi sejak awal Januari untuk momentum Imlek dan Cap Go Meh.

"Paket imlek kita jual di berbagai daerah yang menjadi pasar wisman Tiongkok. Ada di Bali yang ditargetkan menyumbang 50.000-75.000 wisman saat bulan Febuari. Lalu Batam 20.000 wisman, Bintan 35.000, Manado setiap bulan sudah mencapai 10.000, dan Jakarta 15.000. Minimal 200.000 wisman Tiongkok datang ke Indonesia selama Februari," katanya.

Tiongkok merupakan pasar potensial pariwisata Indonesia. Tercatat, tingkat kunjungan wisman China ke Indonesia selama tiga tahun terakhir terus meningkat.

Pada 2015, Tiongkok menyumbang wisatawan sebanyak 1.141.350 orang. Angka tersebut naik menjadi 1.452.971 orang pada 2016. Begitu juga pada 2018, Tiongkok mendominasi wisatawan dengan menyumbang 1976.728 orang.

"Namun hingga saat ini jumlah masyarakat Tiongkok yang melakukan perjalanan wisata ke Indonesia masih relatif sedikit. Ini yang harus terus kita tingkatkan dengan hard selling seperti ini," ucap pria yang akrab disapa VJ itu.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengungkapkan, jika pasar wisatawan Tiongkok sangat potensial untuk dikembangkan. Sebab outbound wisatawan Tiongkok selalu terkoreksi positif setiap tahunnya. Tercatat, jumlah outbound mereka mencapai 130 juta orang pada 2017.

Selain itu jumlah pengeluaran mereka juga besar dan menghabiskan bujet hingga RMB115,29 miliar atau Rp242,109 triliun sebagaimana data International Luxury Travel Market Asia (ILTMA).

"Wisatawan Tiongkok sangat royal berbelanja di pasar global. Kemampuan rata-rata spending mereka mencapai USD1.139 per trip atau setara Rp15,9 juta dengan kurs Rp13.940. Ini tentu menjadi acuan yang bagus untuk meraup pundi-pundi devisa kita," ujar Menpar Arief. (JPP)

Klemen Tinal Imbau SKPD Sosialisasikan Program Kerja Ke Publik

Posted: 04 Feb 2019 12:08 AM PST

Klemen Tinal Imbau SKPD Sosialisasikan Program Kerja Ke PublikJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengimbau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Papua agar dapat mensosialisasikan dengan baik seluruh program kerjanya kepada masyarakat.

Hal demikian juga bertujuan agar publik, dapat ikut mengawasi dan memantau jalannya pelaksanaan pembangunan yang sementara dikerjakan oleh pemerintah provinsi melalui instansi-instansi yang ada.

"Publik wajib tahu apa yang dibuat pemerintah. Sebab semua pekerjaan kini menjadi tanggung jawab gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota melalui SKPD yang ada."

"Untuk itu, marilah semua dipersiapkan secara baik dan transparan agar apa yang menjadi keinginan mensejahterakan masyarakat akan bisa terwujud," ajak Wagub dalam satu kesempatan di Jayapura, kemarin.

Sementara dengan telah diserahkannya DIPA 2019, Wagub mengimbau pemerintah kabupaten dan kota untuk segera mempersiapkan lelang dengan menggunakan sistem elektronik (e-katalog).

Persiapan lelang juga harus dilakukan secara transparan agar ketika mempertanggungjawabkan bisa terlaksana dengan baik.

"Yang terpenting, pastikan seluruh anggaran dipakai untuk kegiatan yang langsung bisa dirasakan masyarakat," imbaunya.

Sama halnya dengan telah disahkannya APBD 2019, dia berharap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat melaksanakan program kerja sesuai peruntukan.

"Yang utama adalam tidak melakukan pemborosan anggaran di 2019 mendatang. Dilain pihak, setiap penggunaan anggaran dipergunakan sebaik-baiknya serta dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya."

"Jangan ada terjadi pemborosan tahun ini. Makanya, setiap pimpinan instansi harus turut serta melakukan pengawasan kepada seluruh stafnya. Yang pasti optimalkan dukungan penggunaan anggaran untuk membiayai pembangunan," pungkas ia. (DiskominfoPapua)

PREES CONFERENCE POLRES GORONTALO TENTANG KASUS PROSTITUSI DIBAWAH UMUR

Posted: 04 Feb 2019 12:07 AM PST

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul PREES CONFERENCE POLRES GORONTALO TENTANG KASUS PROSTITUSI DIBAWAH UMUR. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.


Limbotoresgorontalo.blogspot.co.id. Limboto – Bertempat di Ruang Utama Polres Gorontalo, Waka Polres Gorontalo Kompol Satria Hadita, SIP yang didampingi oleh Kasat Reskrim Polres Gorontalo AKP Muhammad Kukuh Islami, SIK menggelar Prees Conference tentang Kasus Prostitusi Dibawah Umur diwilayah Kab Gorontalo Senin (04/02).

Adapun kasus ini terungkap berawal dari informasi masyarakat yang kemudian pada selasa 22 Januari 2019 sekitar Jam 00.15 wita oleh Sat Reskrim Polres Gorontalo langsung mendatangi salah satu rumah yang berada di Kel Hepuhulawa Kec. Limboto Kab Gorontalo yang diketahui Pemiliknya berinisial UM (36).

Didalam Rumah tersebut, TIM Opsnal Reskrim Polres Gorontalo menemukan sepasang laki-laki dan perempuan sedang berada dalam kamar serta mendapati 2 orang perempuan lainnya sedang memandu Karaoke sambil mengkonsumsi minuman Beralkohol.

Dari hasil interogasi diketahui bahwa tempat tersebut sejak akhir 2017 sudah beroperasi dengan tarif kencan berkisar 300 ribu sampai 800 ribu dan diketahui sebanyak 5 orang perempuan dibawah umur serta 2 orang Dewasa menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) dirumah milik tersangka UM.

Waka Polres Gorontalo mengungkapkan bahwa barang bukti yang disita yakni 3 unit Hand Phone serta modus operandi dari tersangka UM yakni dengan menghubungi via telepon serta mempertemukan antara perempuan yang diduga PSK dengan para Lelaki yang datang kerumahnya, dimana dari setiap transaksi ataupun sekali kencan, UM mendapatkan Uang sebesar 50 ribu rupiah dari perempuan yang melayani para tamu lelaki.

Akibat perbuatan tersebut, tersangka Um mendekam di sel Tahanan Polres gorontalo dengan dikenai pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak subsider Pasal 296 KUHPidana lebih Subsider Pasal 506 KHUPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KHUPidana dengan ancaman hukuman maksimal 10 Tahun.

Waka Polres Juga menambahkan bahwa kasus ini akan terus dikembangkan oleh Pihak Reskrim Polres Gorontalo guna mengungkap kasus Prostitusi yang melibatkan anak dibawah umur diwilayah hukum Polres Gorontalo.






Terima kasih karena telah membaca informasi tentang PREES CONFERENCE POLRES GORONTALO TENTANG KASUS PROSTITUSI DIBAWAH UMUR . Silahkan membaca berita lainnya.

MILLENIAL ROAD SAFETY FESTIVAL LIMBOTO OLEH SATUAN LALU LINTAS POLRES GORONTALO

Posted: 04 Feb 2019 12:07 AM PST

JALIN KEDEKATAN DENGAN WARGA BINAAN, BHABINKAMTIBMAS RUTIN MELAKSANAKAN SAMBANG

Posted: 04 Feb 2019 12:07 AM PST

AIPTU HARTONO SULEMAN BANTU MEDIASI MASALAH SENGKETA TANAH WARGA DI DESA BINAAN

Posted: 04 Feb 2019 12:07 AM PST

BERIKAN RASA AMAN KEPADA PENGGUNA JALAN, BHABINKAMTIBMAS LAKSANAKAN STRONG POINT PAGI

Posted: 04 Feb 2019 12:07 AM PST

Dana Desa Terbukti Tingkatkan Pendapatan Masyarakat Desa

Posted: 04 Feb 2019 12:07 AM PST

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Dana Desa Terbukti Tingkatkan Pendapatan Masyarakat Desa. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Program Dana Desa yang telah digulirkan pemerintah sejak tahun 2015 telah menunjukkan hasilnya. Selain infrastruktur desa yang semakin baik, Dana Desa juga berhasil meningkatkan pendapatan per kapita di desa.

Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo saat menghadiri acara Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 di Provinsi Jawa Timur. Acara ini dihelat di DBL Arena, Kota Surabaya, pada Sabtu, 2 Februari 2019.

"Income per kapita di desa betul-betul naik karena dana desa ini. Infrastruktur-infrastruktur di desa juga kelihatan meloncatnya karena Dana Desa ini. Orang boleh banyak berbicara mengenai jalan tol, jalan yang besar, Surabaya sampai ke Jakarta sudah dibuka, bisa lebih cepat, pelabuhan besar dan airport telah dibangun. Tetapi sebetulnya saya paling senang kalau infrastruktur di desa-desa itu siap semua," ujar Presiden.

Seperti diketahui, Indonesia memiliki 74 ribu desa, sehingga dana yang digelontorkan pemerintah untuk desa pun tidak sedikit. Di seluruh Tanah Air, tahun 2015 pemerintah menggelontorkan Rp 20,7 triliun, tahun 2016 Rp 47 triliun, tahun 2017 Rp 60 triliun, tahun 2018 Rp 60 triliun, dan tahun 2019 Rp 70 triliun.

"Artinya sampai akhir tahun ini Rp 257 triliun uang yang kita gelontorkan ke desa-desa di seluruh Tanah Air. Sampai akhir 2018 berarti Rp 187 triliun. Kalau sampai akhir 2019 Rp 257 triliun. Uang yang sangat besar. Ini harus dikelola dengan akuntabilitas pertanggungjawaban yang baik," tutur Presiden.

Berdasarkan survei yang ada, Presiden mengaku senang dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap dana desa yang mencapai di atas 85 persen. Menurutnya hal ini menunjukkan bahwa masyarakat melihat dan merasakan langsung dampak dari Dana Desa ini.

"Ini memang baru tahapan empat tahun pertama. Masih banyak pekerjaan di desa yang harus kita kerjakan lagi," lanjutnya.

Oleh sebab itu, Presiden berkomitmen untuk terus meningkatkan anggaran Dana Desa ini setiap tahunnya. Karena menurutnya, pembangunan di desa di seluruh Tanah Air, merupakan fondasi dasar bagi kemajuan bangsa.

"Karena ini adalah fondasi, syarat, bagi kemajuan bangsa ini. Basic-nya adalah di desa," tandasnya.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

 


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Dana Desa Terbukti Tingkatkan Pendapatan Masyarakat Desa . Silahkan membaca berita lainnya.

Perencanaan Tata Ruang Harus Pertimbangkan Dampak Bencana

Posted: 04 Feb 2019 12:07 AM PST

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Perencanaan Tata Ruang Harus Pertimbangkan Dampak Bencana. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dengan BPBD seluruh Indonesia menyinggung soal rancangan pembangunan di daerah-daerah. Ia menegaskan bahwa ke depannya rancangan tata ruang di seluruh wilayah Indonesia harus mempertimbangkan aspek pengurangan dampak bencana.

"Kita harus sadar bahwa negara kita ini berada di dalam garis-garis cincin api sehingga setiap rancangan pembangunan ke depan harus dilandaskan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana," ujarnya di JX International Convention Exhibition, Kota Surabaya, Sabtu, 2 Februari 2019.

Jajaran terkait dimintanya untuk tegas mengatur zonasi daerah rawan bencana. Zonasi-zonasi tersebut juga harus disosialisasikan kepada masyarakat sehingga tidak mendirikan bangunan atau bermukim di zona yang memang rawan bencana.

"Karena bencana di kita itu selalu berulang. Tempatnya di situ-situ saja. Ada siklusnya sehingga kalau ada ruang-ruang, tempat-tempat, yang memang itu sudah merah dan berbahaya ya jangan diperbolehkan untuk mendirikan bangunan," ucapnya.

Dalam upaya tersebut, Presiden meminta pihak terkait untuk turut melibatkan pakar maupun akademisi. Keterlibatan mereka akan sangat membantu pemerintah dalam menganalisis potensi bencana yang ada.

"Pelibatan akademisi, pelibatan pakar-pakar kebencanaan, untuk meneliti titik-titik mana yang sangat rawan bencana supaya kita mampu memprediksi ancaman dan dapat mengantisipasi serta mengurangi dampak bencana," ujar Presiden.

Selanjutnya, jajaran di daerah juga dimintanya siaga bila terjadi bencana di wilayahnya sendiri. Saat bencana terjadi di suatu daerah, gubernur harus segera bertindak dengan menjadi komandan satuan tugas darurat untuk melakukan penanganan bencana. Pangdam dan Kapolda kemudian akan membantu kerja komandan satgas darurat itu.

"Jangan sedikit-sedikit naik ke pusat. Ini kita harus tahu semua," tuturnya.

Selain itu, tak kalah penting, Indonesia harus bisa membangun sekaligus merawat sistem peringatan dini yang terpadu. Dengan bantuan para pakar, daerah dan pusat akan mulai menganalisis titik-titik rawan bencana yang membutuhkan kehadiran sistem peringatan tersebut.

"Saya minta Pak Doni, Kepala BNPB, untuk mengoordinasikan semua kementerian dan lembaga terkait agar sistem peringatan dini ini segera terwujud dan kita pelihara," kata Presiden.

 

 

 


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Perencanaan Tata Ruang Harus Pertimbangkan Dampak Bencana . Silahkan membaca berita lainnya.

Ayo, Segera Lakukan Edukasi Kebencanaan!

Posted: 04 Feb 2019 12:07 AM PST

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Ayo, Segera Lakukan Edukasi Kebencanaan!. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Presiden Joko Widodo, dalam kunjungan kerjanya ke Surabaya, membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dengan BPBD seluruh Indonesia. Rakornas yang digelar untuk menyelaraskan langkah-langkah penanggulangan bencana di Indonesia ini berlangsung di JX International Convention Exhibition, Kota Surabaya, Sabtu, 2 Februari 2019.

Sebagai sebuah negara yang dikelilingi oleh cincin api dan berada dalam jalur gempa teraktif di dunia, Indonesia sudah semestinya memiliki budaya dan kesiagaan untuk menghadapi datangnya bencana yang ke depannya mungkin terjadi. Terkait hal itu, Kepala Negara dalam sambutannya menjelaskan bahwa negara kita dapat belajar dari salah satunya negara Jepang.

"Saya melihat video, di Jepang misalnya, masyarakat baru makan kemudian ada gempa. Tetap makan, tidak panik. Tapi begitu tanda sirene sudah nguing-nguing, baru lari tetapi rutenya juga jelas. Ke arah mana jelas. Hal-hal seperti ini yang harus mulai kita kerjakan," ujarnya.

Sama halnya dengan Indonesia, Jepang juga berada di kawasan Cincin Api Pasifik yang rawan bencana. Namun, Jepang telah memiliki  edukasi bencana dan program mitigasi yang amat baik sehingga membuahkan ketenangan bagi masyarakatnya saat terjadi bencana.

"Saya ingin ini segera dikerjakan. Lakukan edukasi kebencanaan. Tahun ini harus dimulai edukasi kebencanaan baik di masyarakat, baik di sekolah-sekolah terutama di daerah yang rawan bencana sampai ke tingkat masyarakat," kata Presiden.

Kepala Negara mengatakan bahwa masyarakat harus diedukasi agar dapat mengorganisasi diri saat bencana alam melanda wilayah mereka. Tak hanya aspek edukasi, aspek fisik seperti sarana juga mesti diperhatikan.

"Yang namanya papan-papan peringatan itu diperlukan, rute-rute evakuasi itu harus ada. Jangan kalau ada bencana ada yang lari ke timur, barat, dan utara. Harus jelas rute evakuasi itu menuju ke mana. Segera ini dikerjakan," tuturnya.

Masih menurut Presiden, latihan dan simulasi penyelamatan diri serta penanganan harus dilakukan secara berkala dan teratur. Dengan latihan yang berulang-ulang itu, masyarakat diharapkan dapat bertindak cepat dan tertib dalam keadaan darurat.

"Lakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan teratur untuk mengingatkan masyarakat kita secara berkesinambungan sampai ke tingkat paling bawah. Sehingga masyarakat kita betul-betul siap menghadapi setiap bencana," tandasnya.

Berbicara kepada para jurnalis selepas acara, pendidikan kebencanaan di Indonesia harus segera dilangsungkan di seluruh lapisan masyarakat. Tak hanya itu, Kepala Negara juga telah meminta jajaran terkait untuk turut melakukan penanganan alam dalam rangka meminimalisir kerusakan yang terjadi akibat bencana.

"Ke depan juga sudah saya sampaikan ke Pak Doni, Kepala BNPB, untuk melakukan penanganan alamnya juga, misalnya penanganan mangrove, bakau, untuk mengurangi (dampak) tsunami sebelum masuk ke sebuah wilayah," ucapnya.


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Ayo, Segera Lakukan Edukasi Kebencanaan! . Silahkan membaca berita lainnya.

Enam Arahan Pada Rakornas Penanggulangan Bencana

Posted: 04 Feb 2019 12:07 AM PST

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Enam Arahan Pada Rakornas Penanggulangan Bencana. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Presiden Joko Widodo, dalam kunjungan kerjanya ke Surabaya, membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana BNPB dengan BPBD seluruh Indonesia. Rakornas yang digelar untuk menyelaraskan langkah-langkah penanggulangan bencana di Indonesia ini berlangsung di JX International Convention Exhibition, Kota Surabaya, Sabtu, 2 Februari 2019.

Dalam sambutannya, Presiden mengapresiasi digelarnya forum ini yang menurutnya sangat strategis dalam mengonsolidasikan kekuatan yang dimiliki bangsa Indonesia. Secara rinci, Kepala Negara menyampaikan enam arahan terkait kebencanaan.

Pertama, berkaitan dengan perencanaan rancangan pembangunan di daerah. Sebagai negara yang berada di dalam garis cincin api, maka setiap rancangan pembangunan hendaknya dilandaskan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana.

"Bappeda harus ngerti ini di mana daerah merah, di mana daerah hijau, di mana daerah dilarang, di mana daerah yang diperbolehkan," ujar Presiden.

Menurutnya, rakyat harus betul-betul dilarang untuk masuk dan mendirikan bangunan di dalam tata ruang yang memang sudah diberi tanda merah dan berbahaya. Artinya mereka harus taat dan patuh kepada rencana tata ruang karena bencana di Indonesia itu selalu berulang dan ada siklusnya.

"Bappeda juga harus mulai merancang, rakyat diajak untuk membangun bangunan-bangunan yang tahan gempa kalau memang daerah itu rawan gempa," lanjutnya.

Kedua, Presiden meminta pelibatan akademisi dan pakar-pakar kebencanaan untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis potensi bencana dan titik-titik mana yang sangat rawan bencana. Hal ini menurutnya juga harus dilakukan secara masif sehingga dapat memprediksi ancaman dan dapat mengantisipasi serta mengurangi dampak bencana.

"Sehingga kita tahu misalnya akan adanya megathrust, kita tahu akan adanya pergeseran lempengan misalnya. Itu kalau sudah pakar-pakar berbicara, ya disosialisasikan kepada masyarakat. Bisa lewat pemuka-pemuka agama, bisa lewat Pemda. Ini penting sekali," ungkapnya.

Ketiga, jajaran di daerah juga dimintanya siaga bila terjadi bencana di wilayahnya sendiri. Saat bencana terjadi di suatu daerah, gubernur harus segera bertindak dengan menjadi komandan satuan tugas darurat untuk melakukan penanganan bencana. Pangdam dan Kapolda kemudian akan membantu kerja komandan satgas darurat itu.

"Jangan sedikit-sedikit naik ke pusat. Ini kita harus tahu semua," tuturnya.

Keempat, Indonesia harus bisa membangun sekaligus merawat sistem peringatan dini yang terpadu. Dengan bantuan para pakar, daerah dan pusat akan mulai menganalisis titik-titik rawan bencana yang membutuhkan kehadiran sistem peringatan tersebut.

"Saya minta Pak Doni, Kepala BNPB, untuk mengoordinasikan semua kementerian dan lembaga terkait agar sistem peringatan dini ini segera terwujud dan kita pelihara," kata Presiden.

Kelima, Presiden menginstruksikan agar segera dilakukan edukasi kebencanaan, terutama di daerah rawan bencana. Edukasi ini bisa dilakukan di masyarakat, di sekolah, maupun lewat pemuka agama.

"Yang namanya papan-papan peringatan itu diperlukan, rute-rute evakuasi itu harus ada. Jangan kalau ada bencana ada yang lari ke timur, barat, dan utara. Harus jelas rute evakuasi itu menuju ke mana. Segera ini dikerjakan," tegasnya.

Keenam, Presiden ingin agar dilakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan teratur untuk mengingatkan masyarakat secara berkesinambungan sampai ke tingkat paling bawah. Dengan demikian, masyarakat betul-betul siap menghadapi setiap bencana.

"Meskipun bencana itu bukan hanya gempa, tsunami, dan tanah longsor, tetapi memang yang paling banyak menelan korban adalah di gempa bumi dan tsunami," tandasnya.

Turut hadir mendampingi Presiden, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Doni Monardo.


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Enam Arahan Pada Rakornas Penanggulangan Bencana . Silahkan membaca berita lainnya.
By batlax.com - 2:54 AM